MEDAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara memberikan waktu tiga hari baut Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk mendaftarkan diri, mulai tanggal 27-29 Agustus 2024.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Sumut Agus Arifin pada wartawan saat menggelar konfrensi pers di halaman Gedung KPU Sumut, Jalan Printis Kemerdekaan, Medan, Senin (26/8/2024).

Ketua KPU Sumut Agus Arifin menyampaikan kesiapan pihaknya dalam menjalani tahapan Pendaftaran para Bakal Calon Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara

Didampingi para Komisioner lainnya diantaranya , Kadiv Perencanaan dan Logistic Kotaris Banurea, Kadiv Hukum dan Pengawasan El Suhemi, Kadiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu Raja Ahab Damanik, Maruli Pasaribu dan Kabag SDM dan Parhumas Nina Purnama Pasaribu. Ketua KPU Sumut Agus Arifin mengatakan, langkah ini merupakan proses tahapan KPU Sumut untuk dilaksanakan Keputusan MK No. 60-70

Ketua KPU Sumut, Agus Arifin menjelaskan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara. Proses pendaftaran pasangan calon biasanya ada beberapa syarat dan ketentuan umum.

Syarat umum Warga Negara Indonesia (WNI) Calon harus berkewarganegaraan Indonesia. Usia Minimum Calon harus berusia minimal 30 tahun pada saat pendaftaran.

Sehat Jasmani dan Rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.Tidak Pernah Terlibat Kasus Hukum, Calon tidak boleh pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Mendapat Dukungan Partai Politik atau Perseorangan. Untuk calon yang maju melalui jalur partai politik, harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD atau suara sah tertentu. Untuk calon perseorangan, harus didukung oleh sejumlah minimal pemilih yang ditetapkan KPU.

Calon Gubernur harus berpasangan dengan calon Wakil Gubernur. Melampirkan berbagai dokumen seperti formulir pendaftaran, surat pernyataan, surat dukungan, serta dokumen pribadi lainnya.

Dijelaskannya, penetapan calon resmi. Setelah proses verifikasi dan klarifikasi selesai, KPU akan menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan.

Sementara Koordinator Divisi Tehnis Penyelenggara, Raja Ahab Damanik mengatakan, bagi pasangan calon kepala daerah yang masih berstatus ASN, TNI dan Polri saat mengikuti pendaftaran, maka syaratnya harus mengundurkan diri dari statusnya.

Penegasannya, kata Raja, pasangan calon dari ASN, TNI dan Polri. Setelah yang bersangkutan ditetapkan KPU Daerah sudah bersedia melampirkan surat pengunduran diri.

“Termasuk juga anggota DPR aktif dan anggota DPR terpilih tahun 2024 harus bersedia mengundurkan diri.Berbeda dengan Kepala Daerah, Bupati- walikota aktif cukup hanya melampirkan surat cuti,” pungkasnya.

Karo – Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo mengikuti rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada 2024.

Kegiatan yang digelar selama dua hari Selasa (20/8) hingga Rabu (21/8/2024) di Jakarta Convention Centre (JCC) yang dibuka itu, bertujuan untuk menyatukan pemahaman terhadap ketentuan yang harus dipedomani guna menindaklanjuti isu strategis demi kesuksesan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak nasional tahun 2024.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten Karo, Rendra Gaulle Ginting didampingi Anggota KPU kabupaten Karo Hendra Lias Sinulingga, Sahimin, Kurnia Ramadhan, Jalek Ginting Suka dan Plt Sekretaris KPU Kabupaten Karo, Ekadody Barus.

“Rapat Konsolidasi Nasional yang dibuka oleh Presiden Jokowi ini, diikuti oleh seluruh KPU provinsi, kabupaten/kota dan sekretaris di masing-masing satuan kerja (Satker) di Indonesia. Dalam rapat ini kita membahas kesiapan masing-masing KPU daerah dalam melaksanakan Pilkada serentak nasional yang akan digelar pada 27 November 2024 nanti,” katanya.

Selain itu kata Rendra Gaulle Ginting, rapat konsolidasi tersebut juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap ketentuan yang harus dipedomani dalam menindaklanjuti isu-isu strategis.

“Termasuk juga dalam menyampaikan masukan dan juga saran konstruktif yang bersifat membangun untuk kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2024,” jelasnya. (Nid)

Karo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo, secara resmi mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo di Pilkada Serentak 2024. Dipastikan dalam pengumuman ini juga telah mengakomodasi putusan MK No.60 tentang syarat dukungan pencalonan di Pilkada 2024.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 1170/PL.02.2-Pu/1206/Tahun 2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo melalui partai politik atau gabungan partai politik pada 24 Agustus 2024.

“Surat keputusan terkait pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo melalui partai politik atau gabungan partai politik kami terapkan sesuai Keputusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024,” terangnya, Minggu (25/8/2024).

Menurut dia, tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi memerlukan perubahan pada syarat minimal bakal calon dari partai politik.

“Sehingga, sebelum pengumuman untuk pendaftaran, kami sudah melakukan penyesuaian terhadap surat keputusan yang memuat syarat minimal bakal pasangan calon yang akan maju melalui partai politik atau gabungan partai politik,” ujarnya.

Namun hingga saat ini, Peraturan KPU (PKPU) tentang syarat pendaftaran calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024 belum terbit.

Ia menjelaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta KPU Daerah (KPUD) mempedomani putusan Mahkamah Konstitusi (MK) saat membuka pendaftaran pasangan calon pada 27-29 Agustus 2024.

“Permintaan tersebut tertuang dalam surat KPU bernomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,” ujarnya.

“Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 1170/PL.02.2-Pu/1206/Tahun 2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo, jumlah syarat minimal itu adalah 8,5 persen dari suara sah 230.217 pada Pemilu legislatif 2024 Kabupaten Karo, atau minimal 19.569 suara sesuai putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024,” jelas Rendra Gaulle Ginting.

“Putusan MK telah mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, tidak lagi sebesar 25 persen dari perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD Kabupaten Karo,” ungkapnya.

“Pendaftaran pasangan calon selama 3 hari di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Karo di Jalan Kapten Selamat Ketaren No 9 Kabanjahe mulai pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16. 00 WIB, sementara pada hari terakhir tanggal 29 Agustus 2024, mulai pukul 08.00 sampai dengan 23.59 WIB.

Sesuai dengan tahapan yang disusun KPU Kabupaten Karo, maka setelah pendaftaran akan ada tahapan pemeriksaan Kesehatan yang berlangsung 27 Agustus hingga 2 September 2024. Selanjutnya pada 29 Agustus hingga 4 September dilaksanakan penelitian persyaratan adiminstrasi pasangan calon.

Adapun pada 5-6 September 2024 akan diumumkan hasil penelitian administrasi pasangan calon. KPU Karo juga memberikan waktu untuk memperbaiki atau melengkapi persyaratan yang kurang maupun pengajuan calon pengganti di 6-8 September.

Setelah itu, akan dilakukan penelitian terhadap berkas maupun persyaratan dokumen calon pengganti pada 6-14 September. KPU akan mengumumkan hasil penelitian ini pada 13-14 September.

Di rentang waktu 15-18 September 2024, KPU Kabupaten Karo akan meminta masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon. Setelah itu, dilakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan dari masyarakat mulai 15-21 September.

Penetapan calon akan dilakukan di 23 September 2023 sekaligus pengambilan nomor urut bagi pasangan yang ditetapkan maju di Pilkada 2024. (Nid)

BINJAI | Dalam upaya melakukan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Pemerintah Kota Binjai melaksanakan Penandatanganan Pernyataan Bersama dengan BNN Kota Binjai, Kementerian Agama Kota Binjai, MUI Kota Binjai, Gerakan Nasional Anti Narkoba (GANAS ANNAR) Kota Binjai, dan FKUB Kota Binjai Tentang Forum Komunikasi P4GN di Kota Binjai yang berlokasi di Lapangan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan. Jum’at, (23/8).

Dalam sambutannya, Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP menyampaikan apresiasi setinggi – tingginya kepada BNN Kota Binjai beserta jajaran, atas upaya dalam perang melawan narkoba (War on Drugs) di seluruh wilayah Kota Binjai.

”Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini merupakan perwujudan kebulatan tekad dan komitmen bersama, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) di Indonesia, khususnya di Kota Binjai,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Wali Kota Binjai berharap agar kerja nyata semua pihak dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Binjai dapat dengan segera terselesaikan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba.

“Saya optimis dengan kesungguhan dan tekad yang kuat dan dengan dukungan dari kita semua Kota Binjai akan mampu memerangi peredaran narkoba sehingga program menuju Binjai bersih narkoba dapat terwujud,” jelasnya.

“Mari kita ciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba mulai dari lingkungan terkecil, diri sendiri, keluarga kita, lingkungan, kelurahan, kecamatan yang pada akhirnya kota ini akan terbebas dari narkoba,” tambahnya.

Turut hadir Kepala BNN Kota Binjai Ucok Ferry, MH, perwakilan BNN Provsu Soritua Sihombing, S.Pd, Ketua GANAS ANNAR Kota Binjai H. M. Amin Nasution, M.A., Ketua FKUB Kota Binjai Drs. H. Hamidan, S.S. M.M., para Staf Ahli Wali Kota Binjai, para Asisten Setdako Binjai, para Pimpinan OPD Pemko Binjai, para Camat dan Lurah se-Kota Binjai, para Pimpinan Ponpes se-Kota Binjai, dan para tamu undangan lainnya.

(ST)

MEDAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan membuka pendaftaran bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Jadwal pendaftaran dibuka pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024.

Keputusan terkait jadwal pendaftaran yang dilakukan KPU Kota Medan mengacu pada Surat KPU RI Nomor 1692 tanggal 23 Agustus Tahun 2024.

“Dalam surat KPU RI itu menyebutkan bahwa jumlah syarat dukungan minimal berdasarkan jumlah penduduk yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir, yaitu pemilu tahun 2024,” ujar Ketua Divisi Penyelenggaraan KPU Kota Medan M Taufiqurrohman Munthe, Sabtu (24/08/2024).

Taufiq menjelaskan bahwa DPT Kota Medan yang tercantum pada Pemilu terakhir berjumlah 1.853.458 pemilih. Sedangkan suara sah 1.179.881.

“Dengan demikian, bahwa bagi partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 pemilih syarat minimalnya adalah 6,5 persen dari suara sah pada Pemilu Tahun 2024. Ada pun 6,5 persen dari 1.179.881 adalah 76.693,” katanya.

Ia juga menegaskan, KPU Medan akan melaksanakan Putusan MK, serta mensosialisasikan peraturan yang diterbitkan MK.

“Untuk selanjutnya, KPU Medan akan melaksanakan Putusan MK sebagaimana yang dimaksud dan akan mensosialisasikan kepada partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 mulai Hari Minggu 25 Agustus 2024,” sambung anggota Bawasalu Kota Medan Periode 2018-2023 ini.

Selanjutnya, masih kata Taufiq penerimaan pendaftaran calon dilaksanakan di Kantor KPU Kota Medan Jalan Kejaksaan Medan pada tanggal 27 – 29 Agustus 2024. Khusus tanggal 29 Agustus 2024, mulai 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 Wib.(As)

MEDAN – Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut) akan menyiapkan 25,233 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan serentak tahun 2024.

Hal ini dikatakan Frendianus Joni Rahmat Zebua Kadiv Data dan Informasi KPU Sumut saat acara Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati di Hotel Grand Aston Medan, Jumat (23/8/2024) pagi.

Dari 25233 TPS ini, ada 65 lokasi khusus yakni ada TPS yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, sedangkan dari 25233 Tempat Pemungutan Suara ini diperkirakan akan menurunkan petugas di masing masing TPS 7 anggota KPPS, dan satu orang Hansip untuk menjaga TPS,” ujar Frendianus.

Selain Frendianus Joni Rahmat Zebua dalam kesempatan ini beberapa Komisioner juga memberi pemaparannya seperti, Kotaris Banurea Kordiv Logistik, Raja Ahab Damanik Kordiv Teknis, Robby Effendy Kordiv SDM,Sitori Mendrofa Kordiv Partisipasi Masyarakat, Kabag SDM dan Hubungan Masyarakat Nina Pasaribu, serta Kasubbag SDM dan Hubungan Masyarakat Ririn juga tampil dalam acara sosialisasi yang dihadiri ratusan rekan – rekan media center KPU Sumut.

Acara yang berlangsung mulai dari pagi sampai menjelang sholat Jumat ini juga diisi dengan tanya jawab oleh puluhan rekan media yang menanyakan dari masalah Teknis, SDM, Logistik, Partisipasi Masyarakat, setelah para Komisioner memberikan pemaparannya kepada rekan rekan media center KPU Sumut.

Semua pertanyaan rekan-rekan dari media center KPU Sumut dapat direspon dengan baik oleh para Komisioner KPU Sumut, setelah acara tanya jawab, acara dilanjutkan dengan foto bersama dan makan siang. (As)