MEDAN – Bidang Humas Polda Sumatera Utara menggelar Family Gathering bersama wartawan unit Polda Sumut di Kembar Cafe, Jalan Sakti Lubis, Medan, Jumat (21/11/2025). Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus memperkuat kemitraan antara kepolisian dan insan pers.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan organisasi media di Sumut, antara lain Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik, Ketua SMSI Sumut Erris Napitupulu, Ketua JMSI Sumut, Ketua AJI, Ketua IJTI, serta Ahli Pers Dewan Pers Indonesia. Kehadiran para pemimpin organisasi pers ini menegaskan komitmen bersama untuk terus membangun hubungan yang sehat, profesional, dan konstruktif antara media dan kepolisian.

Ketua SMSI Sumut, Erris Napitupulu, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Bid Humas Polda Sumut atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai penting dalam menjaga kedekatan dan komunikasi antara Polda Sumut dan wartawan.
“Terima kasih kepada Humas Polda Sumut yang telah menggelar family gathering. Ini menjadi ruang kebersamaan yang penting untuk mempererat hubungan antara wartawan dan institusi kepolisian,” ujarnya.

Erris menegaskan bahwa wartawan harus bekerja profesional sesuai kode etik jurnalistik. Ia berharap sinergi antara wartawan unit Polda dan Humas Polda semakin dimaksimalkan agar penyampaian informasi kepada publik dapat lebih akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

Erris juga mengusulkan agar Polda Sumut mengadakan lomba karya tulis sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi para jurnalis. “Ini akan menjadi penyemangat bagi wartawan untuk terus menghasilkan karya terbaik,” tambahnya.

Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, juga memberikan apresiasi atas inisiatif Bid Humas Polda Sumut. Ia menilai gagasan lomba karya tulis sangat positif dan dapat meningkatkan kualitas kerja jurnalistik wartawan di Sumatera Utara.

“Kami sangat mendukung gagasan tersebut. Acara seperti ini juga menjadi momentum baik untuk memperkuat hubungan antara jurnalis dan kepolisian,” ungkapnya. Farianda turut memuji kedekatan Kabid Humas dengan para jurnalis yang selama ini intens berkoordinasi di lapangan.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya mempererat hubungan antara Polri dan wartawan, khususnya wartawan yang bertugas di wilayah Polda Sumut.

“Kami sangat menghargai wartawan dan organisasi media. Polda Sumut berkomitmen terus meningkatkan pelayanan informasi serta kualitas kemitraan dengan para pewarta,” ucapnya.

Ferry juga mengumumkan bahwa dalam waktu dekat Polda Sumut berencana menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan profesionalisme jurnalis. “UKW ini penting agar wartawan semakin profesional, memahami etika jurnalistik, dan semakin kompeten dalam menjalankan tugas,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Kabid Humas menyampaikan permohonan maaf dari Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., yang berhalangan hadir karena sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Polres jajaran.

Acara berlangsung hangat dan penuh keakraban, diperkuat dengan berbagai hiburan dan pembagian lucky draw yang menambah semangat serta mempererat kebersamaan antara Polda Sumut dan insan pers. (As)

Medan, 19 November 2025 — Peringatan Hari Bakti perdana Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menjadi momen bersejarah bagi institusi baru tersebut. Melalui kegiatan Tasyakuran yang digelar secara khidmat, jajaran pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Asahan turut hadir memberi dukungan terhadap arah baru penguatan layanan keimigrasian dan pemasyarakatan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Dr. Theodorus Simarmata, M.Si., menegaskan bahwa Hari Bakti pertama ini bukan sekadar penanda usia, tetapi juga titik awal pembentukan karakter institusi yang profesional, responsif, dan berintegritas. Dengan mengusung tema “Satu Langkah, Satu Semangat, Satu Pengabdian untuk Bangsa”, Kemenimipas mendorong seluruh jajarannya untuk memperkokoh disiplin, menyatukan visi organisasi, dan mempercepat transformasi pelayanan publik.

Transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan tata kelola disebut sebagai prioritas utama. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang adaptif, modern, dan berorientasi pada hasil di seluruh lini imigrasi maupun pemasyarakatan.

Pada rangkaian acara, Direktorat Jenderal Imigrasi menyerahkan Piagam Penghargaan Mitra Kerja kepada Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi Pemkab Asahan melalui hibah tanah dan bangunan untuk pembangunan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan.

Bupati Asahan menyampaikan rasa terima kasih dan menegaskan komitmen daerah dalam mendukung peningkatan kualitas layanan keimigrasian. “Pemkab Asahan siap melanjutkan sinergi agar pelayanan keimigrasian bagi masyarakat semakin cepat, mudah, dan modern,” ujarnya.

Kegiatan Tasyakuran berlangsung dengan kehadiran perwakilan Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kabupaten Langkat, serta sejumlah unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan imigrasi. Semangat Hari Bakti Ke-1 Kemenimipas diharapkan menjadi energi baru bagi seluruh jajaran untuk memperkuat kolaborasi pusat–daerah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. (As)

Asahan, — Tim Penggerak PKK Kabupaten Asahan menegaskan komitmennya memperkuat pemberdayaan keluarga dan mengoptimalkan peran dasawisma pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) PKK bulan November bersama perwakilan kecamatan, desa, dan kelurahan. Forum ini kembali menggarisbawahi pentingnya konsistensi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sebagai instrumen peningkatan kualitas hidup masyarakat, 19 November 2025.

Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Drs. Zainal Arifin Sinaga, M.H., yang menyampaikan arahan Bupati Asahan, menekankan bahwa keluarga merupakan pusat pembangunan sosial. “TP PKK memiliki peran strategis dalam membentuk keluarga yang mandiri dan berdaya,” ujarnya.

Pembahasan pada Rakornis menitikberatkan pada penguatan sinergi lintas sektor agar seluruh program PKK tersampaikan efektif hingga unit terkecil, yaitu dasawisma. Plt. Kepala Dinas PMD Asahan, Darwinsyah Lubis, S.STP, menuturkan bahwa keberhasilan peningkatan kapasitas keluarga membutuhkan kolaborasi erat antara TP PKK, pemerintah desa, dan perangkat daerah.

Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, turut menyampaikan apresiasi atas partisipasi dan capaian TP PKK Asahan dalam Jambore HKG PKK Sumut 2025 yang dinilai mampu meningkatkan motivasi dan kompetensi kader. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK bersama Ny. Juni Rianto menyerahkan penghargaan berupa uang tunai, piagam, piala, serta dua ekor kambing kepada para pemenang lomba.

Rakornis ini juga diisi dengan edukasi pertanian rumah tangga yang disampaikan oleh narasumber dari Dinas Pertanian Asahan, Elfin Efendi, S.STP., MP, dan Sudarsono, SP. Mereka memperkenalkan pemanfaatan pupuk organik cair (POC) berbahan urine buah dan sampah dapur sebagai inovasi sederhana yang mudah diterapkan keluarga untuk meningkatkan produktivitas pekarangan, menjaga kesuburan tanah, dan mendorong praktik pertanian berkelanjutan.

Melalui rangkaian agenda tersebut, TP PKK Asahan bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin aktif melakukan koordinasi, menghadirkan program-program kreatif, serta memastikan kegiatan pemberdayaan benar-benar memberi dampak nyata bagi keluarga di desa dan kelurahan. Penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pun ditegaskan sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan di Kabupaten Asahan. (As)

Kisaran — Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Sarasehan Pengembangan Sektor Perikanan Tahun 2025 di UPT Balai Benih Ikan Air Tawar (BBI-AT) Rawang Pasar V. Forum ini dimanfaatkan untuk memetakan berbagai persoalan budidaya ikan, merumuskan langkah kebijakan daerah, serta memperkuat kemitraan antar pelaku perikanan, (18/11/2025).

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang berasal dari KTNA, AMPA, HNSI, UPR, Pokdakan, pelaku usaha perikanan, unsur kecamatan, hingga organisasi pendukung lainnya. Dalam laporannya, Kepala Dinas Perikanan, Umar, S.P., M.M., menegaskan bahwa sektor perikanan menjadi bagian penting dalam pencapaian tiga prioritas pembangunan daerah: Asahan Sehat, Asahan Ekonomi Bangkit, dan Asahan Swasembada Pangan Petani Makmur. Pada kesempatan itu, pemerintah juga menyerahkan bantuan perikanan secara simbolis kepada sejumlah penerima untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas.

Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., menyampaikan bahwa perikanan budidaya terus berkembang sebagai penopang konsumsi ikan masyarakat. Namun, menurutnya, sektor ini masih menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan benih berkualitas, tingginya harga pakan, penurunan kualitas air, hingga rendahnya pemanfaatan teknologi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar usaha perikanan dapat berjalan lebih efisien, berkelanjutan, dan berorientasi pasar.

Pemanfaatan teknologi, lanjutnya, menjadi salah satu solusi praktis untuk menekan biaya operasional, meningkatkan kontrol kualitas air, serta mengoptimalkan hasil panen. Melalui sarasehan ini, pemerintah berharap muncul gagasan nyata dari pengalaman para pelaku lapangan sehingga kebijakan perikanan dapat lebih tepat sasaran.

“Forum ini harus menjadi ruang untuk memperkuat sinergi lintas sektor demi membangun masa depan perikanan Asahan yang lebih baik—yang tidak hanya meningkatkan ekonomi masyarakat, tetapi juga menyediakan sumber gizi dan mendukung upaya penurunan stunting,” ujar Wakil Bupati.

Kegiatan ditutup dengan kesepakatan bersama untuk terus memperkuat komitmen kolaboratif dalam mengembangkan sektor perikanan sebagai salah satu pilar ketahanan pangan daerah.

Kisaran — Pelaksanaan Manasik Haji Cilik di Masjid Agung Achmad Bakrie Kisaran berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Kegiatan edukatif yang diikuti ratusan anak PAUD se-Kabupaten Asahan ini turut didampingi langsung oleh Bunda PAUD Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik. Hadir pula Staf Ahli TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Juni Rianto, bersama jajaran pengurus,(18/11/2025).

Dalam sambutannya, Bunda PAUD Ny. Yusnila Indriati Taufik menyampaikan bahwa simulasi ibadah haji seperti thawaf, sa’i, wukuf, hingga tahallul merupakan metode pembelajaran yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai spiritual sejak dini. Menurutnya, pengalaman praktik langsung mampu membangun keberanian, kemandirian, serta karakter positif pada anak PAUD.

“Melalui manasik haji, anak-anak dapat mengenal rukun haji sekaligus belajar disiplin dan kebersamaan dengan cara yang menyenangkan,” ujarnya.

Kegiatan ini diprakarsai oleh Pengurus Daerah HIMPAUDI Kabupaten Asahan sebagai bagian dari komitmen meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini. Ketua HIMPAUDI Asahan, Tukido, S.T., S.Pd., menyampaikan apresiasi kepada seluruh lembaga PAUD yang telah berpartisipasi. Sementara Ketua Panitia yang juga Sekretaris HIMPAUDI, Adi Sucipto Batubara, S.Pd., M.Pd., mengajak para pendidik yang belum memiliki kualifikasi S1 PAUD untuk melanjutkan pendidikan formal sebagai upaya meningkatkan profesionalitas guru. Informasi terkait pendidikan lanjutan dapat diakses melalui IAIDU Asahan.

Pelaksanaan manasik dipandu oleh sejumlah mutawwib dari lima kloter, yaitu Dr. H. Zainal Abidin, S.Ag., MM; Nurdin Lubis, S.Pd.; H. Zulhaidir Pinayungan, S.Ag.; Aswiluddin Rambe, S.Ag.; dan Heri, S.Pd. Seluruh rangkaian berlangsung tertib, edukatif, dan penuh keceriaan, dengan anak-anak mengikuti simulasi ibadah secara antusias.

Melalui sinergi antara HIMPAUDI, tenaga pendidik, dan pemerintah daerah, kegiatan Manasik Haji Cilik ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin dalam memperkuat pendidikan karakter dan spiritual bagi anak usia dini di Kabupaten Asahan. (As)

Kisaran (18/11/2025) — Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., mengikuti Sosialisasi Penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui platform Zoom Meeting di Aula Melati Kantor Bupati Asahan. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala BUMD, Kepala UPTD RSUD H. Abdul Manan Simatupang, Kepala Dinas Peternakan, perwakilan dari Dinas Kesehatan, para kabag, ASN, serta peserta lainnya.

Dalam paparannya melalui Zoom, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Drs. H. Yudia Ramli, M.Si., menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memperkuat kapasitas BLUD dalam mengelola keuangan secara standar, akuntabel, dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dengan penguatan ini, diharapkan kualitas layanan publik dapat semakin meningkat.

Dirinya juga menegaskan pentingnya pemanfaatan aplikasi e-BLUD, sebuah sistem daring yang dikembangkan Kemendagri untuk mendokumentasikan seluruh proses administrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan BLUD secara real-time dan transparan.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto dalam sambutannya menekankan bahwa BLUD merupakan instrumen strategis dalam reformasi keuangan daerah. Melalui pola pengelolaan yang lebih fleksibel, unit kerja daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada narasumber dari Kemendagri yang telah memberikan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Asahan. Kehadiran narasumber ini tentu memperkaya wawasan kita dalam memahami kebijakan nasional mengenai penguatan BLUD serta memastikan implementasinya sesuai standar yang berlaku,” ungkap Rianto.

Ia menambahkan bahwa penguatan BLUD sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Asahan, yakni ‘Asahan Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan’. Menurutnya, optimalisasi BLUD merupakan upaya konkret dalam memastikan setiap anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat melalui pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan publik.

Wakil Bupati berharap sosialisasi ini mampu meningkatkan pemahaman peserta terkait mekanisme dan regulasi pengelolaan keuangan BLUD. Ia juga mengajak seluruh unit kerja untuk membangun komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola BLUD serta mendorong lahirnya inovasi demi peningkatan mutu pelayanan publik di Kabupaten Asahan.

“Tantangan ke depan menuntut kita bekerja lebih profesional dan adaptif. Melalui penguatan BLUD, saya yakin kualitas layanan publik di Asahan akan semakin baik,” tegasnya. (As)

Medan — Sumatera Utara resmi menjadi provinsi ketiga di Indonesia yang menerapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi pelaku tindak pidana. Langkah ini menandai penguatan kebijakan restorative justice (RJ) di tingkat daerah, setelah sebelumnya diberlakukan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Penandatanganan PKS yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar turut dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Sumut, termasuk Bupati Asahan, (18/11/2025).

Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Undang Mugopal, menjelaskan bahwa pidana kerja sosial diterapkan melalui putusan pengadilan dengan pengawasan jaksa serta pembimbing kemasyarakatan. Kebijakan ini berlaku untuk perkara dengan ancaman pidana di bawah lima tahun, khususnya ketika hakim menjatuhkan pidana penjara maksimal enam bulan atau denda kategori II. Ia menambahkan bahwa pelaksanaan kerja sosial wajib berlangsung selama delapan jam per hari, tidak boleh diperdagangkan, dan telah diatur secara jelas dalam KUHP 2023. Saat ini terdapat sekitar 300 jenis kerja sosial yang dapat disesuaikan dengan kondisi pelaku serta kebutuhan masyarakat.

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa kebijakan restorative justice merupakan salah satu Program Terbaik Hasil Cepat (PHTC) dan telah masuk dalam RPJMD Provinsi. Ia optimistis penerapan pidana kerja sosial dapat mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan sekaligus menghadirkan penyelesaian perkara yang lebih humanis. Gubernur juga mendorong pemerintah kabupaten/kota agar mengimplementasikan skema kerja sosial secara terintegrasi, bahkan membuka peluang pemberian insentif kepada peserta sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Harli Siregar, turut menekankan bahwa RJ bertujuan memulihkan hubungan, mendorong pertanggungjawaban pelaku, serta menciptakan perdamaian tanpa proses pengadilan yang berlarut.

Dalam acara tersebut, Bupati Asahan menyampaikan kesiapan penuh untuk menjalankan PKS di daerah. “Penerapan pidana kerja sosial merupakan terobosan penting dalam mewujudkan hukum yang lebih berkeadilan dan manusiawi. Pemerintah Kabupaten Asahan siap mendukung pelaksanaannya secara maksimal,” ujar Bupati. Ia memastikan bahwa Pemkab Asahan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Asahan untuk membentuk tim teknis, menyusun SOP, serta menyiapkan sarana pendukung, sehingga pelaksanaan kerja sosial berjalan tertib, terukur, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Penandatanganan PKS dilakukan serentak oleh Gubernur Sumut, Kepala Kejati Sumut, serta seluruh kepala daerah bersama masing-masing Kejaksaan Negeri, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat implementasi restorative justice di Sumatera Utara. (As)

Kisaran — Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Tahun 2025 di Aula Hotel Antariksa Kisaran sebagai upaya strategis memperkuat kapasitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kegiatan ini menghadirkan pengurus koperasi, perangkat kecamatan, serta pemangku kepentingan terkait untuk memperdalam tata kelola, manajemen, dan peran koperasi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, (17/11/2025).

Dalam laporan panitia, peserta diberikan pemaparan mendalam mengenai standar lahan dan bangunan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan operasional koperasi berdasarkan Surat Edaran Menteri Koperasi RI Nomor 4 Tahun 2025. Ketentuan tersebut antara lain mencakup kebutuhan lokasi yang strategis, luas areal minimal 1.000 meter persegi, serta optimalisasi aset pemerintah untuk pembangunan gerai, gudang, dan fasilitas pendukung lainnya. Sejumlah koperasi yang telah berjalan baik di Asahan turut dipaparkan sebagai contoh praktik yang berhasil.

Program pelatihan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman pengurus terkait mekanisme kerja koperasi, mulai dari pembinaan kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan anggota, hingga pengembangan unit-unit usaha yang berdaya saing. Melalui penguatan kapasitas ini, KDKMP diharapkan mampu menjadi wadah ekonomi inklusif yang memberi akses permodalan bagi masyarakat serta memperkuat peran desa dan kelurahan dalam menggerakkan perekonomian lokal.

Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmennya dalam memastikan keberlanjutan perkembangan koperasi melalui pemantauan dan pendampingan yang konsisten. KDKMP diarahkan tidak hanya menyediakan kebutuhan dasar warga, tetapi juga menjadi pusat pemasaran berbagai produk unggulan desa. Melalui upaya ini, pemerintah optimistis koperasi dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat sekaligus membangun ekosistem perkoperasian yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. (As)

Kisaran — Pemerintah Kabupaten Asahan turut menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Kewilayahan Zebra Toba 2025 yang digelar di Halaman Polres Asahan. Apel dipimpin Wakapolres Asahan, Kompol Selamet Riyadi, S.H., M.H., dan diikuti Wakil Bupati Asahan, jajaran Kejaksaan Negeri, Dandim 0208/Asahan, Danlanal Tanjung Balai–Asahan, serta perwakilan Pengadilan Negeri. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan menjadi penanda dimulainya operasi keselamatan lalu lintas di wilayah Asahan, 17 November 2025.

Dalam amanat yang dibacakan Wakapolres, Kapolda Sumatera Utara memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan kegiatan. Ia mengawali pesan dengan Salam Presisi dan menekankan pentingnya kolaborasi untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat di jalan raya.

Kapolda turut menyampaikan data Kamseltibcarlantas Januari–Oktober 2025 yang menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan masyarakat. Jumlah pelanggaran lalu lintas tercatat menurun 39 persen, dari 120.572 kasus pada 2024 menjadi 73.335 kasus pada 2025. Pada periode yang sama, kecelakaan lalu lintas juga turun 3,5 persen menjadi 5.475 kejadian.

Meski demikian, Kapolda menilai tingkat kerawanan lalu lintas di Sumatera Utara masih tergolong tinggi sehingga membutuhkan langkah strategis yang berkelanjutan. Operasi Zebra Toba 2025 akan berlangsung selama 14 hari, mulai 17 hingga 30 November 2025, dengan fokus pada upaya preemtif, preventif, dan penegakan hukum secara profesional sesuai SOP. Sinergi kepolisian bersama pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib dan aman.

Di akhir amanat, Kapolda menekankan pentingnya memaksimalkan operasi tahun ini agar berdampak nyata dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan. Ia juga mengingatkan seluruh personel agar menjauhi tindakan kontra-produktif dan memanfaatkan kegiatan ini untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keselamatan.

“Tingkatkan kesadaran kolektif untuk selalu tertib dan mengutamakan keselamatan di jalan,” pesan Kapolda dalam amanat yang dibacakan Wakapolres. (As)