Palu – Terus berupaya mengahdirkan program pembinaan bermutu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu menjalin sinergitas bersama Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah berikan pembinaan berbasis Perikanan bagi anak binaan, Rabu, (27/3) Siang.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Pembinaan, Ida Bagus Kade D.W dan didampingi oleh Kepala Subseksi Pendidikan dan Bimkemas, Henny beserta dua orang stafnya menyambut hangat kedatangan Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang saat itu diwakili oleh Analisis Perikanan Budidaya, Budyanto Nura Somba.

Ida Bagus menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mendorong peningkatan soft skill bagi seluruh anak binaan melalui pelatihan keterampilan. Pastinya hal tersebut tidak terlepas dari dukungan dari stakeholder.

Dengan menggandeng Dinas Perikanan, LPKA Palu berencana akan melaksanakan pelatihan keterampilan berupa budi daya ikan air tawar.

“Terima kasih kepada Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dan dukungannya. Pelatihan keterampilan ini merupakan program yang berkesinambungan kita laksanakan untuk anak binaan, tentu sejalan dengan amanat Menkumham agar LPKA melakukan pelatihan kepada anak binaan sehingga fungsi pemasyarakatan sebagaimana amanat undang-undang dapat dicapai,” kata Ida Bagus.

Sementara itu, Budyanto Nura Somba menyatakan siap memfasilitasi dan membantu LPKA dalam memberikan program pembinaan bagi anak binaan.

Dirinya sangat mengapresiasi langkah Kepala LPKA dan jajarannya untuk membrikan pelatihan dalam pengolahan budi daya ikan air tawar.

Menurutnya, budi daya ikan air tawar sangat membantu peningkatan perekonomian, perawatannya tidak sulit, namun tetap butuh kecermatan dan keseriusan dalam melakukan perawatan serta kami siap untuk memberikan bantuan bibit sejumlah 500 ekor ikan nila.

“Kami siap mendukung LPKA Palu dalam mengasah dan melatih keterampilan anak binaan, supaya kelak bebas nanti memiliki bakat yang dapat dikembangkan dan menjadi contoh ditengah masyarakat serta tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi,” jelas Budyanto. (Rel)

Palu – Kembali penuhi hak bersyarat, dua orang anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu terima Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat (SK PB) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Rabu, (27/3) Pagi.

Dua orang anak binaan tersebut yakni, BY dan MR yang berusia 16 tahun. Mereka berdua juga menerima Ijazah Pendidikan Nonformal Paket A setara dengan tingkat Sekolah Dasar dan Paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama.

Hal tersebut resmi diberikan oleh Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun yang turut didampingi Kepala Seksi Pembinaan, Ida Bagus serta disaksikan langsung oleh Ketua Komunitas Duta Baca Sulawesi Tengah, Asriyanti.

“Ini merupakan bukti nyata atas komitmen yang kita bangun bersama, semua anak dipastikan terpenuhi hak pendidikannya,” ungkap Revanda di halaman Kantor LPKA Palu

Dirinya menjelaskan dalam pemenuhan Hak Pendidikan, LPKA Palu bersinergi dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Mulia Kasih yang telah terintegrasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.

“Kita juga melaksanakan pembelajaran, ujian semester, hingga ujian nasional. Dengan begitu semua anak dipastikan setelah bebas akan mendapatkan Ijazah yang setara dengan sekolah pada umumnya,” jelasnya

Selain itu,. ia juga berharap agar semua kegiatan yang diberikan selama di LPKA Palu dapat diimplementasikan dengan baik di tengah keluarga dan masyarakat.

“PB ini bukan berarti bebas murni, perlu adanya dilakukan wajib lapor di Balai Pemasyarakatan hingga masa percobaan berakhir dan saya ucapkan Selamat berkumpul bersama keluarga. Semoga kalian menjadi anak yang hebat.” harap Revanda

Bukan hanya itu, kedua anak binaan tersebut juga menerima Kartu Identitas Anak yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah.

Menjadi perwakilan anak binaan, MR berjanji tidak akan mengulangi perbuatnnya dan akan siap menjadi pelopor generasi muda ditengah masyarakat. “Hal ini menjadi pengalaman yang luar biasa dihidup saya, saya berjanji untuk menjadi generasi muda yang mampu membuat perubahan dan membangun daerah maupun bangsa ini,” janji MR

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hermansyah Siregar memberikan apresiasi atas kinerja Kepala LPKA Palu bersama jajarannya yang terus berupaya memenuhi hak dan kewajiban seluruh anak binannya.

“Ini menjadikan bukti nyata atas penerapan Pemasyarakatan PASTI Berdampak, Terima kasih dan tetap semangat dalam mnciptakan generasi muda yang cerdas dan membawa perubahan,” pungkas Kakanwil Hermansyah. (Red)

Palu – Hidupkan Literasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu terima Buku dari Komunitas Duta Baca Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu (27/3). Pemberian buku bacaan ini bertujuan untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada anak binaan lewat kegiatan Books Charity.

Bertempat di ruang kerja, Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun yang didampingi Kepala Seksi Pembinaan, Ida Bagus, menyambut baik kedatangan Ketua Komunitas Duta Sulteng, Asriyanti beserta 8 orang mahasiswa/i Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako.

Revanda mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada para anak binaan, dengan penambahan jumlah buku ini semoga seluruh anak binaan semangat dalam memperluas wawasan membacanya.

“Dengan rasa syukur, Pojok baca LPKA Palu kembali mendapat bantuan Buku bacaan bagi para anak binaan. Hal ini dapat mendorong anak binaan untuk lebih meningkatkan aktivitas membaca. Dengan adanya penambahan buku, saya berharap anak-anak dapat mengisi aktivitas sehari-sehari mereka dengan asupan pengetahuan agar waktu mereka bernilai dengan ilmu,” ucapnya.

Senada, Asriyanti pun berharap agar Books Charity ini dapat Menghidupkan budaya literasi para anak binaan. Lewat cara ini, beliau berharap dapat mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan kemampuan literasi pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang baik.

“Sejumlah buku ini juga merupakan sumbangsi yang diberikan Gramdeia Palu. Pastinya untuk mendukung minat baca bagi anak binaan di LPKA Palu,” ungkap Asriyanti

“Kecakapan hidup bersumber dari kemampuan dalam memecahkan masalah melalui kegiatan berpikir kritis. Individu dengan kemampuan literasi yang baik, memiliki peluang besar untuk sukses di pasar kerja. Ini yang kita harapkan agar para anak binaan ketika selesai menjalani masa pidana mampu berdaya saing serta menjadi salah satu generasi emas pelopor bangsa di masa depan,” harapnya.

Kegiatan seperti ini pun di dukung baik oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah. Hermansyah Siregar selaku Kepala Kantor Wilayah berpesan agar setiap Lapas/Rutan/LPKA dapat menjalin hubungan baik dengan mitra kerja demi memberikan pembinaan dan pelayanan yang berkualitas untuk seluruh warga binaan/anak binaan demi mewujudkan Kemenkumham Sulawesi Tengah Naheba.

Untuk diketahui, kegiatan penyerahan Books Charity kurang lebih 100 buku bacaan dengan berbagai jenis buku yang langsung didistribusikan ke Pojok Baca LPKA Palu.(Rel)

DAIRI – Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu merespons cepat pemberitaan tentang delapan orang perangkat Desa Kuta Tegah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu yang telah menerima Surat Peringatan (SP) dari Kepala Desa Marsana Simamora.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Simon Tonny Malau, Rabu (27/3/2024).

“Agar tidak ada keresahan di masyarakat, Bapak Bupati Eddy Berutu sudah instruksikan kami untuk menjadi mediator dalam permasalahan dan sudah kami tindaklanjuti melalui mediasi sebanyak dua kali. Pesan dari Bapak Bupati agar Pemkab Dairi melalui Dinas PMD hadir dalam penyelesaiannya sehingga tidak berlarut-larut,” katanya.

Disampaikan Simon, pemberian SP oleh Kepala Desa Kuta Tengah disebabkan adanya anggapan bahwa kedelapan perangkat desa tidak menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dengan baik sehingga meresahkan masyarakat tertentu.

Sebelumnya, kata Simon Tonny, Kepala Desa Kuta Tengah juga telah memberikan surat tembusan kepada Camat Siempat Nempu Hulu Koko Angkat. Atas dasar tersebut, pihak kecamatan juga telah beberapa kali melakukan mediasi antara Kepala Desa Kuta Tengah dan perangkatnya.

“Hari ini kita juga akan lakukan pertemuan kembali di Kantor Camat Siempat Nempu Hulu dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Oleh Bapak Bupati, kami ditugaskan untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku,” katanya.

Nantinya, lanjut Simon Tonny, mediasi akan dilakukan berasaskan Peraturan Daaerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yang sudah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019, dan didukung Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

“Kita akan klarifikasi apakah sudah sesuai atau tidak dengan peraturan yang ada, sehingga kita dapat memberikan solusi terbaik tanpa merugikan pihak manapun. Atas kejadian ini, Pak Bupati kembali menegaskan agar kepala desa, PNS, dan aparat desa harus bekerja profesional dalam melaksanakan tugas dan melayani masyarakat, artinya tunduk pada peraturan/ketentuan dan standar praktik pada profesi masing-masing, cakap dalam melaksanakan tugas, memliki pengetahuan tentang pekerjaan dan tugas yang diembam” katanya. (Nid)

DAIRI  – Proyek Pengembangan Hortikultura di Daerah Kering (HDDAP) yang dikelola oleh Kementerian Pertanian siap berjalan mulai 2024 – 2028 dengan alokasi dana mencapai Rp 1,87 triliun. Kegiatan ini dibiayai oleh pinjaman Asian Development Bank (ADB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan rantai nilai produk hortikultura di Indonesia, Rabu (27/03/2024).

Menyambut peluang besar ini, Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu didampingi Kadis Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Robot Simanullang dalam beberapa kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) menegaskan kesiapan Kabupaten Dairi dalam mendukung proyek HDDAP ini.

“Soal kesiapan, dari 13 kabupaten yang terpilih se-Indonesia, Dairi salah satu yang paling siap, baik dari segi lahan, petani dan kelembagaannya, karena kita sudah punya koperasi yang nanti bisa kita giring sebagai off taker yang bergabung dalam Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP),” katanya.

Bupati menyebutkan Kabupaten Dairi memperoleh 606 ha lahan yang tersebar di 5 Kecamatan yakni Sumbul, Pegagan Hilir, Sitinjo, Parbuluan dan Sidikalang. Ia berkeyakinan bahwa Proyek HDDAP ini bisa menjadi masa depan petani dan pertanian Kabupaten Dairi.

“Melalui HDDAP ini bisa menjadi masa depan pertanian kita khusus hortikultura. Jangan salah, meskipun disini nanti ada kopi, bisa juga dilakukan tumpang sari dengan tanaman hortikultura didalamnya sebagai komoditi utama,” tegas Eddy.

Ia juga menjelaskan bahwa proyek HDDAP akan berfokus pada pengelolaan lahan kering dengan prinsip konservasi tanah dan air untuk mencegah degradasi lahan yang bisa mengakibatkan lahan menjadi tidak produktif. Ada 4 komoditi yang akan dikembangkan dalam program ini, seperti bawang merah, cabe merah, wortel dan sayur daun yang akan dikembangkan dalam musim tanam pertama, dimusim tanam kedua dan seterusnya dapat dikembangkan dengan komoditi hortikultura lahan kering lainnya.

“Tadinya kita ingin luasannya lebih besar, namun ketentuan dari Bank ADB itu diminta kemiringan lahannya tidak boleh lebih dari 15 derajat, maka ada beberapa lokasi yang tidak memenuhi syarat sehingga kita tidak ikutkan. Mimpi kita kedepan, karena kita memiliki 15 kecamatan dengan dengan 3 elevasi berbeda, yakni dataran tinggi, menengah dan rendah, projek ini kita ingin coba dikelola pemkab untuk komoditi hortikultura buah seperti durian, duku manggis dan yang lainnya dengan metode pengelola HDDAP,” ujarnya mengakhiri.

Senada dengan bupati, Kadistan, Robot Simanullang menjelaskan HDDAP ini adalah kerjasama Kementerian Pertanian dengan ADB, dan IFAD lembaga yang menagani pembiayaan bidang pertanian.

“Ya, seperti dijelaskan pak bupati tadi, kita dapat 606 ha, dengan konsep bahwa HDDAP ini memiliki program kampung hortiklutura. Ini adalah proyek investasi terpadu mulai dari hulu ke hilir yang semuanya dikawal yang biasa disebut agribisnis untuk menjadikan petani maju dan modern dan petani mandiri,” kata Robot.

Konsep ini, jelas Robot Simanullang pada musim tanam pertama bibit dan pupuk akan disediakan dan dimusim tanam berikut serta 5 tahun berikutnya semua adalah swadaya petani, yang bisa diperoleh melalui skema KUR, bantuan pemerintah atau modal sendiri. Petani tidak perlu khawatir, Selama kurun 5 tahun itu tetap dilakukan pendampingan, penyediaan infrastruktur jalan, listrik, air, internet smart farming, kemudian yang paling menguntungkan adalah offtakernya sudah tersedia.

Disebutkan Robot, alasan pemilihan Dairi adalah karena keseriusan bupati usai melakukan presentasi didepan konsultan bank ADB tentang potensi hortikultura di Kabupaten Dairi sehingga mereka (ADB) menyatakan Dairi harus dapat.

“Kita dapat proyek ini karena kerja keras bupati melalui presentasi ditambah dengan potensi yang sudah dimiliki oleh Dairi sebagai sentra hortikultura di Sumatera Utara,” katanya menutup. (Nid)

Palu – Terus berupaya dan memastikan lingkungan tetap aman dan tertib selama bulan suci Ramadhan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu melakukan penggeledahan kamar hunian anak binaan, Selasa, (26/3) Sore.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Regu Pengawasan, Kurnia Barana Matana, dan anggota regunya, Dipa Kusuma serta satu orang staf pengawasan, Indra Prasta.

Penggeledahan ini dilaksanakan pada kamar hunian anak binaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban terutama di Bulan Suci Ramadhan. Selain itu, penggeledahan dilakukan juga kepada seluruh anak binaan yang saat ini berjumlah 22 orang.

“Kami pastikan seluruh area LPKA Palu selama bulan Ramadhan tetap dalam keadaan kondusif,” terang Kurnia

Kurnia juga menjelaskan, kegiatan ini juga berlaku untuk seluruh pengunjung yang datang ke LPKA Palu wajib dilakukan penggeledahan. “Dengan menerapkan hal seperti itu, dapat meminimalisir terjadinya gangguan kemanan dan ketertiban,” jelasnya

Sementara itu, Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun memberikan apresiasi atas gerak cepat jajaran pengawasan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

“Terima kasih, terus tingkatkan kerja baiknya, pastikan lingkungan LPKA Palu tetap terjaga,” pinta Revanda

Disis lain, kegiatan ini merupakan atensi khusus yang diberikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sualwesi Tengah, Hermansyah Siregar yang menegaskan untuk terus menerapkan 3+1 Kunci Pemasyarakatan maju dengan salah satunya melakukan deteksi dini.

“Terus terapkan SOP yang berlaku, mari Bersama wujudkan Lapas/Rutan/LPKA yang bersih dan aman,” pungkas Kakanwil Hermansyah

Dari hasil penggeledahan kamar hunian dan anak binaan, tidak ditemukannya barang-barang terlarang dan memastikan bahwa lingkungan LPKA Palu tetap berada pada kondisi yang aman serta jauh dari peredaran barang-barang terlarang. (Rel)

DAIRI – Dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Parbuluan, Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu memberikan apresiasi kepada 40 istri yang telah mengikuti program Keluarga Berencana (KB), Selasa (26/3/2024). Program ini diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

“Kesadaran ibu-ibu yang telah mengikuti program KB hari ini, melalui pemasangan implan, perlu kita apresiasi. Karena ini menunjukkan bahwa mereka telah memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga jarak kehamilan guna meminimalisir angka kematian bayi serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak,” ucap Eddy Berutu.

Disampaikan Eddy Berutu, program KB harus terus didukung agar dapat mengendalikan pertambahan jumlah penduduk, membatasi angka kelahiran, dan mengatur jarak kelahiran sehingga dapat menciptakan keluarga sehat sejahtera.

“Terdapat beberapa persepsi yang salah tentang kebijakan KB, dimana masih banyak masyarakat yang menganggap kalau hanya perempuan yang harus mengikuti KB. Pemikiran ini harus kita luruskan bahwa KB juga dapat diikuti oleh laki-laki. Namun disayangkan, partisipasi laki-laki dalam program ini masih rendah,” katanya.

Oleh karena itu, kata Eddy Berutu, perlu dilakukan sosialisasi masif agar partisipasi pria dalam mensukseskan program kb dapat meningkat.

“Karena itu Pemerintah Kabupaten Dairi akan selalu mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pasangan suami istri yang mau mendukung program ini, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia,” katanya.

Atas apresiasi yang diberikan tersebut, Rustina Gultom (41), salah seorang peserta KB, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Dairi terhadap kesehatan ibu dan anak. (As)