Sei Dadap – Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, bersama Staf Ahli TP PKK Kabupaten Asahan meninjau pelaksanaan Program Pokja I TP PKK di Desa Tanjung Asri, Kecamatan Sei Dadap, Rabu (10/06/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung berbagai program pembinaan keluarga, Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI), serta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan di desa tersebut.

Dalam kesempatan itu, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan meninjau sejumlah program unggulan, seperti Kolam Ikan Remaja, Pangkas Remaja Kita, Bengkel Remaja Mandiri, serta pemanfaatan lahan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Remaja yang bertujuan meningkatkan kreativitas, keterampilan, dan kemandirian generasi muda.

Rombongan juga melihat pelaksanaan program ATM BUGIZ (Antar Jemput Buku dan Gizi), inovasi yang menggabungkan layanan literasi dan dukungan pemenuhan gizi keluarga. Selain itu, kunjungan dilakukan ke Dasawisma Dahlia I yang menjalankan program GEMA JAMBA (Gerakan Matikan TV dan Gadget di Jam Ibadah) guna mendorong kebersamaan keluarga melalui kegiatan ibadah dan belajar bersama.

Pada kesempatan tersebut turut diserahkan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan hak anak dan tertib administrasi kependudukan. Bantuan dari organisasi perangkat daerah (OPD) pendamping juga diberikan kepada Desa Tanjung Asri.

Ny. Yusnila Indriati Taufik mengapresiasi berbagai inovasi yang dikembangkan masyarakat Desa Tanjung Asri. Menurutnya, program-program tersebut selaras dengan tujuan Pokja I dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui pembinaan karakter, pola asuh yang baik, serta penguatan nilai sosial dan keagamaan untuk mewujudkan masyarakat Asahan yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan. (As)

Medan – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri kegiatan Penguatan Akses Bantuan Hukum sekaligus menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Hukum RI tersebut bertujuan memperkuat akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di seluruh Sumatera Utara.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, melaporkan bahwa hingga saat ini telah terbentuk 6.110 Posbankum Desa/Kelurahan di Sumatera Utara sebagai hasil sinergi pemerintah daerah dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum RI atas dukungan dalam meningkatkan pelayanan bantuan hukum. Menurutnya, keberadaan Posbankum menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan akses keadilan yang mudah dan merata bagi masyarakat.

Sementara itu, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menekankan pentingnya pendekatan restorative justice dalam penyelesaian persoalan hukum. Ia berharap Posbankum dapat menjadi sarana yang efektif dalam membangun harmoni sosial melalui penyelesaian masalah secara damai.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Asahan menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum RI sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Asahan terhadap program bantuan hukum bagi masyarakat.

Usai kegiatan, Bupati Asahan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung penguatan layanan bantuan hukum sehingga masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat memperoleh akses keadilan yang lebih mudah dan merata di Kabupaten Asahan.

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda Sumatera Utara, kepala daerah dan ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya. (As)

Pengurus Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Asahan-Tanjungbalai periode 2026–2029 resmi dilantik dalam sebuah acara yang digelar di Warkop Abah Kisaran, Rabu (10/06/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Asahan M. Azmi Ismail, A.P., M.Si., mewakili Bupati Asahan, bersama unsur Forkopimda, pengurus Forwakum Sumatera Utara, serta tamu undangan lainnya.

Ketua Forwakum Asahan-Tanjungbalai, Ulil Amri, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan berbagai pihak. Ia menegaskan komitmen pengurus untuk menjalankan organisasi secara profesional, humanis, dan kolaboratif serta mendukung program pembangunan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Ketua Forwakum Sumatera Utara, Aris Rinaldi Nasution, S.H., berharap kepengurusan yang baru dapat menjadikan organisasi semakin kuat dan dipercaya masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, meningkatkan kompetensi, dan mempererat solidaritas antaranggota.

Mewakili Bupati Asahan, M. Azmi Ismail menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ia menilai pers memiliki peran penting sebagai penyampai informasi yang objektif, edukatif, dan berimbang di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

Pemerintah Kabupaten Asahan berharap Forwakum dapat menjadi mitra strategis dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, menangkal penyebaran informasi hoaks, serta berkontribusi melalui karya jurnalistik yang konstruktif dan bermanfaat bagi kemajuan daerah.

Pelantikan berlangsung dengan lancar dan menjadi momentum memperkuat sinergi antara insan pers, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sadar hukum dan informatif. (As)

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membahas berbagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang). Upaya tersebut dilakukan guna memastikan proyek strategis nasional (PSN) tersebut dapat rampung sesuai target pada tahun 2027.

Pembahasan tersebut mencakup pembangunan fisik, kelembagaan, regulasi, hingga skema pembiayaan guna mendukung operasional transportasi publik modern di kawasan Mebidang. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (10/6/2026), dan dihadiri Advisor Ditjen Perhubungan Darat untuk MASTRANS Danang Parikesit beserta jajaran.

“Pemprov Sumut sangat mendukung proyek BRT Mebidang yang merupakan proyek strategis nasional. Program ini untuk mewujudkan transportasi publik perkotaan yang modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan,” ujar Sulaiman.

BRT Mebidang diketahui direncanakan mulai beroperasi tahun ini dengan menggunakan armada bus listrik melalui kerja sama dengan Tiongkok.

Pada tahap awal operasional, BRT akan melayani 12 koridor. Sebanyak 10 koridor berada di wilayah Kota Medan, sedangkan dua koridor lainnya melayani kawasan Mebidang dan dikelola oleh Pemprov Sumut bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan.

Dua koridor yang berada di bawah pengelolaan Pemprov Sumut meliputi rute Binjai–Medan–Carrefour serta Lubukpakam–Amplas–Simpang Pelangi. Dinas Perhubungan Sumut optimistis kehadiran BRT dapat membantu mengatasi berbagai persoalan transportasi di kawasan Mebidang.

Terkait kelembagaan, Sulaiman menyampaikan bahwa pada tahap awal pengelolaan PSN BRT Mebidang akan dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Perhubungan Sumut. Selain itu, Pemprov Sumut juga memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), yang berpotensi mendukung pengembangan program tersebut.

Sementara itu, Advisor Ditjen Perhubungan Darat untuk MASTRANS Danang Parikesit menyampaikan bahwa proyek Sistem Transportasi Massal Perkotaan (Mastran Project) yang menghubungkan Medan, Binjai, dan Deliserdang telah berjalan dari sisi pembangunan fisik, seperti halte dan jalur koridor.

Meski demikian, menurutnya masih diperlukan pembahasan lebih lanjut terkait aspek kelembagaan, regulasi, dan pembiayaan. Hal tersebut penting mengingat operasional BRT Mebidang juga melibatkan sejumlah pemerintah daerah, yakni Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, dan Pemerintah Kabupaten Deliserdang.

Turut hadir dalam pembahasan tersebut Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan, Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya Sumut Candra Dalimunte, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumut Rahmat Hidayat Siregar, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut Ade Sofianita, Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut Aprilla Haslantini Siregar, jajaran Kementerian Perhubungan, perwakilan World Bank, serta undangan lainnya.(As)