Ketua Jajaran pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sambangi Menteri Hukum RI, Ini yang Dibicarakan

Jakarta – Jajaran pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dipimpin oleh Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Atgas di Kantor Menteri Hukum Republik Indonesia, Selasa (19/11/ 2024).

Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda, utamanya kolaborasi kedua Lembaga untuk mencegah pelanggaran notifikasi merger dan akuisisi oleh pelaku usaha dan dukungan bagi amandemen Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPPU Aru Armando, Anggota KPPU Gopprera Panggabean, dan Anggota Komisi Budi Joyo Santoso, serta Plt. Sekretaris Jenderal Lukman Sungkar dan Kepala Biro Hukum Manaek SM Pasaribu.

Hubungan antara KPPU dan Kemenkum sangat penting untuk mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat, mendorong perkembangan UMKM, dan memastikan bahwa kebijakan serta regulasi terkait persaingan usaha dan kemitraan dapat berjalan dengan baik.

Dijelaskan Ketua KPPU bahwa, KPPU dan Kemenkum sendiri memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi.

“KPPU bertugas untuk mengawasi dan menjaga persaingan usaha agar tidak terjadi praktik monopoli atau persaingan yang tidak sehat, sementara Kemenkum lebih berfokus pada penyusunan dan penerapan kebijakan hukum serta penguatan kelembagaan terkait hal
tersebut,” jelas Ifan, sapaan akrab Ketua KPPU.

Terdapat berbagai isu yang diangkat Ifan dalam pertemuan tersebut, utamanya berkaitan dengan urgensi dukungan bagi amandemen regulasi persaingan usaha Indonesia, yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan kolaborasi dalam pencegahan pelanggaran notifikasi merger dan akuisisi.

Ifan menilai dengan meningkatnya pelanggaran dalam notifikasi merger dan akuisisi, dipandang penting untuk menciptakan early warning system bersama dengan Kemenkum guna mencegah agar pelaku usaha tidak terlambat menyampaikan notifikasi transaksinya ke KPPU. Ke depannya ditargetkan pelaku usaha atau notaris yang melakukan pelaporan transaksi atau perubahan akta perusahaannya akan terinformasikan melalui sistem informasi di Kemenkum mengenai kewajiban notifikasi transaksi merger dan akuisisi ke KPPU.

“Early warning system ini sangat penting menurunkan resiko bisnis pelaku usaha, sehingga tidak mengganggu aksi korporasinya, terlebih di masa perekonomian global saat ini yang
masih stagnan,” ujar Ifan. (As)

Berita Untuk Anda

Terpopuler

PC PPM LVRI Kabupaten Karo Gelar Bakti Sosial Di Kecamatan Tiga Binanga

Tiga Binanga - Kegiatan bakti sosial sebagaimana arahan dari...

Pemerintah Kabupaten Karo Hadiri Pembukaan FORPROVSU I KORMI Sumatera Utara Tahun 2026

DELI SERDANG — Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr....

Ratusan Buruh Demo PT BRI Kanwil Medan, Tuntut Pembayaran Pesangon Mantan Karyawan

MEDAN - Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia...

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Pemerintah Kabupaten Karo Hadiri Pembukaan FORPROVSU I KORMI Sumatera Utara Tahun 2026

DELI SERDANG — Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., yang diwakili oleh Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, SP, menghadiri...

Bupati Karo Resmi Buka Pekan Kebudayaan Daerah 2026, Ajak Generasi Muda Lestarikan Warisan Budaya

Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., secara resmi membuka Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026 yang digelar di...

Bupati Karo Buka Rapat Kerja Peningkatan Pelayanan Publik, Dorong Transformasi Budaya Birokrasi

Kabanjahe — Bupati Karo, Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., membuka secara resmi Rapat Kerja Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah...

PC PPM LVRI Kabupaten Karo Gelar Bakti Sosial Di Kecamatan Tiga Binanga

Tiga Binanga - Kegiatan bakti sosial sebagaimana arahan dari ketua PC PPM LVRI Karo Korindo Sembiring Milala dilaksanakan di kecamatan Tiga Binanga Jum'at (20/11). Sekjend...

Bupati Asahan Buka Rakornis TP PKK 2026, Perkuat Sinergi Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga

KISARAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., secara resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa se-Kabupaten...

Bupati Asahan Ikuti Rakor Perkembangan Kampung Nelayan Merah Putih Secara Virtual

KISARAN – Pemerintah Kabupaten Asahan terus mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat...

Realisasi TKD Tambahan Asahan Capai 68,76 Persen, Kemendagri Beri Apresiasi

KISARAN – Realisasi penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Kabupaten Asahan mencapai 68,76 persen. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)...

Satres PPA dan PPO Polres Karo Berikan Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Anak, Bullying dan Kenakalan Remaja di SMPN 1 Kabanjahe

Karo – Sebagai upaya melindungi anak dan mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan, Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Satres...