Memutus Perkara, Padahal Diduga Masih Dalam Sanksi Non Palu Selama 6 Bulan, Oknum Hakim di PN Medan di Laporkan Ke Komisi Yudisial

MEDAN – Pengaduan Kuasa hukum PT Tor Ganda Rinaldo Sinaga dari kantor Hukum Sabar Ganda & Partners ke ke Komisi Yudisial memasuki babak baru.

Tiga oknum hakim yang diadukan ke Komisi Yudisial sedang dalam tahap proses telaah oleh Ahli Pemeriksa Komisi Yudisial. Serta penyerahan beberapa dokumen tambahan seperti pengumuman MA terkait Sanksi Hakim-hakim yang diduga bermasalah.

Dalam kesempatan tersebut, Rinaldo Sinaga menandaskan bahwa proses Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang bergulir di Pengadilan Negeri Medan (PN-Medan) sarat cacat hukum.

Menurutnya, oknum hakim PN Medan diduga masih dalam proses sangsi non palu selama enam bulan, namun masih bersidang dan memutus perkara yang dianggap merugikan kliennya.

” Barusan kami memfollow up Laporan Pengaduan kita ke Komisi Yudisial dan sudah bertemu secara langsung dengan pihak yang menangani Laporan/Pengaduan kita terhadap Hakim-hakim PHI PN Medan yang memeriksa dan memutus Perkara PHI No.274, No.277 dan 280. Adapun laporan kita saat ini sudah dalam proses Telaah oleh Ahli Pemeriksa Komisi Yudisial.

Kami juga menyerahkan beberapa dokumen tambahan seperti pengumuman MA terkait Sanksi Hakim-hakim yang bermasalah ” bebernya dalam siaran resminya, Kamis (09/07/2026)

Sebelumnya, Kuasa hukum PT Tor Ganda Rinaldo Sinaga dari kantor Hukum Sabar Ganda & Partners secara resmi melayangkan laporan pengaduan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung (BAWAS MA).

Pengaduan ke BAWAS MA itu dilatarbelakangi atas adanya dugaan putusan oknum hakim yang dinilai telah mengaburkan fakta serta putusan oknum hakim layaknya salin-tempel tuntutan pihak penggugat hingga berpotensi melangkahi aturan yang berlaku.

Padahal, dikatakan Rinaldo Sinaga dalam siaran resminya, bahwa sejatinya putusan harus di bawah semboyan agung “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” seharusnya setiap putusan hakim lahir dari hati nurani yang jernih, pertimbangan yang matang, dan keberanian menegakkan kebenaran.

Namun, harapan itu seolah runtuh dalam tiga perkara perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Medan.

Tiga perkara bernomor 274, 277, dan 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn yang diputus serentak pada 18 Mei 2026 itu dinilai tak mencerminkan nilai keadilan.

Bahkan, dikatakan kuasa hukum PT Tor Ganda Rinaldo Sinaga dalam amar putusan pengadilan nyaris 100 persen sama persis dengan isi gugatan seolah tak ada proses pemeriksaan, tak ada penimbangan bukti, tak ada suara nurani yang berbicara. Hanya tulisan yang dipindahkan dari satu dokumen ke dokumen lain.

Tambahnya, perjanjian damai yang sudah disepakati bersama pun diabaikan. Padahal, kata dia bahwa itulah wujud penyelesaian yang manusiawi dan seharusnya dihormati oleh hukum.

Informasi dihimpun, dua oknum hakim anggota yang memutus perkara ternyata diduga telah dikenai sanksi non-palu selama 6 bulan dan teguran tertulis sejak April 2026.

Ironisnya, oknum hakim tersebut tetap duduk di kursi persidangan hingga putusan dijatuhkan. Bagaimana mungkin keadilan bisa diharapkan, jika yang memutus sudah tercatat pernah melanggar aturan? ujar Rinaldo Sinaga.

Rinaldo Sinaga menilai apa yang dilakukan majelis hakim inisial ZH sebagai Ketua, serta Dr. MAG dan SD sebagai anggota telah menciderai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim:

-Tidak adil, karena memandang sebelah mata
-Tidak jujur, karena mengabaikan bukti yang ada
-Tidak mandiri, sehingga memunculkan dugaan pahit: adakah permainan uang, suap, atau gratifikasi di balik layar?

“Putusan seperti ini tidak hanya merugikan satu pihak, tapi merobek rasa percaya seluruh masyarakat terhadap lembaga peradilan. Jika hukum bisa diperlakukan seenaknya, kepada siapa lagi rakyat biasa memohon keadilan?” ujar kuasa hukum PT Tor Ganda Rinaldo Sinaga dengan nada prihatin, Senin (06/07/2026)

Harapan yang masih disisakan, melalui laporan bernomor 056/Pengaduan-SGP/VII/2026 yang sudah diterima resmi BAWAS MA hari ini.

” Harapan satu-satunya kini tertuju pada lembaga pengawas agar kebenaran dibongkar, kesalahan diakui, dan keadilan ditegakkan kembali bukan hanya untuk kepentingan pihak yang berperkara, tapi demi menjaga marwah hukum yang seharusnya menjadi pelindung bagi semua orang ” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan redaksi, kru media ini belum memperoleh keterangan resmi dari pihak majelis hakim maupun Pengadilan Hubungan Industrial PN Medan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Red/Tim)

Berita Untuk Anda

Terpopuler

LSM KCBI Karo Dampingi Danprov 125 Simbisa Salurkan Bantuan Untuk FS Korban Pembacokan di Berastagi

Karo — Kepedulian ditunjukkan oleh Danprov 125 Simbisa yang...

Kodim 0205/TK Monitor Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Merek, 1.773 Siswa Jadi Penerima Manfaat

Karo – Personel jajaran Kodim 0205/Tanah Karo melaksanakan monitoring...

Agen Pertanian Diduga Bawa Kabur Ratusan Juta Uang Petani dan Pemilik Gudang, Dilaporkan Ke Polres Karo

Kabanjahe-Wanita berinisial N.G warga desa Kuta Julu kecamatan Tigapanah...

Bupati Karo Audiensi ke Kemenko Pangan, Ajukan Akselerasi Ketahanan Pangan hingga Revitalisasi Pariwisata

Jakarta – Dalam upaya mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan...

RSUD Sidikalang Lakukan Penyuluhan Pekan Kesadaran Penyakit Jantung Bawaan

Sidikalang – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang menggelar...

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Polres Pematangsiantar Amankan Dua Pria Miliki Sabu 13,77 Gram

Pematangsiantar - Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar, Polda Sumatera Utara, mengamankan dua pria berinisial PS (47) dan RH (57) terkait dugaan kepemilikan narkotika jenis...

Wabup Sergai Tekankan Pentingnya Data Akurat dalam Perumusan Kebijakan

Sei Rampah - Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) Adlin Tambunan menutup kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Strategi Peningkatan Indeks Satu Data...

Asahan Raih Juara Umum V Festival Seni dan Qasidah Sumut 2026

MEDAN – Kabupaten Asahan berhasil meraih Juara Umum V pada Festival Seni dan Qasidah Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Prestasi tersebut diumumkan dalam...

Wakil Bupati Asahan Ikuti Penguatan Peran MPP dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., mengikuti kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Aula Raja...

Wakil Bupati Asahan Buka Pemeriksaan BPK RI, Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., membuka Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Belanja Barang dan Jasa serta...

Buka KPDK Pramuka Asahan 2026, Wakil Bupati Ajak Kader Perkuat Kepemimpinan dan Solidaritas

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., membuka Kursus Pengelolaan Dewan Kerja (KPDK) Tingkat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Asahan Tahun 2026 di Aula...

Kericuhan Penyiapan Lahan Usaha Tani di Siosar, Polri Fokus Penanganan Korban dan Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana

Karo – Proses penyiapan Lahan Usaha Tani (LUT) bagi masyarakat pengungsi erupsi Gunung Sinabung di kawasan Siosar, Kabupaten Karo, diwarnai insiden kericuhan yang mengakibatkan...

Polsek Laubaleng Sosialisasikan Mitigasi Bencana kepada Masyarakat Desa Tanjung Pamah

Karo – Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana alam, Polsek Laubaleng bersama pemerintah kecamatan, TNI, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten...