Medan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara melaksanakan sosialisasi tahap pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2024, Jumat (12/7/2024), yang dihadiri sejumlah parpol. Di mana dalam sosialisasi tahapan tersebut salah satunya bakal pasangan calon (paslon) gubernur/wakil gubernur harus menyertakan dokumen visi misi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Persyaratan visi misi bakal paslon Gubernur dan Wakil Gubernur ini diatur pada Peraturan KPU No 8 Tahun 2024 yang dilengkapi saat pendaftaran di KPU psfa 27-29 Agustus 2024,” ujar Ketua KPU Sumut Agus Arifin kepada wartawan.

Memang, kata Agus persyaratan visi misi bakal Paslon sesuai RPJMD Pemprovsu masih diperdebatkan oleh parpol karena Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD masih dalam pengusulan ke DPRD Sumut. “Parpol butuh dasar hukumnya, sedangkan Perda RPJMD belum disahkan,” ungkapnya.

Selain terkait persyaratan visi misi bakal paslon gubenur/wakil gubernur, dijelaskan Agus, pihaknya juga mensosialisasikan PKPU No 8 Tahun 2024 terkait perlengkapan dokumen yang harus dipersiapan berkaitan dengan instansi lain yakni SKCK, surat keterangan yang dikeluarkan kejaksaan, surat keterangan LHKPN, surat keterangan dari Pengadilan Niaga, syarat usia dan lainnya.

“Sampai sejauh ini tahapan sosialisasi terus dilakukan termasuk ke KPU kabupaten/kota se Sumut,” kata Agus.

Sebelumnya Mewakili Pj Gubernur, Hendra D Siregar menjelaskan saat ini Ranperda RPJMD sudah sampai kepada penyampaian ke DPRD Sumut yang sudah diajukan pada Juni 2024 dan selanjutnya tahapan pembahasan serta evaluasi Mendagri.

“Kita harapkan minggu ke 4 Juli 2024 ini hasil pembahasan sudah dievaluasi Mendagri. Penetapan diharapkan minggu pertama Agustus sehingga Perda RPJMD bisa dijadikan acuan para Paslon kepala daerah di Sumut,” paparnya.

Sementara Ketua Bawaslu Sumut M Aswin Diapari Lubis menyatakan, terkait pelaksanaan PKPU No 8 Tahun 2024, KPU harus terus mensosialisasikannya. Sebab banyak hal yang terbaru seperti terkait persyaratan umur vakal calon pascaputusan MK saat proses pendaftaran Presiden/Wakil Presiden. Selain itu juga terkait aturan mantan narapidana yang boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau calon legislatif.

“Ada yang menarik kemarin. Irman Gusman tidak bisa mencalonkan anggota DPD RI oleh KPU. Terjadi salah pemaknaan aturan-aturan itu apakah hitungan 5 tahun itu dimulai masa jatuh hukuman. Ini yang sering salah penafsiran oleh KPU,” tuturnya.
(As)

Medan – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Agus Arifin mengatakan melalui surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025 – 2045, bisa menjadi dasar dalam penyusunan visi misi dan program pasangan calon yang diusung partai politik (Parpol) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

“Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sampai hari ini masih berupa rancangan. Jadi dengan adanya surat Mendagri yang telah disampaikan Bapedalitbang Provinsi Sumut tadi bisa menjadi dasar untuk menyusun visi misi dan program pasangan calon saat mendaftar ke KPU Provinsi maupun Kabupaten / Kota,” kata Agus Arifin, Sabtu (13/7/2024).

Dalam acara Rapat Koordinasi Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan serentak tahun 2024, dihadiri jajaran KPU Kabupaten / Kota Se Sumut, di Grand City Hall Medan tersebut disampaikan Agus Arifin dengan jarak waktu yang semakin dekat masa pendaftaran pasangan calon yang diusung parpol di KPU pada 27 – 29 Agustus 2024.

Artinya, tegas Ketua KPU Sumut, KPU di 33 Kabupaten / Kota dapat melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan arahan KPU RI, terkait pasangan calon menyangkut dokumen visi misi dan program saat mendaftar.

Dengan sosialisasi berkenaan dengan dokumen visi misi dan program yang harus mengacu kepada RPJPD Provinsi dan RPJMD kabupaten / kota, meski dalam penetapannya selambat – lambatnya di minggu ketiga Agustus 2024, sedangkan masa pendaftaran di tanggal 27 – 29 Agustus 2024, maka melalui surat Mendagri tersebut bisa menjadi dasar bagi penyusunan visi misi dan program pasangan calon saat mendaftar.

Sebelumnya, Sekretaris Bapelitbang Provinsi Sumut, Dicky Anugrah menyampaikan RPJPD provinsi dan RPJMD kabupaten / kota yang saat ini masih dalam rancangan bukan menjadi kendala bagi peserta Pilkada tahun 2024 dalam penyusunan dokumen visi misi dan program pasangan calon.

“Ini (RPJPD dan RPJMD) jadi acuan saja, bukan sama persis (di penyusunan dokumen visi misi dan program), kita contohkan data tingkat penurunan pengangguran Sumut, 5,8%, kita dibawah nasional 5,32%. Nah, tim sukses dengan gagasan calon gubernur-nya bagaimana ini di bawah nasional maka kami akan lakukan ini, spt itulah proses strategi kampanye, ini hanya jadi isu, boleh dibedah,” terangnya.

Rapat koordinasi yang melibatkan 33 KPU Kabupaten / Kota tersebut berlangsung hangat dibawah moderator acara Maruli Pasaribu selaku Kabag TPP dan Parhubmas KPU Sumut, dimana ada 3 (tiga) daerah seperti KPU Tebing Tinggi, KPU Humbang Hasundutan dan KPU Karo bergantian mempertanyakan berkenaan dengan agenda sosialisasi didaerahnya serta jalinan kerjasama dengan pemerintah daerah khususnya Bappeda dalam perkembangan RPJMD didaerah tersebut.(As)

Medan – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Agus Arifin mendorong KPU Kabupaten / Kota agar segera menyelesaikan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih atau masyarakat tepat waktu atau 100%.

“Kita harap jajaran KPU di kabupaten / kota supaya bisa selesaikan tepat waktu 100%, tentunya sesuai perundangan,” kata Agus Arifin usai menghadari acara Sosialisasi Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2024, Jumat (12/7/2024) di Hotel Grand Aston Medan.

Dikatakan Agus kembali, terhitung sampai pada hari ini total sekitar 80% sudah dilakukan pencoklitan oleh petugas Pantarlih di masing – masing daerah.

Sementara, tambahnya, batas akhir coklit dalam persiapan Pilkada tahun 2024 ini adalah pada 24 Juli 2024.

“Artinya, pencocokan masih berproses, sehingga kita minta pemutakhiran data pemilih ini tepat waktu, sampai ke pelosok – pelosok,” ujarnya.

Diketahui, dari daerah Kabupaten / Kota di Sumatera Utara ini, tercatat baru Kabupaten Langkat dan Kabupaten Pakpak Bharat yang sudah 100% coklitnya.

Sementara, terpisah Anggota KPU Sumut, Robby Effendi Hutagalung menambahkan hingga tanggal 11 Juli 2024 kemarin data pemilik yang di coklit baru mencapai 79,54%.

“Sebagian besar kabupaten / kota sudah hampir rampung. Rata – rata sudah 80%. Sudah berjalan sesuai dengan tahapan dan jadwal,” kata Robby.

Terkait kendala, menurutnya, diantaranya untuk Nias Selatan khusus Kecamatan Sibuk terkendala soal jaringan internet saat akan mendownload (agak lamban).
(As)

MEDAN – Dalam sebuah pertemuan, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sumatera Utara menyatakan dukungan penuh kepada Bobby Nasution sebagai calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) untuk periode 2024-2029. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pengurus MPW KSBSI Sumut, Korwil KSBSI Sumut, serta jajaran Dewan Pengurus Cabang (DPC) dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Di sebuah kediaman pengurus MPW KSBSI Sumut di Medan, Binter Gultom, salah satu pengurus, menegaskan bahwa seluruh KSBSI Sumut dan 33 DPC-nya siap mendukung Bobby Nasution. Dukungan ini dinyatakan dengan penuh keyakinan di hadapan para media.

Menurut Ketua KSBSI Sumut, Donald Pardamean Sitorus, S.H., Bobby Nasution adalah sosok yang layak memimpin Sumatera Utara. Selama masa jabatannya sebagai Walikota Medan, Bobby telah menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan buruh. Salah satu contohnya adalah keberaniannya untuk keluar dari regulasi pusat mengenai kenaikan upah yang diatur dalam PP 36. Keputusan ini mencerminkan komitmen Bobby dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh.

Pertemuan ini juga menjadi ajang untuk melakukan konsolidasi dan memperkuat organisasi. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh MPW KSBSI Sumut, Korwil KSBSI Sumut, dan jajaran DPC bertujuan untuk memotivasi para pengurus, membahas perbaikan kinerja, serta merumuskan rencana kerja ke depan. Mereka berkomitmen untuk mendukung Bobby Nasution dengan penuh dedikasi.

Atmosfer pertemuan semakin semarak dengan yel-yel perjuangan yang menggema, mencerminkan semangat juang yang tinggi. Acara ini diakhiri dengan makan bersama, mempererat hubungan antar pengurus dan anggota KSBSI Sumut.

Dukungan terhadap Bobby Nasution datang dari berbagai DPC di Sumatera Utara. Seluruh DPC sepakat bahwa Bobby adalah pemimpin yang tepat untuk membawa perubahan positif bagi Sumatera Utara. Dengan dukungan kuat dari KSBSI Sumut, harapan besar tertuju pada Bobby untuk mengangkat aspirasi buruh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

Ke depan, KSBSI Sumut akan terus mengadakan pertemuan dan konsolidasi untuk memperkuat organisasi. Dukungan terhadap Bobby Nasution adalah bagian dari strategi KSBSI untuk memastikan kepentingan buruh selalu diperjuangkan. Setiap langkah diambil dengan komitmen untuk mendukung kebijakan yang berpihak pada buruh dan memperjuangkan kesejahteraan anggota.

Pertemuan di Medan ini tidak hanya merupakan deklarasi dukungan politik, tetapi juga mencerminkan solidaritas dan semangat juang para buruh di Sumatera Utara. Dengan dukungan penuh dari KSBSI Sumut, Bobby Nasution diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan buruh dan masyarakat Sumatera Utara. Perjuangan ini akan terus berlanjut, dengan semangat dan dedikasi yang tak pernah padam.

Medan, dengan sejarah dan budayanya yang kaya, menjadi saksi dari lahirnya harapan baru bagi buruh. Di dalam dada para pejuang buruh, terpatri tekad untuk membawa perubahan, menuju masa depan yang lebih baik bagi semua.