Tapanuli Utara – Masa depan seorang anak di bawah umur hancur dalam sekejap. Bayang-bayang trauma kini menghantui hari-harinya setelah menjadi korban kekerasan seksual. Namun, secercah keadilan mulai tampak. Maha Rajagukguk, Wakil Ketua DPD Parsadaan Pomparan Raja Lontung (PPRL) Sumut, mengapresiasi penuh langkah tegas Polres Tapanuli Utara (Taput) yang bergerak cepat menahan oknum pendeta HKBP berinisial CS, terduga pelaku sodomi tersebut.

Penahanan ini membawa kelegaan di tengah rasa sakit yang mendalam. Langkah cepat polisi ini dilakukan setelah orang tua korban membuat laporan resmi ke Polres Tapanuli Utara pada 6 Juni 2026. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/145/VI/2026/SPKT Polres Tapanuli Utara/Polda Sumatera Utara.

Trauma Mendalam di Balik Dinding Mobil

Kisah pilu ini memuncak pada 26 April 2026. Berdasarkan keterangan korban yang disampaikan oleh Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernis Sitinjak melalui Kasi Humas Aiptu Walpon Baringbing, sore itu pelaku memanggil korban untuk naik ke dalam mobilnya. Korban yang mengenal pelaku tanpa curiga menuruti ajakan tersebut.

Namun di dalam mobil, petaka itu terjadi. Pelaku langsung memaksa dan mengancam korban untuk melayani nafsu bejatnya.

Korban sudah sekuat tenaga meronta dan melawan. Apa daya, tenaga anak-anak tak mampu menandingi dekapan tangan kekar oknum pendeta tersebut. Korban disodomi di bawah ancaman. Setelah puas melampiaskan hasratnya, pelaku melepaskan korban seraya melontarkan ancaman agar aksi biadab ini tidak diceritakan kepada siapa pun.

Penyidikan polisi mengungkap bahwa penderitaan korban ternyata terjadi dalam rentang waktu Maret hingga April 2026. Kuasa hukum korban, Hotbin Simaremare, menjelaskan bahwa dalam kurun waktu tersebut, korban diduga mengalami satu kali pelecehan seksual dan tiga kali tindakan kekerasan seksual.

Gerak Cepat Polisi dan Komitmen Maha Rajagukguk

Maha Rajagukguk secara terbuka menyampaikan rasa hormat dan apresiasinya kepada Kapolres Tapanuli Utara dan seluruh jajaran. Polisi dinilai telah menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang taat aturan.

“Saya mengapresiasi Polres Taput atas gerak cepat dalam menangani kasus sodomi yang dialami oleh korban. Semoga Polres dalam hal ini tetap profesional demi keadilan korban, di mana korban masih di bawah umur dengan impian kehidupan yang masih panjang tiba-tiba hancur oleh perbuatan bejad oknum pendeta HKBP tersebut,” ujar Maha dengan nada getir pada Jumat, 19 Juni 2026.

Melihat kondisi psikologis korban yang semakin pulih, Maha Rajagukguk mengucapkan terimakasih kepada pihak Polres taput atas penanganan pemulihan psikologis (trauma healing) kepada korban.

Kawal Kasus:

Maha Rajagukguk berjanji mengawal kasus hukum ini hingga tuntas di pengadilan agar kejadian serupa tidak terulang.

Pelaku Resmi Ditetapkan Tersangka

Keadilan kini sedang berjalan. Setelah menerima laporan dari orang tua korban, penyidik Polres Tapanuli Utara langsung bergerak memeriksa korban, memanggil saksi-saksi, serta melakukan visum medis.

Hanya butuh waktu singkat bagi polisi untuk mengumpulkan bukti. Pada Minggu, 7 Juni 2026, penyidik melakukan gelar perkara. Hasilnya, oknum pendeta berinisial CS resmi ditetapkan sebagai tersangka. Polisi langsung melakukan penjemputan paksa dan menahan pelaku di sel tahanan.

“Pada Minggu (7/6/2026), setelah melakukan gelar perkara, pelaku telah diringkus, ditetapkan sebagai tersangka, dan dilakukan penahanan,” tegas Kasi Humas Aiptu Walpon Baringbing.

Proses hukum kini terus berjalan, mengiringi doa dan harapan agar korban bisa sembuh dari luka batinnya yang mendalam. (Ril)

NCW DPD Bekasi Raya menyoroti alokasi hibah Rp4,5 miliar dari APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

NCW menegaskan sejak awal bahwa pernyataan ini bukan tuduhan korupsi, bukan tuduhan intervensi penegakan hukum, dan bukan tuduhan bahwa hibah memengaruhi penanganan perkara.

Namun dalam perspektif tata kelola pemerintahan dan pengawasan anggaran, kebijakan seperti ini tidak cukup dijawab dengan kalimat: “sudah sesuai aturan.”

Pertanyaan publik jauh lebih mendasar:

Mengapa menggunakan APBD?
Apa kebutuhan yang belum dapat dipenuhi melalui APBN?
Apa manfaat langsung yang diterima masyarakat Kota Bekasi?
Dan mengapa kebijakan ini dianggap lebih mendesak dibanding kebutuhan publik lainnya?

Karena pada akhirnya, APBD bukan sekadar dokumen anggaran.

APBD adalah uang masyarakat yang dikumpulkan melalui kewajiban publik dan harus dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada publik.

Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman Parulian Simaremare, S.Pd, menyampaikan:

“Publik tidak sedang mempertanyakan lembaganya. Publik sedang mempertanyakan prioritas penggunaan uang rakyat.”

Di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai kebutuhan pelayanan publik dan dorongan peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban pajak daerah, menurut NCW, setiap kebijakan pengeluaran miliaran rupiah harus memiliki standar penjelasan yang lebih tinggi.

NCW juga menilai bahwa munculnya hibah kepada institusi penegak hukum berpotensi memunculkan persepsi dan pertanyaan publik apabila pada saat yang sama masih terdapat laporan masyarakat yang menurut pelapor belum memperoleh penjelasan perkembangan penanganan secara memadai.

Ketua NCW DPD Bekasi Raya menambahkan:

“Yang perlu dijaga bukan hanya independensi penegakan hukum, tetapi juga kepercayaan publik terhadap independensi itu sendiri.”

NCW mencatat, selama ini di ruang publik kerap muncul pertanyaan dan kritik masyarakat mengenai kepastian tindak lanjut laporan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum.

Termasuk, menurut catatan internal NCW, terdapat laporan yang pernah disampaikan pada tahun 2025 yang hingga saat ini dinilai belum memperoleh informasi perkembangan yang cukup oleh pelapor.

NCW menegaskan:

Fakta adanya hibah tidak boleh langsung dikaitkan sebagai penyebab lambat atau tidaknya penanganan laporan. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan hal tersebut.

Tetapi dalam ruang publik, kondisi seperti ini dapat memunculkan pertanyaan yang wajar:

Apakah komunikasi penanganan laporan kepada masyarakat sudah berjalan optimal?
Apakah standar respons terhadap laporan publik sudah cukup terbuka?
Apakah masyarakat mendapatkan kepastian informasi yang memadai?

Ketua NCW DPD Bekasi Raya menegaskan:

Kalau seluruh proses berjalan profesional, independen, dan sesuai aturan, maka keterbukaan tidak perlu ditakuti.”

“Semakin besar anggaran yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab menjelaskan kepada publik.”

“Kepercayaan publik tidak dibangun dengan meminta masyarakat percaya. Kepercayaan publik dibangun dengan data, keterbukaan, dan kepastian.”

NCW berpandangan bahwa Pemerintah Kota Bekasi dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi perlu menjelaskan secara terbuka dasar kebutuhan hibah, tujuan penggunaannya, manfaat yang dihasilkan, serta memastikan pelayanan terhadap laporan masyarakat tetap berjalan profesional, objektif, dan dapat diukur.

Karena dalam negara demokratis:

kritik bukan ancaman.
Pertanyaan publik bukan gangguan.
Dan transparansi bukan pilihan melainkan kewajiban.