DAIRI – Apresiasi terus diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Dairi di bawah kepemimpinan Bupati Dairi, Dr. Eddy Keleng Ate Berutu. Kali ini apresiasi atas kinerja pemerintahan didapat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, Hengky Rhosidien.

Dalam pertemuan dalam rangka Kerjasama Pemkab Dairi bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, yang digelar di Medan, Senin (26/2/2024) ini, Hengky menyampaikan apresiasi atas upaya Pemkab Dairi yang terus mendorong upaya perlindungan sosial bagi tenaga kerja.

“Kami dari BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut menyampaikan terima kasih atas komitmen Bupati Dairi yang telah mendorong penyelenggaraan program jaminan tenaga kerja dan perlindungan sosial bagi Tenaga Harian Lepas (THL) dan perangkat desa,” kata Hengky dalam pertemuan.

“Kita juga mendorong untuk Pemkab Dairi untuk bisa ikut serta dalam ajang Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Paritrana Award Tahun 2024. Kita tadi sudah membahas teknisnya. Paritrana Award ini merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan perusahaan badan usaha yang memiliki awareness (red:kepedulian tinggi), dan citra positif terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya menambahkan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Dairi Eddy Keleng Berutu menyampaikan rasa bangga dan terimakasih kepada BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut yang telah memberi perhatian pada Pemkab Dairi dalam mengatasi persoalan jaminan ketenagakerjaan ini.

Bupati Eddy Berutu menyampaikan bahwa apapun yang dilakukan oleh pihaknya selama ini tidak terlepas dari pelaksanaan program pemerintahan sebagaimana yang diemban dalam visi – misi pemerintahannya yakni ‘Untuk Mensejahterakan Masyarakat’ dan salah satu upaya yang telah dilakukan jajarannya adalah bahwa para pekerja rentan harus mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Tentu untuk pembiayaan dari APBD tidaklah cukup maka agar target sasaran bisa diperluas dapat dengan membuka alternatif pendanaan menggunakan dana CSR perusahaan disekitarnya atau menggunakan dana Bagi Hasil Sawit saat ini,” ujar Eddy Berutu.

Selanjutnya, Pemkab Dairi yang dipimpinnya kata Eddy Berutu juga akan memberikan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi para petugas Pilkada mengingat masih cukup banyak para petugas Pemilu yang belum mendapatkan perlindungan sedangkan resiko atas pekerjaan yang dilakukan cukup tinggi.

Tidak hanya itu, jelang Musyawarah Provinsi (Musprov) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) yang akan digelar di Kabupaten Dairi dalam waktu dekat Bupati Eddy Berutu juga menyampaikan pentingnya perlindungan bagi atlet-atlet olahraga karena termasuk memiliki resiko tinggi.

“Ya, Kita bersyukur pihak BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut siap mendukung kegiatan Musprov tersebut dan berharap kita bisa jadikan forum ini sebagai upaya sosialisasi perluasan jaminan ketenagakerjaan dan hari tua, karena kita bersama pihak BPJS juga mendiskusikan pola perlindungan bagi atlet-atlet Dairi kedepan. Hal tersebut didasarkan karena atlet juga termasuk memiliki resiko kerja tinggi yang perlu untuk dilindungi. Semoga masukan kita ini, nantinya bisa diakomodir demi perlindungan bagi atlet – atlet kita,” ucap Bupati mengakhiri.

Turut mendampingi Bupati Dairi pada kegiatan kerjasama itu diantaranya Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Dairi Rahmat Syah Munthe dan Kabag Prokopim, Judith Napitu. Hadir juga Kepala BPJS ketenagakerjaan Medan, Jefri Iswanto dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut. (Nid)

Palu – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu resmi serahkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kemenkumham RI tentang Pembebasan Bersyarat (PB) kepada 2 Orang anak binaan, Minggu, (26/2) Pagi.

Anak binaan yang mendapatkan PB itu diantarannya, RA kasus Perlindungan Anak hukuman 2 tahun 6 Bulan, FH kasus Perlindungan Anak hukuman 2 tahun 6 bulan dan keduanya masih berusia 16 Tahun.

Kepala Seksi Pembinaan, Ida Bagus mengatakan bebas bersyarat itu merupakan hal biasa, karena merupakan hak bagi anak binaan. Sebelum, mendapatkan itu terlebih dahulu melakukan pengajuan hingga diputuskan oleh Dirjen Permasyarakatan.

“Jadi anak binaan ini ada hak bersyaratnya, salah satunya bebas bersyarat dan cuti bersyarat. Yang kali ini ada yang mendapatkannya,” kata dia

Selain syarat administrasi, kata Ida Bagus, syarat lainnya ialah subtantif. Salah satunya, telah menjalani maksimal hukuman 1/2 masa pidana, berprilaku baik, dan telah ditunjukan penurunan tingkat resiko.

“Jadi bebas bersyarat bukan berarti bebas murni. Bebas bersyarat, anak binaan itu tetap wajib lapor dimana mereka akan dibimbing di Balai Pemasyarakatan,” ujarnya.

Selain itu, ia menjelaskan, selama menjalani program PB, anak binaan juga harus wajib lapor di Bapas hingga masa percobaan selesai. Apabila melanggar, maka anak binaan akan ditarik kembali ke LPKA.

Ia juga menambahkan terkait bebas bersyarat dan cuti bersyarat bisa didapatkan jika syarat- syarat yang telah lengkap maka anak binaan berhak untuk mendapatkan hak mereka. Selain itu, ia menegaskan bahwa pengajuan tersebut gratis.

Senada, Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun mengatakan bahwa hal ini merupakan pemenuhan hak integrasi bagi seluruh anak binaannya yang diberikan berdasarkan syarat-syarat yang telah terpenuhi berdasarkan peraturan yang ada.

“Bersyukur hari ini kembali kita serahkan dua anak binaan kembali ke keluarga. semoga apa yang mereka terima selama pembinaan di LPKA Palu dapat diterapkan di tengah masyarakat,” pungkasnya. (As)

Palu – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu terus berupaya menciptakan generasi yang sehat dan unggul melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibangun bersama Generasi Remaja Sulawesi Tengah (GenRe Sulteng), Jumat, (23/2) Pagi. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pendampingan melalui edukasi pendidikan sex usia dini bagi anak binaan.

PKS tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun bersama Ketua GenRe Sulteng, Dicky Wahyudi yang saat itu disaksikan secara langsung oleh Kepala Seksi Pembinaan, Ida Bagus, Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, henny beserta jajaran dari GenRe Sulteng.

Revanda menyebut, PKS tersebut merupakan salah satu target program pembinaan yang saat ini tengah gencar diterapkan kepada seluruh anak binaan, agar menjadi generasi yang unggul dalam membangun daerah.

Bukan hanya itu, ia pun menegaskan dalam pemenuhan tumbuh kembang bagi seluruh anak binaan perlu adanya komitmen yang kuat serta dukungan dari berbagai stakeholder maupun pemerhati anak lainnya.

“Melalui PKS ini, mari bersama kita wujudkan anak yang cerdas, anak yang sehat, serta mampu menjadi pelopor ataupun penggerak ditengah masyarakat nantinya,” jelas Revanda di ruang kerjanya.

Bukan hanya itu, ia juga menambahkan bahwa peran GenRe di tengah masyarakat sangatlah penting dalam memberikan dukungan ataupun pemajuan dari program-program pemerintah.

“Kita ketahui bersama, GenRe adalah wadah untuk terus tumbuh dan berkembang, besar harapan anak binaan kita juga dapat termotivasi,” harapnya.

Senada, Dicky wahyudi juga mengaku bersyukur atas penandatanganan tersebut, ia juga sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk dapat berkontirbusi dalam pemenuhan program pembinaan bagi anak binaan di LPKA Palu.

Apalagi kata dia, komitmen itu memiliki tujuan yang baik yakni meningkatkan pemahaman para anak binaan sehingga diharapkan mereka menjadi generasi yang cerdas dan sehat, serta berwawasan luas.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, kita siap untuk mendukung tumbuh kembang bagi seluruh anak binaan,” ungkap Dicky.

Dalam hal ini, kedua belah pihak pun membahas program edukasi yang mengangkat tema “Ku Kenali Tubuhku, Untuk Menjaga Diriku” yang bermaksud untuk memberikan keterbukaan wawasan kepada seluruh anak binaan dalam memposisikan diri yang baik dan benar dalam bermasyarakat.

“Tentu saja dalam menjalin komunikasi nantinya, kita ciptakan dulu rasa nyaman, setelah itu kita akan memasuki program-program yang telah disepakati bersama,” tutup Dicky. (AS)

DAIRI  – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tanah Pinem untuk tahun 2025 berfokus pada pembangunan fisik. Usulan ini guna menciptakan pembangunan infrastruktur yang merata serta memudahkan aksebilitas masyarakat.

Demikian disampaikan Camat Tanah Pinem Jonathan Ginting melalui Sekretaris Camat Musa Sembiring dalam pertemuan Forum Konsultasi Publik dan Rembuk Stunting Tahun 2024 di Kantor Camat Tanah Pinem, Jumat (23/2/2024).

“Usulan – usulan ini sebelumnya sudah dibahas di musrenbang desa dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jika kita identifikasi masalah yang ada di Kecamatan Tanah Pinem, misalnya banyaknya kejadian bencana alam pada saat musim hujan yang berakibat pada longsor di badan jalan masing-masing desa, maka tidak heran apabila pada RKPD saat ini kami berfokus pada pembangunan fisik,” ucapnya.

Setidaknya, kata Jonathan melalui Musa Sembiring, terdapat sepuluh usulan prioritas yang telah disepakati dan akan ditindaklanjuti pada tingkat kabupaten.

“Misalnya usulan pembangunan jembatan di perladangan Lompong Dusun I Lau Tawar. Di lokasi ini perlu dilakukan pembangunan jembatan dihamparan perladangan lompong sepanjang 10 meter. Jembatan tersebut menjadi salah satu akses jaan perladangan masyarakat dengan kondisi sangat memperihatinkan. Diperkirakan dana untuk pembangunan jembatan tersebut sekitar Rp. 900.000.000,” ucapnya.

Sehubungan dengan sektor pendidikan, lanjut Musa, juga telah diusulkan pembangunan tembok penahan (TPT) untuk SDN 034818 Butar Dusun Butar-Desa Balandua dengan ukuran 5 meter dikali 45 meter dengan estimasi biaya Rp. 170.000.000.

“Terdapat pula usulan pengaspalan jalan dan TPT menuju Desa Renun yang saat ini sedang sangat rusak parah, pengaspalan jalan simpang Mangan Molih menuju Simpang Renun sepanjang 3000 meter, pengaspalan jalan rusak berat sepanjang 2 kilometer di Dusun Sigedang dengan estimasi biaya mencapai satu miliar rupiah, serta pengaspalan jalan pustu Desa Harapan dan Pemandian Lau Meciho sepanjang satu kilometer,” tuturnya.

Selanjutnya, Musa menyampaikan terdapat usulan pemeliharaan jalan rusak berat rute dari Pasari Tengah – Dusun Simpang Tiga (Jalan Lau Peske – Desa Mangan Molih), dan pemeliharaan jalan menuju perladangan seraman yang sangat-sangat rusak sepanjang 5 kilometer.

“Mayoritas masyarakat Dusun Kempawa-Desa Kempawa bekerja di perladangan. Mereka sangat mengeluh dan ingin jalan menuju perladangan seraman itu segera diperbaiki dengan cara pengerasan jalan,” katanya.

Terakhir, kata Musa, Pemerintah Kecamatan Tanah Pinem juga telah menyepakati usulan pembangunan drainase di Desa Pasir Mbelang yang sering banjir dan menyebabkan kerusakan pada badan jalan protokol, serta pembangunan drainase di Dusun Lau Perimbon – Desa Lau Perimbon, dimana saluran air sudah tidak sanggup menampun debit air di saat turun hujan.

“Tentu kita berharap usulan – usulan prioritas ini dapat diakomodir dan ditindaklanjuti, sehingga apa yang menjadi usulan dan harapan masyarakat dapat direalisasikan,” ucapnya. (Nid)

DAIRI – Sebanyak 18 usulan prioritas dari Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sidikalang, Jumat (23/2/2024) di aula Kantor Lurah Sidikalang.

Camat Sidikalang, Abdimar Jahotlen Tamba, S.sos menyampaikan Kecamatan Sidikalang memiliki 5 kelurahan dan 6 desa. Dan usulan dari desa serta kelurahan tersebut sudah dibahas di Musrenbangkecamatan.

“Dari desa dan kelurahan, ada 18 usulan prioritas. Nanti, hasil dari Musrenbang Kecamatan kita serahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda) Dairi. Dan Bappeda nanti akan mempertimbangkan lagi, usulan mana yang akan dibawa ke Musrenbang Kabupaten,” Ujarnya.

Selanjutnya, Bupati Dairi, Eddy Berutu, perwakilan Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Dairi, Megawati Gultom menyampaikan, Musrenbang merupakan acara yang wajib dilaksanakan setiap tahun. Hal itu merupakan amanat dari Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD

“Dalam penyusunan RKPD ada beberapa tahapan yang harus kita lalui adalah menyelenggarakan forum konsultasi publik dan Musrenbang di tingkat Kecamatan untuk melakukan koordinasi antar pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan,” Ujarnya. (As)