Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., membuka Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Asahan Tahun 2026 di Aula Grand Antares Hotel Medan, Kamis (23/7/2026). Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., Wakil Ketua II DP KORPRI Provinsi Sumatera Utara Drs. Basarin Yunus Tanjung, M.Si., Ketua DP KORPRI Kabupaten Asahan Drs. John Hardi Nasution, M.Si., serta jajaran pengurus dan anggota KORPRI.
Sekretaris DP KORPRI Kabupaten Asahan, M. Azmi Ismail, A.P., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakerkab digelar selama dua hari, 23–24 Juli 2026, sebagai forum komunikasi, evaluasi, dan koordinasi dalam menyusun program kerja KORPRI Kabupaten Asahan. Kegiatan tersebut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara dan KORPRI.
Wakil Ketua II DP KORPRI Provinsi Sumatera Utara, Basarin Yunus Tanjung, mengapresiasi pelaksanaan Rakerkab yang dinilai mampu memperkuat persatuan, kekompakan, serta semangat pengabdian seluruh anggota KORPRI. Sementara itu, Ketua DP KORPRI Kabupaten Asahan, John Hardi Nasution, berharap forum ini menghasilkan program kerja yang mampu meningkatkan kualitas organisasi serta mendukung pelaksanaan tugas ASN.
Dalam arahannya, Bupati Asahan menegaskan bahwa KORPRI merupakan wadah strategis bagi Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengajak seluruh anggota KORPRI menjaga etika, menjadi teladan, serta bijak memanfaatkan teknologi digital agar tidak merugikan diri sendiri maupun institusi pemerintah.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Asahan memberikan materi tentang Jiwa Korsa Aparatur Sipil Negara, yang menekankan pentingnya semangat persatuan, disiplin, kerja sama, serta tanggung jawab sebagai ASN dalam memberikan pelayanan publik yang profesional.
Rakerkab diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi dan komitmen seluruh anggota KORPRI Kabupaten Asahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta pelayanan publik yang semakin berkualitas. (As)
