Beranda blog Halaman 3

Pemkab Karo Sampaikan Informasi Pengelolaan Kawasan Wisata kepada Masyarakat dan Pengunjung

Penulis
Admin
-
0

Karo – Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata (Budporpar) kabupaten Karo memasang spanduk pengumuman di sekitar Ekowisata Kawasan Air Panas Semangat Gunung–Doulu untuk menginformasikan kepada masyarakat dan wisatawan bahwa tidak ada pengutipan retribusi di kawasan tersebut.

Dalam spanduk tersebut disampaikan bahwa ketentuan ini berlaku mulai 4 Juni 2026 hingga ada pemberitahuan lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Karo. Masyarakat dan wisatawan juga diminta menolak serta melaporkan kepada petugas Dinas Budporapar apabila menemukan pihak yang melakukan pengutipan retribusi atau pungutan dalam bentuk apa pun.

Pemasangan spanduk ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Karo untuk memberikan kepastian informasi serta menjaga ketertiban dan kenyamanan pengunjung di kawasan wisata tersebut.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Juni Antomi Kemit, S.STP., M.Si., saat ditanyakan terkait pemasangan spanduk tersebut melalui aplikasi WhatsApp Jumat (12/6/26) siang menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar masyarakat yang berkunjung Objek Wisata Air Panas melaporkan ke dinas pariwisata atau ke pihak kepolisian jika ada pungutan liar dengan bukti dokumentasi berupa video ataupun foto.

“Kami sudah meyampaikan himbaun kepada seluruh masyarakat yang hendak berkunjung ke pemandian air panas melalaui spanduk,jika masih ada pungutan liar masyarakat boleh langsung melaporkan ke dinas pariwisata atau langsung ke pihak kepolisian dengan melengkapi dokumentasi berupa video atau foto,” sampai Tomi. (Rossi)

Tim LINGKABER Polres Karo Gencarkan Patroli Malam, Antisipasi Kejahatan dan Gangguan Kamtibmas

Penulis
Admin
-
0

Karo – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), tim LINGKABER Polres Karo melaksanakan patroli intensif Jumat(12/6/2026) dini hari. Kegiatan ini difokuskan untuk mengantisipasi tindak pidana 3C (Curat, Curas, dan Curanmor), tawuran, pemalakan, pemerasan, serta berbagai bentuk gangguan keamanan lainnya di wilayah hukum Polres Karo.

Patroli yang tersebut dipimpin oleh IPDA Murdani Purba, S.H., bersama sejumlah personel Tim LINGKABER dengan dukungan satu unit truk Samapta roda empat dan delapan unit sepeda motor patroli. Adapun lokasi yang menjadi sasaran patroli meliputi Jalan Jamin Ginting, Jalan Kutacane, kawasan SPBU Simpang Tiga Kabanjahe, Lau Cimba, serta Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe.

Selama kegiatan berlangsung, personel melakukan patroli dialogis dengan menyambangi masyarakat dan memberikan imbauan agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi tindak kriminal. Kehadiran petugas di lapangan juga bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hingga dini hari.

Selain melakukan pemantauan situasi Kamtibmas, Tim LINGKABER turut mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan setiap kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan melalui Call Center Polri 110, layanan darurat yang dapat diakses selama 24 jam untuk mendapatkan respons cepat dari kepolisian.

Dalam pelaksanaan patroli, petugas menemukan pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong di kawasan Jalan Jamin Ginting sekitar pukul 01.00 WIB. Petugas kemudian melakukan penindakan dengan mengamankan kendaraan tersebut dan menyerahkannya kepada Satuan Lalu Lintas Polres Karo untuk penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan patroli berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Polres Karo menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan patroli rutin guna menciptakan lingkungan yang aman serta mencegah terjadinya berbagai bentuk tindak kejahatan. (Rossi)

Pemkab Karo Ikuti Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026

Penulis
Admin
-
0

Kabanjahe – Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen mempercepat penyelesaian seluruh proses administrasi demi mengejar target penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026.

Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, usai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi Sumut TA 2026 secara virtual dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo pada Rabu, 10/06/2026. Rakor virtual via Zoom Meeting ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution.

Kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/314/KPTS/2026 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam arahannya, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution menyampaikan bahwa Pemprov Sumut menargetkan proses administrasi penyaluran bantuan rampung pada bulan Juni 2026. Sementara itu, penyaluran tahap pertama sebesar 50 persen direncanakan mulai bergulir pada bulan Juli 2026.

Pembayaran akan dilakukan secara bertahap setelah melalui proses penandatanganan kontrak dan review oleh pihak Inspektorat. Jajaran kepala daerah juga diinstruksikan untuk segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pergeseran APBD.

Menanggapi instruksi tersebut, Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menyatakan jajarannya akan bergerak cepat melakukan langkah-langkah strategis di tingkat daerah agar dana stimulus pembangunan ini bisa segera terserap.

“Pemerintah Kabupaten Karo akan mempercepat penyelesaian seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, penyaluran bantuan keuangan dapat segera dilakukan dan dampaknya bisa langsung dirasakan secara nyata oleh masyarakat Karo,” tegas Bupati Karo.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan daerah ini, diharapkan proses penyaluran bantuan keuangan berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Langkah akselerasi ini krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan infrastruktur daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo.

Turut mengikuti rapat virtual tersebut antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, M.M, , serta para Kepala OPD dan Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. (Rossi)

Bupati Karo Lantik 13 Pejabat Pengawas, Perkuat Pelayanan Publik

Penulis
Admin
-
0

Kabanjahe – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., lantik 13 Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten Karo di Aula Rakoetta Brahmana, Kantor Bupati Karo, Kamis (11/6/2026).

Dalam arahannya, bupati menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah, harus dijalankan dengan penuh integritas, disiplin, dan tanggung jawab. Para pejabat dilantik diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan, serta mendukung transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Bupati juga menyampaikan bahwa pengisian jabatan pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri RI sesuai aturan perundang – undangan.

Nama – nama pejabat dilantik adalah sebagai beriku :

1. Deliana Br Sitepu, SE sebagai kepala sub bagian perencanaan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Karo.

2. Ruliyanti Br Ginting Manik, A.Md sebagai jepala seksi pendataan penduduk pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Karo.

3. Cecilia Sembiring, S.Sos, sebagai kepala seksi perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Karo.

4. Asmira Br Tarigan, A.Md sebagai kepala seksi sistem informasi administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan oencatatan sipil kabuaten Karo.

5. Effirita Br Munthe, sebagai kepala seksi pindah datang penduduk pada dinas jependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Karo.

6. Nana Nurlina Ginting, S.Kom., M.I.P sebagai jepala seksi identitas penduduk pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Karo.

7. Srihelpina Br Karo, S.I.P, sebagai kepala seksi kelahiran pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Karo.

8. Ina Sofia Situmorang, S.M, sebagai kepala subbagian kerjasama dan otonomi daerah pada sekretariat daerah kabupaten Karo.

9. Frans Banta Tarigan, S.STP, sebagai kepala subbagian umum dan kepegawaian pada dinas pendidikan k1abupaten Karo.

10. Dewinawati Br Tarigan, SE – Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.

11. Liberty Br Sembiring, SE – Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.

12. Ritanna Br Meliala, SE, sebagai kepala seksi sosial dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Tambak Lau Mulgap II, kecamatan Berastagi.

13. Zulkifli Tarigan, SH, sebagai lurah Tiga Binanga, kecamatan Tiga Binanga, kabupaten Karo.

Bupati sampaikan ucapan selamat, seraya berharap dapat memberikan kontribusi nyata mewujudkan tata kelola pemerintahan, profesional serta pelayanan baik bagi masyarakat. (Rossi)

Wakil Bupati Asahan Hadiri Pembukaan Pekan Inovasi dan Investasi Sumut serta Pencanangan Sensus Ekonomi 2026

Penulis
Aktiva News
-
0

Simalungun – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., menghadiri pembukaan Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara yang dirangkaikan dengan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Open Stage Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis (11/06/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah. Menurutnya, data yang diperoleh dari sensus akan menjadi landasan dalam merumuskan program yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyampaikan bahwa pendataan Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan secara serentak mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 melalui metode kunjungan langsung ke masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima petugas, memberikan data yang benar, serta tidak khawatir karena kerahasiaan data dijamin oleh negara.

Usai mengikuti kegiatan tersebut, Wakil Bupati Asahan menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Asahan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat sangat penting untuk memetakan kondisi perekonomian daerah sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rianto juga mengimbau masyarakat Kabupaten Asahan agar berpartisipasi aktif dengan menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang sesuai kondisi sebenarnya demi menghasilkan data yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan daerah. (As)

Ketua TP PKK Asahan Tinjau PAUD, UMKM dan Taman Baca untuk Dukung Pendidikan dan Literasi

Penulis
Aktiva News
-
0

Kisaran – Ketua TP PKK Kabupaten Asahan bersama Staf Ahli TP PKK Kabupaten Asahan melakukan kunjungan kerja ke Yayasan Pendidikan Qur’an Kisaran TK Islam Terpadu Qur’an, Kamis, guna melihat secara langsung proses pembelajaran dan perkembangan pendidikan anak usia dini, kamis (11/06/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bunda PAUD mengajak para orang tua untuk memberikan pendidikan PAUD kepada anak-anak sebagai langkah awal dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan meninjau Galeri UP2K PKK dan Rumah Produksi Selasih yang telah berkembang dari usaha rumah tangga menjadi sentra produksi pangan lokal yang produknya dipasarkan hingga ke luar Kabupaten Asahan. Ketua TP PKK melihat langsung proses produksi berbagai olahan pangan, mulai dari pengolahan bahan baku hingga pengemasan.

Selain berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi keluarga, usaha tersebut juga mampu menyerap puluhan tenaga kerja dan telah meraih sejumlah penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional.

Selanjutnya, rombongan mengunjungi Taman Baca Iman sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan budaya literasi masyarakat. Pada kesempatan itu, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan menyerahkan bantuan buku bacaan untuk menambah koleksi dan meningkatkan minat baca masyarakat.

Kunjungan juga dilakukan ke sejumlah usaha rumah tangga dan pusat keterampilan masyarakat sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketua TP PKK Kabupaten Asahan berharap program Pokja II PKK dapat terus berjalan secara optimal dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penguatan budaya literasi, serta pemberdayaan ekonomi keluarga di Kabupaten Asahan. (As)

Polsek Barusjahe Dukung Pembinaan Generasi Muda Melalui Lomba Pramuka

Penulis
Admin
-
0

Karo – Semangat kepramukaan kembali bergema di Kecamatan Barusjahe. Sebanyak 368 peserta dari tingkat SD dan SMP mengikuti Upacara Pembukaan Lomba Keterampilan Pramuka Penggalang (LKPP) Kwartir Ranting Barusjahe Tahun 2026 yang digelar di SD Negeri 040517 Tigajumpa, Dusun Tigajumpa, Desa Sukajulu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, Rabu(10/6/2026).

Kegiatan yang tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forkopimcam serta jajaran pendidikan. Hadir dalam kegiatan itu Camat Barusjahe Rion Ginting, SE, Danramil 01 Barusjahe yang diwakili Batuud Peltu M. Ritonga, Kapolsek Barusjahe yang diwakili Bhabinkamtibmas Aiptu Erik P. Depari, Sekretaris Wacap Jekonia Barus, S.Pd, serta Kabid Dinas Pendidikan SD Irianta Ginting.

Peserta yang mengikuti kegiatan berjumlah 368 orang, terdiri dari siswa-siswi SD se-Kecamatan Barusjahe serta pelajar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 3 Barusjahe. Mereka tampak antusias mengikuti rangkaian upacara pembukaan sebagai awal pelaksanaan lomba keterampilan kepramukaan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan masuknya pemimpin upacara dan pembina upacara ke lapangan, dilanjutkan penghormatan, laporan pemimpin upacara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, amanat pembina upacara sekaligus pembukaan resmi LKPP Barusjahe Tahun 2026, penyematan tanda peserta, menyanyikan lagu Satya Darma Pramuka, doa, hingga foto bersama.

Kapolsek Barusjahe AKP Budi Edwin M. Naibaho, S.A.P., melalui Bhabinkamtibmas yang hadir menyampaikan bahwa kegiatan kepramukaan merupakan sarana positif dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kebangsaan yang kuat.

“Melalui kegiatan Pramuka, para pelajar tidak hanya mengasah keterampilan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama, dan cinta tanah air sebagai bekal menghadapi masa depan,” ujarnya.

Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif berkat kerja sama seluruh panitia, peserta, serta unsur pengamanan yang hadir. Kehadiran Polsek Barusjahe dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap pembinaan generasi muda dan dunia pendidikan di wilayah Kecamatan Barusjahe. (Rossi)

 

Bupati Karo Audiensi ke Kemenko Pangan, Ajukan Akselerasi Ketahanan Pangan hingga Revitalisasi Pariwisata

Penulis
Admin
-
0

Jakarta – Dalam upaya mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes melaksanakan audiensi strategis ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Rabu (10/6/26) di kantor kemeko Jakarta.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Karo didampingi Kepala Bappedalitbang Abel Tarwai Tarigan, S.Sos, M.A, M.T, Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappedalitbang Henry Sharon Sitepu, SE membawa 3 (tiga) agenda dan usulan proposal prioritas untuk langsung diserahkan kepada pihak kementerian meliputi:

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani : Pemerintah Kabupaten Karo menyampaikan proposal program kegiatan komprehensif guna memperkuat sektor pertanian daerah. Program ini dirancang untuk menjaga kestabilan pangan nasional sekaligus mendongkrak pendapatan serta kesejahteraan para petani lokal di Tanah Karo.

2. Revitalisasi Jalan Tongkoh (Sp. Pelawi) – Jaranguda untuk Pariwisata : Guna mendukung sektor pariwisata yang menjadi salah satu motor ekonomi daerah, Bupati Karo mengajukan proposal pinjam pakai lahan hutan. Lahan ini akan digunakan untuk revitalisasi Jalur Tongkoh (Sp. Pelawi) menuju Jaranguda, sehingga akses wisatawan menjadi lebih aman, nyaman, dan representatif.

3. Penyediaan Lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah : Sebagai solusi konkret penanganan lingkungan hidup dan masalah domestik, Pemkab Karo mengajukan usulan pinjam pakai kawasan hutan untuk dialokasikan sebagai lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang modern dan ramah lingkungan.

Bupati Karo menegaskan bahwa langkah jemput bola ke pemerintah pusat ini merupakan komitmen nyata untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah demi pembangunan skala prioritas.

“Kabupaten Karo memiliki potensi pertanian dan pariwisata yang luar biasa. Melalui audiensi ini, kita berharap Kementerian Koordinator Bidang Pangan dapat memberikan dukungan penuh terhadap proposal yang kami ajukan. Sinergi ini sangat krusial, baik untuk kesejahteraan petani, kenyamanan wisatawan, hingga pengelolaan lingkungan hidup yang bersih melalui TPA yang layak,” ujar Bupati.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyambut baik kedatangan dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Karo. Pihak kementerian menyatakan akan segera mengkaji dan menindaklanjuti usulan-usulan tersebut bersama kementerian teknis terkait agar realisasinya dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. (Rossi)

Pemkab Karo Koordinasikan Pendirian BUMD Pangan, Perkuat Stabilitas Harga

Penulis
Admin
-
0

Karo – Bupati Karo Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., melalui Sekda Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., MM., mengikuti Zoom Meeting Koordinasi dan Permohonan Asistensi Pendirian BUMD Pangan Kabupaten Karo di Karo Command Center (KCC) Kantor Bupati Karo, Rabu (10/06/2026).

Pemerintah Kabupaten Karo saat ini mengajukan pendirian BUMD Aneka Usaha yang bergerak di bidang pangan sebagai salah satu instrumen pendukung pengendalian inflasi daerah, optimalisasi potensi komoditas hortikultura, serta penguatan kerja sama pemasaran melalui skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Saat ini, usulan pendirian BUMD Aneka Usaha Kabupaten Karo masih dalam tahap evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.

Dalam sambutannya bupati Karo menegaskan tegaskan bahwa usulan pendirian BUMD diharapkan dapat segera memperoleh arahan dan rekomendasi untuk mempercepat proses penyelesaiannya.

“Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap dapat memperoleh arahan, masukan, dan rekomendasi konstruktif sebagai bahan tindak lanjut mempercepat proses penyelesaian pendirian BUMD Kabupaten Karo,” ujar Sekda membacakan sambutan bupati Karo.

Sementara itu, Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kementerian Dalam Negeri menyampaikan dukungannya terhadap rencana pendirian BUMD Kabupaten Karo.

“Kami dari Kemendagri siap mendukung didirikannya BUMD oleh Pemkab Karo ini,” ujar Yudia

Melalui koordinasi dan permohonan asistensi ini, pemerintah kabupaten Karo berharap proses pendirian BUMD Pangan dapat berjalan secara akuntabel, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Turut hadir Direktur BUMD, BLUD, dan BMD, Drs. H. Yudia Ramli, M. Si., Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev, Kepala Subdirektorat BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha, Bambang Ardianto, S.T., M.M., Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov.Sumatera Utara, Perwakilan UMSU, Staf Ahli Bupati Karo Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Munarta Ginting, SP., dan Kepala OPD terkait. (Rossi)

NCW DPD Bekasi Raya Soroti Pelaksanaan SPMB SMA/SMK Negeri di Kabupaten Bekasi, Minta Audit Jalur CIBI dan Kejuaraan

Penulis
Aktiva News
-
0

Bekasi — Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman Parulian Simaremare, menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri di Kabupaten Bekasi setelah menerima aduan masyarakat serta melakukan penelusuran langsung terhadap data yang ditampilkan dalam sistem SPMB.

Dari hasil pencermatan awal tersebut, NCW menemukan adanya indikasi tingginya jumlah calon peserta didik yang masuk tahap verifikasi maupun penerimaan melalui jalur CIBI (Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa) serta jalur kejuaraan pada sejumlah sekolah.

Temuan awal ini kemudian memunculkan pertanyaan publik terkait pola distribusi kuota, proses verifikasi dokumen, dan konsistensi penerapan aturan antar sekolah.

NCW menegaskan bahwa hasil penelusuran ini belum merupakan kesimpulan adanya pelanggaran, namun menjadi dasar yang cukup untuk meminta dilakukan pemeriksaan dan pengawasan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Menurut NCW, jalur CIBI dan kejuaraan merupakan jalur khusus yang seharusnya melalui proses seleksi dan verifikasi yang ketat karena berkaitan langsung dengan pengakuan kemampuan intelektual, bakat, maupun capaian prestasi peserta didik.

Atas dasar itu, NCW DPD Bekasi Raya meminta kepada:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB SMA/SMK Negeri di Kabupaten Bekasi

2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan audit administrasi dan verifikasi faktual secara sampling terhadap peserta jalur CIBI dan kejuaraan

3. Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap potensi maladministrasi dalam proses pelayanan publik pendidikan

4. Sekolah dan penyelenggara SPMB membuka informasi penerimaan secara transparan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

NCW juga mendorong agar apabila diperlukan dilakukan klarifikasi, validasi ulang, atau pengujian kompetensi sesuai mekanisme yang diperbolehkan regulasi, guna memastikan seluruh peserta yang lolos memang memenuhi kriteria pada jalur yang dipilih.

“Kami tidak sedang menggiring opini adanya pelanggaran. Namun ketika terdapat aduan masyarakat dan ditemukan pola yang menimbulkan pertanyaan publik dari hasil penelusuran sistem, maka pengawasan menjadi langkah yang wajar. Pendidikan harus dijaga sebagai ruang yang adil bagi seluruh anak,” kata ketua NCW DPD Bekasi Raya.

NCW menyatakan akan terus menghimpun data dan membuka ruang pengaduan masyarakat secara bertanggung jawab dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, objektivitas, dan kepentingan terbaik bagi peserta didik.

1234...285Halaman 3 dari 285