Asahan, 18 Februari 2026 — Wakil Bupati Asahan, Rianto, memimpin pelaksanaan Apel Hari Kesadaran Nasional yang digelar di halaman Kantor Bupati Asahan, Rabu pagi. Kegiatan tersebut diikuti Sekretaris Daerah, para Asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Dalam amanatnya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta apel. Ia menegaskan bahwa apel yang rutin dilaksanakan setiap tanggal 17 setiap bulan itu bukan sekadar agenda seremonial, melainkan sarana untuk memperkuat komitmen dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah.

Menurutnya, momentum Apel Hari Kesadaran Nasional harus dimaknai sebagai upaya membangun kedisiplinan, integritas, dan etos kerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Rianto juga menyinggung program ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, yang merupakan akronim dari Aman, Sehat, Resi (Bersih), dan Indah. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja dan kehidupan yang lebih tertata.

Ia menjelaskan, Aman berarti membangun rasa aman di lingkungan pribadi, keluarga, dan tempat kerja. Sehat mengajak seluruh ASN untuk menjaga kondisi fisik dan mental agar mampu menjalankan tugas secara optimal. Resi diwujudkan melalui penguatan budaya gotong royong, termasuk pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih. Sementara Indah diarahkan pada penataan lingkungan kerja agar lebih nyaman dan enak dipandang.

Selain itu, Wakil Bupati turut menyampaikan arahan dari Gubernur Sumatera Utara yang mendorong desa dan kelurahan melakukan inovasi dalam penataan lingkungan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebersihan dan keindahan wilayah melalui koordinasi bersama perangkat daerah terkait.

Mengakhiri sambutannya, Rianto mengajak seluruh aparatur di lingkungan Kabupaten Asahan untuk terus meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebelum apel ditutup, Wakil Bupati menyerahkan tali asih kepada PNS yang memasuki masa purna tugas serta santunan duka cita kepada anggota KORPRI. Kegiatan kemudian diakhiri dengan doa bersama.

Wakil Bupati Asahan, Rianto, menyalurkan 500 paket sembako kepada warga terdampak banjir di Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Rabu (18/02/2026). Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Asahan terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Asahan terjadi akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan meluapnya aliran sungai. Peristiwa tersebut berdampak pada terganggunya aktivitas warga, termasuk kegiatan sosial dan perekonomian masyarakat.

Dalam kegiatan penyaluran bantuan, Wakil Bupati didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Camat Simpang Empat, serta unsur TNI dan Polri setempat.

Rianto menyampaikan rasa empati dan keprihatinannya atas musibah yang dialami warga. Ia menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan dukungan seluruh pihak.

Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya hadir di tengah masyarakat untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi. Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kebutuhan sehari-hari.

Selain penanganan darurat, Pemerintah Kabupaten Asahan juga berkomitmen mencari solusi jangka panjang guna meminimalisir potensi banjir di masa mendatang. Ia pun mengapresiasi seluruh pihak yang telah bersinergi dalam membantu penanganan bencana di wilayah tersebut.

JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP-KSBSI) mengapresiasi langkah presiden yang secara konkrit menerima aspirasi Hakim ad hoc dan kalangan Serikat Buruh untuk memperbaiki kesejahteraan para hakim ad hoc di seluruh Indonesia.

”Kami sangat mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk memperbaiki sistem peradilan melalui peningkatan kesejahteraan hakim ad hoc melalui Perpres 5 Tahun 2026 dan berharap ke depan rekan-rekan hakim ad hoc tidak tergoda lagi untuk melakukan perbuatan yang merusak kehormatan hakim dengan melakukan perbuatan tercela dan tidak terhormat,” ujar Ketua Umum KSBSI J Dartha Pakpahan,S.H.,M.A kepada awak media, Rabu (18/2/2026).

Dikatakannya bahwa perbaikan kesejahteraan hakim ad hoc khususnya yang bertugas di Pengadilan Ad hoc akan sangat berkaitan langsung dengan perlindungan hukum bagi kaum buruh yang mengalami perselisihan hubungan industrial.

”Perbaikan kesejahteraan para penegak hukum ini akan berimplikasi pada kualitas peradilan pada umumnya dan khususnya pada kualitas putusan hakim dalam menjaga hak dan kepentingan kaum buruh di Indonesia dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis”,ujarnya sembari mengingatkan bahwa selain kesejahteraan hakim karier dan ad hoc masih banyak agenda program yang menunggu untuk direalisasikan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran diantaranya penciptaan lapangan kerja.

”Kita mendoakan agar presiden dan wapres sehat dan semangat selalu untuk melaksanakan seluruh program pemerintahan salah satunya termasuk penciptaan lapangan kerja”,sebutnya.

Sebagaimana diketahui presiden baru saja mengesahkan Perpres Nomor 5/2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc. Langkah tersebut diambil setelah sebelumnya presiden juga menaikkan tunjangan kesejahteraan bagi seluruh hakim karir di Indonesia.

Ditemui terpisah, pengamat Hukum Ketenagakerjaan di Sumatera Utara Dr Nicholas Sutrisman,S.H.,M.H. menyampaikan melalui perpres ini akan sangat signifikan memperbaiki kualitas putusan pengadilan hubungan industrial mulai dari tingkat pertama hingga kasasi.

”Meski seharusnya ini dilakukan sejak 5 tahun yang lalu, namun setidaknya saat ini langkah konkrit presiden untuk memperbaiki peradilan sudah kelihatan”,ujarnya mengakhiri. (As)

Kisaran, 16 Februari 2026 – Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Asahan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah vihara di Kota Kisaran, Senin (16/02/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh rangkaian ibadah dan perayaan berjalan aman, tertib, dan lancar.

Peninjauan melibatkan unsur pimpinan daerah, di antaranya Bupati Asahan yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Drs. H. Zainal Aripin Sinaga, M.H, Ketua DPRD Kabupaten Asahan H. Efi Irwansyah Pane, MKM, perwakilan Dandim 0208/Asahan, perwakilan Danlanal Asahan, serta perwakilan Kapolres Asahan.

Sebelum turun ke lapangan, jajaran Forkopimda menggelar rapat koordinasi di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan. Pertemuan tersebut membahas kesiapan pengamanan, pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi ibadah, kesiapan personel, serta langkah teknis lainnya guna mendukung kelancaran perayaan Imlek.

Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menciptakan situasi yang kondusif. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah.

Tim kemudian meninjau Vihara Hian Thian Sang Ti di Jalan Panglima Polem Nomor 72, Vihara Bodhi Gaya di Jalan Pahlawan Nomor 2, serta Vihara Samma Sambodhi Buddhist Center di Jalan Prof. M. Yamin. Pada setiap lokasi, dilakukan pengecekan terhadap kesiapan sarana dan prasarana, sistem pengamanan internal dan eksternal, serta akses keluar masuk jemaat. Forkopimda juga berdialog langsung dengan pengurus vihara untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan keagamaan dapat terlaksana dengan baik.

Dengan dukungan penuh dari seluruh unsur Forkopimda, diharapkan perayaan Imlek 2577 Kongzili di Kabupaten Asahan dapat berlangsung khidmat dan membawa kebahagiaan bagi masyarakat yang merayakan. Pemerintah Kabupaten Asahan turut menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, Gong Xi Fa Cai, semoga tahun yang baru membawa kesehatan, keberkahan, dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Medan, 14 Februari 2026 — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mendorong desa-desa berinovasi melalui skema kompetisi pembangunan yang akan diluncurkan usai Lebaran dan diimplementasikan pada 2027. Desa dengan konsep terbaik akan mendapat dukungan anggaran signifikan dari Pemprov Sumut.

Hal itu disampaikannya saat pengukuhan pengurus DPD dan DPC Abpednas Sumut yang dirangkaikan dengan Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Bobby menegaskan, kompetisi ini bertujuan melahirkan tata kelola desa yang kreatif, berdampak, dan berkelanjutan.

Ia juga mengajak kepala desa memanfaatkan media sosial sebagai referensi ide pembangunan serta mendorong pemerintah daerah membuat regulasi yang mendukung ketertiban dan estetika lingkungan.

Ketua Umum DPP Abpednas Indra Utama menyebut Program Jaga Desa menjadi langkah preventif untuk meningkatkan pemahaman hukum dan transparansi pengelolaan dana desa.

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, menyatakan dukungan penuh dan siap memperkuat pembinaan desa agar lebih inovatif dan akuntabel.

DOLAT RAYAT – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Karo, Dr. Drs. Eddi Surianta Surbakti, M.Pd., bersama para Kepala OPD terkait, didampingi Camat Kecamatan Dolat Rayat, Intaperi Ginting,S.H serta para Kepala Desa se Kecamatan Dolat Rayat, melaksanakan sambang warga dan gotong royong dalam rangka Bulan Bhakti Gotong Royong Gerakan ASRI ( Aman, Sehat, Resik, Indah ) di Kecamatan Dolat Rayat, pada Jumat (13/02/2026).

Dalam arahannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kebersihan desa secara berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama sekaligus cerminan nama baik Kabupaten Karo.

“Melalui kegiatan sambang warga dan Bulan Bhakti Gotong Royong ini, kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kebersihan desa secara berkelanjutan. Kebersihan lingkungan bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi juga menjadi bagian dari menjaga nama baik Kabupaten Karo dan mendukung terwujudnya The Paradise of Karo High Land,” ujarnya.

Kegiatan gotong royong ini dilaksanakan sesuai dengan arahan Bupati Karo dan menjadi agenda rutun.

“Kegiatan gotong royong ini dilaksanakan sesuai arahan Bupati Karo dan menjadi agenda rutin setiap hari Jumat. Kami berharap partisipasi masyarakat terus terjaga, sehingga kebersihan lingkungan di Kecamatan Dolat Rayat dapat dipertahankan dan memberikan kenyamanan bagi seluruh warga,” ujar Camat Dolat Rayat.

Pemkab Karo akan terus melaksanakan Gerakan Indonesia ASRI ini sesuai dengan arahan Bupati Karo melalui Kegiatan Gotong Royong dan Sambang warga yang dilakukan setiap hari Jumat serta berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, salah seorang perwakilan masyarakat turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Karo atas perbaikan jalan yang telah dilakukan. Ia mengungkapkan bahwa kondisi jalan saat ini sudah lebih baik dan lancar, sehingga sangat membantu aktivitas dan mobilitas masyarakat sehari-hari.

Kegiatan sambang warga dan Bulan Bhakti Gotong Royong ini diakhiri dengan sesi tanya jawab antara masyarakat dan para Kepala OPD, sebagai wadah penyampaian aspirasi serta penguatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Rossi SP Baroes

DEPOK – Pemerintah Kabupaten Karo secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik. Komitmen ini dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Gedung BSSN, Depok, Jawa Barat, Kamis (12/2/2026).

Bupati Karo, Brigjen Pol.(Purn)Dr.dr.Antonius Ginting,Sp.OG,M.Kes, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo, Hesti Maria Br Tarigan, SH, MH, menghadiri acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama(PKS) Sertifikat Elektronik,kehadiran jajaran pimpinan daerah ini merupakan bagian dari rangkaian acara kolektif yang melibatkan 17 Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia.

Acara dibuka oleh Sekretaris Utama (Sestama) BSSN, Y B. Soesilo Wibowo, SE, M.M. Dalam arahannya, pihak BSSN menekankan bahwa implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) merupakan langkah krusial dalam mendukung transformasi digital pemerintah.
Hal ini bertujuan utama untuk menjaga:
1. Keamanan data dan informasi negara.
2. Integritas isi dokumen agar tidak mudah dimanipulasi.
3. Keabsahan hukum dokumen negara di era digital.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari. Dimulai pada Rabu (11/2) dengan agenda Rapat Finalisasi Draft PKS untuk memastikan kesesuaian teknis dan hukum.
Puncaknya terjadi pada hari kedua, Kamis (12/2), dengan seremoni penandatanganan PKS bersama Kepala Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) BSSN,Bapak Jonathan Gerhard Tarigan.

Selain prosesi penandatanganan, delegasi Pemerintah Kabupaten Karo juga mengadakan pertukaran cenderamata dan mengikuti diskusi panel mengenai pemanfaatan layanan BSSN guna mendukung keamanan siber dan sandi di tingkat pemerintah daerah.

Komitmen SPBE yang Lebih Efisien
Melalui kerja sama ini, Sekda Karo menegaskan komitmen Pemkab Karo untuk mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Penggunaan Sertifikat Elektronik melalui BSrE diharapkan tidak hanya memberikan jaminan keamanan pada transaksi elektronik, tetapi juga mempermudah birokrasi melalui layanan administrasi yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat Karo.

Acara tersebut turut dihadiri oleh para Kepala Biro dan Kepala Balai di lingkungan BSSN RI, serta jajaran Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kominfo dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Rossi SP Baroes

Asahan, 13 Februari 2025 — Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan ketahanan pangan daerah. Hal ini terlihat dari kehadiran Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH, MAP, yang mewakili Bupati Asahan dalam kegiatan penanaman jagung perdana di lahan milik Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Program Ketahanan Pangan (Ketapang) yang digagas sebagai dukungan terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat sektor pangan nasional dan mendorong kemandirian masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan mengapresiasi langkah Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku yang memanfaatkan lahan produktif untuk budidaya jagung. Menurutnya, inisiatif tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap ketersediaan pangan di daerah, tetapi juga menjadi sarana pembinaan bagi warga binaan.

“Program ini memiliki dampak ganda. Selain membantu memperkuat ketahanan pangan, juga memberikan bekal keterampilan kepada warga binaan agar lebih mandiri dan produktif,” ungkapnya.

Ia berharap, program serupa dapat terus dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak dalam mengoptimalkan lahan yang belum termanfaatkan secara maksimal di Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno, Bc.IP., S.Pd., M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan penanaman jagung ini merupakan bagian dari program pembinaan berkelanjutan yang melibatkan warga binaan secara aktif. Melalui kegiatan pertanian tersebut, diharapkan mereka memperoleh keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat.

Prosesi penanaman jagung perdana dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Asahan bersama Kepala Lapas Labuhan Ruku, Kepala Lapas Tanjung Balai, jajaran petugas pemasyarakatan, serta para undangan yang hadir.

Dengan adanya program ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan lembaga pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan serta pembangunan Kabupaten Asahan secara berkelanjutan.