NCW Pertanyakan Penegakan Hukum dalam Kasus Oknum Wartawan yang Ditangkap Polda Metro Jaya

Nasional Corruption Watch (NCW) mempertanyakan ketimpangan penegakan hukum dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan seorang oknum wartawan yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya setelah menerima sejumlah uang dari seseorang yang kedapatan keluar dari hotel bersama wanita yang diduga bukan pasangan sahnya.

Ketua NCW, Herman Parulian Simaremare, S.Pd, menyayangkan bahwa dalam kasus ini hanya wartawan yang ditangkap, sementara pihak yang memberikan uang justru tidak diproses hukum.

“Kami tidak membela tindakan oknum wartawan tersebut. Jika terbukti melakukan pemerasan, tentu harus dihukum. Namun, pertanyaannya adalah, mengapa pemberi uang tidak turut diproses hukum? Bukankah dalam aturan hukum kita, baik pemberi maupun penerima suap atau pemerasan bisa dikenakan sanksi?” ujar Herman.

NCW menyoroti beberapa dasar hukum yang seharusnya menjadi acuan dalam kasus ini, antara lain:

1. KUHP Pasal 55 & 56 – Mengatur bahwa pihak yang turut serta atau membantu dalam tindak pidana juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Jika wartawan dituduh melakukan pemerasan, maka pihak yang memberikan uang juga seharusnya diperiksa karena bisa dianggap berperan dalam tindakan tersebut.

2. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers – Meskipun tidak secara spesifik mengatur suap, UU ini menegaskan bahwa wartawan harus bekerja secara independen. Pihak yang memberikan uang dengan tujuan memengaruhi pemberitaan juga dapat dianggap melanggar prinsip etika pers dan merusak independensi jurnalistik.

3. UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap – Mengatur bahwa baik pemberi maupun penerima suap dapat dikenakan pidana. Jika sejumlah uang yang diberikan merupakan bentuk suap agar berita tidak diberitakan atau diubah, maka pemberi juga harus bertanggung jawab.

NCW menegaskan bahwa kasus ini harus diusut secara adil dan transparan agar tidak terjadi kesan tebang pilih dalam penegakan hukum.

“Jika hanya wartawan yang diproses sementara pemberi uang bebas begitu saja, maka ada ketidakadilan dalam penegakan hukum. Aparat harus bertindak objektif dan menegakkan aturan secara menyeluruh, tanpa pandang bulu,” tambah Herman.

NCW meminta Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait alasan mengapa hanya satu pihak yang ditindak. Selain itu, NCW juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap praktik suap-menyuap, karena perilaku seperti ini dapat merusak sistem hukum dan etika profesi di berbagai bidang.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan adanya proses hukum terhadap pemberi uang dalam kasus ini. NCW berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini demi memastikan keadilan ditegakkan secara menyeluruh. (Ril/her/as/red)

Berita Untuk Anda

Terpopuler

PC PPM LVRI Kabupaten Karo Gelar Bakti Sosial Di Kecamatan Tiga Binanga

Tiga Binanga - Kegiatan bakti sosial sebagaimana arahan dari...

Ratusan Buruh Demo PT BRI Kanwil Medan, Tuntut Pembayaran Pesangon Mantan Karyawan

MEDAN - Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia...

Agen Pertanian Diduga Bawa Kabur Ratusan Juta Uang Petani dan Pemilik Gudang, Dilaporkan Ke Polres Karo

Kabanjahe-Wanita berinisial N.G warga desa Kuta Julu kecamatan Tigapanah...

Kodim 0205/TK Monitor Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Merek, 1.773 Siswa Jadi Penerima Manfaat

Karo – Personel jajaran Kodim 0205/Tanah Karo melaksanakan monitoring...

Bambang Sah Nahkodai DPD FTI 1973 Sumut Periode 2026–2031, Kibarkan Roda-Roda Organisasi di Daerah

DPD FTI 1973 Sumatera Utara resmi memiliki kepemimpinan baru....

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

PC PPM LVRI Kabupaten Karo Gelar Bakti Sosial Di Kecamatan Tiga Binanga

Tiga Binanga - Kegiatan bakti sosial sebagaimana arahan dari ketua PC PPM LVRI Karo Korindo Sembiring Milala dilaksanakan di kecamatan Tiga Binanga Jum'at (20/11). Sekjend...

Bupati Asahan Buka Rakornis TP PKK 2026, Perkuat Sinergi Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga

KISARAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., secara resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa se-Kabupaten...

Satres PPA dan PPO Polres Karo Berikan Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Anak, Bullying dan Kenakalan Remaja di SMPN 1 Kabanjahe

Karo – Sebagai upaya melindungi anak dan mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan, Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Satres...

Wakapolres Karo Hadiri Peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2 Tahun 2026

Karo – Wakapolres Karo Kompol Joni Sitompul, S.H., menghadiri kegiatan peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) ke-2 Tahun 2026 mewakili Kapolres Karo,...

Ops Zebra Toba 2026, Satlantas Polres Karo Edukasi Pengguna Jalan Lewat Pembagian Brosur dan Stiker

Karo – Untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, Satlantas Polres Karo melaksanakan kegiatan pembagian brosur dan penempelan stiker dalam rangka Operasi...

*Bupati Karo Lepas 140 Kontingen Karo Peserta FORPROVSU Tahun 2026*

*KABANJAHE -* Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes didampingi Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP, secara resmi melepas Atlet,...

Penghormatan Terakhir, Polres Karo Lepas Kepergian Alm. Bripka Samuel Sitepu dengan Upacara Kedinasan

Karo - Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman almarhum Bripka Samuel Sitepu. Sebagai bentuk penghormatan terakhir atas pengabdian dan dedikasinya kepada institusi Polri, Polres Karo...

Bupati Asahan Buka HLM TPID 2026, Perkuat Pengendalian Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru

KISARAN – Pemerintah Kabupaten Asahan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun...