Pemakzulan Presiden Korea Selatan Gagal, Akan Dicoba Lagi

Upaya legislatif Korea Selatan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol terkait pemberlakuan darurat militer yang singkat gagal pada Sabtu (7/12/2024) setelah mayoritas anggota partai konservatif yang berkuasa memboikot pemungutan suara.

Partai oposisi utama Korea Selatan (Korsel) mengaku akan mencoba lagi upaya memakzulkan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol.

Dilansir AFP, Minggu (8/12/2024), polisi telah menangkap mantan Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab atas operasi darurat militer dan Menteri Dalam Negeri telah mengundurkan diri. Mereka dan Yoon sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan.

Partai-partai oposisi mengusulkan mosi pemakzulan, yang membutuhkan 200 suara dari 300 anggota parlemen untuk meloloskannya, tetapi boikot hampir total oleh Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menaungi Yoon menyebabkan mosi tersebut gagal.

Lee Jae-myung, pemimpin oposisi utama Partai Demokrat (DP), mengatakan mereka akan mencoba lagi pemakzulan pada 14 Desember.

“Yoon, pelaku utama di balik pemberontakan dan kudeta militer yang menghancurkan tatanan konstitusional Korea Selatan, harus segera mengundurkan diri atau dimakzulkan tanpa penundaan,” kata Lee.

“Pada tanggal 14 Desember, Partai Demokrat kami akan memakzulkan Yoon atas nama rakyat,” sambungnya.

Sebagai imbalan atas pemblokiran pemakzulan, Partai Kekuatan Rakyat mengatakan mereka telah ‘secara efektif memperoleh janji dari Yoon untuk mengundurkan diri’.

“Bahkan sebelum presiden mengundurkan diri, dia tidak akan mencampuri urusan negara, termasuk urusan luar negeri,” kata pemimpin PPP Han Dong-hoon pada hari Minggu setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Han Duck-soo.

“Ini akan meminimalkan kebingungan bagi Korea Selatan dan rakyatnya, menyelesaikan situasi politik secara stabil dan memulihkan demokrasi liberal”, kata Han.

Namun Lee dan juru bicara Majelis Nasional Woo Won-shik yang sama-sama dari partai oposisi bersikeras darurat militer yang sempat diterapkan merupakan tindakan ilegal. Dia mengatakan Yoon telah melakukan pelanggaran konstitusi.

“Bagi perdana menteri dan partai yang berkuasa untuk bersama-sama menjalankan kewenangan presidensial, yang tidak diberikan kepada mereka oleh siapa pun, tanpa berpartisipasi dalam proses konstitusional untuk menangani darurat militer yang tidak konstitusional, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap konstitusi,” kata Woo.

“Kekuasaan presiden bukanlah milik pribadi Presiden Yoon Suk Yeol Bukankah ini kudeta lain yang menghancurkan tatanan konstitusional?” sambungnya.

Yoon telah muncul dan meminta maaf atas ‘kecemasan dan ketidaknyamanan’ yang disebabkan oleh deklarasi darurat militer pada Selasa (3/12) malam. Namun, dia tidak mengundurkan diri dengan mengatakan bahwa dia akan menyerahkan nasibnya kepada partainya. (**)

Berita Untuk Anda

Terpopuler

Agen Pertanian Diduga Bawa Kabur Ratusan Juta Uang Petani dan Pemilik Gudang, Dilaporkan Ke Polres Karo

Kabanjahe-Wanita berinisial N.G warga desa Kuta Julu kecamatan Tigapanah...

RSUD Sidikalang Lakukan Penyuluhan Pekan Kesadaran Penyakit Jantung Bawaan

Sidikalang – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang menggelar...

Kodim 0205/TK Monitor Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Merek, 1.773 Siswa Jadi Penerima Manfaat

Karo – Personel jajaran Kodim 0205/Tanah Karo melaksanakan monitoring...

Ratusan Buruh Demo PT BRI Kanwil Medan, Tuntut Pembayaran Pesangon Mantan Karyawan

MEDAN - Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia...

Mayat Wanita Ditemukan di Dalam Tas di Jalan Berastagi, Di Duga 2 Oknum Polisi Terlibat Pembunuhan

Kabarnya pelaku pembunuhan terhadap wanita bernama Mutia Pratiwi alias...

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Bupati Asahan Buka Rakornis TP PKK 2026, Perkuat Sinergi Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga

KISARAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., secara resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa se-Kabupaten...

Satres PPA dan PPO Polres Karo Berikan Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Anak, Bullying dan Kenakalan Remaja di SMPN 1 Kabanjahe

Karo – Sebagai upaya melindungi anak dan mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan, Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Satres...

Wakapolres Karo Hadiri Peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2 Tahun 2026

Karo – Wakapolres Karo Kompol Joni Sitompul, S.H., menghadiri kegiatan peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) ke-2 Tahun 2026 mewakili Kapolres Karo,...

Ops Zebra Toba 2026, Satlantas Polres Karo Edukasi Pengguna Jalan Lewat Pembagian Brosur dan Stiker

Karo – Untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, Satlantas Polres Karo melaksanakan kegiatan pembagian brosur dan penempelan stiker dalam rangka Operasi...

*Bupati Karo Lepas 140 Kontingen Karo Peserta FORPROVSU Tahun 2026*

*KABANJAHE -* Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes didampingi Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP, secara resmi melepas Atlet,...

Penghormatan Terakhir, Polres Karo Lepas Kepergian Alm. Bripka Samuel Sitepu dengan Upacara Kedinasan

Karo - Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman almarhum Bripka Samuel Sitepu. Sebagai bentuk penghormatan terakhir atas pengabdian dan dedikasinya kepada institusi Polri, Polres Karo...

Bupati Asahan Buka HLM TPID 2026, Perkuat Pengendalian Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru

KISARAN – Pemerintah Kabupaten Asahan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun...

Buka Lomba Minat Baca 2026, Wakil Bupati Asahan Ajak Masyarakat Tingkatkan Budaya Literasi

KISARAN – Pemerintah Kabupaten Asahan terus mendorong peningkatan budaya literasi masyarakat. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Lomba Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Tahun 2026...