Acara GEMES 2026 yang digagas oleh Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka menuai kritik pedas dan kekecewaan mendalam dari masyarakat. Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII/2026 yang menghabiskan anggaran fantastis sebesar Rp2,5 miliar dari pajak rakyat itu dinilai sama sekali tidak merakyat.
Dinas Pariwisata Medan dikritik karena mengemas acara budaya ini secara eksklusif. Berdasarkan pantauan di lokasi pada Selasa (30/6/2026) malam, area utama pertunjukan justru dikelilingi oleh pagar besi yang ketat, sehingga masyarakat umum dilarang mendekat dan hanya bisa menonton dari kejauhan.

Pengunjung Lapangan Merdeka merasa dianaktirikan karena hanya diposisikan untuk menonton melalui layar kaca yang disediakan panitia. Yuni, seorang warga yang datang dari lokasi jauh, tidak dapat menutupi rasa kecewa dan jengkelnya melihat konsep acara hiburan tersebut.
“Ekslusif kali kayaknya acara ini, kami yang mau lihat cuma bisa dari jauh. Kalau cuma lihat dari layar untuk apa,” kata Yuni, salah seorang pengunjung.
“Jauh-jauh dari Johor ke sini, cuma lihat acara yang tak ‘merakyat’ untuk apa,” tuturnya.
Kondisi sepi pengunjung menjadi pemandangan yang terlihat di lokasi pada malam penutupan tersebut. Ridwan, pengunjung lainnya, menilai konsep pembatasan menggunakan pagar besi ini menjadi alasan utama mengapa masyarakat enggan meramaikan acara yang memakan biaya miliaran ini.
“Pantas lah sepi acaranya, cuma begini konsep,” ungkapnya.
“Berapa pula uang habis untuk acara hiburan model begini,” tanya dia.
Wali Kota Medan, Rico Waas, sebelumnya resmi membuka kegiatan GEMES 2026 ini pada Sabtu (27/6/2026) malam. Acara kebudayaan ini berlangsung selama empat hari penuh dari tanggal 27 hingga 30 Juni 2026, di mana Rico menyebut acara ini penting sebagai benteng pertahanan budaya Melayu.
​”Yang kita takutkan adalah bagaimana tentang kebudayaan kita. Apakah kebudayaan akan bisa mengikuti perkembangan zaman? Namun kami meyakini, kebudayaan Melayu yang menjunjung tinggi adat istiadat, kesantunan, dan agama ini akan selalu hidup berdampingan bersama kita,” kata Rico.
Meskipun pejabat mengklaim acara ini sebagai langkah pelestarian budaya di tengah zaman modern, pembatasan ketat di lapangan justru membuat masyarakat merasa berjarak dengan kebudayaan mereka sendiri. (As/ril/red)

