Minggu, Oktober 26, 2025
spot_img

Proyek Rempang Tetap Dilanjutkan Meski Rakyat Menolak

Pemerintah era Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan terus melanjutkan proyek Rempang Eco City, Batam, meski ada penolakan warga yang direlokasi hingga indikasi pelanggaran hak asasi manusia seperti disampaikan oleh Komnas HAM.

Ketegasan Jokowi terkait proyek Rempang Eco City ini oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. “Jalan aja, Insyallah enggak (dibatalkan),” ujar Bahlil di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (25/9/2023).

Bahlil mengungkapkan Presiden Jokowi dalam pengarahan rapat meminta penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik dan betul-betul kekeluargaan.

“Dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan,” ujarnya.

Relokasi warga untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City, Batam, memicu polemik. Warga Pulau Rempang yang telah menempati lokasi itu jauh sebelum Indonesia merdeka menolak direlokasi pada 28 September 2023.

Proyek Rempang Eco City ini akan digarap oleh PT Mega Elok Graha (MEG), anak perusahaan Artha Graha Grup milik Tomy Winata. Untuk proyek awal ini, MEG menggandeng perusahaan asal Cina, Xinyi Group, untuk membangun pabrik solar panel.

Upaya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam untuk melakukan pematokan dan pengukuran pada 7 September 2023 berujung bentrok.

Aparat gabungan dan Polri dan TNI yang membantu BP Batam dituding melakukan tindakan represif kepada warga yang menolak. Mereka melakukan penangkapan hingga melepaskan gas air mata ke arah sekolah dasar di sana.

Rempang
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat menyerukan agar PSN ini ditunda hingga masalah relokasi selesai. Komnas HAM juga menilai ada pelanggaran HAM dalam kejadian di Pulau Rempang.

Mereka mencatat dua kali penahanan warga, yaitu saat 8 orang ditangkap pada peristiwa 7 September dan 34 orang ditangkap pada 11 September lalu.

“Kami perlu dalami fakta-faktanya sehingga kami bisa membuat suatu kesimpulan terkait gradasi pelanggaran HAM yang ada. Intinya kita perlu dalami. Tapi indikasi kuat saya kira ada,” kata Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian di kantornya pada Jumat, 22 September 2023.

Bahlil mengatakan, Presiden Jokowi telah memintanya untuk secara langsung menangani masalah ini dengan kementerian lain. Soal relokasi, ia menyebut pemerintah akan tetap melakukan pergeseran dan itu masih proses sosialisasi.

“Yang jelas dengan cara soft,” katanya.

Pemerintah akan memindahkan lima kampung – Blongkeng, Pasir Panjang, Simpulan Tanjung, Pasir Merah, dan Simpulan Hulu ke Tanjung Benun. Lokasinya tidak lebih dari tiga kilometer, kata bahlil.

Menurut catatan Bahlil total sekitar 900 keluarga yang terdaftar, sudah hampir 300 di antara mereka melakukan pendaftaran sukarela untuk bisa melakukan relokasi.

Berita Untuk Anda

Terpopuler

Bermain Air di Kolam Renang Licia Binjai, Anak-anak Alami Sakit Mata

BINJAI | Sejumlah anak sekolah dasar mengalami sakit mata...

Viral Petugas Dishub Kota Medan Diancam Pakai Pisau “Hampir Ditikam”

Medan - Viral satu video seorang petugas Dinas Perhubungan...

Narapida Rutan di Medan Kendalikan 45 Kg Sabu “Pembiaran atau Kelalean”

Medan - Polisi mengungkap peredaran narkoba jenis sabu yang dikendalikan...

Mengenal Rosen Jaya Sinaga Caleg DPRD Kota Medan ”Pejuang Buruh”

Mungkin banyak masyarakat tidak mengenal siapa sosok Rosen Jaya...

Viral Video Syur Mirip Rebecca Klopper di Twitter Berdurasi 47 Detik

Viral video Rebecca Klopper di Twitter Indonesia, ia mendadak dikaitkan...

Viral Janda Anak 5 Ditahan Jaksa di Nias Selatan, Anak Minta Bantu Ke Presiden

Viral sebuah video lima orang anak menangis di depan...

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Bangun Keluarga Tangguh, PKK Sumut Lakukan Evaluasi di Empat Desa Kabupaten Asahan

Kisaran — Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tahun 2025, Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi lomba di Kabupaten...

Wakil Bupati Asahan Buka Pelatihan Manajemen Ritel dan Kurasi Produk UMKM

Kisaran — Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagin) menggelar Pelatihan Manajemen Ritel dan Kurasi Produk UMKM di Gedung Dekranasda Kisaran....

Bupati Asahan Tekankan Peran Strategis Santri dalam Membangun Indonesia Berkeadaban

Kisaran — Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2025 di Kabupaten Asahan berlangsung khidmat dan penuh semangat, meski diguyur hujan. Upacara yang digelar di Alun-alun...

Tim Satgas Pangan Pusat dan Polda Sumut Sidak Harga Beras di Sejumlah Pasar Medan

Medan — Tim Satgas Pangan Pusat bersama Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional dan modern di Kota...

Penutupan PSBD ke-6 Asahan: 14 Etnis Akhiri Pesta Budaya dengan Semangat Persaudaraan

Asahan — Gelaran Pekan Seni dan Budaya Daerah (PSBD) ke-6 Kabupaten Asahan resmi berakhir pada Minggu malam dengan suasana penuh kehangatan dan kemeriahan di...

Etnis Nias Tampilkan Kekayaan Budaya di Malam Puncak PSBD ke-6 Asahan

Kisaran — Malam terakhir gelaran Pekan Seni dan Budaya Daerah (PSBD) ke-6 Kabupaten Asahan berlangsung meriah dengan penampilan memukau dari Etnis Nias di Lapangan...

Etnis Karo Tampilkan Keindahan Budaya di PSBD ke-6 Kabupaten Asahan

Kisaran — Lapangan PSBD Kisaran kembali dipadati pengunjung yang antusias menyaksikan penampilan memukau dari Etnis Karo dalam rangkaian Pekan Seni dan Budaya Daerah (PSBD)...

Wakil Bupati Asahan Dukung Pelestarian Budaya Batak Toba di PSBD ke-6

Asahan — Lapangan Pekan Seni dan Budaya Daerah (PSBD) Kabupaten Asahan kembali dipadati masyarakat pada Jumat malam. Suasana penuh semangat dan kebersamaan menyelimuti area...