KISARAN – Realisasi penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Kabupaten Asahan mencapai 68,76 persen. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan menempatkan Kabupaten Asahan pada peringkat keempat tertinggi di Sumatera Utara.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi TKD Tambahan bersama Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, PPUPD Ahli Utama Muhammad Dimiyathi, S.Sos., M.TP., Sesditjen Keuda Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev., Kasubdit Wilayah I Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Fernando Siagian, S.STP., M.Si., para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Asahan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas dukungan TKD Tambahan yang sangat membantu pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan fiskal, terutama untuk mempercepat pemulihan akibat bencana yang terjadi pada November 2025.
Menurutnya, bencana tersebut berdampak terhadap mobilitas masyarakat, konektivitas antarwilayah hingga aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, anggaran yang diberikan harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bupati juga mengingatkan seluruh OPD agar penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan, tetapi harus mengutamakan hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Ia meminta seluruh kepala OPD dan bendahara pengeluaran mengikuti proses evaluasi dengan terbuka serta menyampaikan kondisi riil pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Sementara itu, Sesditjen Keuda, Horas Maurits Panjaitan, mengapresiasi realisasi TKD Tambahan Kabupaten Asahan yang telah mencapai 68,76 persen. Ia berharap seluruh kegiatan dapat dipercepat dan dioptimalkan dengan tetap memperhatikan ketepatan sasaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menegaskan arahan Menteri Dalam Negeri agar anggaran penanganan bencana tidak dialihkan untuk kegiatan lain di luar kepentingan pemulihan bencana.
Kasubdit Wilayah I Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Fernando Siagian, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri untuk memastikan TKD Tambahan di daerah penerima digunakan sesuai peruntukannya. Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Asahan agar aktif mempublikasikan hasil pembangunan yang bersumber dari anggaran tersebut kepada masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, PPUPD Ahli Utama Muhammad Dimiyathi mengingatkan pentingnya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada seluruh tahapan kegiatan. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, transparan, dan akuntabel.
Melalui monitoring dan evaluasi ini, diharapkan pengelolaan TKD Tambahan di Kabupaten Asahan semakin optimal dan tepat sasaran sehingga mampu mempercepat pemulihan infrastruktur serta perekonomian masyarakat pascabencana. (As)

