Wali Kota Pematang Siantar Dimakzulkan oleh DPRD, Ini Penyebabnya

Wali Kota Pematang Siantar, Susanti Dewayani dimakzulkan oleh DPRD. Pemakzulan terhadap Susanti dari jabatanya diputuskan setelah DPRD Pematangsiantar menggelar rapat paripurna, Senin (20/3/2023) kemarin.

Ada 30 anggota dewan, Dari rapat paripurna tersebut Ada 27 anggota DPRD yang setuju usulan pemberhentian terhadap Wali Kota Pematang Siantar, 2 menolak (dari Fraksi PAN), 1 nggak hadir karena berduka.

“Iya hak menyatakan pendapat DPRD paripurnanya, semalam (Senin). Sudah diputuskan, diusulkan untuk pemberhentian nanti akan diajukan pengujiannya ke Mahkamah Agung,” kata anggota DPRD Pematang Siantar Daud dilansir dari suarasumut.id, Rabu (22/3/2023).

Pemberhentian Susanti dari Wali Kota terkait dilantiknya 88 orang ASN sebagai pejabat di lingkungan Pemko Siantar, yang dinilainya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Undang-undang nomor 16 serta undang-undang 10 tahun 2016 dia belum enam bulan setelah dilantik definitif menjadi Wali Kota dan tidak mendapat persetujuan tertulis dari menteri (Mendagri). Ada sembilan perundang-undangan yang dilanggarnya,” ujar Daud.

Selain itu, Susanti juga melakukan pergantian pejabat ASN tanpa proses penilaian kinerja. Dirinya mengaku ada dugaan terjadinya pemalsuan dokumen dalam proses tersebut.

“Dugaan (pemalsuan dokumen) ke arah sana ada, setelah diselidiki melalui panitia angket, kita temukan ada dugaan pemalsuan dokumen baik berita acara pergantian pejabat itu dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara) pusat,” ucapnya.

“Maupun dalam proses pergantian itu yang dalam hal ini mulai dari undangan tim penilai kinerja. Berita acara tim penilai kinerja itu dokumennya yang kita lihat dan (dugaan) ada pemalsuannya,” sambungnya.

Oleh karena itu DPRD Kota Pematang Siantar berencana untuk melaporkan dugaan pemalsuan dokumen ini ke Mabes Polri.

Kata Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani

Terkait pemberhentiannya, Susanti menjelaskan persoalan pelantikan aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukannya, sudah dalam proses penyelesaian antara Pemkot Pematangsiantar dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Dapat kami sampaikan, usulan anggota DPRD Kota Pematang Siantar tidak relevan diajukan karena permasalahan pengangkatan PNS dalam jabatan tersebut telah dalam penyelesaian dari BKN,” jelas Susanti.

 

Berita Untuk Anda

Terpopuler

LSM KCBI Karo Dampingi Danprov 125 Simbisa Salurkan Bantuan Untuk FS Korban Pembacokan di Berastagi

Karo — Kepedulian ditunjukkan oleh Danprov 125 Simbisa yang...

Kodim 0205/TK Monitor Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Merek, 1.773 Siswa Jadi Penerima Manfaat

Karo – Personel jajaran Kodim 0205/Tanah Karo melaksanakan monitoring...

Agen Pertanian Diduga Bawa Kabur Ratusan Juta Uang Petani dan Pemilik Gudang, Dilaporkan Ke Polres Karo

Kabanjahe-Wanita berinisial N.G warga desa Kuta Julu kecamatan Tigapanah...

Peredaran Narkoba di Langkat Dikendalikan Bos ‘EE dan R’, Markas Sabu Miliaran Berkedok Ormas!

Peredaran narkoba di Langkat kini berada dalam kondisi darurat setelah...

Bupati Karo Audiensi ke Kemenko Pangan, Ajukan Akselerasi Ketahanan Pangan hingga Revitalisasi Pariwisata

Jakarta – Dalam upaya mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan...

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Polres Pematangsiantar Amankan Dua Pria Miliki Sabu 13,77 Gram

Pematangsiantar - Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar, Polda Sumatera Utara, mengamankan dua pria berinisial PS (47) dan RH (57) terkait dugaan kepemilikan narkotika jenis...

Wabup Sergai Tekankan Pentingnya Data Akurat dalam Perumusan Kebijakan

Sei Rampah - Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) Adlin Tambunan menutup kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Strategi Peningkatan Indeks Satu Data...

Asahan Raih Juara Umum V Festival Seni dan Qasidah Sumut 2026

MEDAN – Kabupaten Asahan berhasil meraih Juara Umum V pada Festival Seni dan Qasidah Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Prestasi tersebut diumumkan dalam...

Wakil Bupati Asahan Ikuti Penguatan Peran MPP dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., mengikuti kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Aula Raja...

Wakil Bupati Asahan Buka Pemeriksaan BPK RI, Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., membuka Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Belanja Barang dan Jasa serta...

Buka KPDK Pramuka Asahan 2026, Wakil Bupati Ajak Kader Perkuat Kepemimpinan dan Solidaritas

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., membuka Kursus Pengelolaan Dewan Kerja (KPDK) Tingkat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Asahan Tahun 2026 di Aula...

Kericuhan Penyiapan Lahan Usaha Tani di Siosar, Polri Fokus Penanganan Korban dan Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana

Karo – Proses penyiapan Lahan Usaha Tani (LUT) bagi masyarakat pengungsi erupsi Gunung Sinabung di kawasan Siosar, Kabupaten Karo, diwarnai insiden kericuhan yang mengakibatkan...

Polsek Laubaleng Sosialisasikan Mitigasi Bencana kepada Masyarakat Desa Tanjung Pamah

Karo – Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana alam, Polsek Laubaleng bersama pemerintah kecamatan, TNI, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten...