Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH., M.A.P membuka pelaksanaan orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali CPNS dalam memahami sistem pemerintahan, budaya kerja, dan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlangsung di Aula Melati Kantor Bupati Asahan Senin (14/07/2025/).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Asisten di Lingkungan pemerintahan Kabupaten Asahan, Staf Ahli Bupati Asahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat SeKabupaten Asahan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan menekankan pentingnya orientasi ini dalam meningkatkan kompetensi dan integritas CPNS. Beliau berharap CPNS dapat menjadi aparatur yang berintegritas dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Wakil Bupati Asahan berpesan kepada CPNS untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Beliau juga mengingatkan untuk selalu mendukung misi Pemerintah Kabupaten Asahan dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, diharapkan CPNS dapat menjadi bagian yang integral dalam mendukung misi Pemerintah Kabupaten Asahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wakil Bupati Asahan berharap CPNS dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Asahan. (As)

JAKARTA – Praktik dugaan kongkalikong dalam proses tender proyek pengadaan barang dan jasa (Barjas) di Pemkot dan Pemkab Bekasi, kembali mencuat.

Hal tersebut menyusul temuan Nasional Corruption Watch (NCW), terkait dengan indikasi kejanggalan dalam sejumlah proses lelang proyek barang dan jasa yang berlangsung sepanjang tahun 2024 hingga 2025.

Kasus tersebut kini menimbulkan pertanyaan publik tentang transparansi dan integritas sistem pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan catatan NCW, terdapat ratusan dokumen tender terbuka di Kota dan Kabupaten Bekasi, diduga ada praktik yang mencurigakan dan dilakukan secara berulang, seperti pemenang tender yang berasal dari perusahaan dengan koneksi kuat ke pejabat tertentu.

Selain itu, penawaran harga yang tidak kompetitif, hingga dugaan adanya peserta tender ‘boneka’ atau perusahaan pendamping yang hanya ikut untuk formalitas.

“Berdasarkan catatan NCW di lapangan, ditemukan sejumlah tender dengan jumlah peserta yang terbatas dan pemenangnya berasal dari kelompok rekanan yang itu-itu saja,” ujar Herman, Sabtu (12/7/2025).

Pihaknya juga menemukan adanya bukti hukum yang mengarah pada pelanggaran pidana, pola-pola ini patut dicermati lebih lanjut oleh aparat penegak hukum dan lembaga pengawas.

Sebab, proses lelang yang curang dalam pengadaan barang dan jasa memiliki potensi besar untuk tindak pidana korupsi.

Hal ini karena lelang yang tidak adil dapat merugikan negara dan menguntungkan pihak tertentu, serta melibatkan penyalahgunaan wewenang dan manipulasi.

“Proses lelang yang diatur dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kota dan Kabupaten Bekasi, sudah menjadi rahasia umum, dan dari tahun ke tahun peserta lelangnya pun itu-itu saja,” kata Herman.

“Terkait dengan adanya kejanggalan dan dugaan pemenang lelang proyek yang sudah diatur, NCW berharap agar KPK, Kejaksaan, dan juga LKPP, segera turun ke Kota dan Kabupaten Bekasi,” tambah Herman.

Sejumlah kalangan kontraktor yang tak mau disebutkan identitasnya juga menyampaikan keresahannya terkait dengan praktik kotor oknum pejabat Kota dan Kabupaten Bekasi.

Ia mengaku sulit bersaing dalam proses tender karena merasa pemenang sudah diatur sejak awal.

“Kami sering ikut tender, tapi seperti sudah ada yang punya. Kadang dokumen kita dinyatakan tidak memenuhi syarat padahal semuanya lengkap. Bahkan pemenang tender itu jauh sebelumnya sudah berinvestasi melalui sistem “ijon” dengan calon kepala daerah tertentu saat musim pilkada 2024 lalu,” ujar salah satu kontraktor.

Herman menambahkan, bahwa NCW telah mengantongi sejumlah nama perusahaan yang memiliki hubungan kedekatan dengan kepala daerah baik di Kota dan Kabupaten Bekasi yang saat Pilkada 2024 lalu diduga ikut menyuplai dana dan guna menyukseskan calon tertentu.

“Kami sudah kantongi beberapa perusahaan. Dan di antaranya yang saat ini sebagai pemenag lelang proyek di Kota dan Kabupaten Bekasi. Modus yang dilakukan oleh sejumlah kontraktor tersebut mengikutsertakan perusahaan “boneka” guna meloloskan salah satu perusahaan. Dan ini sudah jelas-jelas pelanggaran berat,” kata Herman.

Oleh karena itu, NCW beserta sejumlah perusahaan yang mengaku dirugikan dalam proses lelang di Kota dan Kabupaten Bekasi telah menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna menindaklanjuti adanya dugaan kongkalikong dalam proses lelang yang dinilai tak sehat.

Selain itu, NCW juga telah mengumpulkan sejumlah dokumen perusahaan dan mengantongi sejumlah nama pejabat di Pemkot dan Pemkab Bekasi yang diduga ikut terlibat dalam proses lelang yang dinilai menguntungkan pihak tertentu.

“Dalam waktu dekat kami akan menyerahkan sejumlah alat bukti dan sejumlah nama yang siap dijadikan saksi dalam kasus dugaan korupsi ke KPK, Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri, terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Kota dan Kabupaten Bekasi,” ungkap Herman. (As)

Asahan – Bupati Asahan H. Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si., bersama Wakapolres Asahan Kompol Selamet Riyadi, S.H., M.H., Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.AP., Kajari Asahan Basril G, S.H., M.H., serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Asahan menghadiri kegiatan Zoom Meeting peresmian serentak pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Kegiatan ini dipusatkan di halaman Polsek Kisaran Kota dan turut dihadiri oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) Polres Asahan, Pengurus Bhayangkari Cabang Asahan, serta unsur pengurus Primkoppol Polres Asahan.

Program SPPG merupakan bagian dari kebijakan nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto dan dilaksanakan secara teknis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolri memimpin prosesi groundbreaking secara virtual dari Mapolda Sumatera Utara yang diikuti secara serentak oleh seluruh jajaran Polda dan Polres se-Sumatera Utara.

Dalam arahannya, Kapolri menyampaikan bahwa implementasi program SPPG di wilayah Polda Sumatera Utara meliputi: 29 dapur SPPG baru, terdiri atas 1 unit di Polda Sumut dan 28 unit di masing-masing polres jajaran; 2 dapur SPPG telah beroperasi; 5 dapur SPPG dalam tahap verifikasi. Total keseluruhan: 36 unit dapur SPPG yang aktif, diverifikasi, dan dalam tahap pembangunan.

Melalui sesi telekonferensi, Wakapolres Asahan Kompol Selamet Riyadi, S.H., M.H. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program SPPG di wilayah hukum Polres Asahan. Ia menjelaskan bahwa pembangunan dapur SPPG pertama yang berlokasi di lingkungan Mapolres Asahan telah mencapai progres fisik sebesar 90 persen dan ditargetkan rampung serta siap operasional pada akhir Juli 2025.

Selain itu, Polres Asahan juga akan membangun dapur SPPG kedua yang berlokasi di lingkungan Polsek Kisaran Kota. Pembangunan fisik dapur tersebut dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 16 Juli 2025.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan menyampaikan apresiasi atas sinergi antara pemerintah pusat, Kepolisian Republik Indonesia, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan gizi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Asahan, menurutnya, siap mendukung penuh implementasi Program MBG, termasuk rencana pengembangannya ke wilayah kecamatan.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, turut dilaksanakan prosesi simbolis peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan dapur SPPG kedua di lingkungan Polsek Kisaran Kota. Prosesi ini menjadi penanda dimulainya pembangunan fisik serta komitmen berkelanjutan dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya di Kabupaten Asahan. (As)

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si bersama Dandim 0208/AS Letkol Inf Muhamad Bassarewan, S.Hub meraih dua penghargaan nasional sekaligus dalam ajang Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Tahun Anggaran 2025, Kamis (10/07/2025). Bertempat di Aula A.H. Nasution, Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta.

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin yang tampil dengan menggunakan seragam Komcad mengungkapkan rasa bangga dan terima kasih kepada jajaran Kodim 0208/Asahan dan seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan TMMD di Kabupaten Asahan.

“Terima kasih kepada TNI, khususnya Kodim 0208 Asahan, yang telah bekerja sama dengan baik. Ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan TNI dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Kabupaten Asahan demi kepentingan masyarakat”. Ucap Bupati.

Sementara itu, Dandim 0208/AS Letkol Inf Muhamad Bassarewan, S.Hub menyampaikan capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi yang solid antara Kodim 0208/Asahan dan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam menyukseskan program TMMD yang fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan.

Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi dan kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam program TMMD.

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan tugas dan pemerintah daerah pelaksana TMMD. Ia menekankan pentingnya kemanunggalan TNI dan rakyat sebagai kekuatan utama dalam membangun ketahanan wilayah dan mempercepat pemerataan pembangunan nasional.

Adapun kategori penghargaan yaitu:
1. Juara I Nasional Dansatgas Terbaik dan Kabupaten Terbaik, pada pelaksanaan TMMD kategori dukungan APBD di bawah Rp1,8 triliun;
2. Juara I Nasional Lomba Karya Jurnalistik TMMD (Kategori Media Sosial), berkat keberhasilan menyampaikan informasi pelaksanaan TMMD secara aktif, edukatif, dan komunikatif kepada masyarakat melalui kanal digital.

Kegiatan penyerahan penghargaan ini juga menjadi bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) TMMD ke-125. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain: Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Wakil Bupati Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendamping. (As)

Semarak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) resmi digelar di BSCC Dome Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 9–11 Juli 2025.

Agenda ini mengusung tema “Rajin Berdaya, Mendunia”, peringatan tersebut tidak hanya menjadi ajang seremoni, tetapi juga panggung strategis untuk mengangkat potensi kerajinan lokal ke level global.

Ketua Panitia HUT Dekranas sekaligus Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, menuturkan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para perajin dan pelaku UMKM melalui acara syukuran dan pameran. “acara ini diikuti oleh total 3.769 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri dari unsur Seruni Kabinet Merah Putih, pengurus Dekranas pusat, serta Dekranasda dari Provinsi, Kabupaten dan Kota se- Indonesia. Nantinya seluruh peserta akan disiapkan dengan berbagai kegiatan yang berkonsep inklusif, edukatif, dan kolaboratif”, pungkasnya.

Sementara, Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, menekankan pentingnya pemerataan pembinaan terhadap para perajin di seluruh wilayah, terutama bagi yang belum memiliki akses terhadap pasar.

Selvi juga meminta seluruh Ketua Dekranasda untuk lebih aktif turun ke lapangan, membina dan mendampingi perajin kecil, bukan hanya mereka yang sudah mapan. Ia menegaskan bahwa perajin yang belum memiliki pasar justru perlu mendapat perhatian lebih dalam bentuk sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan. “Ketika kualitas dan nilai produk mereka sudah layak jual, berikan kesempatan kepada mereka untuk tampil secara bergiliran. Itu beberapa pesan saya kepada seluruh Ketua Dekranasda dari provinsi, kabupaten, dan kota yang hadir pada HUT ke-45 Dekranas ini”, tambahnya.

Di tempat yang sama, Ketua Dekranasda Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik Zainal Abidin bersama Wakil Ketua Ny. Juni Rianto turut mengikuti semarak kegiatan tersebut. Turut mendampingi Ketua Harian dan Sekretaris Dekranasda Asahan, beserta rombongan terkait. Dalam keterangannya, Ketua Dekranasda Kabupaten Asahan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Semarak HUT Dekranas ke-45 tahun ini. Menurutnya, kegiatan semacam ini merupakan salah satu upaya memajukan industri kerajinan nasional melalui promosi, jejaring, serta peningkatan kualitas dan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Lebih lanjut dirinya berharap, melalui kegiatan ini juga, Dekranasda dapat memamerkan aneka kerajinan buah karya perajin Kabupaten Asahan. “Saya berharap, perajin di Kabupaten Asahan dapat terus meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menghasilkan kerajinan tangan agar memiliki daya saing tidak hanya di tingkat daerah, namun juga di tingkat nasional dan global. Nantinya kita juga dapat mempromosikan kerajinan tersebut di event regional dan nasional seperti saat ini”, ujar Ketua Dekranasda.

Ketua Harian Dekranasda Sofian Manullang didampingi Sekretaris Dekranasda Amalia menambahkan beberapa produk kerajinan unggulan yang dipamerkan di ajang tersebut cukup menarik para pengunjung. “Songket silau laut dan tengkuluk telah habis dibeli oleh para pengunjung stand pameran, ini berarti produk kerajinan Asahan juga mampu bersaing dengan produk produk kerajinan lain yang ada di Indonesia”, tambahnya. (As)

Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten Asahan di Aula Kenanga Kantor Bupati Asahan pada Rabu (09/07/2025).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Asahan dan dihadiri oleh Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Asahan, Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan POS SAR TBA, OPD terkait, BUMD, PMI, RAPI serta para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan menyampaikan apresiasi atas terbentuknya TRC PB Kabupaten Asahan dan menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana di daerah. “Alhamdulillah, di Asahan belum ada bencana besar. Bencana yang terjadi sejauh ini masih bisa diatasi. Namun kita harus tetap sedia payung sebelum hujan. Karena itu, persiapan harus terus dilakukan”. Demikian ujar Rianto.

Beliau menambahkan bahwa dengan terbentuknya TRC PB, Pemerintah Kabupaten Asahan berharap dapat merespons situasi darurat secara cepat, tepat, dan terkoordinasi, khususnya dalam upaya penanggulangan bencana. “Saya memberikan apresiasi atas terbentuknya TRC PB Kabupaten Asahan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 100.3.3.2-50.5-5.6 Tahun 2025. Tim ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana yang menyangkut keselamatan jiwa manusia. Segera lakukan langkah cepat apabila terjadi keadaan darurat”. Tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan POS SAR TBA, Ricki Harahap dalam arahannya menjelaskan bahwa tugas utama tim SAR adalah mencari, menolong, dan mengevakuasi korban bencana. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi antar tim di lapangan.

“Kami meminta kepada seluruh anggota tim untuk saling berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi di lapangan. Ini penting agar penanganan dapat dilakukan secara maksimal. Kami juga berharap adanya laporan dari setiap operasi agar dapat kami sampaikan kepada pimpinan”. Ungkap Ricki.

Susunan keanggotaan TRC PB Kabupaten Asahan, yaitu:
Pembina: Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si
Wakil Pembina: Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH., M.A.P
Koordinator: Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Drs. Zainal Arifin Sinaga, MH
Wakil Ketua Koordinator: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Asahan. (As)

Plenary Hall, Samarinda Convention Center berubah menjadi pentas kolosal terhadap dedikasi perempuan. Ribuan kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dari seluruh Indonesia berkumpul dalam satu momen, Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-53 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Kehadiran istri Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Pelindung TP PKK Pusat Ny Selvi Ananda Rakabuming, yang juga merupakan Pembina Seruni Kabinet Merah Putih, menjadi magnet perhatian. Didampingi Ketua Umum TP PKK Pusat Ny Tri Suswati Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri Dr Ribka Haluk, peringatan akbar ini juga dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik Zainal Abidin, serta seluruh Ketua TP PKK provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia.

Dalam laporan resminya, Ketua Umum TP PKK Pusat Ny Tri Suswati Tito Karnavian menegaskan bahwa PKK adalah satu-satunya organisasi yang menapaki program kerja hingga unit terkecil, yakni keluarga. Dirinya juga menyampaikan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKK yang baru saja digelar. Salah satu fokus utamanya ialah penguatan 10 program hingga peningkatan kapasitas kader, konsolidasi program, serta adaptasi terhadap tantangan zaman. “PKK telah menjadi mitra strategis pemerintah, membantu menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan menanggulangi persoalan mendasar seperti stunting dan kemiskinan,” jelasnya.

Momen puncak sendiri ditandai dengan penyerahan penghargaan Adhi Bhakti Utama PKK oleh Selvi Ananda kepada para kader terpilih. la menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan peringatan HKG PKK ini. “Semangat kader sepuh harus kita tiru. Perjuangan ibu-ibu PKK adalah kekuatan yang membentuk Indonesia dari akar,” ujarnya.

Dalam suasana santai namun tetap sarat makna, Selvi juga berinteraksi langsung dengan para kader PKK dari seluruh Indonesia. Tak sekadar memberi kuis dan pertanyaan ringan, ia juga memberi beberapa hadiah kejutan menambah keriuhan sekaligus menghidupkan energi kolektif peserta.

Sebagaimana ditekankan dalam pidato-pidato kunci, isu stunting menjadi perhatian utama gerakan PKK tahun ini. Dengan angka prevalensi nasional yang terus menurun. Intervensi yang menyasar remaja dan keluarga muda dipandang sebagai langkah strategis. “PKK memegang peranan penting dalam edukasi melalui Posyandu dan program lainnya,” ungkap Selvi.

Sementara Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik Zainal Abidin dalam keterangannya pasca kegiatan menyambut baik pelaksanaan Puncak HKG PKK tahun ini. “Tujuan utama kegiatan adalah menyatukan gerak langkah PKK di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Asahan, agar nantinya sejalan dengan pembangunan nasional, sekaligus memastikan bahwa program-program PKK benar-benar menyentuh kebutuhan keluarga dan masyarakat,” ujarnya.

Dirinya juga menambahkan bahwa PKK tidak hanya menyentuh ranah ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, tetapi juga membentuk karakter bangsa dari rumah. “Perempuan adalah pilar keluarga, karenanya, Kader PKK adalah para pejuang yang tak pernah lelah, bahkan di daerah pelosok sekalipun,” tegasnya.

Jakarta – Nasional Coruption Watch – Untuk melaksanakan amanah UUD 1945 membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan adanya birokrasi pemerintahan yang berkinerja baik. Pemerintah telah mencanangkan rencana aksi membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Untuk mewujudkannya, dibutuhkan ASN sebagai mesin utama birokrasi yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Mendasar pada WASKAT (Pengawasan Melekat), NCW (Nasional Corruption Watch) mengapresiasi sikap tegas yang diambil oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali Dr. Parlindungan, SH, MH atas adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oknum pejabat struktural dan fungsional di lingkup Kanwil Bali.

Dalam hal ini, Sekjen NCW Rechan Nazar menyoroti integritas seorang pucuk pimpinan tertinggi di Kantor Wilayah karena berani mengambil langkah tegas memberikan sanksi administratif terhadap jajaran fungsionalnya. Adapun permasalahan terkait penyalahgunaan izin tinggal oleh 2 (dua) warga Negara Jerman telah diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011.

Rechan Menyampaikan, “Sikap tegas tersebut menjadi acuan dan tolak ukur bagi pejabat struktural dan fungsional yang lain di lingkup instansi Keimigrasian, dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan publik yang baik mengacu kepada standar WBK/WBBM (Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Dengan demikian, integritas pelayanan publik di lingkup Keimigrasian semakin menunjukkan pertumbuhan yang baik menuju Indonesia Bersih sesuai dengan visi Nasional Corruption Watch, “ujarnya.

Rechan menambahkan, “kami yakin langkah tersebut tentunya diketahui oleh pejabat struktural lainnya keatas dan kebawah. Mengingat WASKAT itu kan sifatnya meritokrasi. Kami mengapresiasi langkah tegas seorang Kepala Kantor Wilayah yang kompeten dan Kompatibel perihal peningkatan sistem manajemen ASN di tubuh Imigrasi khususnya Bali,” imbuhnya.

“Untuk mendukung integritas yang baik dan berkelanjutan, Nasional Corruption Watch siap bersinergi dengan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap mobilitas WNA asing di wilayah bali sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkup Keimigrasian,” Tutupnya. (As)

Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH., M.A.P menerima Kunjungan (Kerja) dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Dapil (Daerah Pemilihan) 5 di Aula Melati Kantor Bupati Asahan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh para Asisten, Staf Ahli Bupati, sejumlah Kepala OPD, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Asahan menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersumber dari dana Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan di daerah. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dinilai sangat berpengaruh dalam menunjang berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan.

“Kami berkomitmen untuk mengelola dana tersebut secara transparan, akuntabel, dan efektif. Pemerintah Kabupaten Asahan telah melakukan berbagai langkah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui program yang sedang maupun yang akan dilaksanakan”. Ujar Wakil Bupati.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan dana, serta memastikan bahwa pelaporan dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Asahan. Wakil Bupati Asahan juga berharap adanya perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat melalui alokasi APBD Provinsi Sumut yang dapat membantu Pemerintah Kabupaten Asahan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membangun infrastruktur yang masih belum maksimal di tahun-tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan agar dana APBD tahun anggaran 2025 yang telah ditetapkan dapat direalisasikan tepat waktu dan bahkan ditingkatkan lagi, guna mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Asahan. “Kami juga berharap adanya arahan dan masukan dari DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait pengelolaan serta peningkatan dana yang bersumber dari provinsi”. Ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Wakil Bupati mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja Anggota DPRD Provinsi Sumut dari Dapil 5 di Kabupaten Asahan. Ia mendoakan agar seluruh anggota tim beserta rombongan diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus memperjuangkan pemerataan pembangunan serta kontribusi nyata bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Asahan.

“Akhirnya, marilah kita bersama-sama membangun Sumatera Utara yang lebih baik demi kesejahteraan rakyat”. Tutup wakil Bupati Asahan. (As)

Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH., M.A.P memimpin langsung Apel Gabungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Asahan.

Apel Gabungan ini dihadiri oleh para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Kisaran Barat, Camat Kisaran Timur, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam amanatnya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada ASN yang telah mengakhiri masa tugasnya. Secara khusus, beliau memberikan ucapan terima kasih kepada senior yang baru saja memasuki masa purna tugas, Sorimuda Siregar atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini.

“Saya berharap kepada Pak Sorimuda Siregar, meski telah pensiun dari kedinasan sebagai ASN, tidak ada kata pensiun untuk tetap berkontribusi di tengah masyarakat. Teruslah menjaga komunikasi, dan apabila ada saran membangun, jangan ragu untuk disampaikan kepada kami”. Ujar Wakil Bupati.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati juga menyampaikan pesan kepada Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan. Beliau menyampaikan apresiasinya terhadap perkembangan perlengkapan yang semakin baik dan berharap Satpol PP menjadi garda terdepan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Asahan.

“Kepada Kasatpol PP, saya minta agar selalu berkoordinasi dengan saya dalam setiap pelaksanaan penegakan Perda. Di Satpol PP kita memiliki 20 orang bersertifikasi penyidik, mari maksimalkan potensi ini dengan berkolaborasi bersama OPD terkait, terutama Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perkim, dan Badan Pendapatan”. Demikian ucapan yang disampaikan kepada bagian satpol PP.

Lebih lanjut, Wakil Bupati juga menyerahkan perlengkapan baru kepada petugas Pemadam Kebakaran (Damkar). Baliau menyampaikan harapan agar kinerja Damkar semakin meningkat dan profesional dalam melayani masyarakat.

Diakhir amanatnya, Wakil Bupati menyampaikan rasa bangganya atas kedisiplinan ASN meskipun kini tidak lagi diharuskan melakukan apel setiap pagi. “Walaupun tidak apel pagi setiap hari, bukan berarti kita bermalas-malasan. Justru kita harus semakin meningkatkan kedisiplinan karena ke depan aturan-aturan akan ditegakkan dengan lebih ketat. Dalam empat bulan saya menjabat bersama Bupati, saya bangga kepada seluruh ASN yang tetap menunjukkan komitmen dan disiplin kerja”. Ungkapnya.

Apel Gabungan ini juga dirangkai dengan penyerahan penali kasih kepada ASN yang telah memasuki masa purna tugas (Sorimuda Siregar) serta penyerahan Alat Pelindung Diri (APD) kepada Damkar dan Satpol PP Kabupaten Asahan. (As)