Asahan — Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Exit Meeting Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kabupaten/Kota Percontohan Anti Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (6/6/2026) pukul 16.00 WIB di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Asahan, Wakil Bupati Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para asisten dan staf ahli, pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Asahan, perwakilan KPK, serta undangan lainnya.

Perwakilan KPK, Rino Haruno, menyampaikan bahwa selama beberapa hari pelaksanaan bimtek, pihaknya telah melakukan pembinaan kepada seluruh elemen pemerintah daerah.

Selain itu, tim KPK juga melakukan kunjungan ke sejumlah unit pelayanan publik, di antaranya RSUD Kabupaten Asahan, Mall Pelayanan Publik, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari hasil kunjungan tersebut, KPK menilai terdapat sejumlah perbaikan, khususnya pada pelayanan di RSUD Kabupaten Asahan.

Ia menekankan bahwa program antikorupsi harus memberikan dampak nyata kepada masyarakat serta mendorong setiap OPD menetapkan target yang jelas dalam pelaksanaan program. KPK juga mengapresiasi evaluasi pendidikan antikorupsi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan meminta tindak lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) sektor pendidikan terus diperkuat.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan menyampaikan apresiasi kepada KPK atas bimbingan dan pendampingan yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Asahan.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan untuk terus melakukan pembenahan, termasuk mengembangkan aplikasi sebagai pusat informasi dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berkomitmen meningkatkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan exit meeting ini diharapkan menjadi langkah penguatan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Asahan. (As)

Asahan — Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin memimpin pengambilan sumpah dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, Jumat (8/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Melati Kabupaten Asahan itu dimulai sekitar pukul 09.05 WIB dan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 100.3.3.2-45-5.2 Tahun 2026.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Staf Ahli TP PKK Asahan, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Asahan, para Asisten Setda Kabupaten Asahan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, para camat se-Kabupaten Asahan, kepala bagian Setdakab Asahan, Ketua Imtaq Kabupaten Asahan serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus peningkatan kinerja pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

“Jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan,” ujar Bupati.

Ia berharap seluruh pejabat yang dilantik mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional serta bekerja maksimal sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Kepada Edi Sukmana, SH., M.Si yang dilantik sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, Bupati meminta agar meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa.

Sementara kepada Asrul Wahid, SE., M.Si sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, Bupati berpesan agar mampu membantu Sekretaris Daerah dalam memantau dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol, dan komunikasi pimpinan.

Selanjutnya kepada M. Yusuf Lubis, SH., M.Si yang dipercaya menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, Bupati menekankan pentingnya optimalisasi potensi pendapatan daerah melalui inovasi dan integritas, serta membangun sistem yang transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.

Bupati juga memberikan pesan khusus kepada Drs. H. Witoyo, M.M sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik agar mampu menjadi konsultan strategis bagi kepala daerah dalam memberikan masukan terkait kebijakan pembangunan sesuai bidang keahliannya.

Selain itu, Bupati mengingatkan pentingnya optimalisasi program penurunan angka stunting anak, pembinaan pola asuh anak dan remaja, serta penguatan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait guna meminimalisir kenakalan remaja di Kabupaten Asahan.

Kepada Jutawan Sinaga, S.STP., MAP yang dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan, Bupati menegaskan pentingnya menjaga ketepatan sasaran bantuan sosial serta responsif terhadap kondisi masyarakat rentan dan kemiskinan ekstrem.

“Pemerintah harus benar-benar hadir dan dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Rangkaian kegiatan pelantikan juga diisi dengan tausiah agama yang mengingatkan pentingnya kejujuran, berpikir positif, memiliki hati yang baik serta menjaga sikap dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab sebagai pejabat publik.

Tigapanah — Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menghadiri Peluncuran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pulau Sumatera Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tigapanah, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid dengan pusat kegiatan luring bertempat di Desa Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, serta diikuti secara daring oleh seluruh kepala daerah di wilayah Pulau Sumatera, termasuk Pemerintah Kabupaten Karo.

Turut mendampingi Bupati Karo dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, S.P., Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M., Anggota DPD RI, Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si., Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Karo, Hendrik Philemon Tarigan, A.P., M.Si., Camat Tigapanah, Bartholomeus Barus, S.IP., perwakilan Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satker Balai Perumahan Sumatera Utara, Kepala Desa Manuk Mulia, BPD Desa Manuk Mulia, serta masyarakat penerima bantuan BSPS.

Peluncuran Program BSPS Tahun 2026 merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sekaligus mendukung pembangunan kawasan permukiman yang layak, aman, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pada tahun 2026, Kabupaten Karo memperoleh alokasi sebanyak 61 unit bantuan BSPS, sementara Desa Manuk Mulia, Kecamatan Tigapanah, menerima alokasi sebanyak 17 unit bantuan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karo menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap pelaksanaan Program BSPS sebagai salah satu upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah agar dapat memiliki hunian yang layak dan nyaman.

Selain itu, Bupati Karo juga menyampaikan usulan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia agar masyarakat korban terdampak erupsi Gunung Sinabung sejak 16 tahun lalu turut menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya dalam program bantuan perumahan dan penataan kawasan hunian masyarakat terdampak bencana.
“Pemerintah Kabupaten Karo berharap masyarakat korban terdampak erupsi Gunung Sinabung juga dapat menjadi perhatian dalam program bantuan perumahan pemerintah pusat, sehingga masyarakat dapat memperoleh hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman,” ujar Bupati Karo.

Menanggapi hal tersebut, pihak kementerian menyampaikan dukungan terhadap kebutuhan perumahan masyarakat di Kabupaten Karo dan berencana memberikan tambahan kuota bantuan rumah hingga tiga kali lipat pada tahun-tahun mendatang guna membantu percepatan penanganan kebutuhan hunian masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan Program BSPS berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Melalui program ini, diharapkan percepatan penanganan rumah tidak layak huni di wilayah Sumatera, termasuk Kabupaten Karo, dapat terus meningkat serta mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang lebih baik, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat. (Rossi)

Kabanjahe – Pemerintah Kabupaten Karo menerima kunjungan Tim Verifikasi Program Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi dari Kemendikdasmen dan BPMP di Ruang Rapat Bupati Karo, Kamis, 7 Mei 2026. Pertemuan membahas kesiapan lokasi usulan, yakni Kecamatan Merek.

Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes menegaskan komitmen Pemkab Karo meningkatkan SDM lewat pendidikan. “Pendidikan merupakan pondasi utama membangun generasi yang unggul, berkarakter, inovatif, dan mampu bersaing di era global. Karena itu kami mengajukan usulan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi untuk menghadirkan pendidikan berkualitas dan merata,” ujarnya.

Bupati Karo juga menyampaikan bahwa Merek memiliki potensi strategis serta kebutuhan besar terhadap layanan pendidikan unggul. Sejak awal, Pemkab Karo telah menyiapkan administrasi, lahan, dukungan masyarakat, hingga komitmen keberlanjutan program. “Ini tahapan penting untuk menilai kesiapan daerah menerima bantuan pembangunan,” tambahnya.

Perwakilan Tim Verifikasi Kemendikdasmen, Dr. Ing. M. Fakhruriza Pradana mengapresiasi kesiapan Pemkab Karo. “Kami melihat keseriusan Pemkab Karo dalam menyiapkan seluruh dokumen dan dukungan. Dua lokasi yang diusulkan memiliki potensi baik. Hasil pertemuan ini akan menjadi bahan pertimbangan kami di pusat,” jelasnya.

Kegiatan juga diisi penandatanganan SPTJM oleh Bupati Karo sebagai bentuk komitmen daerah. Sekolah Nasional Terintegrasi diharapkan menjadi pusat pendidikan unggulan yang melahirkan generasi cerdas, berkarakter, dan melek teknologi, sekaligus mendorong pemerataan kualitas pendidikan di Karo.

Pemkab Karo berharap usulan di Merek dapat lolos untuk mendukung visi “Karo Unggul” dan Indonesia Emas 2045.

Turut hadir Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP., Sekda Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M., para Kepala OPD, Camat terkait, tokoh masyarakat, serta Tim Verifikasi: Dr. Ing. M. Fakhruriza Pradana, Rama Indera Kusuma, S.T., M.T, M. Faisal Syamir, S.Sos, M.Sc, dan Arif Tagor Rangkuti, S.Kom, M.I.Kom. (Rossi)

Kabanjahe – Pemerintah Kabupaten Karo melalui Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Karo menggelar Zoom Meeting Forum Satu Data Indonesia dengan agenda Penetapan Daftar Data Tahun 2025. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid pada Kamis, 7 Mei 2026, bertempat di Ruang Karo Command Center (KCC), Kantor Bupati Karo dan diikuti secara daring melalui Zoom Meeting.

Rapat dibuka secara resmi oleh Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, SP.OG, M.Kes yang diwakilkan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Karo, Anderiasta Tarigan, A.P., M.Si. Hadir secara luring para Kepala Perangkat Daerah selaku Produsen Data, Kepala BPS Kabupaten Karo selaku Pembina Data, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata, serta tim Sekretariat SDI Kabupaten Karo. Sementara peserta yang mengikuti secara daring adalah para Camat, Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Karo, dan admin/operator data dari seluruh Perangkat Daerah.

Dalam sambutannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Karo menyampaikan bahwa Forum Satu Data Indonesia merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Penetapan Daftar Data Tahun 2025 ini menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Karo. Seluruh Perangkat Daerah wajib mendukung dengan menyediakan data yang berkualitas dan tepat waktu,” tegasnya.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Karo selaku Walidata menjelaskan, Zoom Meeting ini membahas finalisasi Daftar Data Prioritas Tahun 2025 yang telah dihimpun dari seluruh Perangkat Daerah. Adapun beberapa hal penting yang disampaikan yaitu:
1. Penetapan Daftar Data Tahun 2025 telah disepakati bersama seluruh anggota Forum SDI Kabupaten Karo, setelah daftar data ditetapkan, Walidata akan melakukan pengumpulan, validasi, dan penyebarluasan data melalui portal KATASADA.
2. ⁠Seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Bagian di lingkungan Setda Kab. Karo diminta mempersiapkan isi datanya sesuai dengan daftar data yang telah ditetapkan hari ini.
3. Pengumpulan data akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juni.

“Data tersebut mencakup sektor statistik sektoral sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah. Setelah ditetapkan, Daftar Data ini akan menjadi acuan tunggal bagi seluruh Perangkat Daerah. Prinsip Satu Data Indonesia harus benar-benar kita jalankan agar tidak ada lagi data yang tumpang tindih,” ujar Kadis Kominfo.

Kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan teknis oleh BPS Kabupaten Karo selaku Pembina Data terkait standar data, metadata, dan interoperabilitas data. Selanjutnya dilakukan pembahasan dan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Daftar Data Tahun 2025 oleh seluruh anggota Forum SDI Kabupaten Karo.

Dengan ditetapkannya Daftar Data Tahun 2025, diharapkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Karo semakin kuat sehingga mampu mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat Karo. (Rossi)

Karo – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menerima kunjungan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara bersama para pedagang besar wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dalam rangka memperkuat kerja sama distribusi hortikultura dan pengendalian inflasi daerah.

Kegiatan ini turut diisi dengan peninjauan ke Cold Storage Juma Berlian dan lahan pertanian di Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat, yang didampingi oleh Wakil Bupati Karo. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama di Gundaling Farm.

Perwakilan Juma Berlian menyampaikan bahwa komoditas hortikultura Kabupaten Karo seperti wortel, jeruk dan brokoli memiliki hasil produksi yang tinggi, mencapai 50 hingga 100 ton per hari, dengan distribusi ke berbagai daerah seperti Surabaya, Bali dan Samarinda.

“Produksi ini berasal dari petani-petani Karo yang selama ini bekerja sama dengan kami. Karena hasil pertanian memiliki masa panen sekitar tiga sampai empat bulan, keberadaan cold storage sangat membantu menjaga kualitas produk agar tetap baik saat didistribusikan,” ujar perwakilan Juma Berlian.

Turut hadir dalam kegiatan ini Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara beserta jajaran, perwakilan BI Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Aceh, Sekda Kab.Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., MM., para pedagang besar dari wilayah Kab.Karo, Para Kepala OPD terkait, serta para undangan lainnya.
(Rossi)

BERASTAGI – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Karo terus berkomitmen memperkuat fondasi keluarga melalui pembinaan desa percontohan. Pada Rabu (06/05/2026), Ketua TP PKK Kabupaten Karo, Ny. Roswitha Antonius Ginting, turun langsung memberikan pembinaan Kategori Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) bagi masyarakat Desa Rumah Berastagi.

Kegiatan yang berlangsung di Losd Desa Ujung Aji ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, berkarakter, dan terlindungi dari pengaruh negatif sosial.

Pembinaan kali ini tampil berbeda dengan mengedepankan kolaborasi aktif antarlembaga. TP PKK Kabupaten Karo menggandeng berbagai instansi terkait untuk memberikan edukasi komprehensif, di antaranya:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB): Memberikan materi terkait perlindungan hak anak dan manajemen konflik keluarga.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil): Melayani pemenuhan hak administrasi anak (KIA dan Akta Kelahiran).

3. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karo: Memberikan sosialisasi pencegahan bahaya narkoba sejak dini di lingkungan keluarga.

Dalam arahannya, Ny. Roswitha Antonius Ginting menekankan bahwa orang tua adalah pendidik pertama bagi anak-anak. Di tengah gempuran teknologi dan tantangan zaman, pola asuh yang tepat menjadi “benteng” utama.

“Pola asuh bukan sekadar memberi makan dan menyekolahkan, tetapi bagaimana kita menanamkan nilai kasih sayang, norma agama, dan budi pekerti. Desa Rumah Berastagi diharapkan menjadi contoh nyata bagaimana masyarakatnya kompak dalam mengawal tumbuh kembang remaja agar terhindar dari perilaku menyimpang dan penyalahgunaan narkoba,” ujar Ny. Roswitha Antonius Ginting.

Pembinaan ini difokuskan pada beberapa poin krusial, antara lain:

* Penguatan Literasi Digital: Mengawasi penggunaan gawai pada anak.

* Pencegahan Pernikahan Dini: Edukasi mengenai kesiapan fisik dan mental sebelum berkeluarga.

* Lingkungan Bersinar (Bersih Narkoba): Mendorong peran ibu-ibu PKK dalam mendeteksi dini perubahan perilaku anak yang mencurigakan.

Melalui pembinaan ini, Desa Rumah Berastagi diharapkan tidak hanya sekadar mengikuti lomba kategori PAAR secara administratif, namun benar-benar mampu mengimplementasikan nilai-nilai pola asuh tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Sinergi dengan BNN dan dinas terkait diharapkan dapat terus berlanjut sehingga Kabupaten Karo dapat mencetak generasi emas yang unggul di masa depan.
Rossi

​KABANJAHE – Pemerintah Kabupaten Karo terus berkomitmen memperluas jangkauan pasar komoditas unggulan daerah sekaligus menjaga stabilitas harga pangan nasional. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes saat memimpin kegiatan tindak lanjut Business Matching dan Site Visit Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara Kabupaten Karo dengan Kota Palangka Raya.

​Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting ini berlangsung di Ruang Karo Command Center (KCC), Kantor Bupati Karo, pada Senin (06/05/2026).

​Dalam pertemuan strategis ini, Bupati didampingi oleh ​Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, SP
​Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Dr. Gelora Kurnia Putra, S.STP, MM.

​Agenda ini merupakan tindak lanjut dari surat Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara terkait penguatan implementasi kerjasama antar daerah. Fokus utamanya adalah memastikan kelancaran pasokan pangan dan menciptakan stabilitas harga, khususnya untuk komoditas hortikultura yang menjadi andalan Kabupaten Karo.

​”Kerjasama ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata untuk memastikan petani kita di Karo mendapatkan akses pasar yang lebih luas di Kalimantan, sekaligus membantu saudara-saudara kita di Palangka Raya mendapatkan pasokan pangan berkualitas dengan harga yang stabil,” ujar Bupati di sela-sela kegiatan.

​Pertemuan ini juga menghadirkan para pemangku kepentingan terkait di lingkungan Pemkab Karo guna memastikan teknis distribusi dan kualitas produk terjaga. Turut hadir di lokasi ​Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sarjana Purba, STP, MM, ​Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Caprilus Barus, S.Sos, ​Kepala Dinas Pertanian, Michael Purba, S.T.P, M.M, Perwakilan Gapoktan Hortikultura dan para Pelaku Usaha Pedagang Besar Kabupaten Karo.

​Keterlibatan langsung kelompok tani dan pedagang besar dalam pertemuan ini bertujuan agar proses business matching (pertemuan bisnis) menghasilkan kesepakatan dagang yang konkret dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

​Dengan adanya kolaborasi yang didukung penuh oleh Bank Indonesia ini, diharapkan Kabupaten Karo dapat terus mempertahankan perannya sebagai lumbung pangan di Sumatera Utara yang mampu menyuplai kebutuhan daerah lain di Indonesia secara berkelanjutan.
Rossi

DELISERDANG – Aktivitas perjudian jenis tembak ikan di wilayah hukum Polsek Talun Kenas, Kabupaten Deli Serdang kembali menjadi sorotan masyarakat.

Dalam sepekan terakhir, praktik tersebut dilaporkan muncul di sejumlah titik dan menimbulkan keresahan warga.

Berdasarkan pantauan di lapangan, Selasa (5/5/2026), beberapa lokasi yang disebut-sebut terdapat aktivitas judi tembak ikan tersebut tersebut antara lain di Desa Talun Kenas (Di Warung Sawo, Di Pekan Sabtu dan Di Dusun Bekilang tak jauh dari SMA Negeri I STM Hilir), Desa Sumbul, Desa Kuta Jurung,, Desa Tala Peta serta beberapa wilayah lainnya. Sedangkan, big boss judi meja tembak ikan disebut – sebut DS warga Medan Sumatera Utara.

Sejumlah warga mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Mereka menyebut praktik perjudian yang sebelumnya sempat mereda kini kembali beroperasi.

“Beberapa waktu lalu sempat tidak terlihat, tapi belakangan ini muncul lagi,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Warga juga menyoroti dampak sosial yang mulai dirasakan, seperti meningkatnya kebiasaan berjudi hingga larut malam yang berpotensi memicu persoalan rumah tangga dan gangguan ketertiban lingkungan.

“Banyak ibu rumah tangga yang sudah kwatir. Para suami dan anak banyak yang bermain dan tak jarang pulang pagi. Terkadang, jika kalah berjudi tembak ikan, ada juga yang mengarah ke tindak kejahatan. Jika kondisi menang judi, terkadang tak jarang hasil kemenangan dihamburkan di tempat hiburan serta diduga hingga pesta narkoba”, bilang warga.

Terkait dugaan adanya pembiaran, masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat segera melakukan penertiban. Namun demikian, hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian setempat.

Sampai saat ini, polisi masih terkesan tutup mata sebab aparat kepolisian setempat belum ada melakukan penindakan terkait praktik perjudian tersebut.

Sebelumnya, persoalan maraknya perjudian tembak ikan dan peredaran narkotika di wilayah Deli Serdang juga telah menjadi perhatian sejumlah kalangan. Beberapa pihak menilai kondisi ini perlu penanganan serius guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ketua Harian LSM TKN Kenziro Sumatera Utara, Sastra Sembiring, pernah mengingatkan pentingnya konsistensi penegakan hukum. Ia merujuk pada komitmen Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, yang menegaskan bahwa aparat yang terbukti melakukan pembiaran terhadap praktik perjudian dapat dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Di sisi lain, data penindakan kasus narkotika di wilayah Deli Serdang menunjukkan tren peningkatan pada awal tahun 2026. Hal ini semakin memperkuat dorongan agar aparat meningkatkan pengawasan terhadap berbagai potensi penyakit masyarakat.

Masyarakat berharap aparat kepolisian dapat segera mengambil langkah konkret guna memastikan situasi tetap kondusif serta menindaklanjuti laporan yang berkembang di lapangan. (HES)