Di Tengah Hibah Rp4,5 Miliar untuk Kejari, Publik Berhak Bertanya: Apakah Transparansi dan Respons terhadap Laporan Masyarakat Sudah Setara?

NCW DPD Bekasi Raya menyoroti alokasi hibah Rp4,5 miliar dari APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

NCW menegaskan sejak awal bahwa pernyataan ini bukan tuduhan korupsi, bukan tuduhan intervensi penegakan hukum, dan bukan tuduhan bahwa hibah memengaruhi penanganan perkara.

Namun dalam perspektif tata kelola pemerintahan dan pengawasan anggaran, kebijakan seperti ini tidak cukup dijawab dengan kalimat: “sudah sesuai aturan.”

Pertanyaan publik jauh lebih mendasar:

Mengapa menggunakan APBD?
Apa kebutuhan yang belum dapat dipenuhi melalui APBN?
Apa manfaat langsung yang diterima masyarakat Kota Bekasi?
Dan mengapa kebijakan ini dianggap lebih mendesak dibanding kebutuhan publik lainnya?

Karena pada akhirnya, APBD bukan sekadar dokumen anggaran.

APBD adalah uang masyarakat yang dikumpulkan melalui kewajiban publik dan harus dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada publik.

Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman Parulian Simaremare, S.Pd, menyampaikan:

“Publik tidak sedang mempertanyakan lembaganya. Publik sedang mempertanyakan prioritas penggunaan uang rakyat.”

Di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai kebutuhan pelayanan publik dan dorongan peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban pajak daerah, menurut NCW, setiap kebijakan pengeluaran miliaran rupiah harus memiliki standar penjelasan yang lebih tinggi.

NCW juga menilai bahwa munculnya hibah kepada institusi penegak hukum berpotensi memunculkan persepsi dan pertanyaan publik apabila pada saat yang sama masih terdapat laporan masyarakat yang menurut pelapor belum memperoleh penjelasan perkembangan penanganan secara memadai.

Ketua NCW DPD Bekasi Raya menambahkan:

“Yang perlu dijaga bukan hanya independensi penegakan hukum, tetapi juga kepercayaan publik terhadap independensi itu sendiri.”

NCW mencatat, selama ini di ruang publik kerap muncul pertanyaan dan kritik masyarakat mengenai kepastian tindak lanjut laporan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum.

Termasuk, menurut catatan internal NCW, terdapat laporan yang pernah disampaikan pada tahun 2025 yang hingga saat ini dinilai belum memperoleh informasi perkembangan yang cukup oleh pelapor.

NCW menegaskan:

Fakta adanya hibah tidak boleh langsung dikaitkan sebagai penyebab lambat atau tidaknya penanganan laporan. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan hal tersebut.

Tetapi dalam ruang publik, kondisi seperti ini dapat memunculkan pertanyaan yang wajar:

Apakah komunikasi penanganan laporan kepada masyarakat sudah berjalan optimal?
Apakah standar respons terhadap laporan publik sudah cukup terbuka?
Apakah masyarakat mendapatkan kepastian informasi yang memadai?

Ketua NCW DPD Bekasi Raya menegaskan:

Kalau seluruh proses berjalan profesional, independen, dan sesuai aturan, maka keterbukaan tidak perlu ditakuti.”

“Semakin besar anggaran yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab menjelaskan kepada publik.”

“Kepercayaan publik tidak dibangun dengan meminta masyarakat percaya. Kepercayaan publik dibangun dengan data, keterbukaan, dan kepastian.”

NCW berpandangan bahwa Pemerintah Kota Bekasi dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi perlu menjelaskan secara terbuka dasar kebutuhan hibah, tujuan penggunaannya, manfaat yang dihasilkan, serta memastikan pelayanan terhadap laporan masyarakat tetap berjalan profesional, objektif, dan dapat diukur.

Karena dalam negara demokratis:

kritik bukan ancaman.
Pertanyaan publik bukan gangguan.
Dan transparansi bukan pilihan melainkan kewajiban.

Berita Untuk Anda

Terpopuler

LSM KCBI Karo Dampingi Danprov 125 Simbisa Salurkan Bantuan Untuk FS Korban Pembacokan di Berastagi

Karo — Kepedulian ditunjukkan oleh Danprov 125 Simbisa yang...

Kodim 0205/TK Monitor Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Merek, 1.773 Siswa Jadi Penerima Manfaat

Karo – Personel jajaran Kodim 0205/Tanah Karo melaksanakan monitoring...

Agen Pertanian Diduga Bawa Kabur Ratusan Juta Uang Petani dan Pemilik Gudang, Dilaporkan Ke Polres Karo

Kabanjahe-Wanita berinisial N.G warga desa Kuta Julu kecamatan Tigapanah...

RSUD Sidikalang Lakukan Penyuluhan Pekan Kesadaran Penyakit Jantung Bawaan

Sidikalang – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang menggelar...

Peredaran Narkoba di Langkat Dikendalikan Bos ‘EE dan R’, Markas Sabu Miliaran Berkedok Ormas!

Peredaran narkoba di Langkat kini berada dalam kondisi darurat setelah...

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Polres Pematangsiantar Amankan Dua Pria Miliki Sabu 13,77 Gram

Pematangsiantar - Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar, Polda Sumatera Utara, mengamankan dua pria berinisial PS (47) dan RH (57) terkait dugaan kepemilikan narkotika jenis...

Wabup Sergai Tekankan Pentingnya Data Akurat dalam Perumusan Kebijakan

Sei Rampah - Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) Adlin Tambunan menutup kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Strategi Peningkatan Indeks Satu Data...

Asahan Raih Juara Umum V Festival Seni dan Qasidah Sumut 2026

MEDAN – Kabupaten Asahan berhasil meraih Juara Umum V pada Festival Seni dan Qasidah Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Prestasi tersebut diumumkan dalam...

Wakil Bupati Asahan Ikuti Penguatan Peran MPP dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., mengikuti kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Aula Raja...

Wakil Bupati Asahan Buka Pemeriksaan BPK RI, Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., membuka Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Belanja Barang dan Jasa serta...

Buka KPDK Pramuka Asahan 2026, Wakil Bupati Ajak Kader Perkuat Kepemimpinan dan Solidaritas

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., membuka Kursus Pengelolaan Dewan Kerja (KPDK) Tingkat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Asahan Tahun 2026 di Aula...

Kericuhan Penyiapan Lahan Usaha Tani di Siosar, Polri Fokus Penanganan Korban dan Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana

Karo – Proses penyiapan Lahan Usaha Tani (LUT) bagi masyarakat pengungsi erupsi Gunung Sinabung di kawasan Siosar, Kabupaten Karo, diwarnai insiden kericuhan yang mengakibatkan...

Polsek Laubaleng Sosialisasikan Mitigasi Bencana kepada Masyarakat Desa Tanjung Pamah

Karo – Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana alam, Polsek Laubaleng bersama pemerintah kecamatan, TNI, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten...