DAIRI – Dalam kunjungan dan Temu Lapang bersama Petani Parbuluan, bertempat di Bumdes Baja, Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Selasa (26/3/2024), Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu mengajak para petani Parbuluan beranjak dan memasuki sektor hilir dan tidak bertumpu pada sektor hulu saja.

Hal ini dikarenakan hilirisasi akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan menghadirkan HRNS, kita harus sudah bisa mengelola kopi dengan baik, meningkatkan kualitas dari biji kopi, sehingga petani bisa menembus pasar internasional dan berkecimpung di hilirnya yaitu perdagangannya,” katanya.

Kata Eddy, sektor hulu memiliki resiko terbesar yakni kemungkinan gagal panen, cuaca ekstrim, dan bencana alam sementara pada sektor hilir akan menghasilkan keuntungan terbesar yang dapat diperoleh seperti penjualan green bean dan produk turunannya.

“Melihat keuntungan besar yang ada di hilir, saya ajak petani membentuk koperasi, agar kelembagaannya menjadi lebih kuat. Kita bisa ekspor greenbean hingga luar negeri, kita bisa olah kopi menjadi produk-produk jadi, yang tentu saja nilai tambahnya lebih banyak dan dapat lebih mensejahterahkan petani. Nanti dalam prosesnya, kami dari pemerintah bisa bantu di regulasinya,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Eddy menyampaikan agar petani yang berada di bawah binaan HRNS dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan menerapkan segala ilmu yang diberikan.

Diakhir sambutannya, Eddy menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Dairi telah bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) untuk membantu petani di Dairi, salah satunya di Desa Parbuluan V, Kecamatan Parbuluan.

Direncanakan ADB akan membangun infrastruktur yang menghubungkan sentra-sentra produksi dan juga membantu dari permodalan hingga pemasaran.

“Kita bisa melakukan transfer knowledge (berbagi ilmu) mereka datang kesini mempelajari metode yang diajarkan HRNS, begitu pun sebaliknya. Pertanian merupakan kekuatan Kabupaten Dairi. Makanya kita harus fokus kesana, karena inilah sumber kesejahteraan kita,” ucap Eddy Berutu. (Nid)

Palu – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu menggandeng Mahasiswa/I Bidang Studi Bahasa Indonesia Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako (FKIP Untad) dukung pengembangan Literasi bagi Anak Binaan guna menciptakan Generasi Emas yang memiliki wawasan dan pengetahuan luas, Senin (25/3) siang.

Literasi sendiri memiliki banyak manfaat dan pastinya akan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain membantu berpikir kritis, melatih kosentrasi dan foKus, meningkatkan kreativitas, serta membantu otak bekerja lebih optimal.

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun yang didampingi oleh Para Pejabat Struktural, Pegawai dan diikuti oleh 22 orang anak binaan.

Dalam sambutannya, Revanda menerangkan bahwa budaya literasi merupakan kemampuan yang harus dimiliki setiap individu, baik dari anak-anak, remaja, maupun dewasa.

“Terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi anak-anak kita disini untuk belajar lebih khususnya dalam peningkatan budaya literasi,” sambut awal Revanda di Aula Terbuka LPKA Palu.

Revanda berharap agar kegiatan ini bukan hanya diikuti oleh seluruh anak binaan, melainkan jajaran kehumasan yang terus bergelut dalam penyampaian informasi aktual kepada masyarakat.

“Dengan berbagai manfaat yang didapatkan, pastinya dengan penguatan dan pengembangan literasi ini dapat memberikan dampak yang positif kepada seluruh anak binaan maupun petugas di LPKA Palu,” terang Revanda.

Pada kesempatan tersebut, salah seorang anak binaan, MF berkesempatan memberikan penampilan musikalisasi puisi yang sangat menyetuh.

Sementara itu, Ida Nur’aeni selaku Dosen Pembimbing mengaku senang atas sambutan hangat dari Kepala LPKA Palu dan Jajarannya yang juga turut serta memberikan kesempatan bagi para mahasiswa/i nya membagi pengetahuan tentang pengembangan potensi literasi karya sastra.

“Mendengar curahan hati dari sebuah karya puisi anak binaan sangat menyetuh hati saya, luar biasa pembinaan yang dilakukan LPKA Palu,” ungkap Ida.

“Mohon kerja samanya, kedepannya akan ada delapan orang mahasiswa/i saya yang akan melangsungkan kegiatan di LPKA Palu, semoga semuanya dapat berjalan lancar,” tambahnya.

Dengan mengangkat tema Pengembangan Potensi Literasi Karya Sastra di LPKA Palu tersebut dimuat dalam beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2024 dan 27 Maret 2024 serta dilanjutkan pada tanggal 05 April 2024 dan ditutup pada tanggal 19 April 2024.

Disisi lain, kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar yang berterima kasih atas kinerja LPKA Palu dimana terus berupaya menciptakan generasi muda serta peningkatan Sumber Daya Manusia yang semakin maju, hebat, dan berkarakter.

“Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini dapat berlanjut dan terus ditingkatkan, sebagai upaya peningkatan wawasan dan pengembangan pengetahuan yang luas,” pungkas Kakanwil Sulteng, Hermansyah.(Rel)

Palu – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu menggandeng Lembaga Penyiar Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Palu membahas strategi Kehumasan (Hubungan Masyarakat) diera digitalisasi sebagai upaya penyebarluasan informasi kepada publik, Senin, (25/3) Pagi.

Menurut Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun, Komunikasi dan profesi Hubungan Masyarakat tidak dapat dipisahkan. Hal itu sangat dibutuhkan dan sifatnya berkesinambungan. Apalagi dengan perkembangan teknologi era digital, Humas harus dapat mengambil peran strategis.

“Komunikasi yang baik dan informasi yang teraktual, itu yang masyarakat butuhkan. Mari Bersama tingkatkan kolaborasi untuk mewujudkan hal tersebut,” kata Revanda di ruang Sekretariat Humas LPKA Palu

Selanjutnya ia juga Menerangkan layanan kehumasan yang cukup terkenal dikalangan masyarakat umum biasanya berupa majalah, koran, ataupun media cetak lainnya. Namun, saat ini era teknologi semakin canggih dan berkembang dengan didukungnya media sosial dan media elektronik.

“Saat ini rata-rata semua memiliki Handphone genggam, dimanapun dan kapanpun informasi akan cepat terakses, sehingga menjadi keharusan media sosial dikelola secara serius. Maka dari itu semua berlomba-lomba untuk mengelola dengan beragam strategi guna meningkatkan daya tarik masyarakat,” terangnya

Selanjutnya, ia juga mengajak untuk kita semua bijak dalam bermedia, salah satunya dengan mengambil peran dalam memberantas hoax serta meningkatkan sinergitas khususnya dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.

Sementara itu, An Erlin Tarasendo selaku Koordinator Pemberitaan LPP RRI Palu mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian dan sinergitas yang dibangun bersama LPKA Palu serta siap untuk bersama-sama memberikan warna baru dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

“Pastinya kerja sama ini harus terus berlanjut dan dapat memberikan manfaat, mencerdaskan serta lebih mengedukasi kepada seluruh masyarakat di Kota Palu,” ungkap Erlin

Diketahu bersama, kolaborasi antara LPKA Palu dan LPP RRI Palu diantaranya Dialog Interaktif dalam mengajak Masyarakat Buang Stigma Negatif terhadap ABH, Peran Kemenkumham melalui LPKA Palu dalam Mewujudkan Kota Palu Ramah dan Layak Anak, Upaya Mitigasi Bencana, serta Gerakan Cerdas Memilih yang telah dilakukan melalui live streaming youtube dan Radio.

“Semoga dengan kerja sama ini, kita dapat memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dan juga seluruh anak binaan. Pastinya RRI Palu akan siap untuk mendukung penuh segala bentuk program yang dibangun bersama,” jelas Erlin

kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Seksi Pembinaan, Ida Bagus Kade D.W yang juga selaku Koordinator Humas dan diikuti oleh satu orang perwakilan pengelola kehumasan, Rizki Fandu di lingkungan LPKA Palu. (Rel)

Medan – Viral rekaman di media sosial di Rutan Kelas 1 Medan melalui grup whatsapp yang menerangkan bahwa di Rutan Kelas I Medan Kemenkumham Sumut diduga melakukan pungutan liar (pungli) mulai dari 1,5 juta sampai 5 juta kepada Narapidana (Napi) yang mau bebas dalam pengurusan Bebas Bersyarat (BB), Medan, Senin (25/03).

Saat di konfirmasi awak media Direktur MATA Pelayanan Publik, Abyadi Siregar mengatakan sangat kecewa dan menyesali kalau ada pungutan liar (pungli) di Rutan Kelas I Medan.

“Sangat kecewa dan menyesali kalau ada pungutan liar (pungli) di Rutan Kelas I Medan,”ungkapnya tegas, Medan (22/3).

Lanjut Abyadi mengatakan seharusnya informasi tentang Bebas Bersyarat dapat dengan mudah di akses oleh setiap warga binaan karena Standart Pelayanan Publik wajib bagi setiap Lembaga Pelayanan di Pemerintahan.

“Seharusnya informasi tentang Bebas Bersyarat dapat dengan mudah di akses oleh setiap warga binaan karena Standart Pelayanan Publik wajib bagi setiap Lembaga Pelayanan di Pemerintahan,”ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut 2018-2023.

Dalam keterangannya, Abyadi Siregar juga menyampaikan ketika informasi itu didapat warga binaan, maka saat ada Bebas Bersyarat, warga binaan bisa mempersiapkan dan mengurusnya sehingga hak warga binaan terpenuhi dan lembaga pelayanan publik pemerintah memenuhi standart pelayanan publik.

“Ketika informasi itu didapat warga binaan, maka saat ada Bebas Bersyarat, warga binaan bisa mempersiapkan dan mengurusnya sehingga hak warga binaan terpenuhi dan lembaga pelayanan publik pemerintah memenuhi standart pelayanan publik,”tutupnya.

Saat awak media mengkonfirmasi selanjutnya dengan Karutan Kelas I Medan, Nimrot Sihotang, Senin (25/03), memilih tidak menanggapi hingga berita ini ditayangkan. (Ron)

DAIRI – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) menyerahkan santunan kepada salah satu pegawai/aparat desa Sitinjo II yang meninggal awal Februari lalu.

Santunan diserahkan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Cabang Kabanjahe, Dinarta Tarigan kepada ahli waris, Pardomuan Berutu dan Riama Simbolon yang disaksikan oleh Bupati Dairi Dr.Eddy Keleng Ate Berutu di Pendopo bupati, Senin malam (25/3/2024).

“Kami dari BPJS Ketenagakerjaan selaku badan penyelenggara menyampaikan terima kasih atas komitmen Bupati Dairi yang telah mendorong penyelenggaraan program jaminan tenaga kerja dan perlindungan sosial bagi Tenaga Harian Lepas (THL) dan perangkat desa, lurah dan yang lainnya” kata Dinarta dalam pertemuan.

Dinarta menjelaskan, kehadiran BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bukti kehadiran pemerintah dalam memberikan jaminan keselamatan kerja bagi para warga pekerjanya.

“Sekali lagi saya sampaikan ini adalah bukti riil perhatian pemerintah Kabupaten Dairi. Harapan kami couverage share (pembagian cakupan) BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja baik formal maupun non formal di Kabupaten Dairi bisa makin lebih baik,”katanya lagi.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Dairi Eddy Keleng Berutu menyampaikan rasa bangga dan terimakasih kepada BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut yang telah memberi perhatian pada Pemkab Dairi dalam mengatasi persoalan jaminan ketenagakerjaan ini.

Bupati Eddy Berutu menyampaikan bahwa apapun yang dilakukan oleh pihaknya selama ini tidak terlepas dari pelaksanaan program pemerintahan sebagaimana yang diemban dalam visi – misi pemerintahannya yakni ‘Untuk Mensejahterakan Masyarakat’ dan salah satu upaya yang telah dilakukan jajarannya adalah bahwa para pekerja rentan harus mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bukti kehadiran pemerintah ditengah masyarakat pekerja.

Ahli waris, Pardomuan Berutu dan Riama Simbolon dalam pertemuan ini juga menyampaikan banyak terimakasih kepada Pemkab Dairi, dalam hal ini bapak Bupati Dairi Dr.Eddy Berutu yang telah berjuang mewujudkan perlindungan dan keselamatan kerja bagi pekerja.

Turut hadir dalam penyerahan santunan ini, Sekda Charles Bantjin, Kadis PMD, Simon Toni Malau,

Camat Sitinjo, Untung Nahampun, dan Kepala Desa Sitinjo II, Umum Sukarja Bako. (Nid)

DAIRI – Bupati Dairi Eddy Keleng Berutu melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Tigalingga, Senin (25/3/2024).

Seperti biasa, dalam kunjungannya, Bupati Eddy Berutu memantau pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis, pelayanan administrasi kependudukan (adminduk). Selain itu, Bupati juga melakukan Penyerahan Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat.

Di Desa Lau Bagot, kunjungan Bupati disambut antusias masyarakat. Eddy Berutu diserahkan cendera mata berupa ulos oleh masyarakat.

Elman Lumban Tobing, perwakilan masyarakat menyampaikan banyak terimakasih telah membawa banyak program pembangunan bagi Dairi khususnya Kecamatan Tigalingga.

“Kecamatan Tigalingga selalu mendapat perhatian dari bapak, baik pembangunan infrastruktur, bantuan dan yang lainnya,” kata Elman.

“Soal pupuk juga bukan masalah kita saja, tapi sudah jadi masalah nasional. Itu semua Kami sudah melihat, dan mensurvey keluhan dari masyarakat. semogalah apa yang bapak cita-citakan bisa tercapai membawa Kabupaten Dairi yang unggul dan berkelanjutan bisa terwujud,” katanya mengakhiri.

Sementara, Bupati Dairi menegaskan, soal program yang masih tertunda akan ditetap dilaksanakan. “Apa yang yang sudah diprogramkan akan tetap dilaksanakan,” katanya.

Menurut Eddy Berutu, banyak program yang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Salah satunya adalah kemudahan mengurus KTP elektronik. “Termasuk pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA),” katanya.

Selain itu, Bupati mengatakan kunjungannya ke Tigalingga untuk memastikan layanan publik tetap berjalan dengan baik.

“Pelayanan publik itu haruslah diselenggarakan seoptimal mungkin. Peningkatan pelayanan publik itu harus dilakukan secara terus menerus. Dan pelayanan itu harus dilakukan dengan cepat, mudah,” katanya.

Hadir dalam kegiatan ini Forkopimca, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, Dedy Situmorang, Kepala Dinas Sosial, Agel Siregar, Kadis PMD, Simon Toni Malau, Kaban BPBD, Hotmaida Butar-butar, Camat Tigalingga, Saut Sinaga, para guru dan Kepala sekolah serta kepala desa dan aparat desa. Acara diakhiri dengan penyerahan ulos sebagai cinderamata tanda terimakasih kepada bupati Dairi. (Nid)

Medan – Viral rekaman di media sosial di Rutan Kelas 1 Medan melalui grup whatsapp yang menerangkan bahwa di Rutan Kelas I Medan Kemenkumham Sumut diduga melakukan pungutan liar (pungli) mulai dari 1,5 juta sampai 5 juta kepada Narapidana (Napi) yang mau bebas dalam pengurusan Bebas Bersyarat (BB).

Wakil Direktur LBH Medan, Ali Nafiah Matondang SH MH saat di konfirmasi awak media menyampaikan terkait informasi dugaan pungli dilingkungan Rutan terhadap Tahanan/Narapidana bukan informasi baru bagi masyarakat khususnya bagi LBH Medan, oleh sebab begitu banyak kasus yang di advokasi sejak berdirinya LBH Medan di Sumut kerap berhadapan dengan oknum-oknum penegak hukum yang nakal menyalah gunakan kewenangannya.

“Terkait informasi dugaan pungli dilingkungan Rutan terhadap Tahanan/Narapidana bukan informasi baru bagi masyarakat khususnya bagi LBH Medan, oleh sebab begitu banyak kasus yang di advokasi sejak berdirinya LBH Medan di Sumut kerap berhadapan dengan oknum oknum penegak hukum yang nakal menyalah gunakan kewenangannya,”ujar Ali, Medan (22/3).

Lanjut Ali bahwa LBH Medan menilai pernyataan Kepala Rutan Kelas I Medan yang hanya memberikan jawaban “tidak benar” masih dirasa tidak serius menindak lanjuti keluhan dan aduan masyarakat oleh sebab tidak ada kejelasan keterangan ada tidaknya penyelidikan yang dilakukan terhadap oknum petugas sebagaimana rekaman tersebut. Jika tidak, ada apa ?.

“LBH Medan menilai pernyataan Kepala Rutan Kelas I Medan yang hanya memberikan jawaban “tidak benar” masih dirasa tidak serius menindak lanjuti keluhan dan aduan masyarakat oleh sebab tidak ada kejelasan keterangan ada tidaknya penyelidikan yang dilakukan terhadap oknum petugas sebagaimana rekaman tersebut. Jika tidak, ada apa,”ungkapnya.

Dalam keterangannya, LBH Medan mengecam keras kepada siapapun oknum yang melakukan pungli terlebih ini berkaitan dengan Hak Asasi Warga Negara yang akibatnya tidak hanya berdampak kepada si tahanan/narapidana akan tetapi kepada Keluarganya dan masyarakat luas serta menambah catatan buruk penegakan hukum di Indonesia.

“LBH Medan mengecam keras kepada siapapun oknum yang melakukan pungli terlebih ini berkaitan dengan Hak Asasi Warga Negara yang akibatnya tidak hanya berdampak kepada si tahanan/narapidana akan tetapi kepada Keluarganya dan masyarakat luas serta menambah catatan buruk penegakan hukum di Indonesia,”jelasnya.

Untuk itu, sekali lagi LBH Medan mendesak Kepala Rutan Kelas I Medan untuk segera melakukan penyelidikan secara transparan atas adanya dugaan pungli yang terjadi serta memberi sanksi tegas kepada oknum petugas tersebut apabila terbukti sebagai salah satu bukti insitusi ini bebas dari praktek KKN.

“Sekali lagi LBH Medan mendesak Kepala Rutan Kelas I Medan untuk segera melakukan penyelidikan secara transparan atas adanya dugaan pungli yang terjadi serta memberi sanksi tegas kepada oknum petugas tersebut apabila terbukti sebagai salah satu bukti insitusi ini bebas dari praktek KKN,”tutupnya. (Ron)

DAIRI – Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu kembali mendapat apresiasi dari Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Prof.Dr.Dedi Nursyamsi atas kepeduliannya kepada petani Dairi.

Hal ini disampaikannya dalam pertemuan koordinasi Bupati Dairi dan Kementerian Pertanian, bertempat di Kantor Pusat Badan Pengembangan dan Penyuluhan SDM Pertanian – Gedung D, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jumat, (22/3/2024).

Koordinasi ini difokuskan untuk penguatan penyuluh pertanian, khususnya di Kabupaten Dairi.

“Bupati Dairi telah aktif dan peduli kepada petani Dairi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya program Kementan di Kabupaten Dairi, seperti klaster food estate (pertanian terpadu), HDDAP yang sudah berjalan, gratieks komoditi kopi, program YESS-SI yang akan berjalan tahun ini, termasuk intensifikasi semua komoditi khususnya padi dan jagung,” katanya.

Disampaikan Dedi, program Kementan di Dairi dapat terlaksana dengan baik karena adanya peran penyuluh pertanian selaku perpanjangan tangan pemerintah yang paling dekat dengan petani dan langsung berhubungan dengan kementan/BPPSDMP.

“Selain bertugas untuk mensukseskan program pemerintah di bidang pertanian, penyuluh mempunyai tugas khusus untuk mendampingi petani meningkatkan produksi,” katanya.

Kepala Badan juga menyampaikan rekomendasi untuk penambahan penyuluh pertanian berstatus PPPK dan PNS sebanyak 123 orang dan berdasarkan rekomendasi ini, Bupati dapat mengajukan ke kementerian PAN RB.

Selain itu, Kementerian pertanian juga akan membantu sarana prasarana untuk meningkatkan ketersediaan pangan khususnya komoditi padi dan jagung.

“Kami akan membantu Bupati Dairi untuk penyediaan kekurangan tenaga penyuluh, penyediaan fasilitas untuk peningkatan kinerja penyuluh pertanian yang saat ini juga dalam tahap pembahasan di kementerian pertanian. Kami akan membantu Bupati Dairi untuk penyediaan kekurangan tenaga penyuluh, penyediaan fasilitas untuk peningkatan kinerja penyuluh pertanian yang saat ini juga dalam tahap pembahasan di kementerian pertanian.”

Lebih lanjut, Dedi menyampaikan akan mengusahakan mendatangkan Menteri Pertanian untuk melihat langsung pertanaman padi dan jagung di Kabupaten Dairi.

Lebih lanjut, Dedi menyampaikan pentingnya hilirisasi jagung sehingga hasil produksi jagung dapat diolah sendiri untuk pakan ternak sehingga menciptakan value added (nilai tambah) bagi petani. Hadir mendampingi bupati, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dairi Robot Simanullang, Kabid Penyuluhan Sukaedah Angkat. (As)

Medan – Viral rekaman di media sosial di Rutan Kelas 1 Medan melalui grup whatsapp yang menerangkan bahwa di Rutan Kelas I Medan Kemenkumham Sumut diduga melakukan pungutan liar (pungli) mulai dari 1,5 juta sampai 5 juta kepada Narapidana (Napi) yang mau bebas dalam pengurusan Bebas Bersyarat (BB).

Saat awak media melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Rutan Kelas 1 Medan, Nimrot Sihotang, A.Md, I,P, SH,MH mengatakan info yang viral tersebut tidak benar.

“Gk benar ini,”ungkapnya melalui pesan seluler, Kamis (21/3/2024).

Nimrot Sihotang juga menyampaikan semua layanan kami gratis, apabila ada pungli silahkan dilaporkan.

“Semua Layanan kami gratis, apabila ada pungli silahkan dilaporkan ke saya ya,”ujarnya.

Selanjutnya Nimrot juga menyampaikan informasi di link instagram tentang Rutan, publikasi layanan, pengaduan dan testimoni masyarakat dan tahanan napi.

Di kesempatan yang sama awak media juga mengkonfirmasi Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, SH, M.Sc, Ph.D belum menanggapi, namun hanya memberi panggilan video whatsapp dan menolak panggilan awak media hingga berita ini ditayangkan.(Ron)