Beranda blog Halaman 57

Kepala Sekolah Bersama Suami Terlibat Skandal Korupsi Dana BOS di SMK Negeri 1 Teluk Dalam

0
Kepala Sekolah Bersama Suami Terlibat Skandal Korupsi Dana BOS di SMK Negeri 1 Teluk Dalam

Nisel – Kepala SMK Negeri 1 Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan bersama tiga orang lainnya terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selain kepala sekolah berinisial BNW, turut ditahan bendahara sekolah HND, pemeriksa barang SH, serta pemilik UD Delta Matius berinisial YZ yang merupakan suami kepala sekolah.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan melalui Kasi Intel Alex Bill Mando Daeli dalam konferensi pers di Kantor Kejari Nias Selatan, Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Rabu (18/02/2026).

Bill Daeli menjelaskan, pengelolaan Dana BOS SMK Negeri 1 Teluk Dalam yang menjadi objek perkara berlangsung sejak September 2023 hingga Juni 2025 dengan total anggaran:

September–Desember 2023 sebesar Rp 424.100.080
Januari–Desember 2024 sebesar Rp1.337.490.000
Januari–Juni 2025 sebesar Rp 654.270.000
Menurutnya, dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), rapat tidak melibatkan seluruh unsur sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS.

Selain itu, dalam pelaksanaan penggunaan dana ditemukan sejumlah kegiatan yang telah dibuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan RKAS dan tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya kepada guru dan siswa.

Kepala sekolah selaku penanggung jawab Dana BOS diduga mengarahkan pengadaan barang kepada toko milik suaminya sendiri, UD Delta Matius. Tindakan tersebut dinilai sebagai benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pengadaan barang dan jasa.

Bendahara sekolah diduga tetap memproses pencairan dana meski mengetahui dokumen pendukung dari penyedia tidak sah. Ia juga menyusun laporan pertanggungjawaban seolah-olah transaksi tersebut sesuai prosedur.

Sementara itu, pemeriksa barang diduga menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa melakukan pengecekan fisik di lapangan. Sedangkan pemilik UD Delta Matius diduga melakukan mark-up harga serta menerbitkan nota belanja fiktif atas barang yang tidak pernah dikirimkan ke sekolah.

Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPKN) oleh auditor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tertanggal 13 Februari 2026, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp 1.433.630.374.

Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman pidana minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun penjara serta denda sesuai ketentuan.

Usai konferensi pers, keempat tersangka langsung dibawa ke Lapas Kelas III Teluk Dalam menggunakan mobil tahanan kejaksaan dengan mengenakan rompi oranye.

Kejaksaan menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam pengembangan kasus ini. (As)

SBSI Apresiasi Presiden Prabowo ‘Perbaiki Kesejahteraan Hakim Ad Hoc’

0

JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP-KSBSI) mengapresiasi langkah presiden yang secara konkrit menerima aspirasi Hakim ad hoc dan kalangan Serikat Buruh untuk memperbaiki kesejahteraan para hakim ad hoc di seluruh Indonesia.

”Kami sangat mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk memperbaiki sistem peradilan melalui peningkatan kesejahteraan hakim ad hoc melalui Perpres 5 Tahun 2026 dan berharap ke depan rekan-rekan hakim ad hoc tidak tergoda lagi untuk melakukan perbuatan yang merusak kehormatan hakim dengan melakukan perbuatan tercela dan tidak terhormat,” ujar Ketua Umum KSBSI J Dartha Pakpahan,S.H.,M.A kepada awak media, Rabu (18/2/2026).

Dikatakannya bahwa perbaikan kesejahteraan hakim ad hoc khususnya yang bertugas di Pengadilan Ad hoc akan sangat berkaitan langsung dengan perlindungan hukum bagi kaum buruh yang mengalami perselisihan hubungan industrial.

”Perbaikan kesejahteraan para penegak hukum ini akan berimplikasi pada kualitas peradilan pada umumnya dan khususnya pada kualitas putusan hakim dalam menjaga hak dan kepentingan kaum buruh di Indonesia dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis”,ujarnya sembari mengingatkan bahwa selain kesejahteraan hakim karier dan ad hoc masih banyak agenda program yang menunggu untuk direalisasikan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran diantaranya penciptaan lapangan kerja.

”Kita mendoakan agar presiden dan wapres sehat dan semangat selalu untuk melaksanakan seluruh program pemerintahan salah satunya termasuk penciptaan lapangan kerja”,sebutnya.

Sebagaimana diketahui presiden baru saja mengesahkan Perpres Nomor 5/2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc. Langkah tersebut diambil setelah sebelumnya presiden juga menaikkan tunjangan kesejahteraan bagi seluruh hakim karir di Indonesia.

Ditemui terpisah, pengamat Hukum Ketenagakerjaan di Sumatera Utara Dr Nicholas Sutrisman,S.H.,M.H. menyampaikan melalui perpres ini akan sangat signifikan memperbaiki kualitas putusan pengadilan hubungan industrial mulai dari tingkat pertama hingga kasasi.

”Meski seharusnya ini dilakukan sejak 5 tahun yang lalu, namun setidaknya saat ini langkah konkrit presiden untuk memperbaiki peradilan sudah kelihatan”,ujarnya mengakhiri. (As)

Forkopimda Asahan Tinjau Kesiapan Perayaan Imlek 2577 Kongzili

0

Kisaran, 16 Februari 2026 – Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Asahan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah vihara di Kota Kisaran, Senin (16/02/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh rangkaian ibadah dan perayaan berjalan aman, tertib, dan lancar.

Peninjauan melibatkan unsur pimpinan daerah, di antaranya Bupati Asahan yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Drs. H. Zainal Aripin Sinaga, M.H, Ketua DPRD Kabupaten Asahan H. Efi Irwansyah Pane, MKM, perwakilan Dandim 0208/Asahan, perwakilan Danlanal Asahan, serta perwakilan Kapolres Asahan.

Sebelum turun ke lapangan, jajaran Forkopimda menggelar rapat koordinasi di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan. Pertemuan tersebut membahas kesiapan pengamanan, pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi ibadah, kesiapan personel, serta langkah teknis lainnya guna mendukung kelancaran perayaan Imlek.

Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menciptakan situasi yang kondusif. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah.

Tim kemudian meninjau Vihara Hian Thian Sang Ti di Jalan Panglima Polem Nomor 72, Vihara Bodhi Gaya di Jalan Pahlawan Nomor 2, serta Vihara Samma Sambodhi Buddhist Center di Jalan Prof. M. Yamin. Pada setiap lokasi, dilakukan pengecekan terhadap kesiapan sarana dan prasarana, sistem pengamanan internal dan eksternal, serta akses keluar masuk jemaat. Forkopimda juga berdialog langsung dengan pengurus vihara untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan keagamaan dapat terlaksana dengan baik.

Dengan dukungan penuh dari seluruh unsur Forkopimda, diharapkan perayaan Imlek 2577 Kongzili di Kabupaten Asahan dapat berlangsung khidmat dan membawa kebahagiaan bagi masyarakat yang merayakan. Pemerintah Kabupaten Asahan turut menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, Gong Xi Fa Cai, semoga tahun yang baru membawa kesehatan, keberkahan, dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Sumut Dikukuhkan, Bobby Nasution Siapkan Kompetisi Inovasi Desa

0

Medan, 14 Februari 2026 — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mendorong desa-desa berinovasi melalui skema kompetisi pembangunan yang akan diluncurkan usai Lebaran dan diimplementasikan pada 2027. Desa dengan konsep terbaik akan mendapat dukungan anggaran signifikan dari Pemprov Sumut.

Hal itu disampaikannya saat pengukuhan pengurus DPD dan DPC Abpednas Sumut yang dirangkaikan dengan Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Bobby menegaskan, kompetisi ini bertujuan melahirkan tata kelola desa yang kreatif, berdampak, dan berkelanjutan.

Ia juga mengajak kepala desa memanfaatkan media sosial sebagai referensi ide pembangunan serta mendorong pemerintah daerah membuat regulasi yang mendukung ketertiban dan estetika lingkungan.

Ketua Umum DPP Abpednas Indra Utama menyebut Program Jaga Desa menjadi langkah preventif untuk meningkatkan pemahaman hukum dan transparansi pengelolaan dana desa.

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, menyatakan dukungan penuh dan siap memperkuat pembinaan desa agar lebih inovatif dan akuntabel.

Menuju Karo Bersih, Sambang Warga dan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Rangka Gerakan Indonesia ASRI

0

DOLAT RAYAT – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Karo, Dr. Drs. Eddi Surianta Surbakti, M.Pd., bersama para Kepala OPD terkait, didampingi Camat Kecamatan Dolat Rayat, Intaperi Ginting,S.H serta para Kepala Desa se Kecamatan Dolat Rayat, melaksanakan sambang warga dan gotong royong dalam rangka Bulan Bhakti Gotong Royong Gerakan ASRI ( Aman, Sehat, Resik, Indah ) di Kecamatan Dolat Rayat, pada Jumat (13/02/2026).

Dalam arahannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kebersihan desa secara berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama sekaligus cerminan nama baik Kabupaten Karo.

“Melalui kegiatan sambang warga dan Bulan Bhakti Gotong Royong ini, kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kebersihan desa secara berkelanjutan. Kebersihan lingkungan bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi juga menjadi bagian dari menjaga nama baik Kabupaten Karo dan mendukung terwujudnya The Paradise of Karo High Land,” ujarnya.

Kegiatan gotong royong ini dilaksanakan sesuai dengan arahan Bupati Karo dan menjadi agenda rutun.

“Kegiatan gotong royong ini dilaksanakan sesuai arahan Bupati Karo dan menjadi agenda rutin setiap hari Jumat. Kami berharap partisipasi masyarakat terus terjaga, sehingga kebersihan lingkungan di Kecamatan Dolat Rayat dapat dipertahankan dan memberikan kenyamanan bagi seluruh warga,” ujar Camat Dolat Rayat.

Pemkab Karo akan terus melaksanakan Gerakan Indonesia ASRI ini sesuai dengan arahan Bupati Karo melalui Kegiatan Gotong Royong dan Sambang warga yang dilakukan setiap hari Jumat serta berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, salah seorang perwakilan masyarakat turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Karo atas perbaikan jalan yang telah dilakukan. Ia mengungkapkan bahwa kondisi jalan saat ini sudah lebih baik dan lancar, sehingga sangat membantu aktivitas dan mobilitas masyarakat sehari-hari.

Kegiatan sambang warga dan Bulan Bhakti Gotong Royong ini diakhiri dengan sesi tanya jawab antara masyarakat dan para Kepala OPD, sebagai wadah penyampaian aspirasi serta penguatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Rossi SP Baroes

Perkuat Keamanan Digital, Pemkab Karo Jalin Kerja Sama Sertifikat Elektronik dengan BSSN RI

0

DEPOK – Pemerintah Kabupaten Karo secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik. Komitmen ini dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Gedung BSSN, Depok, Jawa Barat, Kamis (12/2/2026).

Bupati Karo, Brigjen Pol.(Purn)Dr.dr.Antonius Ginting,Sp.OG,M.Kes, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo, Hesti Maria Br Tarigan, SH, MH, menghadiri acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama(PKS) Sertifikat Elektronik,kehadiran jajaran pimpinan daerah ini merupakan bagian dari rangkaian acara kolektif yang melibatkan 17 Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia.

Acara dibuka oleh Sekretaris Utama (Sestama) BSSN, Y B. Soesilo Wibowo, SE, M.M. Dalam arahannya, pihak BSSN menekankan bahwa implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) merupakan langkah krusial dalam mendukung transformasi digital pemerintah.
Hal ini bertujuan utama untuk menjaga:
1. Keamanan data dan informasi negara.
2. Integritas isi dokumen agar tidak mudah dimanipulasi.
3. Keabsahan hukum dokumen negara di era digital.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari. Dimulai pada Rabu (11/2) dengan agenda Rapat Finalisasi Draft PKS untuk memastikan kesesuaian teknis dan hukum.
Puncaknya terjadi pada hari kedua, Kamis (12/2), dengan seremoni penandatanganan PKS bersama Kepala Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) BSSN,Bapak Jonathan Gerhard Tarigan.

Selain prosesi penandatanganan, delegasi Pemerintah Kabupaten Karo juga mengadakan pertukaran cenderamata dan mengikuti diskusi panel mengenai pemanfaatan layanan BSSN guna mendukung keamanan siber dan sandi di tingkat pemerintah daerah.

Komitmen SPBE yang Lebih Efisien
Melalui kerja sama ini, Sekda Karo menegaskan komitmen Pemkab Karo untuk mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Penggunaan Sertifikat Elektronik melalui BSrE diharapkan tidak hanya memberikan jaminan keamanan pada transaksi elektronik, tetapi juga mempermudah birokrasi melalui layanan administrasi yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat Karo.

Acara tersebut turut dihadiri oleh para Kepala Biro dan Kepala Balai di lingkungan BSSN RI, serta jajaran Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kominfo dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Rossi SP Baroes

Wabup Asahan Hadiri Penanaman Jagung Perdana Program Ketahanan Pangan di Air Joman

0

Asahan, 13 Februari 2025 — Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan ketahanan pangan daerah. Hal ini terlihat dari kehadiran Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH, MAP, yang mewakili Bupati Asahan dalam kegiatan penanaman jagung perdana di lahan milik Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Program Ketahanan Pangan (Ketapang) yang digagas sebagai dukungan terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat sektor pangan nasional dan mendorong kemandirian masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan mengapresiasi langkah Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku yang memanfaatkan lahan produktif untuk budidaya jagung. Menurutnya, inisiatif tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap ketersediaan pangan di daerah, tetapi juga menjadi sarana pembinaan bagi warga binaan.

“Program ini memiliki dampak ganda. Selain membantu memperkuat ketahanan pangan, juga memberikan bekal keterampilan kepada warga binaan agar lebih mandiri dan produktif,” ungkapnya.

Ia berharap, program serupa dapat terus dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak dalam mengoptimalkan lahan yang belum termanfaatkan secara maksimal di Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno, Bc.IP., S.Pd., M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan penanaman jagung ini merupakan bagian dari program pembinaan berkelanjutan yang melibatkan warga binaan secara aktif. Melalui kegiatan pertanian tersebut, diharapkan mereka memperoleh keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat.

Prosesi penanaman jagung perdana dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Asahan bersama Kepala Lapas Labuhan Ruku, Kepala Lapas Tanjung Balai, jajaran petugas pemasyarakatan, serta para undangan yang hadir.

Dengan adanya program ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan lembaga pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan serta pembangunan Kabupaten Asahan secara berkelanjutan.

Pemkab Asahan Luncurkan Portal SJIG, Dorong Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Spasial

0

Kisaran, 13 Februari 2026 — Pemerintah Kabupaten Asahan resmi meluncurkan Sistem Jaringan Informasi Geospasial (SJIG) yang ditandai dengan peresmian Portal SJIG di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Jumat (13/02/2026). Peluncuran ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan daerah berbasis data geospasial yang terintegrasi.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia, Prof. Dr. rer. nat. Muhammad Aris Marfai, S.Si., M.Si., unsur Forkopimda, Wakil Bupati Asahan, Sekretaris Daerah, para Asisten dan Staf Ahli, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat dan Kepala Puskesmas, Kepala Desa/Lurah, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, serta insan pers.

Ketua Tim SJIG Kabupaten Asahan, Drs. Supriyanto, M.Pd., dalam laporannya menjelaskan bahwa pembangunan Portal SJIG merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendukung kebijakan Satu Data Indonesia sekaligus memperkuat sistem perencanaan berbasis bukti. Ia menyebutkan, Asahan menjadi kabupaten pertama di Sumatera Utara yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem ini secara terpadu.

Pada tahap awal pengembangannya, Portal SJIG telah berhasil menghimpun dan mengintegrasikan 128 peta tematik lintas perangkat daerah. Data tersebut akan menjadi rujukan utama dalam proses perencanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan agar lebih terarah, efektif, dan akurat.

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemanfaatan informasi geospasial bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan strategis dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Ia meminta seluruh OPD memahami secara menyeluruh konsep data spasial dan mampu mengoptimalkannya dalam penyusunan program kerja.

“Setiap kebijakan harus berbasis data yang valid, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tepat sasaran serta memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Bupati juga menginstruksikan agar Portal SJIG dimanfaatkan secara maksimal sebagai instrumen perencanaan yang presisi dan transparan, sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Informasi Geospasial RI memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam membangun sistem informasi geospasial yang terstandar dan berkelanjutan. Menurutnya, integrasi data spasial merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kebijakan yang akuntabel dan perencanaan yang lebih presisi.

Dengan diresmikannya Portal SJIG, Kabupaten Asahan dinilai semakin siap mengakselerasi pembangunan yang Religius, Maju, dan Berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi informasi geospasial sebagai dasar pengambilan keputusan yang modern dan berbasis data.

TP PKK dan IAD Asahan Pererat Kolaborasi untuk Pemberdayaan Perempuan dan UMKM

0

Kisaran, 13 Februari 2026 — Tim Penggerak PKK Kabupaten Asahan menerima kunjungan silaturahmi dari Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Daerah Asahan di Rumah Dinas Bupati Asahan, Jumat (13/02/2026). Pertemuan ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat kerja sama antarorganisasi perempuan sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berbasis keluarga.

Ketua IAD Daerah Asahan, Yuniar Judhy, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan langkah awal mempererat koordinasi dan membangun kolaborasi yang lebih produktif dengan TP PKK Kabupaten Asahan. Ia menegaskan komitmen IAD untuk bersinergi dalam berbagai program, termasuk pelestarian seni dan budaya daerah, promosi produk unggulan lokal, serta penguatan dan pengembangan UMKM guna meningkatkan ekonomi keluarga.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai kolaborasi antarorganisasi perempuan sangat penting dalam memperkuat jejaring sosial kemasyarakatan yang selama ini menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Asahan.

Menurutnya, sinergi yang terjalin diharapkan mampu memperluas akses promosi produk-produk unggulan daerah sekaligus mendorong peran aktif perempuan dalam pembangunan. “Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan mendukung visi Kabupaten Asahan yang Religius, Maju, dan Berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut pertemuan, rombongan melakukan peninjauan ke Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Asahan untuk melihat secara langsung berbagai produk unggulan hasil karya pelaku UMKM setempat. Kunjungan tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat promosi dan pemasaran produk lokal.

Melalui kolaborasi ini, TP PKK dan IAD Daerah Asahan optimistis dapat menghadirkan program-program inovatif yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Asahan secara berkelanjutan. (As)

Produksi Sabut Kelapa Asahan Tembus Ekspor ke Cina, Bupati Dorong Hilirisasi Berkelanjutan

0

Asahan, 12 Februari 2026 — Kabar menggembirakan datang dari sektor perkebunan Kabupaten Asahan. Produk sabut kelapa yang dikelola oleh PT Hijau Surya Biotechindo kini berhasil menembus pasar ekspor hingga ke Cina dan tengah dalam proses pengiriman ke luar negeri.

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, menyampaikan apresiasinya saat meninjau langsung pabrik pengolahan sabut kelapa di Desa Air Joman Baru, Kecamatan Air Joman. Ia menyebut capaian tersebut sebagai kebanggaan sekaligus bukti bahwa potensi lokal mampu bersaing di pasar internasional.

“Produk sabut kelapa kita sudah berhasil diekspor ke Cina dan saat ini sedang dalam tahap pengiriman. Ini menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Asahan,” ujarnya kepada awak media.

Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Asahan memiliki potensi besar di sektor kelapa dengan luas perkebunan mencapai sekitar 20.000 hektare yang tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Silau Laut, Air Joman, Tanjung Balai, Sei Kepayang, Sei Kepayang Timur, dan Sei Kepayang Barat. Ketersediaan bahan baku yang melimpah dinilai menjadi kekuatan utama dalam pengembangan industri hilirisasi kelapa.

Melihat peluang tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan industri pengolahan sabut kelapa. Menurutnya, hilirisasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Karena sumber daya alamnya tersedia di Asahan, pemerintah daerah tentu akan mendukung pengembangan industri ini agar terus berkembang dan berkelanjutan. Ini juga sejalan dengan program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah pusat,” tegasnya.

Selain meningkatkan nilai ekspor, keberadaan industri ini juga memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Bupati menyampaikan terima kasih kepada manajemen perusahaan yang telah membantu mengurangi angka pengangguran di daerah melalui pembukaan lapangan kerja.

Sementara itu, Pimpinan PT Hijau Surya Biotechindo, Budi Chandra, mengungkapkan apresiasi atas dukungan Forkopimda Kabupaten Asahan terhadap operasional perusahaan. Ia menjelaskan bahwa ide pengolahan sabut kelapa berawal dari keprihatinan melihat limbah sabut yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Melalui inovasi tersebut, sabut kelapa kini diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi, seperti media tanam, bahan jok kendaraan, perlengkapan tempat tidur, hingga keset. Menurutnya, kehadiran pabrik di Asahan tidak hanya mengoptimalkan potensi lokal, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

“Kami bersyukur dapat berkontribusi bagi daerah, khususnya dalam menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar pabrik,” ungkapnya.

Kegiatan peninjauan tersebut turut dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Air Joman, unsur Forkopimcam Air Joman, jajaran manajemen perusahaan, serta tamu undangan lainnya.

Dengan penguatan industri hilirisasi sabut kelapa ini, diharapkan perekonomian Kabupaten Asahan semakin berkembang dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat melalui pemanfaatan potensi lokal yang berdaya saing global.