​Tigabinanga – Pemerintah Kabupaten Karo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tingkat Kecamatan.

Acara yang berlangsung pada Rabu (11/02/2026) di Kantor Camat Tigabinanga ini merupakan kelanjutan dari tahapan Pra-Musrenbang yang telah sukses dilaksanakan pada 9 Februari 2026 lalu.

​Hadir mewakili Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP, menyampaikan poin-poin strategis mengenai arah pembangunan daerah di masa depan.

​Dalam sambutannya, Wakil Bupati Karo menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar seremonial, melainkan forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan daerah. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis pada kebutuhan riil di lapangan.

​”Kualitas pembahasan dan ketepatan usulan sangat menentukan efektivitas pembangunan ke depan. Kita harus memastikan bahwa setiap program yang diusulkan memiliki dampak terukur bagi masyarakat,” ujar Komando Tarigan, SP. membacakan amanat Bupati Karo.

​Tahun 2027 menandai tahap kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karo 2025-2029. Dengan tema “Penguatan Program Strategis Daerah untuk Mempercepat Terwujudnya Kabupaten Karo yang Unggul dan Sejahtera”, pemerintah telah menetapkan:
* ​10 Prioritas Pembangunan Daerah
* ​9 Program Strategis Daerah sebagai penggerak utama.

​Mengingat kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas dan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat, pemerintah mendorong peningkatan kemandirian fiskal.

* ​Optimalisasi PAD: Mengajak pemerintah kecamatan dan desa untuk aktif dalam pendataan serta optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
* ​Gerakan Indonesia ASRI: Menindaklanjuti arahan Presiden RI, masyarakat diimbau tidak hanya membangun, tetapi juga konsisten menjaga dan memelihara infrastruktur yang ada melalui semangat gotong royong.
​
​Di era digital, Pemkab Karo juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang konstruktif. Hal ini bertujuan untuk membentuk persepsi positif, membangun kepercayaan publik, dan menarik minat investor ke Kabupaten Karo.

​Sebagai penutup, Wakil Bupati mengajak seluruh peserta untuk berpikir melampaui kepentingan sektoral demi kemajuan Kabupaten Karo secara keseluruhan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh ​Asisten Pemerintahan Kabupaten Karo, ​Kepala Perangkat Daerah atau yang mewakili, termasuk dari dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Pertanian, ​Camat Tigabinanga beserta seluruh jajaran staf kecamatan, ​Unsur FORKOPIMCAM (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan), yang meliputi perwakilan dari Kejaksaan, TNI, dan Polri, ​Para Kepala Desa se-Kecamatan Tigabinanga,​Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa),​Ketua PKK Desa, ​Unsur Lembaga Desa lainnya serta tokoh masyarakat setempat. (Rossi SP. Baroes)

KARO – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektor terkait Pelaksanaan Program Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, bertempat di Ruang KCC Kantor Bupati Karo, pada Selasa (10/02/2026).

Rapat koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya terkait penghapusan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Provinsi Sumatera Utara yang berdampak pada keluhan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Selain itu, rakor ini juga bertujuan untuk menjamin sinkronisasi serta keberlanjutan anggaran Universal Health Coverage (UHC) di kabupaten/kota.

Pada rapat tersebut disampaikan bahwa capaian per 1 Februari 2026 menunjukkan sebanyak 168.748 peserta pengalihan PBPU BP Pemda aktif kabupaten/kota ke PBI JK, serta 39.541 peserta pengalihan PBPU BP aktif Provinsi Sumatera Utara ke PBI JK. Pengalihan ini dilakukan melalui mekanisme penggantian peserta PBPU BP Pemda (provinsi dan kabupaten/kota) yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Selanjutnya, untuk menjamin keberlanjutan kepesertaan JKN, pemerintah daerah didorong untuk memaksimalkan data peserta pengganti yang bersumber dari: (a) Peserta PBI JK yang telah dinonaktifkan, (b) Peserta Non JKN, serta (c) Peserta PBPU menunggak, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan administrasi kepesertaan PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Karo menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam optimalisasi Program UHC, sekaligus memastikan masyarakat Kabupaten Karo tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas. (Rossi SP Baroes)

Medan – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menghadiri kegiatan Pelantikan Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia (MAKERSI) Wilayah Sumatera Utara periode 2026–2030 yang dirangkaikan dengan Seminar-Workshop Perumahsakitan ke-16, bertempat di Convention 2 Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, Selasa (10/2/2026).

Kehadiran Bupati Karo dalam kegiatan ini juga merupakan bagian dari perannya sebagai Penasihat PERSI Wilayah Sumatera Utara, bersama para pemangku kepentingan sektor kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru PERSI dan MAKERSI dapat semakin memperkuat sinergi antar rumah sakit serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dan profesionalisme pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat memperoleh layanan yang semakin berkualitas, merata, dan berkeadilan,” ujar Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes.

Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Karo dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga medis, serta kolaborasi dengan berbagai organisasi profesi dan kelembagaan kesehatan.

Dalam sambutan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, pada Seminar-Workshop Perumahsakitan ke-16 menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Sumatera Utara.
“Seminar-Workshop Perumahsakitan ke-16 ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Sumatera Utara. Meski pembangunan kesehatan terus menunjukkan kemajuan, tantangan global dan persaingan layanan dengan negara tetangga tetap harus dijawab melalui peningkatan mutu rumah sakit. Saya berharap forum ini melahirkan langkah nyata agar masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar negeri dan Sumatera Utara dapat menjadi tujuan layanan kesehatan yang unggul sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution.

Kegiatan pelantikan dan seminar-workshop berlangsung khidmat serta dihadiri jajaran pengurus PERSI, MAKERSI, unsur pemerintah daerah, dan para pimpinan rumah sakit se-Sumatera Utara.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru serta terselenggaranya Seminar-Workshop Perumahsakitan ke-16, diharapkan PERSI dan MAKERSI Wilayah Sumatera Utara mampu menjalankan peran strategis dalam mendorong transformasi layanan kesehatan yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

(Rossi SP. Baroes)

KARO – Malam sunyi di Kelurahan Lau Cimba, Kabanjahe, mendadak pecah. Tim Satresnarkoba Polres Tanah Karo bergerak cepat mengepung dua lokasi berbeda pada Senin (9/2/2026) menjelang tengah malam.

Hasilnya, lima pria yang tengah asyik dengan “bisnis haram” mereka berhasil diringkus. Mereka adalah Holmes, Irwansyah Ginting, Hery Sanjaya Surbakti, Ijon Fraindi Purba, dan Theo Pranata Perangin-angin.

Kapolres Tanah Karo, AKBP Pebriandi Haloho, melalui Kasat Resnarkoba AKP JH. Pardede, mengungkapkan bahwa penangkapan ini bermula dari keresahan warga. Informasi masyarakat menjadi kunci pembuka tabir aktivitas mencurigakan di wilayah tersebut.

“Petugas bergerak ke TKP pertama di Jalan Rakoetta Brahmana Gang Manatan sekitar pukul 23.45 WIB. Di sana, kami menemukan paket sabu, ekstasi, hingga vape berisi cairan diduga narkotika,” ujar AKP JH. Pardede, Rabu (11/2/2026).

Tak berhenti di situ, polisi melakukan pengembangan ke lokasi kedua di Gang Tengguli. Di rumah ini, petugas menemukan barang bukti yang lebih besar satu paket sabu seberat 7,99 gram yang disembunyikan di balik penutup horden plastik berwarna emas.

Secara total, polisi mengamankan hampir 8,63 gram sabu, alat hisap (bong), kaca pirex, dan sejumlah ponsel milik tersangka. Modus penyembunyian barang bukti di balik horden menjadi bukti upaya para pelaku mengelabui petugas.

Kini, kelima pria tersebut harus mendekam di sel tahanan Polres Tanah Karo. Mereka terancam hukuman berat sesuai UU Narkotika, sementara polisi masih mendalami jaringan pemasok di balik kepemilikan barang haram tersebut.

Asahan, 11 Februari 2026 – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Asahan mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) tahun 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat koordinasi antar pengurus sekaligus merumuskan program kerja yang selaras dengan arah pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Penasehat DWP Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik, Ketua DWP Kabupaten Asahan Ny. Lily Evi Zainal Aripin, para pengurus DWP unit dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan DWP kecamatan se-Kabupaten Asahan.

Dalam sambutannya, Ketua DWP Kabupaten Asahan Ny. Lily Evi Zainal Aripin menegaskan bahwa Rakor bukan sekadar agenda tahunan, melainkan forum strategis untuk memperkuat kolaborasi antarunit. Ia menyampaikan pentingnya keselarasan program DWP dengan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta pembinaan karakter sosial masyarakat.

“Sinergi yang solid akan memperkuat kontribusi nyata DWP dalam mendukung kemajuan Kabupaten Asahan,” ujarnya.

Sementara itu, Penasehat DWP Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik memberikan apresiasi atas semangat dan kekompakan seluruh pengurus. Ia menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari kuantitas kegiatan, tetapi dari dampak yang dirasakan masyarakat, khususnya perempuan dan keluarga.

Menurutnya, DWP memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah. “Keberhasilan DWP turut menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Asahan,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, peserta menyepakati sejumlah program prioritas tahun 2026, antara lain peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota, penguatan ekonomi keluarga, serta pengembangan kolaborasi lintas sektor dalam bidang sosial dan pendidikan.

Melalui Rakor ini, DWP Kabupaten Asahan menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dan memperkokoh peran keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah, sejalan dengan visi Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan. (As)

Medan – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika. Personel Unit 2 Subdit III berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis ganja dengan barang bukti seberat 20 kilogram dan mengamankan tiga orang tersangka.

Pengungkapan tersebut dilakukan pada Minggu (8/2/2026) sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Setia Budi, Pasar II, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.

Tiga tersangka yang diamankan masing-masing berinisial S (35), CDS (34), dan YA (43). Ketiganya diduga berperan dalam membawa serta mengedarkan ganja yang berasal dari Provinsi Aceh untuk dipasarkan di Kota Medan dan sekitarnya.

Dari lokasi penangkapan, petugas menyita barang bukti berupa dua goni berlapis plastik hitam berisi ganja dengan berat netto 20 kilogram, tiga unit telepon genggam, serta satu unit mobil Daihatsu Terios warna silver yang diduga digunakan untuk mengangkut barang haram tersebut.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya pengiriman ganja dari Aceh ke Medan. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim opsnal melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil melakukan pembelian terselubung (undercover buy) sebelum akhirnya mengamankan para pelaku beserta barang bukti.

Dari hasil interogasi awal, para tersangka mengakui ganja tersebut diperoleh dari seorang pria berinisial BM yang berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Barat dan saat ini masih dalam penyelidikan (DPO). Tim masih terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan yang lebih luas.

Dirresnarkoba Polda Sumut melalui Kasubdit III, AKBP Henri Sibarani, S.H., M.H., menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Polda Sumut dalam memutus mata rantai peredaran narkotika lintas provinsi.

“Kami akan terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan di atasnya. Peran serta masyarakat sangat kami apresiasi karena informasi yang diberikan sangat membantu dalam pengungkapan kasus ini,” tegasnya.

Saat ini, ketiga tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk proses penyidikan lebih lanjut. Penyidik juga tengah melakukan analisis IT serta penelusuran jaringan guna mengungkap aktor utama dalam distribusi ganja tersebut.

Polda Sumut mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkotika demi menjaga generasi muda dan menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. (As)

Kisaran, 10 Februari 2026 – Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi, Pemerintah Kabupaten Asahan mempererat koordinasi dengan unsur keagamaan guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui audiensi bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Asahan di ruang kerja Bupati Asahan, Selasa (10/02/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin Ketua MUI Kabupaten Asahan, Salman Abdullah Tanjung, M.A., didampingi jajaran pengurus MUI serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Asahan. Dalam kesempatan itu, MUI menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membina umat serta menjaga stabilitas sosial dan keagamaan, khususnya menjelang pelaksanaan ibadah puasa.

Dalam dialog yang berlangsung hangat, MUI Kabupaten Asahan juga menyampaikan rencana penerbitan surat edaran bersama dalam rangka menyambut Ramadhan. Edaran tersebut nantinya berisi imbauan kepada masyarakat agar memaksimalkan ibadah dengan penuh kesadaran dan hikmah, menjauhi aktivitas yang kurang bermanfaat, serta membatasi kegiatan hiburan yang berpotensi mengganggu kekhusyukan selama bulan suci.

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyambut baik inisiatif tersebut dan mengapresiasi kontribusi MUI dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di daerah. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan tokoh agama memiliki peran penting dalam menciptakan suasana Ramadhan yang tertib dan penuh nilai spiritual.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Asahan akan menggelar rapat koordinasi terkait imbauan menyambut Ramadhan pada Rabu, 11 Februari 2026, di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan. Rapat tersebut akan melibatkan unsur Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Imtag Asahan, organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Melalui langkah tersebut, diharapkan seluruh elemen dapat menyatukan persepsi dan kebijakan demi mewujudkan suasana Ramadhan 1447 H yang aman, tertib, serta penuh nilai religius di Kabupaten Asahan. (AS)

Kisaran, 10 Februari 2026 – Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Provinsi Sumatera Utara menggelar Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-XVI di Aula Melati, Kantor Bupati Asahan, Selasa (10/02/2026). Forum organisasi tersebut mengangkat tema “Optimalisasi dan Regenerasi Kepemimpinan HIMMAH yang Progresif Menyongsong Indonesia Emas 2045.”

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., unsur Pemerintah Kabupaten Asahan, jajaran Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah HIMMAH, serta para kader dan tamu undangan lainnya.

Ketua PW HIMMAH Sumut periode 2023–2025, Kamaruddin Nazuli Siregar, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan kader atas kerja sama selama masa kepemimpinannya. Ia menandai berakhirnya masa jabatan sebagai bagian dari proses regenerasi organisasi yang harus berjalan secara berkesinambungan.

Menurutnya, kepemimpinan bukan sekadar jabatan, melainkan amanah bersama yang membutuhkan kolaborasi seluruh elemen organisasi. Ia berharap kepengurusan selanjutnya mampu membawa HIMMAH Sumut semakin solid, adaptif, dan kompetitif dalam menjawab tantangan zaman.

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menyampaikan dukungan penuh atas pelaksanaan Konferwil di wilayahnya. Ia mengapresiasi peran HIMMAH sebagai organisasi kemahasiswaan yang konsisten melahirkan kader-kader muda berkarakter.

Bupati berharap seluruh rangkaian konferensi berjalan dengan tertib dan kondusif. Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kekompakan sebagai fondasi utama organisasi agar mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat HIMMAH, Abdul Rajak Nasution, menilai Konferwil sebagai momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus menentukan arah kebijakan organisasi ke depan. Ia mengingatkan pentingnya musyawarah dan persatuan dalam proses pemilihan kepemimpinan baru.

“Konferwil bukan hanya agenda formal, tetapi ruang evaluasi dan penegasan komitmen organisasi dalam berperan aktif membangun bangsa,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum PP HIMMAH secara resmi membuka Konferensi Wilayah XVI HIMMAH Sumut. Diharapkan, forum ini melahirkan kepemimpinan yang progresif dan visioner dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Medan – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) serta High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara di Santika Dyandra Convention Centre, Kota Medan, Senin (9/2/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut koordinasi nasional dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, peningkatan kinerja TP2DD, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia di wilayah Sumatera Utara.

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karo, Petrus Ginting, S.Sos., serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Karo, Sri Harmonista Br. Kaban, S.T., M.Eng. Kehadiran Pemerintah Kabupaten Karo menjadi bagian dari komitmen untuk mempercepat transformasi digital, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menyampaikan bahwa digitalisasi transaksi pemerintah daerah merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
“Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen penuh mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi keuangan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” demikian disampaikan Bupati Karo melalui Sekretaris Daerah.

Dengan pelaksanaan Rakorwil P2DD dan High Level Meeting TP2DD Tahun 2026 ini, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin kuat antar pemerintah daerah di Sumatera Utara dalam mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Rossi SP Baroes