ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan menerima kunjungan Tim Monitoring Pemenuhan Capaian Indikator Calon Percontohan Kabupaten/Kota Ber-Aksi di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (01/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, OPD, Camat se-Kabupaten Asahan serta Koordinator Tim Program Kabupaten Anti Korupsi Firlana Ismayadin bersama rombongan.

Bupati Asahan menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim sekaligus menyatakan bahwa seluruh tahapan persiapan telah dilakukan dalam rangka menjadikan Desa Ledong Barat sebagai desa percontohan antikorupsi.

Menurutnya, berbagai upaya yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong perbaikan tata kelola, mulai dari administrasi hingga pelaksanaan program di desa.

“Semoga Asahan semakin baik, dari administrasi hingga pelaksanaan kegiatan. Ini juga menjadi motivasi bagi desa-desa di Asahan dan kabupaten/kota di Sumatera Utara,” ujar Bupati.

Sementara itu, Koordinator Tim Program Kabupaten Anti Korupsi, Firlana Ismayadin, menyampaikan bahwa rangkaian penilaian telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan hasil penilaian, Desa Ledong Barat memperoleh nilai 95 dengan kategori istimewa.

Firlana menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang terlibat. Ia menegaskan, hasil tersebut bukan menjadi akhir, melainkan awal bagi Desa Ledong Barat untuk terus menjaga dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi sehingga dapat menjadi contoh bagi desa lainnya.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke UPTD SDN 015821 Kedai Ledang dan UPTD SMPN 7 Kisaran sebagai bagian dari monitoring pemenuhan indikator calon percontohan Kabupaten/Kota Ber-Aksi. (As)

Sekretaris Jenderal Nasional Corruption Watch (NCW) Rechan Nazar menaruh harapan besar kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memperkuat penegakan hukum dan memberantas kasus korupsi, terutama di berbagai daerah.

Hal itu disampaikan Rechan menyusul dilantiknya Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Kami menaruh harapan besar kepada Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto untuk memperkuat penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi yang masih marak di berbagai daerah,” ujar Rechan kepada Mediakarya di Jakarta, Rabu (1/10/2026).

Menurut Rechan, korupsi di daerah masih menjadi persoalan serius yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan. Modus korupsi pun semakin beragam, mulai dari pengadaan barang dan jasa, dana desa, hingga perizinan pertanahan.

“Korupsi di daerah ini sudah sangat meresahkan. Banyak kasus yang melibatkan pejabat daerah, mulai dari bupati, wali kota, hingga kepala dinas. Kami berharap di bawah kepemimpinan Kapolri baru, Polri lebih berani dan tegas mengungkap kasus-kasus tersebut,” tegasnya.

Rechan juga mendorong adanya sinergi yang kuat antara Polri dengan lembaga antirasuah lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung, dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Penegakan hukum tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada sinergi antara Polri, KPK, dan Kejaksaan. Kami berharap Kapolri baru ini mampu membangun kolaborasi yang solid demi mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi,” katanya.

Lebih lanjut, Rechan berharap Kapolri Suyudi Ario Seto mampu menjaga independensi dan profesionalisme Polri, serta tidak terpengaruh oleh intervensi politik dalam penanganan kasus-kasus korupsi.

“Jangan sampai penegakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu, siapapun pelakunya harus ditindak tegas,” katanya.

NCW juga menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan Kapolri baru Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam upaya memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kami dari NCW siap bersinergi dan mendukung penuh Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto dalam memberantas korupsi, terutama di daerah-daerah yang selama ini menjadi perhatian serius kami,” ujar Rechan.

Rechan menilai, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara Polri, Kejaksaan Agung, KPK, serta partisipasi aktif masyarakat sipil dan organisasi antikorupsi.

“Korupsi adalah musuh bersama. NCW sebagai lembaga pengawasan independen siap menjadi mitra strategis Polri dalam memberikan informasi, data, dan laporan terkait dugaan korupsi di berbagai wilayah,” tegasnya.

Menurutnya, di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi, Polri diharapkan lebih terbuka terhadap laporan masyarakat dan lebih responsif dalam menindaklanjuti setiap aduan terkait korupsi.

“Kami berharap di era Kapolri baru ini, ada ruang sinergi yang lebih luas. Jangan sampai laporan masyarakat mandek. Kami siap kawal bersama agar setiap kasus korupsi dituntaskan secara transparan dan profesional,” katanya.

Rechan juga menekankan pentingnya komitmen Kapolri baru dalam menjaga independensi institusi Polri dari intervensi politik dalam penanganan kasus korupsi.

“Kami percaya Jenderal Suyudi adalah sosok yang berintegritas. Sinergi ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Komjen Pol Suyudi Ario Seto resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai calon tunggal Kapolri melalui Surpres Nomor R57/Surpres/09/2026 dan telah mendapatkan persetujuan secara aklamasi dari Komisi III DPR RI pada 1 Oktober 2026. (As)

MEDAN – Puluhan buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Medan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor BRI Kanwil Medan, Kamis (1/10/2026).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas tidak adanya penyelesaian pembayaran hak pesangon pasca-PHK yang menimpa puluhan pekerja tersebut.

Kuasa hukum dari 83 buruh korban PHK, Thomas Sipayung, S.H., M.H., dari LBH KSBSI Sumut, menjelaskan bahwa aksi ini bukanlah yang pertama kali dilakukan.

Sebelumnya, sempat terjadi kesepakatan untuk menggelar perundingan penyelesaian di Jakarta. Namun, perundingan antara LBH KSBSI Sumut dan Pimpinan Pusat PT PKSS di Jakarta tidak membuahkan hasil. Pihak PT PKSS berdalih masih melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut.

Di sisi lain, negosiasi di Medan juga mengalami jalan buntu. Angka penyelesaian yang ditawarkan oleh pihak perusahaan dinilai tidak rasional dan jauh dari harapan para buruh.

Thomas juga menyayangkan sikap perwakilan PT PKSS saat aksi berlangsung yang mengaku telah bersurat ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk menggelar mediasi tripartit. Padahal, untuk 83 buruh tersebut, Disnaker telah mengeluarkan surat Anjuran Resmi. Namun, isi anjuran tersebut tetap tidak dijalankan oleh pihak PT PKSS.

Kondisi ini kian ironis karena salah satu dari 83 buruh tersebut diketahui telah meninggal dunia saat masih aktif bekerja pada tahun 2025 lalu. Hingga saat ini, pihak perusahaan belum juga menyalurkan hak pesangon atau santunan kepada keluarga maupun ahli waris almarhum.

Para buruh dan tim kuasa hukum mendesak agar manajemen BRI Kanwil Medan serta PT PKSS segera menuntaskan kewajiban mereka dan memberikan hak para pekerja sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku. (As)

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., mendampingi Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap Desa Ledong Barat, Kecamatan Aek Ledong, sebagai calon Desa Perluasan Percontohan Antikorupsi Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Kepala Desa Ledong Barat, Rabu (30/09/2026).

Penilaian dilakukan melalui pemaparan, verifikasi dokumen, sesi tanya jawab serta kunjungan lapangan untuk memastikan penerapan indikator Desa Antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Dalam sambutan Bupati Asahan yang disampaikannya, Rianto menyampaikan bahwa Desa Ledong Barat merupakan salah satu desa yang memiliki pelayanan publik yang baik. Pelayanan tersebut mencakup administrasi kependudukan, surat tanah dan berbagai kebutuhan administrasi masyarakat.

Selain itu, pelayanan kesehatan juga terus didukung melalui fasilitas kesehatan serta layanan jemput bola bagi masyarakat yang mengalami kendala untuk datang langsung ke puskesmas.

Rianto mengatakan, penilaian KPK menjadi tahapan penting sekaligus momentum evaluasi bagi pemerintah desa. Apapun hasilnya, proses tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik dan membangun budaya integritas.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan dukungan terhadap program Desa Antikorupsi. Penilaian tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga melihat penerapan transparansi, akuntabilitas dan integritas dalam pemerintahan desa.

Ketua Tim Penilai KPK RI, Firlana Ismayadin, menjelaskan bahwa proses menuju penilaian telah dilakukan melalui sejumlah tahapan sejak awal tahun, termasuk bimbingan teknis secara luring maupun daring. Hasil penilaian Desa Ledong Barat selanjutnya akan disampaikan kepada tim provinsi untuk direkapitulasi bersama desa lainnya sebelum penetapan Desa Antikorupsi Tahun 2026 oleh KPK.

Firlana menambahkan, program Desa Antikorupsi yang telah berjalan sejak 2021 diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan pengawasan serta membangun budaya antikorupsi yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat. (As)

KISARAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., secara resmi membuka Festival Seni Qasidah (FSQ) Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (29/09/2026). Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, mulai 29 September hingga 2 Oktober 2026.

Mengusung tema “Dengan Festival Seni Qasidah Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026, Mari Kita Bangun Sumber Daya Manusia melalui Pelestarian Seni Budaya Islam Sejak Dini,” festival ini diikuti 626 peserta dari 25 kecamatan, terdiri atas 280 putra dan 346 putri.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan menyampaikan bahwa FSQ menjadi sarana untuk mengevaluasi hasil pembinaan seni qasidah yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten. Ia mengajak seluruh peserta mengikuti perlombaan dengan semangat dan menampilkan kemampuan terbaik hasil latihan masing-masing.

Bupati juga berharap kegiatan ini dapat mempererat silaturahmi antarpeserta sekaligus melestarikan seni budaya Islam. Menurutnya, penyelenggaraan FSQ sejalan dengan visi Kabupaten Asahan yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan.

Sementara itu, dalam laporan panitia yang disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Asahan, Mohammad Azmy Ismail, A.P., M.Si., dijelaskan bahwa perlombaan meliputi tiga cabang, yakni rebana klasik, bintang vokalis, dan pop religi. Peserta terbaik nantinya akan mewakili Kabupaten Asahan pada Festival Seni Qasidah Tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Pembukaan ditandai dengan penabuhan rebana oleh Bupati Asahan. Sebelumnya, kegiatan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, doa, laporan panitia, serta pelantikan Dewan Pengawas, Dewan Juri, dan Panitera FSQ.

Turut hadir Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, perwakilan unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli Bupati, kepala OPD, camat se-Kabupaten Asahan, perwakilan BUMN dan BUMD, Ketua MUI Kabupaten Asahan, Ketua Imtaq, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. (As)