MEDAN – Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Provinsi Sumatera Utara, Donald P Sitorus, S.H., (Ketua) dan Herwin Gandatua Pasaribu (Sekretaris) turut mengawal bersama-sama melakukan gelar aksi protes di Gedung PT. BRI Kanwil Medan pada Jumat (27/3/2026).
Massa buruh demo menuntut PT. BRI Medan secara bersama-sama dengan PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) agar membayarkan kewajibannya atas uang pesangon terhadap mantan para pekerjanya.
Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Provinsi Sumatera Utara didampingi oleh Para Penasehat Hukum/Kuasanya dari Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH-KSBSI) melakukan orasi dan aksi unjuk
rasa damai sebagai bentuk keberatan atas sikap PT. BRI Medan dan PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) sebagai mitra kerja dalam pertemuan sebelumnya berjanji akan memberikan pesangon kepada mantan pekerjanya, namun nyatanya hingga aksi demo damai ini dilakukan masih belum dibayarkan, oleh karena itu mereka hadir hari ini di Kantor Wilayah PT. BRI Medan pada Jumat (27/3/2026), Sumatera Utara.
Aksi unjuk rasa damai dihadiri lebih dari 100 pekerja buruh yang menuntut agar PT. BRI Medan secara bersama-sama dengan PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) dapat melaksanakan kewajibannya dengan membayarkan uang pesangon terhadap Amir Husni Simatupang dan rekan-rekan selaku mantan pekerjanya.
Adapun dasar tuntutannya adalah karena pihak PT. BRI Medan dan PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) telah melakukan PHK secara sepihak kepada 34 orang mantan pekerjanya.
Pada Kesempatan ini, turut hadir Ketua Federasi K.SBSI Sumatera Utara yang sekaligus tim hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH-KSBSI) yang telah berjuang dan bersama dengan 34 orang buruh yang telah di PHK oleh PT. BRI Kanwil Medan maupun PT. PKSS Cabang Medan.
Permasalahan ini bermula sejak April 2025. Saat itu, para buruh yang telah mengabdi selama puluhan tahun diberhentikan secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Ironisnya, pemberitahuan PHK dilakukan melalui media Zoom Meeting.
Kuasa hukum buruh, Thomas Sipayung, S.H., M.H., menyatakan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan surat anjuran dan nota pemeriksaan terkait kasus tersebut. Namun, menurutnya, kedua perusahaan terkesan tidak mengindahkan rekomendasi tersebut.
“Kami telah menyampaikan secara tertulis kepada PT BRI Kanwil Medan dan PT PKSS Cabang Medan agar membayarkan pesangon sesuai anjuran yang dikeluarkan. Namun hingga kini belum ada realisasi,” ujar Thomas selaku Ketua Federasi FIKEP K.SBSI Sumatera Utara sekaligus mewakili LBH KSBSI SUMUT kuasa dari buruh yang di PHK.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan perundingan dengan manajemen perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, disepakati akan dilakukan pertemuan lanjutan pada 10 April 2026 guna mencari penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita tunggu itikad baik dari PT BRI Kanwil Medan dan PT PKSS Cabang Medan. Jika tidak ada penyelesaian, kami akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Thomas.
(As)
