Tidak lapor SPT Pajak Tepat Waktu, Ini Sanksi Hukumnya

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan laporan pajak yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib bagi seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan dan batas lapor yang telah ditentukan.

SPT dilaporkan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh DJP dengan format yang berbeda, berdasarkan jenis pajak apa yang akan dilaporkan.

Laporan memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda untuk tanggal pembayaran maupun pelaporan untuk setiap jenisnya.

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak Periode pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan tentunya memiliki masa waktu tenggang. Maka dari itu, upayakan jangan sampai terlambat lapor SPT atau bahkan tidak melapor SPT hanya karena lupa dan tidak tahu kapan batas waktu pelaporan SPT tersebut.

Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi memiliki batas waktu paling lambatnya setelah 3 bulan batas akhir tahun pajak, berarti hingga tanggal 31 Maret.

Sedangkan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan memiliki batas waktu paling lambat setelah 4 bulan batas akhir tahun pajak, berarti hingga 30 April.

Sanksi apa yang diterima Wajib Pajak jika tidak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)?

Berikut ini besaran denda sanksi

– Rp. 500 ribu untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
– Rp. 100 ribu untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya;
– Rp1 juta untuk SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan;
– Rp100 ribu untuk SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Untuk Sanksi Pidana adalah:
Pada Pasal 113 angka 9 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 38 UU 28/2007 mengatur ketentuan pidana mengenai ketidaksengajaan (kealpaan) dalam menyampaikan surat pemberitahuan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Setiap orang yang karena kealpaannya:

a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa jika seorang Wajib Pajak tidak sengaja/alpa dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menyebabkan kerugian pada pendapatan negara, maka didenda sebagaimana di atas.

Lain halnya jika perbuatan menyampaikan Surat Pemberitahuan dilakukan dengan sengaja secara tidak benar atau tidak lengkap.

Perbuatan ini dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

Berita Untuk Anda

Terpopuler

LSM KCBI Karo Dampingi Danprov 125 Simbisa Salurkan Bantuan Untuk FS Korban Pembacokan di Berastagi

Karo — Kepedulian ditunjukkan oleh Danprov 125 Simbisa yang...

Kodim 0205/TK Monitor Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Merek, 1.773 Siswa Jadi Penerima Manfaat

Karo – Personel jajaran Kodim 0205/Tanah Karo melaksanakan monitoring...

Agen Pertanian Diduga Bawa Kabur Ratusan Juta Uang Petani dan Pemilik Gudang, Dilaporkan Ke Polres Karo

Kabanjahe-Wanita berinisial N.G warga desa Kuta Julu kecamatan Tigapanah...

Bupati Karo Audiensi ke Kemenko Pangan, Ajukan Akselerasi Ketahanan Pangan hingga Revitalisasi Pariwisata

Jakarta – Dalam upaya mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan...

RSUD Sidikalang Lakukan Penyuluhan Pekan Kesadaran Penyakit Jantung Bawaan

Sidikalang – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang menggelar...

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Kericuhan Penyiapan Lahan Usaha Tani di Siosar, Polri Fokus Penanganan Korban dan Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana

Karo – Proses penyiapan Lahan Usaha Tani (LUT) bagi masyarakat pengungsi erupsi Gunung Sinabung di kawasan Siosar, Kabupaten Karo, diwarnai insiden kericuhan yang mengakibatkan...

Polsek Laubaleng Sosialisasikan Mitigasi Bencana kepada Masyarakat Desa Tanjung Pamah

Karo – Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana alam, Polsek Laubaleng bersama pemerintah kecamatan, TNI, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten...

Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan, Polsek Berastagi Bersama TNI dan Masyarakat Gelar Patroli di TWA Sidebuk-debuk

Karo – Dalam upaya mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Polsek Berastagi melalui Bhabinkamtibmas bersama unsur TNI, pengelola kawasan wisata, perangkat desa, dan...

Wakil Bupati Asahan Lepas Tim Paskibra Jaguar dan Peserta ADC TVRI SD Al-Washliyah 80 Kisaran

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., melepas keberangkatan Tim Paskibra Jaguar dan peserta Akademi Dai Cilik (ADC) TVRI dari SD Al-Washliyah 80...

Bupati Asahan Apresiasi Polres atas Pengungkapan 33,1 Kg Sabu dan 20 Ribu Pil Ekstasi

ASAHAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., memberikan apresiasi kepada Polres Asahan atas keberhasilan mengungkap empat kasus peredaran gelap narkotika selama Oktober...

Peringati Hari Pahlawan, Bupati Asahan Ikuti Ziarah Nasional di TMP Kisaran

KISARAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., mengikuti Ziarah Nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026 di Taman Makam Pahlawan (TMP)...

Sekda Asahan Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026

  KISARAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan, Drs. Zainal Aripin Sinaga, M.H., memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati...

Bupati Asahan Terima Hibah Tanah dan Bangunan dari Kantor Imigrasi

MEDAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan dari Kantor Imigrasi Kelas II...