Asahan — Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Asahan, Senin (27/4/2026) pagi sekitar pukul 08.00 WIB. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., dan berlangsung dengan tertib serta khidmat.
Kegiatan ini diikuti oleh unsur Forkopimda, aparatur sipil negara (ASN), serta peserta apel lainnya. Peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan agenda nasional tahunan yang bertujuan untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah agar semakin efektif dan berpihak kepada masyarakat.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam upacara tersebut, di antaranya Wakapolres Asahan Selamat Riayadi, S.H., S.I.K., M.H., perwakilan Dandim 0208 Asahan, perwakilan Kejaksaan Negeri Asahan yang diwakili Kasi Datun Dr. RM Yusuf Trisnajaya, S.H., M.H., unsur TNI AL, serta Ketua DPRD Kabupaten Asahan H. Efi Irwansyah Pane, M.Kn. Turut hadir pula para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, dan undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. Dalam pidatonya disampaikan bahwa Hari Otonomi Daerah menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Otonomi daerah disebut sebagai instrumen strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun tema tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Beberapa fokus strategis yang disampaikan meliputi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah, reformasi birokrasi berbasis hasil serta digitalisasi, penguatan kemandirian fiskal daerah, hingga kolaborasi antardaerah. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta lebih fokus pada pelayanan dasar serta pengentasan ketimpangan.
Dalam menghadapi tantangan global, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan ketahanan pangan, menjaga stabilitas ekonomi, menghadapi dampak perubahan iklim, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Upaya konkret yang perlu dilakukan mencakup penguatan regulasi dan sumber daya manusia di sektor pangan, diversifikasi energi, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, Menteri Dalam Negeri juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden, dengan memastikan setiap kegiatan dilaksanakan secara sederhana, tidak berlebihan, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. (As)
