Deliserdang – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mencoba jalan alternatif Medan-Berastagi via Kutalimbaru, Selasa (11/4). Sekitar 9,75 Km jalan tersebut telah selesai diperbaiki dan dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).
Jalur yang telah rampung dibangun berada di Desa Suka Makmur, Kecamatan Kutalimbaru, Deliserdang.
Saat ini masih dalam proses pembangunan membuka jalan baru di Dusun Tanduk Benua, karena di lokasi ini terdapat tanjakan yang sangat curam.
“Ini kita bangun untuk truk pengangkut logistik karena 60% logistik pangan kita dari Tanah Karo, sehingga bisa memotong cost (biaya) distribusi, makanya jalan ini harus kuat benar,” kata Edy Rahmayadi, saat meninjau jalan di Dusun Tanduk Benua, Selasa (11/4).
Total jalur alternatif via Kutalimbaru ini sekitar 55,87 Km, lebih pendek dari jalur utama (jalan nasional) 76 Km. Selain itu, jalur ini juga lebih landai dari jalan nasional, sehingga akan mempercepat waktu tempuh antara Medan-Berastagi.
“Kalau ini bisa tembus tiga jam saja, kalau sekarang (menggunakan jalan utama) bisa delapan jam, berapa bisa kita potong cost-nya, harga buah-buahan, sayuran dari Karo akan lebih murah,” kata Edy Rahmayadi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumut Bambang Pardede mengatakan pembangunan jalan ini memakan biaya yang tidak sedikit. Ini karena beberapa ruasnya harus dibangun kembali karena jalur yang ada terlalu curam.
“Untuk proyek ruas ini saja sepanjang 21 Km nilainya mencapai Rp75 miliar, karena sebagian kita harus membuka jalan dan saat ini pembangunan yang sedang berjalan, masih sampai Bumi Perkemahan Sibolangit,” kata Bambang Pardede.
Kepala Desa Suka Makmur Bahtiar Ginting sangat bersyukur jalan di desanya telah dibangun dan diperbaiki. Namun, dia berharap agar tanah di desanya bisa disertifikasi, karena saat ini sebagian besar kawasan desanya merupakan kawasan hutan.
“Saya mewakili rakyat di sini sangat berterima kasih karena jalan di desa kami sudah sangat bagus walau belum seluruhnya selesai, ini berpengaruh besar pada aktivitas warga kami, tetapi kami mohon agar tanah kami disertifikasi, agar ada kepastian hukum bagi masyarakat,” kata Bahtiar Ginting. (As/Red)
