Tanjungbalai – neracanews.com
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tanjungbalai mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional atas rangkaian banjir bandang dan longsor yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dalam beberapa waktu terakhir.
Desakan tersebut disampaikan Edy, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tanjungbalai, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/12). Ia menilai skala kerusakan dan banyaknya korban yang ditimbulkan sudah berada di luar kapasitas pemerintah daerah maupun provinsi untuk menangani.
“Dampak bencana yang terjadi di Tapteng, Aceh, maupun Sumbar telah merusak fasilitas publik, permukiman warga hingga memutus akses jalan. Kondisi ini memerlukan intervensi penuh dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Edy menambahkan, hingga kini banyak kerusakan belum dapat diperbaiki lantaran minimnya anggaran di tingkat kabupaten dan provinsi. Menurut dia, Tapanuli Tengah menjadi daerah yang paling parah terdampak di Sumatera Utara, sementara Asahan dan beberapa wilayah lain turut mengalami banjir meluas.
“Di Asahan saja, banjir sudah menggenangi sejumlah wilayah termasuk Desa Sei Dua Hulu, yang berbatasan langsung dengan Kota Tanjungbalai,” katanya.
Ia mengkhawatirkan intensitas hujan yang masih tinggi berpotensi memperburuk kondisi, karena Tanjungbalai berada di kawasan hilir dari beberapa aliran sungai di Asahan.
Lebih jauh ia menjelaskan, keterbatasan anggaran daerah saat ini membuat penanganan bencana tidak dapat dilakukan cepat dan maksimal. Situasi ini juga diperparah oleh efisiensi anggaran serta pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Jika pemerintah pusat tidak segera mengambil langkah besar, masyarakat berpotensi menghadapi krisis pangan dan krisis ekonomi. Banyak lahan pertanian, peternakan, hingga infrastruktur pendidikan dan kesehatan rusak parah. Korban jiwa juga terus bertambah, dan masih ada yang hilang,” tegasnya.
Edy mengatakan, akses jalan yang rusak berat turut menghambat proses evakuasi, penyaluran bantuan BPBD, maupun distribusi bantuan dari relawan ke daerah-daerah terisolir. Sementara warga sangat membutuhkan pasokan pangan, pakaian, dan obat-obatan.
“Untuk itu, kami meminta pemerintah pusat segera menetapkan bencana yang menimpa Sumut, Sumbar, dan Aceh sebagai Bencana Nasional. Penetapan ini sangat penting agar penanganan dapat dilakukan cepat, menyeluruh, dan terkoordinasi, ” pungkasnya penuh harapan.
(Ilham)
