Rabu, Oktober 15, 2025
spot_img

NCW Pertanyakan Penegakan Hukum dalam Kasus Oknum Wartawan yang Ditangkap Polda Metro Jaya

Nasional Corruption Watch (NCW) mempertanyakan ketimpangan penegakan hukum dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan seorang oknum wartawan yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya setelah menerima sejumlah uang dari seseorang yang kedapatan keluar dari hotel bersama wanita yang diduga bukan pasangan sahnya.

Ketua NCW, Herman Parulian Simaremare, S.Pd, menyayangkan bahwa dalam kasus ini hanya wartawan yang ditangkap, sementara pihak yang memberikan uang justru tidak diproses hukum.

“Kami tidak membela tindakan oknum wartawan tersebut. Jika terbukti melakukan pemerasan, tentu harus dihukum. Namun, pertanyaannya adalah, mengapa pemberi uang tidak turut diproses hukum? Bukankah dalam aturan hukum kita, baik pemberi maupun penerima suap atau pemerasan bisa dikenakan sanksi?” ujar Herman.

NCW menyoroti beberapa dasar hukum yang seharusnya menjadi acuan dalam kasus ini, antara lain:

1. KUHP Pasal 55 & 56 – Mengatur bahwa pihak yang turut serta atau membantu dalam tindak pidana juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Jika wartawan dituduh melakukan pemerasan, maka pihak yang memberikan uang juga seharusnya diperiksa karena bisa dianggap berperan dalam tindakan tersebut.

2. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers – Meskipun tidak secara spesifik mengatur suap, UU ini menegaskan bahwa wartawan harus bekerja secara independen. Pihak yang memberikan uang dengan tujuan memengaruhi pemberitaan juga dapat dianggap melanggar prinsip etika pers dan merusak independensi jurnalistik.

3. UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap – Mengatur bahwa baik pemberi maupun penerima suap dapat dikenakan pidana. Jika sejumlah uang yang diberikan merupakan bentuk suap agar berita tidak diberitakan atau diubah, maka pemberi juga harus bertanggung jawab.

NCW menegaskan bahwa kasus ini harus diusut secara adil dan transparan agar tidak terjadi kesan tebang pilih dalam penegakan hukum.

“Jika hanya wartawan yang diproses sementara pemberi uang bebas begitu saja, maka ada ketidakadilan dalam penegakan hukum. Aparat harus bertindak objektif dan menegakkan aturan secara menyeluruh, tanpa pandang bulu,” tambah Herman.

NCW meminta Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait alasan mengapa hanya satu pihak yang ditindak. Selain itu, NCW juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap praktik suap-menyuap, karena perilaku seperti ini dapat merusak sistem hukum dan etika profesi di berbagai bidang.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan adanya proses hukum terhadap pemberi uang dalam kasus ini. NCW berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini demi memastikan keadilan ditegakkan secara menyeluruh. (Ril/her/as/red)

Berita Untuk Anda

Terpopuler

Nasional Corruption Watch (NCW) Sumut Resmi Berlayar, Siap Bongkar Penyelenggara Negara yang Korupsi

MEDAN — Nasional Corruption Watch (NCW) Dewan Pimpinan Wilayah...

Bermain Air di Kolam Renang Licia Binjai, Anak-anak Alami Sakit Mata

BINJAI | Sejumlah anak sekolah dasar mengalami sakit mata...

Mengenal Rosen Jaya Sinaga Caleg DPRD Kota Medan ”Pejuang Buruh”

Mungkin banyak masyarakat tidak mengenal siapa sosok Rosen Jaya...

Viral Video Syur Mirip Rebecca Klopper di Twitter Berdurasi 47 Detik

Viral video Rebecca Klopper di Twitter Indonesia, ia mendadak dikaitkan...

Gubernur Bobby Lantik 177 Pejabat Eselon III dan IV, Tekankan Harus Kompak, Ini Daftarnya

Medan -Perombakan pejabat di lingkungan Pemprov Sumatera Utara, kembali...

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Malam Etnis Jawa di PSBD Asahan ke-6 Disambut Meriah Meski Diguyur Hujan

Hujan deras yang mengguyur Kota Kisaran tidak mengurangi semangat masyarakat untuk menyaksikan kemeriahan Malam Etnis Jawa dalam rangkaian Pekan Seni dan Budaya Daerah (PSBD)...

Kuota Rumah Subsidi Bertambah, Rico Waas Apresiasi Langkah Menteri PKP Bantu Masyarakat Miliki Hunian Yang Layak

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan apresiasi atas langkah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang berencana menambah kuota rumah subsidi...

Polsek Medan Baru Akan Sikat Sarang Narkoba di Jalan Karya Sehati Polonia, “Nama Koilin dan Pindra Terkuak”

Medan - Polsek Medan Baru akan mengambil langkah tegas memberantas lokalisasi narkoba di Jalan Karya Sehati, Polonia, Medan. Area yang padat penduduk ini disebut-sebut telah...

TP PKK Asahan Dorong Kesadaran Deteksi Dini Kanker Serviks Lewat Evaluasi Lomba IVA Test

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Asahan terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kanker serviks. Bersinergi...

Penampilan Etnis Pakpak Warnai Semarak PSBD ke-6 Asahan

Kisaran Gelaran Pekan Seni dan Budaya Daerah (PSBD) ke-6 Kabupaten Asahan kembali menghadirkan momen berkesan melalui penampilan memukau dari Etnis Pakpak. Dengan membawakan Tari...

Wabup Asahan: Asahan Siap Jadi Penopang Tenaga Kerja untuk KEK Sei Mangkei

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat sinergi lintas daerah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja di wilayah regional. Salah satu langkah strategis...

Wakil Bupati Asahan Buka Orientasi ASN PPPK Tahun 2025

Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P, secara resmi membuka kegiatan Orientasi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025 yang mengusung tema “Membangun...

Pemkab Asahan Ikuti Upacara HUT ke-80 TNI di Dua Lokasi

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2025 berlangsung khidmat dan penuh semangat di dua lokasi, yakni di tingkat Provinsi...