Humbang Hasundutan – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., diwakili oleh Sekretaris Daerah Kab.Karo Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M., menghadiri Rapat Pembahasan Pengembangan Pertanian Berbasis Artificial Intelligence (AI) di Kawasan Danau Toba, yang diselenggarakan oleh Dewan Ekonomi Nasional di Kawasan Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) Aek Nauli, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, pada Rabu (1/4/2026).

Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung percepatan transformasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta keberlanjutan sistem pertanian di kawasan strategis nasional, khususnya Kawasan Danau Toba.

Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah di kawasan Danau Toba serta perwakilan lembaga pemerintah dan sektor swasta. Dalam forum tersebut dibahas berbagai peluang penerapan teknologi berbasis AI untuk mendukung pengembangan pertanian modern di wilayah sekitar Danau Toba.

Melalui pertemuan ini diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam mengembangkan sistem pertanian berbasis teknologi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperkuat ketahanan pangan di kawasan Danau Toba dan sekitarnya. (Rossi)

Kabanjahe – Menindaklanjuti instruksi Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., terkait penataan kawasan kota, Pemerintah Kabupaten Karo melalui Satpol PP turun langsung ke lapangan untuk memberikan himbauan dan edukasi kepada para pedagang yang memanfaatkan trotoar maupun bahu jalan sebagai tempat berjualan di sejumlah titik di Kota Kabanjahe.

Kegiatan ini dilakukan di beberapa lokasi, antara lain di sekitar RSU Efarina Kabanjahe yang terdapat pedagang gorengan dan sarapan pagi, penjual bunga di Pasar PU Raya, pembuat jerjak mobil di depan Pasar Roga, serta sepanjang trotoar mulai dari Tugu Kol hingga Tugu Perjuangan, termasuk di depan Kantor Telkom Kabanjahe.

Petugas di lapangan memberikan himbauan dan edukasi secara humanis kepada para pedagang agar tidak menggunakan trotoar dan bahu jalan yang dapat mengganggu kenyamanan pejalan kaki maupun ketertiban lalu lintas.

Pendekatan persuasif yang dilakukan mendapat respons positif dari para pedagang. Mereka secara sukarela dan dengan sukacita langsung menertibkan dagangan masing-masing setelah mendapatkan penjelasan dari petugas.

Pemerintah Kabupaten Karo menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, serta keindahan kawasan kota, sekaligus memastikan fasilitas umum seperti trotoar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat.

Ke depan, Pemkab Karo akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis serta komunikasi yang baik dengan masyarakat.
(Rossi)

Asahan — Bunda Literasi Kabupaten Asahan melakukan peninjauan langsung terhadap layanan perpustakaan keliling di SDN 015927 Padang Sipirok, Kecamatan Aek Ledong, pada Rabu (1/4). Kegiatan ini bertujuan memastikan optimalisasi layanan literasi sekaligus mendorong minat baca di kalangan pelajar dan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ibu Wakil Bupati Asahan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan, Camat Aek Ledong, Kepala Desa Padang Sipirok, serta para siswa dan tenaga pendidik.

Dalam kunjungannya, rombongan meninjau koleksi buku dan fasilitas perpustakaan keliling, serta berdialog langsung dengan siswa yang tengah membaca. Bunda Literasi juga memberikan motivasi pentingnya membaca sebagai sarana menambah wawasan dan membentuk generasi yang berpengetahuan luas.

Selain itu, peninjauan ini menjadi bagian dari evaluasi untuk memastikan layanan berjalan efektif dan tepat sasaran, terutama bagi wilayah yang belum memiliki akses perpustakaan tetap.

Hasil peninjauan menunjukkan antusiasme siswa cukup tinggi, didukung oleh ketersediaan buku yang beragam dan kegiatan membaca bersama yang berlangsung aktif.

Kegiatan berlangsung lancar dan diharapkan mampu memperkuat budaya literasi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Aek Ledong dan sekitarnya. (As)

Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp. OG., menyerahkan secara resmi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 Kabupaten Karo yang diterima langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Selasa (31/03/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara, yang berlangsung pukul 15.30 Wib s/d 16.30 Wib di Kantor BPK Perwakilan Sumut.

Tercatat lima pemerintah daerah yang menyerahkan laporannya, yakni Kabupaten Karo, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Simalungun, Kota Padang Sidimpuan, dan Kota Sibolga.

Dalam sambutannya, Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA, CPA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara menyampaikan apresiasinya atas ketepatan waktu penyerahan laporan ini.
“Kami mengapresiasi komitmen para Kepala Daerah, termasuk dari Kabupaten Karo, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Simalungun, Kota Padang Sidimpuan, dan Kota Sibolga, yang telah menyampaikan LKPD Unaudited tepat waktu sesuai amanat undang-undang. Penyerahan ini adalah langkah awal bagi kami untuk melakukan pemeriksaan terperinci guna memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Nias Barat Eliyunus Waruw, S.Pt., M.Si., mewakili Kepala Daerah yang hadir, menyatakan bahwa penyusunan laporan ini telah dilakukan dengan maksimal meskipun menghadapi berbagai tantangan administratif.
“Penyampaian LKPD ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat. Kami berharap hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola keuangan di daerah kami, sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan atau ditingkatkan kualitasnya,” ungkapnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah tahap ini, tim pemeriksa BPK akan segera turun ke lapangan untuk memulai proses audit rinci selama dua bulan ke depan, dimulai dengan entri meeting Kamis 2 April 2026 yang akan dihadiri oleh Kepala Daerah Seluruh Indonesia melalui zoom meeting.

Turut hadir dalam acara ini, Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Br Tarigan, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, M.M, Sekretaris Dewan, Eva Angela S, SS, MM., Inspektur Kabupaten Karo, Sodes Sembiring, SE, M.Si., Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo, Sri Harmonista Br. Kaban, S.T., M.Eng., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Dr. Drs. Eddi Suranta, M.Pd.
(Rossi)

Belawan – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Pelabuhan Belawan melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berhasil membongkar praktik penjualan bayi yang terjadi pada Sabtu, 28 Maret 2026 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Veteran Pasar X, Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan enam orang tersangka dengan peran berbeda, yakni ET (44) sebagai agen penjual bayi, SS (55) yang mendampingi ET, JG (39) sebagai pembeli bayi, SEP yang merupakan suami JG, M (42) sebagai ibu kandung bayi, serta SD (41) yang menjadi perantara antara M dan ET.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi, SIK., MH., CPHR., melalui Kasat Reskrim AKP Agus Purnomo, SH., MH., menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Unit IV PPA pada awal Maret 2026.

“Awalnya pada tanggal 3 Maret 2026, Tim Unit IV PPA di bawah pimpinan IPDA Syukur Waruwu, S.H., menerima informasi dari masyarakat terkait adanya pasangan suami istri yang diduga telah beberapa kali memperjualbelikan bayi,” ujar AKP Agus Purnomo.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim kemudian melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap pergerakan para pelaku hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi rencana transaksi penjualan bayi.

“Tim kemudian mengikuti dan memetakan pergerakan para pelaku, hingga pada tanggal 28 Maret 2026 diperoleh informasi bahwa akan terjadi transaksi penjualan bayi perempuan dari ibu kandung berinisial M kepada pasangan suami istri JG dan SEP,” jelasnya.

Dalam proses penangkapan, tim membagi tugas untuk mengamankan para pelaku di lokasi berbeda, termasuk saat bayi diambil dari rumah sakit dan dibawa menuju lokasi transaksi di pintu Tol Marelan.

“Pada saat transaksi akan dilakukan, tim langsung bergerak dan mengamankan seluruh pelaku yang terlibat, baik penjual, pembeli, maupun pihak perantara, untuk dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan,” tambahnya.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa praktik penjualan bayi tersebut telah dilakukan lebih dari satu kali oleh tersangka ET, serta motif utama dari ibu kandung bayi adalah faktor ekonomi.

“Dari hasil pemeriksaan, tersangka ET mengakui telah dua kali melakukan perbuatan serupa. Sementara ibu bayi mengaku menjual bayinya karena alasan ekonomi dengan harga Rp12 juta, kemudian dijual kembali oleh tersangka ET kepada pembeli dengan harga Rp25 juta,” ungkapnya.

Saat ini, seluruh tersangka masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut guna pengembangan kasus serta kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dan bayi yang menjadi korban dititipkan di RS Pirngadi Medan.

“Kami akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain dalam praktik perdagangan bayi ini,” tegas AKP Agus Purnomo.

Polres Pelabuhan Belawan juga mengimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana serupa.

“Kami berharap masyarakat dapat berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya praktik ilegal seperti ini, sehingga dapat segera ditindaklanjuti demi melindungi hak-hak anak,” pungkasnya. (As)

KABANJAHE – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, menerima audiensi pengurus Lembaga Adat Karo Indonesia (LAKI) di Ruang Rapat Bupati Matang Sitepu, Kantor Bupati Karo, Selasa (31/03/2026).
​Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi oleh Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, SP, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M.

​Audiensi ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memaparkan visi dan misi LAKI dalam upaya melestarikan serta membina nilai-nilai adat budaya suku Karo di tengah arus modernisasi.

​Poin-Poin Utama Audiensi:
Pihak LAKI menyampaikan lima tujuan utama pendirian lembaga tersebut kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Karo, di antaranya:
1. ​Pelestarian Budaya: Membina dan melindungi nilai-nilai adat budaya suku Karo agar tetap relevan dan terjaga.
2. ​Kepemimpinan Kolektif: Menghimpun tokoh masyarakat dan tokoh agama secara kolektif dan kolegial.
3. ​Pengawasan dan Resolusi: Mengawasi pelaksanaan adat, menyelesaikan konflik adat, serta merumuskan kedudukan Simantek Kuta (pendiri/pemilik kampung).
4. ​Mitra Pemerintah: Menjadi rujukan dalam kehidupan sosial dan mitra strategis Pemerintah Daerah dalam pembangunan karakter masyarakat.
5. ​Pembaruan Organisasi: Melakukan penguatan internal organisasi melalui mekanisme Musyawarah Besar (Mubes/Runggun Mbelin).

Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes menyambut baik kehadiran LAKI. Beliau menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan peran lembaga adat untuk menjaga identitas daerah.
​”Pemerintah Kabupaten Karo sangat mendukung setiap upaya yang bertujuan untuk menjaga warisan budaya kita. Lembaga adat memiliki peran krusial sebagai penengah sosial dan benteng pertahanan budaya bagi generasi muda Karo ke depan,” ujar Bupati Karo

​Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Komando Tarigan menambahkan bahwa sinkronisasi antara program pemerintah dengan nilai kearifan lokal sangat penting agar pembangunan di Kabupaten Karo tetap berpijak pada akar budaya Karo.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten II (Perekonomian & Pembangunan), Andreasta Tarigan, AP, M.Si dan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Karo, Juni Antomi Kemit, S.STP., M.Si. (Rossi)