Deli Serdang – Warga Jermal 7, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang merasa resah dengan lokalisasi narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara.

Warga yang tidak ingin disebutkan identitasnya merasa tidak nyaman dengan adanya aktivitas narkoba diwilayah tempat tinggalnya.

Peredaran narkoba di wilayah Jermal 7 dikomandoi oleh inisial M, hal itu dijelaskan oleh warga yang merasa sangat dirugikan oleh sang pengedar.

“Barang si GS semua beredar disini, kalau bukan barang si GS uda digiling lah pengedarnya, ” ucap warga yang tidak ingin disebutkan namanya untuk keamanan dirinya.

Peredaran narkoba di Jermal 7 yang sudah beroperasi beberapa bulan belakangan ini belum pernah disentuh oleh Satnarkoba Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara.

Dia (warga) Jermal 7 meminta kepada Kapolda Sumatera Utara yang baru menjabat, Irjen Wishnu Hermawan Februanto, SIM, MH untuk memberantas narkoba di lokasi yang padat penduduk, yaitu di Jalan Jermal 7.

“Kami mau tempat tinggal kami seperti “kampung kubur” bersih dari narkoba, ” pintanya kepada Kapolda Sumatera Utara.

Selain itu, warga tersebut juga meminta kepada pihak kepolisian untuk menangkap GS yang diduga pemasok barang haram diwilayah jermal, khususnya Jermal 7.

“Tangkaplah bandarnya, jangan pemakai yang dikorbankan terus, ” tutup warga sambil memperlihatkan lokalisasi peredaran narkoba ditempat tinggalnya.

Sampai berita ini ditayangkan, awak media masih mencoba konfirmasi kepada Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Wishnu Hermawan Februanto.

GS saat dikonfirmasi awak media terlihat centang satu dan terlihat tidak aktif, informasi yang didapat GS sudah mengganti kontaknya semenjak dirinya terlapor di Polrestabes Medan dalam dugaan kasus pengerusakan. (As/Lm)

Tanggamus, Aktivanews – MoU atau momok yang menakutkan bagi para Kakon bukan tanpa alasan pengajuan kerja sama dari media telah membuat Kepala desa terkadang merasa terancam serta terintimidasi bila kehendak tidak di penuhi oleh mereka, bahwa akan di laporkan ke APH dengan dalih ada temuan bukan kah media juga wadah mengedukasi lalu kemana hal itu, Selasa (06/08/24).

Menurut Budi H salah satu ketua organisasi Profesi di kabupaten Tanggamus, audit dana desa  sudah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan  juga inspektorat di daerah-daerah pun mengawasi dana desa dengan ketat.

“Bila kemudian ada oknum pimpinan salah satu organisasi profesi ikut campur dengan memaksakan untuk MoU (Memorandum of Understanding ) dan mengintimidasi para kepala pekon khusus nya di kabupaten Tanggamus. Sebentar-sebentar kepala pekon disambangi oknum-oknum ketua yang menyalahgunakan MoU itu, apa lagi mengintimidasi dan berdampak mengganggu kinerja pemerintah pekon.

Ingat MoU tidak ada dasar hukumnya, dan tidak termasuk di peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota.

Jadi, MoU itu tak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu saya mengimbau para kepala pekon yang ada di kabupaten Tanggamus bahkan seluruh Indonesia jangan ada yang mau di ancam, intimidasi untuk ber MoU,” tegas Budi.

Bahkan, lanjut Budi, MoU itu bertentangan dengan PP No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 19, 22 dan 25. “MoU itu menabrak PP 12/2017 dan beberapa peraturan lainnya,” cetusnya.

Budi tak menutup mata terhadap banyaknya kasus penyelewengan dana desa. Tapi karena sudah ada KPK, Kejaksaan Agung, BPK dan BPKP, serta Inspektorat Kabupaten maka ikut serta dalam pengawasan secara khusus dalam pengawasan dana desa, menurutnya suatu keanehan intimidasi menakut nakuti kepala pekon dalam menggunakan dan mengelola dana desa bila keinginan tidak dituruti.

“Justru nanti akan banyak dana desa yang tak terserap, karena kepala pekon selalu ditakut takuti akibatnya, proyek infrastruktur untuk memajukan pekon dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan terhambat,” paparnya sambil mempersilakan bila ada oknum kepala pekon menyelewengkan dana desa ditindak tegas.

Ditempat terpisah, Ketua Apdesi Ulubelu merasa jadi objek Intimidasi dari organisasi profesi, yang mengaku sebagai ketua Provinsi hingga kabupaten, hal ini bermula dari pengajuan MoU ( Memorandum of Understanding ) tidak bisa di terima karena beda wilayah serta para Kakon telah ada MoU dengan media di wilayah kabupaten Tanggamus, Selasa, (06/08/24).

Selaku seorang yang di tunjuk serta di percaya oleh rekan-rekan sejawatnya (Kakon) Hendi Antoni harus bersikap tegas, sehingga media yang berkerja sama dengan pekon di wilayahnya juga jumlah menyesuaikan kesepakatan para Kakon dan otonomi daerah.

Dan hal ini telah ia sampaikan kepada saudara JN yang menurutnya dari wilayah luar kabupaten Tanggamus, sedangkan media di Tanggamus mesti di prioritaskan dan itu pun tidak bisa mencover semua rekan-reka media di Kabupaten Tanggamus mengingat anggaran nya.

” (JN) Dia datang tahun 2023 dan mengajukan mou kerjasama. Lalu saya bilang dengan dia. Bang mohon maaf kalau saya belum bisa menerima mou abang, dikarenakan
1.Abang dari kota bumi
2.Anggaran untuk media sudah tidak ada lagi. Kami Ulubelu ini untuk mengcover media lokal saja sudah tidak tercover semua. Apalagi kalau mau MoU dengan media di luar Tanggamus. Tapi kalau abang mau berteman. Saya sangat terbuka dan saya memang mencari teman,” tutur H Toni saat menanggapi keinginan dari saudara JN.

” Setelah 2024 tampa komunikasi dia mengirimkan BKP.. Melalui JNE Namun tetap saya tolak. Lalu dia mengacam saya kalau tidak mau bermitra dengan dia,dia (JN) sebagai pimpinan GWI akan melaporkan saya ke Inspektorat,” Ketua Apdesi  ini.  Yang membuat ia merasa terintimidasi oleh sikap yang di sampaikan oleh JN kepadanya.(JN)