Palu – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu Kanwil Kemenkumham Sulteng perkuat sinergitas bersama Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dengan menghadiri Wisuda Angkatan XVI Tahun 2024 Sekolahh Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Panca Marga Palu, Kamis, (27/6/2024).

LPKA Palu diwakili Andi Nuryadin selaku Kepala Subbagian Umum, menyampaikan, apresiasi dan ucapan terima kasih atas kepercayaan serta jalinan kerja sama yang telah dibangun guna mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Selain itu, Andi juga berharap kepada seluruh wisudawan hari ini dapat menjadi calon-calon tenaga professional yang unggul dan dapat dipercaya serta siap berkompetensi diera digitalisasi.

“Selamat kepada para wisudawan angakatan XVI Tahun 2024 STIA Panca Marga, tetap semangat dan terus berjuang dalam mewujudkan Indonesia semakin maju,” ungkap Andi

Diketahui hari ini, STIA Panca Marga meluluskan 175 orang Mahasiswa Srata Satu (S1) yang terdiri dari 92 orang laki-laki dan 83 orang perempuan.

“Besar harapan, melalui jalinan kerja sama ini para anak binaan yang telah menyelesaikan Pendidikan Paket C atau SMA dapat melanjutkan ke perguruan tinggi , salah satunya di PTS STIA Panca Marga,” tambah Andi

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang saat itu diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan, Drs. Dahri Saleh, Fokopimda Provinsi Sulawesi Tengah, dan Para Sivitas akademisi.

Membacakan Sambutan Gubernur Sulawesi Tengah, Dahri Saleh berpesan kepada seluruh wisudawan STIA Panca Marga bahwa hal ini merupakan awal untuk menjawab tantangan yang semakin berat dengan diiringi kemajuan digitalisasi membuat persaingan begitu ketat.

“Persiapakan diri kalian dalam menerapkan teori yang telah didapatkan pada bangku perkuliahan dan kejadian di lapangan, harus mampu beradaptasi dengan cepat, buktikan bahwa kalian adalah para generasi unggul yang siap memajukan bangsa dan negeri kita tercinta. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses atas gelar sarjana strata satu yang telah diraih,” pesan Dahri.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, memberikan apresiasi luar biasa atas jalinan sinergitas yang telah dibangun oleh LPKA Palu.

“LPKA Palu memberikan contoh kinerja yang luar biasa pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng. Hal ini menjadi motivasi untuk program pembinaan yang lebih bermutu dan maksimal kepada warga binaan ataupun anak binaan untuk bisa memperoleh Pendidikan ke jenjang lebih tinggi, yakni Perguruan Tinggi,” pungkas Kakanwil Hermansyah.(Rel)

Palu – Anak merupakan calon pemimpin yang akan meneruskan pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap anak di Indonesia harus dilindungi dan dipenuhi haknya terutama hak pendidikan, tak terkecuali untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu.

Bertempat di Aula Serbaguna, Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan (Dikbimkemas), Henny, yang turut didampingi oleh staf, An Nisaa Ayu melakukan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) untuk Tahun Ajaran 2024/2025, Selasa (25/06/24) pagi.

Menurut Henny, kegiatan ini sangat perlu dilakukan mengingat ada beberapa anak binaan yang masuk di LPKA Palu tetapi pendidikannya saat diluar telah terputus atau bahkan belum pernah bersekolah sama sekali. Olehnya itu, dengan adanya pendataan ini, maka LPKA Palu yang telah menjalin kerja sama dengan PKBM Mulia Kasih dan Dinas Pendidikan Kota Palu terus berkomitmen untuk menuntaskan pendidikan bagi anak binaan.

“Kita semua ingin anak-anak disini bisa menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang menengah atas. Nantinya data ini akan kami serahkan kepada pihak PKBM Mulia Kasih untuk di daftarkan secara resmi pada Data Pokok Peserta Didik (Dapodik),” ungkap Henny

Lebih lanjut Henny juga mengatakan bahwa tidak hanya di fasilitasi pendidikan, anak binaan juga di bekali dengan keterampilan. “Jadi mereka (anak binaan) juga akan diajarkan keterampilan bekerja. Supaya mereka semua bisa berdaya saing dan mempunyai soft skill terbaik sebagai bekal untuk masa depannya lebih cerah,” tambahnya.

Selaku Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun, turut menanggapi hal ini. Menurut Revanda pendidikan itu sangatlah penting bagi setiap anak.

“Di LPKA Palu bukan hanya tentang pendidikan Akademisi tetapi pendidikan karakter dan akhlak mulia pun kami tanamkan untuk seluruh anak binaan disini. Jadi selain mendapatkan ilmu, mereka pun diajari tentang attitude, moral, dan cara mereka menghargai orang yang lebih tua serta teman sebaya. Sebagai pendidik dan pembina sudah sepatutnya kita mencetak gerenasi hebat yang berAkhlak,” jelas Kepala LPKA Revanda.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) selalu mendukung dan mengikuti perkembangan pendidikan anak yang ada di LPKA Palu. Selaku Kakanwil, Hemansyah Siregar menuturkan saat ini Kemenkumham Sulteng terus berupaya untuk memperkuat sinergitas dengan para pemerhati anak, dinas-dinas pendidikan setempat, agar pendidikan akan tetap terus berjalan, baik itu pendidikan formal maupun non formal.

“Kantor wilayah, melalui divisi pemasyarakatan Kemenkumham Sulteng terus berkoordinasi dengan LPKA Palu terkait data pendidikan anak binaan. Kami juga memastikan bahwa para anak binaan masuk ke dalam Data Pokok Peserta Didik (Dapodik) guna tertib administrasi dan pendidikannya bisa terpenuhi dengan baik,” pungkas Kakanwil Hermasnyah.(Rel)

Palu – Dukung keterampilan para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu melalui Kepala Regu Pengawasan Putu Yapet, menjelaskan kepada anak binaan tentang metode sambung pucuk pada tanaman jambu air yang pada media pot (tabulampot), Senin (24/06/24) pagi.

Putu Yapet menuturkan bahwa pada tanaman jambu air jika ingin mendapatkan hasil pembuahan yang baik dan bagus, maka perlu juga dilakukan perawatan dan pemangkasan cabang. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan bagian tanaman yang sudah tidak produktif sehingga dapat tumbuh tunas baru yang produktif.

“Jadi selain mereka (anak binaan) di ajarkan metode sambung pucuk, kami juga mengajarkan perawatan dan pemangkasan cabang pada tanaman jambu air lainnya, proses ini dapat membantu untuk persiapan pembuahan,” jelas Yapet.

Lebih lanjut ia menambahkan, metode perawatan tanaman dengan media pot juga sangat bermanfaat bagi anak. Pasalnya, kegiatan ini dapat menanamkan pendidikan karakter dan kemandirian pada diri anak binaan.

“Dari kegiatan ini mereka diajari nilai sabar, teliti, dan peduli dalam merawat tanaman serta kelestarian lingkungan,” tambah Yapet.

Sementara itu, Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun, berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini secara berkesinambungan, akan menambah pengetahuan anak binaan LPKA Palu, terutama tentang cara budidaya tanaman dengan media pot (tabulampot).

“Tidak ada batasan untuk berkarya meskipun di tempat yang terbatas, sehingga pengalaman di bidang pertanian ini dapat menjadi modal bagi para anak binaan setelah kembali ke masyarakat,” ucap Kepala LPKA Revanda.

Pengembangan keterampilan di bidang budidaya tanaman yang dilakukan di LPKA Palu mendapat perhatian dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar. Kakanwil mengatakan “Sebagai petugas pemasyarakatan, berikanlah bekal pengetahuan yang dapat menjadi amal jariah kita untuk para anak binaan. Sehingga dari pengetahuan itu dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka ketika telah selesai menjalani masa pidananya,” pungkas Kakanwil Hermansyah.(Rel)

Aksi Mahasiswa Sumatera Utara yang dilakukan di depan Mapolda Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja Km. 10,5 Kota Medan dengan tuntutan untuk memberi dukungan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Polda Sumatera Utara untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum Pengurus KPSS Muara Upu Tapsel yang sudah memblokade pengangkutan produksi Afdeling VII Kebun Batang Toru PTPN IV Regional I.

Riswandi Silaban sebagai Koordinator Aksi menyampaikan aspirasinya bahwa tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum pengurus KPSS Muara Upu Tapsel tersebut diduga dibackingin oleh Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pemerintahan Tapsel, sehingga tidak ada yang dapat melakukan tindakan apapun terhadap perbuatan anarkis yang dikoordinir oleh oknum Pengurus KPSS. Pencurian dengan kekerasan, Pembangunan tenda-tenda yang menghalangi dan memblokade transportasi produksi PTPN IV Regional I merupakan bukti bahwa tidak berdayanya oknum Aparat Keamanan di Tapsel.

AMSU dalam hal ini menuntut Kapolda Sumatera Utara bertindak tegas untuk menjaga investasi Negara, apalagi hal ini merupakan tugas dan amanat konstitusi terhadap Proyek Strategis Nasional yang ada di PTPN IV Regional I yang disahkan dalam bentuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023. Dari Koordinator aksi secara rinci menyampaikan 8 (delapan) tuntutan kepada Kapolda Sumatera Utara diantaranya 1. Menuntut Kapolda Sumatera Utara Untuk Segera Memproses Hukum Pengurus Koperasi Produsen Sawit Sejahtera Yang Tidak Memiliki Legal Standing Sebagai Pihak Yang Bertindak Untuk Dan Atas Nama Petani Plasma, Yang Mengakibatkan Banyak Masyarakat Terprovokasi Untuk Melakukan Tindakan Anarkis Di Wilayah PTPN IV Regional I Muara Upu Kab. Tapanuli Selatan. 2. Memohon Kepada Kapolda Sumatera Utara Untuk Melindungi Pengurus Koperasi Sawit Sejahtera Yang Memiliki Legal Standing Dari Intimidasi Dan Dugaan Penipuan Jual Beli Lahan Oleh Oknum Mafia Tanah Di Tapanuli Selatan. 3. Menyatakan Tindakan Koperasi Produsen Sawit Sejahtera Adalah Tindakan Yang Bertentangan Dengan Hukum Karena Tidak Memiliki Legal Standing Sebagai Pihak Yang Bertindak Untuk Dan Atas Nama Petani Plasma. 4. Menghentikan Tindakan Anarkis Dalam Bentuk Pencurian Produksi Dan Pelarangan Aktivitas Pengangkutan Produksi Yang Dilakukan Oleh Koperasi Produsen Sawit Sejahtera Yang Diduga Dibackingin Oleh Aparat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Dan Aparat Penegak Hukum Tapanuli Selatan Terhadap Aset Negara Di Muara Upu Tapanuli Selatan Milik PTPN IV Regional I. 5. Mendesak Kapolda Sumatera Utara Untuk Membubarkan Tenda-Tenda Dan Lokasi Yang Digunakan Oleh Koperasi Produsen Sawit Sejahtera Yang Bersifat Intimidatif Dan Cenderung Memprovokasi Keributan Di Lokasi Aset Negara Di Muara Upu Tapanuli Selatan Milik PTPN IV Regional I. 6. Mendesak Kapolda Sumatera Utara Untuk Mengevaluasi Kinerja Polres Tapanuli Selatan Dengan Menurunkan Tim Dari Irwasda Dan Bidpropam Poldasu, Dimana Terdapat Oknum-Oknum Aparat Penegak Hukum Yang Cenderung Pasif Dan Berpihak Kepada Kelompok Koperasi Produsen Sawit Sejahtera. 7. Mendesak Kapolda Sumatera Utara Untuk Menindaklanjuti Surat Mohon Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Oknum Mafia Tanah Berkedok Plasma Yang Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Aset Negara Di Proyek Strategis Nasional PTPN IV Regional I Muara Upu Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan Dan Surat Pengaduan Masyarakat Yang Sampai Dengan Saat Ini Belum Ditindaklanjuti Oleh Kapolda Sumatera Utara. 8. Memohon Kepada Kapolda Sumatera Utara Untuk Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Aktivitas Pengangkutan Produksi PTPN IV Regional I Yang Sudah Lebih Kurang 30 Hari Di Blokir Dan Dilarang Secara Anarkis Oleh Koperasi Produsen Sawit Sejahtera Sehingga Mengakibatkan Kerugian Negara Hingga Milyaran Rupiah.

Seluruh bukti-bukti dan data dokumentasi diserahkan perwakilan aksi diantaranya Riswandi Silaban, Ahmad Fadli Hutasoit dan Niko Sinambunan ke pihak Polda Sumatera Utara untuk dianalisa dan ditindaklanjuti, dan setelah itu aksi AMSU membubarkan diri dalam keadaan tertib seraya berharap tuntutannya segera ditindaklanjuti oleh Kapolda Sumatera Utara.