Beranda blog Halaman 3

Wakil Bupati Asahan Hadiri Pembukaan Pekan Inovasi dan Investasi Sumut serta Pencanangan Sensus Ekonomi 2026

0

Simalungun – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., menghadiri pembukaan Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara yang dirangkaikan dengan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Open Stage Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis (11/06/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah. Menurutnya, data yang diperoleh dari sensus akan menjadi landasan dalam merumuskan program yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyampaikan bahwa pendataan Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan secara serentak mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 melalui metode kunjungan langsung ke masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima petugas, memberikan data yang benar, serta tidak khawatir karena kerahasiaan data dijamin oleh negara.

Usai mengikuti kegiatan tersebut, Wakil Bupati Asahan menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Asahan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat sangat penting untuk memetakan kondisi perekonomian daerah sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rianto juga mengimbau masyarakat Kabupaten Asahan agar berpartisipasi aktif dengan menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang sesuai kondisi sebenarnya demi menghasilkan data yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan daerah. (As)

Ketua TP PKK Asahan Tinjau PAUD, UMKM dan Taman Baca untuk Dukung Pendidikan dan Literasi

0

Kisaran – Ketua TP PKK Kabupaten Asahan bersama Staf Ahli TP PKK Kabupaten Asahan melakukan kunjungan kerja ke Yayasan Pendidikan Qur’an Kisaran TK Islam Terpadu Qur’an, Kamis, guna melihat secara langsung proses pembelajaran dan perkembangan pendidikan anak usia dini, kamis (11/06/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bunda PAUD mengajak para orang tua untuk memberikan pendidikan PAUD kepada anak-anak sebagai langkah awal dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan meninjau Galeri UP2K PKK dan Rumah Produksi Selasih yang telah berkembang dari usaha rumah tangga menjadi sentra produksi pangan lokal yang produknya dipasarkan hingga ke luar Kabupaten Asahan. Ketua TP PKK melihat langsung proses produksi berbagai olahan pangan, mulai dari pengolahan bahan baku hingga pengemasan.

Selain berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi keluarga, usaha tersebut juga mampu menyerap puluhan tenaga kerja dan telah meraih sejumlah penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional.

Selanjutnya, rombongan mengunjungi Taman Baca Iman sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan budaya literasi masyarakat. Pada kesempatan itu, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan menyerahkan bantuan buku bacaan untuk menambah koleksi dan meningkatkan minat baca masyarakat.

Kunjungan juga dilakukan ke sejumlah usaha rumah tangga dan pusat keterampilan masyarakat sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketua TP PKK Kabupaten Asahan berharap program Pokja II PKK dapat terus berjalan secara optimal dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penguatan budaya literasi, serta pemberdayaan ekonomi keluarga di Kabupaten Asahan. (As)

Polsek Barusjahe Dukung Pembinaan Generasi Muda Melalui Lomba Pramuka

0

Karo – Semangat kepramukaan kembali bergema di Kecamatan Barusjahe. Sebanyak 368 peserta dari tingkat SD dan SMP mengikuti Upacara Pembukaan Lomba Keterampilan Pramuka Penggalang (LKPP) Kwartir Ranting Barusjahe Tahun 2026 yang digelar di SD Negeri 040517 Tigajumpa, Dusun Tigajumpa, Desa Sukajulu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, Rabu(10/6/2026).

Kegiatan yang tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forkopimcam serta jajaran pendidikan. Hadir dalam kegiatan itu Camat Barusjahe Rion Ginting, SE, Danramil 01 Barusjahe yang diwakili Batuud Peltu M. Ritonga, Kapolsek Barusjahe yang diwakili Bhabinkamtibmas Aiptu Erik P. Depari, Sekretaris Wacap Jekonia Barus, S.Pd, serta Kabid Dinas Pendidikan SD Irianta Ginting.

Peserta yang mengikuti kegiatan berjumlah 368 orang, terdiri dari siswa-siswi SD se-Kecamatan Barusjahe serta pelajar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 3 Barusjahe. Mereka tampak antusias mengikuti rangkaian upacara pembukaan sebagai awal pelaksanaan lomba keterampilan kepramukaan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan masuknya pemimpin upacara dan pembina upacara ke lapangan, dilanjutkan penghormatan, laporan pemimpin upacara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, amanat pembina upacara sekaligus pembukaan resmi LKPP Barusjahe Tahun 2026, penyematan tanda peserta, menyanyikan lagu Satya Darma Pramuka, doa, hingga foto bersama.

Kapolsek Barusjahe AKP Budi Edwin M. Naibaho, S.A.P., melalui Bhabinkamtibmas yang hadir menyampaikan bahwa kegiatan kepramukaan merupakan sarana positif dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kebangsaan yang kuat.

“Melalui kegiatan Pramuka, para pelajar tidak hanya mengasah keterampilan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama, dan cinta tanah air sebagai bekal menghadapi masa depan,” ujarnya.

Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif berkat kerja sama seluruh panitia, peserta, serta unsur pengamanan yang hadir. Kehadiran Polsek Barusjahe dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap pembinaan generasi muda dan dunia pendidikan di wilayah Kecamatan Barusjahe. (Rossi)

 

Bupati Karo Audiensi ke Kemenko Pangan, Ajukan Akselerasi Ketahanan Pangan hingga Revitalisasi Pariwisata

0

Jakarta – Dalam upaya mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes melaksanakan audiensi strategis ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Rabu (10/6/26) di kantor kemeko Jakarta.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Karo didampingi Kepala Bappedalitbang Abel Tarwai Tarigan, S.Sos, M.A, M.T, Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappedalitbang Henry Sharon Sitepu, SE membawa 3 (tiga) agenda dan usulan proposal prioritas untuk langsung diserahkan kepada pihak kementerian meliputi:

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani : Pemerintah Kabupaten Karo menyampaikan proposal program kegiatan komprehensif guna memperkuat sektor pertanian daerah. Program ini dirancang untuk menjaga kestabilan pangan nasional sekaligus mendongkrak pendapatan serta kesejahteraan para petani lokal di Tanah Karo.

2. Revitalisasi Jalan Tongkoh (Sp. Pelawi) – Jaranguda untuk Pariwisata : Guna mendukung sektor pariwisata yang menjadi salah satu motor ekonomi daerah, Bupati Karo mengajukan proposal pinjam pakai lahan hutan. Lahan ini akan digunakan untuk revitalisasi Jalur Tongkoh (Sp. Pelawi) menuju Jaranguda, sehingga akses wisatawan menjadi lebih aman, nyaman, dan representatif.

3. Penyediaan Lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah : Sebagai solusi konkret penanganan lingkungan hidup dan masalah domestik, Pemkab Karo mengajukan usulan pinjam pakai kawasan hutan untuk dialokasikan sebagai lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang modern dan ramah lingkungan.

Bupati Karo menegaskan bahwa langkah jemput bola ke pemerintah pusat ini merupakan komitmen nyata untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah demi pembangunan skala prioritas.

“Kabupaten Karo memiliki potensi pertanian dan pariwisata yang luar biasa. Melalui audiensi ini, kita berharap Kementerian Koordinator Bidang Pangan dapat memberikan dukungan penuh terhadap proposal yang kami ajukan. Sinergi ini sangat krusial, baik untuk kesejahteraan petani, kenyamanan wisatawan, hingga pengelolaan lingkungan hidup yang bersih melalui TPA yang layak,” ujar Bupati.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyambut baik kedatangan dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Karo. Pihak kementerian menyatakan akan segera mengkaji dan menindaklanjuti usulan-usulan tersebut bersama kementerian teknis terkait agar realisasinya dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. (Rossi)

Pemkab Karo Koordinasikan Pendirian BUMD Pangan, Perkuat Stabilitas Harga

0

Karo – Bupati Karo Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., melalui Sekda Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., MM., mengikuti Zoom Meeting Koordinasi dan Permohonan Asistensi Pendirian BUMD Pangan Kabupaten Karo di Karo Command Center (KCC) Kantor Bupati Karo, Rabu (10/06/2026).

Pemerintah Kabupaten Karo saat ini mengajukan pendirian BUMD Aneka Usaha yang bergerak di bidang pangan sebagai salah satu instrumen pendukung pengendalian inflasi daerah, optimalisasi potensi komoditas hortikultura, serta penguatan kerja sama pemasaran melalui skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Saat ini, usulan pendirian BUMD Aneka Usaha Kabupaten Karo masih dalam tahap evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.

Dalam sambutannya bupati Karo menegaskan tegaskan bahwa usulan pendirian BUMD diharapkan dapat segera memperoleh arahan dan rekomendasi untuk mempercepat proses penyelesaiannya.

“Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap dapat memperoleh arahan, masukan, dan rekomendasi konstruktif sebagai bahan tindak lanjut mempercepat proses penyelesaian pendirian BUMD Kabupaten Karo,” ujar Sekda membacakan sambutan bupati Karo.

Sementara itu, Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kementerian Dalam Negeri menyampaikan dukungannya terhadap rencana pendirian BUMD Kabupaten Karo.

“Kami dari Kemendagri siap mendukung didirikannya BUMD oleh Pemkab Karo ini,” ujar Yudia

Melalui koordinasi dan permohonan asistensi ini, pemerintah kabupaten Karo berharap proses pendirian BUMD Pangan dapat berjalan secara akuntabel, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Turut hadir Direktur BUMD, BLUD, dan BMD, Drs. H. Yudia Ramli, M. Si., Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev, Kepala Subdirektorat BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha, Bambang Ardianto, S.T., M.M., Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov.Sumatera Utara, Perwakilan UMSU, Staf Ahli Bupati Karo Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Munarta Ginting, SP., dan Kepala OPD terkait. (Rossi)

NCW DPD Bekasi Raya Soroti Pelaksanaan SPMB SMA/SMK Negeri di Kabupaten Bekasi, Minta Audit Jalur CIBI dan Kejuaraan

0

Bekasi — Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman Parulian Simaremare, menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri di Kabupaten Bekasi setelah menerima aduan masyarakat serta melakukan penelusuran langsung terhadap data yang ditampilkan dalam sistem SPMB.

Dari hasil pencermatan awal tersebut, NCW menemukan adanya indikasi tingginya jumlah calon peserta didik yang masuk tahap verifikasi maupun penerimaan melalui jalur CIBI (Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa) serta jalur kejuaraan pada sejumlah sekolah.

Temuan awal ini kemudian memunculkan pertanyaan publik terkait pola distribusi kuota, proses verifikasi dokumen, dan konsistensi penerapan aturan antar sekolah.

NCW menegaskan bahwa hasil penelusuran ini belum merupakan kesimpulan adanya pelanggaran, namun menjadi dasar yang cukup untuk meminta dilakukan pemeriksaan dan pengawasan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Menurut NCW, jalur CIBI dan kejuaraan merupakan jalur khusus yang seharusnya melalui proses seleksi dan verifikasi yang ketat karena berkaitan langsung dengan pengakuan kemampuan intelektual, bakat, maupun capaian prestasi peserta didik.

Atas dasar itu, NCW DPD Bekasi Raya meminta kepada:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB SMA/SMK Negeri di Kabupaten Bekasi

2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan audit administrasi dan verifikasi faktual secara sampling terhadap peserta jalur CIBI dan kejuaraan

3. Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap potensi maladministrasi dalam proses pelayanan publik pendidikan

4. Sekolah dan penyelenggara SPMB membuka informasi penerimaan secara transparan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

NCW juga mendorong agar apabila diperlukan dilakukan klarifikasi, validasi ulang, atau pengujian kompetensi sesuai mekanisme yang diperbolehkan regulasi, guna memastikan seluruh peserta yang lolos memang memenuhi kriteria pada jalur yang dipilih.

“Kami tidak sedang menggiring opini adanya pelanggaran. Namun ketika terdapat aduan masyarakat dan ditemukan pola yang menimbulkan pertanyaan publik dari hasil penelusuran sistem, maka pengawasan menjadi langkah yang wajar. Pendidikan harus dijaga sebagai ruang yang adil bagi seluruh anak,” kata ketua NCW DPD Bekasi Raya.

NCW menyatakan akan terus menghimpun data dan membuka ruang pengaduan masyarakat secara bertanggung jawab dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, objektivitas, dan kepentingan terbaik bagi peserta didik.

Ketua TP PKK Asahan Apresiasi Inovasi Pokja I di Desa Tanjung Asri

0

Sei Dadap – Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, bersama Staf Ahli TP PKK Kabupaten Asahan meninjau pelaksanaan Program Pokja I TP PKK di Desa Tanjung Asri, Kecamatan Sei Dadap, Rabu (10/06/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung berbagai program pembinaan keluarga, Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI), serta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan di desa tersebut.

Dalam kesempatan itu, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan meninjau sejumlah program unggulan, seperti Kolam Ikan Remaja, Pangkas Remaja Kita, Bengkel Remaja Mandiri, serta pemanfaatan lahan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Remaja yang bertujuan meningkatkan kreativitas, keterampilan, dan kemandirian generasi muda.

Rombongan juga melihat pelaksanaan program ATM BUGIZ (Antar Jemput Buku dan Gizi), inovasi yang menggabungkan layanan literasi dan dukungan pemenuhan gizi keluarga. Selain itu, kunjungan dilakukan ke Dasawisma Dahlia I yang menjalankan program GEMA JAMBA (Gerakan Matikan TV dan Gadget di Jam Ibadah) guna mendorong kebersamaan keluarga melalui kegiatan ibadah dan belajar bersama.

Pada kesempatan tersebut turut diserahkan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan hak anak dan tertib administrasi kependudukan. Bantuan dari organisasi perangkat daerah (OPD) pendamping juga diberikan kepada Desa Tanjung Asri.

Ny. Yusnila Indriati Taufik mengapresiasi berbagai inovasi yang dikembangkan masyarakat Desa Tanjung Asri. Menurutnya, program-program tersebut selaras dengan tujuan Pokja I dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui pembinaan karakter, pola asuh yang baik, serta penguatan nilai sosial dan keagamaan untuk mewujudkan masyarakat Asahan yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan. (As)

Delegasi Indonesia di Jenewa Soroti Perlindungan Pekerja Gig, Desak Regulasi Lebih Kuat

0

JENEWA – Kehadiran negara melalui pembuatan regulasi merupakan salah satu peran penting dalam melindungi pekerja Gig. “Di Indonesia kami mengerti bahwa pemerintah mendorong transformasi digital, investasi dan produktivitas.

Kami mendukung kemajuan namun kemajuan harus berjalan beriringan dengan perlindungan. Intervensi pemerintah atas pekerja platform merupakan bukti kehadiran negara, karena itu harus ditindaklanjuti dengan peraturan lintas sector yang lebih kuat yang melindungi pekerja platform.

Karena ekonomi yang kuat membutuhkan pekerja yang terlindungi, berkemampuan, sehat dan terdengar, dan peran pemerintah memastikan teknologi tidak menyingkirkan pekerja namun berkembang bersama pekerja”, ujar Ketua Delegasi Pekerja/Buruh Indonesia J Dartha Pakpahan saat menyampaikan pidato di forum perburuhan Internasional itu.

Selain persoalan digitalisasi, Dartha juga menyoroti ekses konflik yang berkepanjangan di Palestina dan di wilayah konflik lainnya menjadi salah satu tantangan nyata terhadap masa depan pekerjaan di era global saat ini.

“Perdamaian diperlukan untuk menjaga masa depan pekerjaan bagi masyarakat pekerja”, sebutnya.

Sebagaimana diketahui Indonesia menjadi salah satu negara yang mengutus delegasi untuk mengikuti Konferensi Perburuhan Internasional ke 114 di Jenewa, Swiss yang digelar 1-12 Juni 2026. Ketua Delegasi Indonesia di forum tahunan itu adalah Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Prof.Yassierli, Phd didampingi baik dari unsur buruh dan pengusaha.

Delegasi Republik Indonesia (unsur Pekerja/Buruh Indonesia) yang berpartisipasi dalam Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-114 tersebut, berasal dari KSBSI, KSPSI MJH, KSPSI AGN, KSPI, KASBI, DEN KSBSI, KSPSI YRS, K SARBUMUSI, KSP NUSANTARA, KSP NASIONAL, KBMI, K ASPEK INDONESIA, GSBI, KPBI, ASPIRASI, FSP BUN , SP BPJS TK.
(As/Kl/Red)

Bupati Asahan Terima Penghargaan Menteri Hukum pada Kegiatan Penguatan Bantuan Hukum di Sumut

0

Medan – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri kegiatan Penguatan Akses Bantuan Hukum sekaligus menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Hukum RI tersebut bertujuan memperkuat akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di seluruh Sumatera Utara.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, melaporkan bahwa hingga saat ini telah terbentuk 6.110 Posbankum Desa/Kelurahan di Sumatera Utara sebagai hasil sinergi pemerintah daerah dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum RI atas dukungan dalam meningkatkan pelayanan bantuan hukum. Menurutnya, keberadaan Posbankum menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan akses keadilan yang mudah dan merata bagi masyarakat.

Sementara itu, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menekankan pentingnya pendekatan restorative justice dalam penyelesaian persoalan hukum. Ia berharap Posbankum dapat menjadi sarana yang efektif dalam membangun harmoni sosial melalui penyelesaian masalah secara damai.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Asahan menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum RI sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Asahan terhadap program bantuan hukum bagi masyarakat.

Usai kegiatan, Bupati Asahan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung penguatan layanan bantuan hukum sehingga masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat memperoleh akses keadilan yang lebih mudah dan merata di Kabupaten Asahan.

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda Sumatera Utara, kepala daerah dan ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya. (As)

Pengurus Forwakum Asahan-Tanjungbalai Periode 2026–2029 Resmi Dilantik

0

Pengurus Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Asahan-Tanjungbalai periode 2026–2029 resmi dilantik dalam sebuah acara yang digelar di Warkop Abah Kisaran, Rabu (10/06/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Asahan M. Azmi Ismail, A.P., M.Si., mewakili Bupati Asahan, bersama unsur Forkopimda, pengurus Forwakum Sumatera Utara, serta tamu undangan lainnya.

Ketua Forwakum Asahan-Tanjungbalai, Ulil Amri, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan berbagai pihak. Ia menegaskan komitmen pengurus untuk menjalankan organisasi secara profesional, humanis, dan kolaboratif serta mendukung program pembangunan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Ketua Forwakum Sumatera Utara, Aris Rinaldi Nasution, S.H., berharap kepengurusan yang baru dapat menjadikan organisasi semakin kuat dan dipercaya masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, meningkatkan kompetensi, dan mempererat solidaritas antaranggota.

Mewakili Bupati Asahan, M. Azmi Ismail menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ia menilai pers memiliki peran penting sebagai penyampai informasi yang objektif, edukatif, dan berimbang di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

Pemerintah Kabupaten Asahan berharap Forwakum dapat menjadi mitra strategis dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, menangkal penyebaran informasi hoaks, serta berkontribusi melalui karya jurnalistik yang konstruktif dan bermanfaat bagi kemajuan daerah.

Pelantikan berlangsung dengan lancar dan menjadi momentum memperkuat sinergi antara insan pers, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sadar hukum dan informatif. (As)