Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp. OG., menyerahkan secara resmi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 Kabupaten Karo yang diterima langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Selasa (31/03/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara, yang berlangsung pukul 15.30 Wib s/d 16.30 Wib di Kantor BPK Perwakilan Sumut.

Tercatat lima pemerintah daerah yang menyerahkan laporannya, yakni Kabupaten Karo, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Simalungun, Kota Padang Sidimpuan, dan Kota Sibolga.

Dalam sambutannya, Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA, CPA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara menyampaikan apresiasinya atas ketepatan waktu penyerahan laporan ini.
“Kami mengapresiasi komitmen para Kepala Daerah, termasuk dari Kabupaten Karo, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Simalungun, Kota Padang Sidimpuan, dan Kota Sibolga, yang telah menyampaikan LKPD Unaudited tepat waktu sesuai amanat undang-undang. Penyerahan ini adalah langkah awal bagi kami untuk melakukan pemeriksaan terperinci guna memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Nias Barat Eliyunus Waruw, S.Pt., M.Si., mewakili Kepala Daerah yang hadir, menyatakan bahwa penyusunan laporan ini telah dilakukan dengan maksimal meskipun menghadapi berbagai tantangan administratif.
“Penyampaian LKPD ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat. Kami berharap hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola keuangan di daerah kami, sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan atau ditingkatkan kualitasnya,” ungkapnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah tahap ini, tim pemeriksa BPK akan segera turun ke lapangan untuk memulai proses audit rinci selama dua bulan ke depan, dimulai dengan entri meeting Kamis 2 April 2026 yang akan dihadiri oleh Kepala Daerah Seluruh Indonesia melalui zoom meeting.

Turut hadir dalam acara ini, Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Br Tarigan, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, M.M, Sekretaris Dewan, Eva Angela S, SS, MM., Inspektur Kabupaten Karo, Sodes Sembiring, SE, M.Si., Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo, Sri Harmonista Br. Kaban, S.T., M.Eng., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Dr. Drs. Eddi Suranta, M.Pd.
(Rossi)

Belawan – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Pelabuhan Belawan melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berhasil membongkar praktik penjualan bayi yang terjadi pada Sabtu, 28 Maret 2026 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Veteran Pasar X, Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan enam orang tersangka dengan peran berbeda, yakni ET (44) sebagai agen penjual bayi, SS (55) yang mendampingi ET, JG (39) sebagai pembeli bayi, SEP yang merupakan suami JG, M (42) sebagai ibu kandung bayi, serta SD (41) yang menjadi perantara antara M dan ET.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi, SIK., MH., CPHR., melalui Kasat Reskrim AKP Agus Purnomo, SH., MH., menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Unit IV PPA pada awal Maret 2026.

“Awalnya pada tanggal 3 Maret 2026, Tim Unit IV PPA di bawah pimpinan IPDA Syukur Waruwu, S.H., menerima informasi dari masyarakat terkait adanya pasangan suami istri yang diduga telah beberapa kali memperjualbelikan bayi,” ujar AKP Agus Purnomo.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim kemudian melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap pergerakan para pelaku hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi rencana transaksi penjualan bayi.

“Tim kemudian mengikuti dan memetakan pergerakan para pelaku, hingga pada tanggal 28 Maret 2026 diperoleh informasi bahwa akan terjadi transaksi penjualan bayi perempuan dari ibu kandung berinisial M kepada pasangan suami istri JG dan SEP,” jelasnya.

Dalam proses penangkapan, tim membagi tugas untuk mengamankan para pelaku di lokasi berbeda, termasuk saat bayi diambil dari rumah sakit dan dibawa menuju lokasi transaksi di pintu Tol Marelan.

“Pada saat transaksi akan dilakukan, tim langsung bergerak dan mengamankan seluruh pelaku yang terlibat, baik penjual, pembeli, maupun pihak perantara, untuk dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan,” tambahnya.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa praktik penjualan bayi tersebut telah dilakukan lebih dari satu kali oleh tersangka ET, serta motif utama dari ibu kandung bayi adalah faktor ekonomi.

“Dari hasil pemeriksaan, tersangka ET mengakui telah dua kali melakukan perbuatan serupa. Sementara ibu bayi mengaku menjual bayinya karena alasan ekonomi dengan harga Rp12 juta, kemudian dijual kembali oleh tersangka ET kepada pembeli dengan harga Rp25 juta,” ungkapnya.

Saat ini, seluruh tersangka masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut guna pengembangan kasus serta kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dan bayi yang menjadi korban dititipkan di RS Pirngadi Medan.

“Kami akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain dalam praktik perdagangan bayi ini,” tegas AKP Agus Purnomo.

Polres Pelabuhan Belawan juga mengimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana serupa.

“Kami berharap masyarakat dapat berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya praktik ilegal seperti ini, sehingga dapat segera ditindaklanjuti demi melindungi hak-hak anak,” pungkasnya. (As)

KABANJAHE – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, menerima audiensi pengurus Lembaga Adat Karo Indonesia (LAKI) di Ruang Rapat Bupati Matang Sitepu, Kantor Bupati Karo, Selasa (31/03/2026).
​Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi oleh Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, SP, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M.

​Audiensi ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memaparkan visi dan misi LAKI dalam upaya melestarikan serta membina nilai-nilai adat budaya suku Karo di tengah arus modernisasi.

​Poin-Poin Utama Audiensi:
Pihak LAKI menyampaikan lima tujuan utama pendirian lembaga tersebut kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Karo, di antaranya:
1. ​Pelestarian Budaya: Membina dan melindungi nilai-nilai adat budaya suku Karo agar tetap relevan dan terjaga.
2. ​Kepemimpinan Kolektif: Menghimpun tokoh masyarakat dan tokoh agama secara kolektif dan kolegial.
3. ​Pengawasan dan Resolusi: Mengawasi pelaksanaan adat, menyelesaikan konflik adat, serta merumuskan kedudukan Simantek Kuta (pendiri/pemilik kampung).
4. ​Mitra Pemerintah: Menjadi rujukan dalam kehidupan sosial dan mitra strategis Pemerintah Daerah dalam pembangunan karakter masyarakat.
5. ​Pembaruan Organisasi: Melakukan penguatan internal organisasi melalui mekanisme Musyawarah Besar (Mubes/Runggun Mbelin).

Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes menyambut baik kehadiran LAKI. Beliau menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan peran lembaga adat untuk menjaga identitas daerah.
​”Pemerintah Kabupaten Karo sangat mendukung setiap upaya yang bertujuan untuk menjaga warisan budaya kita. Lembaga adat memiliki peran krusial sebagai penengah sosial dan benteng pertahanan budaya bagi generasi muda Karo ke depan,” ujar Bupati Karo

​Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Komando Tarigan menambahkan bahwa sinkronisasi antara program pemerintah dengan nilai kearifan lokal sangat penting agar pembangunan di Kabupaten Karo tetap berpijak pada akar budaya Karo.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten II (Perekonomian & Pembangunan), Andreasta Tarigan, AP, M.Si dan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Karo, Juni Antomi Kemit, S.STP., M.Si. (Rossi)

Kabanjahe – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., didampingi Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan.SP., menghadiri undangan acara Halal Bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah yang digelar di Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Karo. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan serta menjadi momentum mempererat silaturahmi antara jajaran Pemerintah Kabupaten Karo, DPRD, Forkopimda, serta berbagai elemen masyarakat.

Bupati Karo juga mengapresiasi Ketua DPRD Kabupaten Karo beserta keluarga sebagai tuan rumah yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara Halal Bihalal tersebut. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat silaturahmi dan kebersamaan.

Kabupaten Karo dikenal dengan nilai toleransi dan keberagaman yang kuat. Semangat kebersamaan yang tercermin dalam filosofi Rakut Sitelu dan Tutur Siwaluh diharapkan terus menjadi fondasi dalam kehidupan bermasyarakat di Tanah Karo Simalem.

Acara Halal Bihalal tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kab. Karo, Anggota DPRD Kab.Karo, Sekda Kab.Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., MM, para Staff Ahli Bupati Karo, para Asisten Setda Kab.Karo, Kepala Perangkat Daerah, Para Kabag, Camat se-Kab.Karo,Insan Pers serta para tamu undangan lainnya.
(Rossi)

Lau Baleng, 30 Maret 2026 – Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp. OG, M. Kes yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM, menyambut kedatangan Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendy Antariksa dalam kunjungan kerja di Wilayah Brigif TP 37/HS, Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi antara TNI dan Pemerintah Daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Karo.

Pada kesempatan ini Pangdam I/BB beserta rombongan juga melakukan peninjauan lokasi pembangunan Brigif TP 37/HS dan Yonif TP 904/GM serta Kompi Peternakan Yonif TP 904/GM di Desa Mbal Mbal Petarum Kec. Lau Baleng.

Sekretaris Daerah Kabupaten Karo mengapresiasi kehadiran Pangdam I/BB dan jajaran dalam kunjungan kerja ini. “Kami berterima kasih kepada Pangdam I/BB dan jajaran atas perhatian dan dukungannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Karo,” ujarnya.

Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa menyatakan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bentuk komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan keamanan di wilayah Kabupaten Karo. “Kami akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Anggota DPRD Kabupaten Karo, Yudi Yahya Ginting, Asisten Teritorial, Kabintaldam I/BB, Danbrigif TP 37/HS, Danyonif TP 904/GM, PA Brigif TP 37/HS, PA Yonif TP 904/GMDasi III/ Teritorial dan para pejabat TNI lainnya serta Camat Lau Baleng dan Mardinding didampingi para kepala desa.
(Rossi)

Kabanjahe, 30 Maret 2026 – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes, menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karo yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Karo. Penyampaian ini merupakan agenda rutin tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karo, Imanuel Sembiring, S.T. Turut hadir Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, S.P., Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M., para Asisten dan Staf Ahli Bupati, serta para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

Dalam sambutannya, Bupati Karo menyampaikan bahwa LKPJ Tahun 2025 dilaksanakan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LKPJ juga menjadi sarana evaluasi kinerja pemerintah daerah bersama DPRD sebagai mitra kerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Karo turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Karo, Forkopimda, jajaran perangkat daerah, pemerintah provinsi dan pusat, BUMN/BUMD, akademisi, pelaku usaha, serta seluruh masyarakat Kabupaten Karo atas dukungan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama tahun 2025.

Tema pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2025 yaitu “Mewujudkan Karo Beriman, Karo Berbudaya, Karo Modern, Karo Unggul dan Karo Sejahtera Menuju Indonesia Emas.” Tema tersebut dijabarkan melalui sejumlah misi, diantaranya peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan sektor pertanian dan pariwisata, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, peningkatan infrastruktur, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pembangunan daerah.

Dari sisi pengelolaan keuangan daerah Tahun 2025, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.440.524.037.989 dengan realisasi Rp1.424.417.610.006,83 atau 98,88 persen. Sementara belanja daerah ditargetkan sebesar Rp1.455.323.089.325 dengan realisasi Rp1.381.083.564.456,50 atau 94,89 persen, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Bupati Karo mengakui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan masih terdapat berbagai kendala dan kekurangan yang akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen terus meningkatkan kinerja, inovasi, serta pemanfaatan potensi daerah guna mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Melalui penyampaian LKPJ ini, Pemerintah Kabupaten Karo mengharapkan masukan konstruktif dari DPRD Kabupaten Karo sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di masa mendatang.
(Rossi)