Palu – Anak merupakan calon pemimpin yang akan meneruskan pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap anak di Indonesia harus dilindungi dan dipenuhi haknya terutama hak pendidikan, tak terkecuali untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu.

Bertempat di Aula Serbaguna, Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan (Dikbimkemas), Henny, yang turut didampingi oleh staf, An Nisaa Ayu melakukan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) untuk Tahun Ajaran 2024/2025, Selasa (25/06/24) pagi.

Menurut Henny, kegiatan ini sangat perlu dilakukan mengingat ada beberapa anak binaan yang masuk di LPKA Palu tetapi pendidikannya saat diluar telah terputus atau bahkan belum pernah bersekolah sama sekali. Olehnya itu, dengan adanya pendataan ini, maka LPKA Palu yang telah menjalin kerja sama dengan PKBM Mulia Kasih dan Dinas Pendidikan Kota Palu terus berkomitmen untuk menuntaskan pendidikan bagi anak binaan.

“Kita semua ingin anak-anak disini bisa menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang menengah atas. Nantinya data ini akan kami serahkan kepada pihak PKBM Mulia Kasih untuk di daftarkan secara resmi pada Data Pokok Peserta Didik (Dapodik),” ungkap Henny

Lebih lanjut Henny juga mengatakan bahwa tidak hanya di fasilitasi pendidikan, anak binaan juga di bekali dengan keterampilan. “Jadi mereka (anak binaan) juga akan diajarkan keterampilan bekerja. Supaya mereka semua bisa berdaya saing dan mempunyai soft skill terbaik sebagai bekal untuk masa depannya lebih cerah,” tambahnya.

Selaku Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun, turut menanggapi hal ini. Menurut Revanda pendidikan itu sangatlah penting bagi setiap anak.

“Di LPKA Palu bukan hanya tentang pendidikan Akademisi tetapi pendidikan karakter dan akhlak mulia pun kami tanamkan untuk seluruh anak binaan disini. Jadi selain mendapatkan ilmu, mereka pun diajari tentang attitude, moral, dan cara mereka menghargai orang yang lebih tua serta teman sebaya. Sebagai pendidik dan pembina sudah sepatutnya kita mencetak gerenasi hebat yang berAkhlak,” jelas Kepala LPKA Revanda.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) selalu mendukung dan mengikuti perkembangan pendidikan anak yang ada di LPKA Palu. Selaku Kakanwil, Hemansyah Siregar menuturkan saat ini Kemenkumham Sulteng terus berupaya untuk memperkuat sinergitas dengan para pemerhati anak, dinas-dinas pendidikan setempat, agar pendidikan akan tetap terus berjalan, baik itu pendidikan formal maupun non formal.

“Kantor wilayah, melalui divisi pemasyarakatan Kemenkumham Sulteng terus berkoordinasi dengan LPKA Palu terkait data pendidikan anak binaan. Kami juga memastikan bahwa para anak binaan masuk ke dalam Data Pokok Peserta Didik (Dapodik) guna tertib administrasi dan pendidikannya bisa terpenuhi dengan baik,” pungkas Kakanwil Hermasnyah.(Rel)

Palu – Dukung keterampilan para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu melalui Kepala Regu Pengawasan Putu Yapet, menjelaskan kepada anak binaan tentang metode sambung pucuk pada tanaman jambu air yang pada media pot (tabulampot), Senin (24/06/24) pagi.

Putu Yapet menuturkan bahwa pada tanaman jambu air jika ingin mendapatkan hasil pembuahan yang baik dan bagus, maka perlu juga dilakukan perawatan dan pemangkasan cabang. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan bagian tanaman yang sudah tidak produktif sehingga dapat tumbuh tunas baru yang produktif.

“Jadi selain mereka (anak binaan) di ajarkan metode sambung pucuk, kami juga mengajarkan perawatan dan pemangkasan cabang pada tanaman jambu air lainnya, proses ini dapat membantu untuk persiapan pembuahan,” jelas Yapet.

Lebih lanjut ia menambahkan, metode perawatan tanaman dengan media pot juga sangat bermanfaat bagi anak. Pasalnya, kegiatan ini dapat menanamkan pendidikan karakter dan kemandirian pada diri anak binaan.

“Dari kegiatan ini mereka diajari nilai sabar, teliti, dan peduli dalam merawat tanaman serta kelestarian lingkungan,” tambah Yapet.

Sementara itu, Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun, berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini secara berkesinambungan, akan menambah pengetahuan anak binaan LPKA Palu, terutama tentang cara budidaya tanaman dengan media pot (tabulampot).

“Tidak ada batasan untuk berkarya meskipun di tempat yang terbatas, sehingga pengalaman di bidang pertanian ini dapat menjadi modal bagi para anak binaan setelah kembali ke masyarakat,” ucap Kepala LPKA Revanda.

Pengembangan keterampilan di bidang budidaya tanaman yang dilakukan di LPKA Palu mendapat perhatian dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar. Kakanwil mengatakan “Sebagai petugas pemasyarakatan, berikanlah bekal pengetahuan yang dapat menjadi amal jariah kita untuk para anak binaan. Sehingga dari pengetahuan itu dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka ketika telah selesai menjalani masa pidananya,” pungkas Kakanwil Hermansyah.(Rel)

Aksi Mahasiswa Sumatera Utara yang dilakukan di depan Mapolda Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja Km. 10,5 Kota Medan dengan tuntutan untuk memberi dukungan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Polda Sumatera Utara untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum Pengurus KPSS Muara Upu Tapsel yang sudah memblokade pengangkutan produksi Afdeling VII Kebun Batang Toru PTPN IV Regional I.

Riswandi Silaban sebagai Koordinator Aksi menyampaikan aspirasinya bahwa tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum pengurus KPSS Muara Upu Tapsel tersebut diduga dibackingin oleh Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pemerintahan Tapsel, sehingga tidak ada yang dapat melakukan tindakan apapun terhadap perbuatan anarkis yang dikoordinir oleh oknum Pengurus KPSS. Pencurian dengan kekerasan, Pembangunan tenda-tenda yang menghalangi dan memblokade transportasi produksi PTPN IV Regional I merupakan bukti bahwa tidak berdayanya oknum Aparat Keamanan di Tapsel.

AMSU dalam hal ini menuntut Kapolda Sumatera Utara bertindak tegas untuk menjaga investasi Negara, apalagi hal ini merupakan tugas dan amanat konstitusi terhadap Proyek Strategis Nasional yang ada di PTPN IV Regional I yang disahkan dalam bentuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023. Dari Koordinator aksi secara rinci menyampaikan 8 (delapan) tuntutan kepada Kapolda Sumatera Utara diantaranya 1. Menuntut Kapolda Sumatera Utara Untuk Segera Memproses Hukum Pengurus Koperasi Produsen Sawit Sejahtera Yang Tidak Memiliki Legal Standing Sebagai Pihak Yang Bertindak Untuk Dan Atas Nama Petani Plasma, Yang Mengakibatkan Banyak Masyarakat Terprovokasi Untuk Melakukan Tindakan Anarkis Di Wilayah PTPN IV Regional I Muara Upu Kab. Tapanuli Selatan. 2. Memohon Kepada Kapolda Sumatera Utara Untuk Melindungi Pengurus Koperasi Sawit Sejahtera Yang Memiliki Legal Standing Dari Intimidasi Dan Dugaan Penipuan Jual Beli Lahan Oleh Oknum Mafia Tanah Di Tapanuli Selatan. 3. Menyatakan Tindakan Koperasi Produsen Sawit Sejahtera Adalah Tindakan Yang Bertentangan Dengan Hukum Karena Tidak Memiliki Legal Standing Sebagai Pihak Yang Bertindak Untuk Dan Atas Nama Petani Plasma. 4. Menghentikan Tindakan Anarkis Dalam Bentuk Pencurian Produksi Dan Pelarangan Aktivitas Pengangkutan Produksi Yang Dilakukan Oleh Koperasi Produsen Sawit Sejahtera Yang Diduga Dibackingin Oleh Aparat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Dan Aparat Penegak Hukum Tapanuli Selatan Terhadap Aset Negara Di Muara Upu Tapanuli Selatan Milik PTPN IV Regional I. 5. Mendesak Kapolda Sumatera Utara Untuk Membubarkan Tenda-Tenda Dan Lokasi Yang Digunakan Oleh Koperasi Produsen Sawit Sejahtera Yang Bersifat Intimidatif Dan Cenderung Memprovokasi Keributan Di Lokasi Aset Negara Di Muara Upu Tapanuli Selatan Milik PTPN IV Regional I. 6. Mendesak Kapolda Sumatera Utara Untuk Mengevaluasi Kinerja Polres Tapanuli Selatan Dengan Menurunkan Tim Dari Irwasda Dan Bidpropam Poldasu, Dimana Terdapat Oknum-Oknum Aparat Penegak Hukum Yang Cenderung Pasif Dan Berpihak Kepada Kelompok Koperasi Produsen Sawit Sejahtera. 7. Mendesak Kapolda Sumatera Utara Untuk Menindaklanjuti Surat Mohon Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Oknum Mafia Tanah Berkedok Plasma Yang Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Aset Negara Di Proyek Strategis Nasional PTPN IV Regional I Muara Upu Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan Dan Surat Pengaduan Masyarakat Yang Sampai Dengan Saat Ini Belum Ditindaklanjuti Oleh Kapolda Sumatera Utara. 8. Memohon Kepada Kapolda Sumatera Utara Untuk Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Aktivitas Pengangkutan Produksi PTPN IV Regional I Yang Sudah Lebih Kurang 30 Hari Di Blokir Dan Dilarang Secara Anarkis Oleh Koperasi Produsen Sawit Sejahtera Sehingga Mengakibatkan Kerugian Negara Hingga Milyaran Rupiah.

Seluruh bukti-bukti dan data dokumentasi diserahkan perwakilan aksi diantaranya Riswandi Silaban, Ahmad Fadli Hutasoit dan Niko Sinambunan ke pihak Polda Sumatera Utara untuk dianalisa dan ditindaklanjuti, dan setelah itu aksi AMSU membubarkan diri dalam keadaan tertib seraya berharap tuntutannya segera ditindaklanjuti oleh Kapolda Sumatera Utara.

Medan – Industri dunia musik lagu daerah tapanuli utara diterpa kabar yang sangat memalukan. Pasalnya lagu karya cipta yang ditulis Ley Tinambunan dengan Judul “Tetangga Hi Saingan Hi” yang telah di deklarasikan/dipublikasikan pada tahun 2018 silam kini diproduksi ulang dan didistribusikan oleh CMD Record tanpa izin dari pemilik hak cipta.

Hal ini disampaikan oleh Ley Tinambunan yang merupakan seorang seniman etnis batak yang keberatan lagu karyanya diambil sepihak oleh perusahaan label rekaman ternama di Jakarta itu. Dalam video yang ia perlihatkan kepada kru awak media, dalam perbandingan dua unggahan video dalam satu lagu tampak dalam akun resmi Youtube CMD Record telah terjadi perubahan seperti musik dan judul lagu.

Akan tetapi, lirik dan nada irama lagu tetap utuh dari awal bait pertama hingga akhir lagu tersebut.

” Saya prihatin melihat kejadian ini. Bagaimana mungkin, perusahaan label musik ternama di jakarta tanpa proses seleksi yang ketat bisa memproduksi karya orang lain? miris sekali sekaliber CMD Record yang sudah melahirkan artis – artis batak ngetop tanpa izin memproduksi lagu karya orang lain ” ujarnya kepada wartawan bertempat di Coffe Gatot Subroto Medan, Rabu (19/06/2024).

Pria kelahiran 1985 yang kini juga berkecimpung didunia Jurnalistik itu menyampaikan dalam keterangan konfrensi persnya kepada wartawan bahwa ia memang gemar menulis lagu sejak tahun 2012 silam.

Sejumlah karyanya juga sudah sempat ia deklarasikan diberbagai platform digital seperti youtube serta media sosial lainnya.

Anehnya, pada tanggal 16 Juni 2024 kemarin seniman sekaligus Jurnalis yang dikenal sejumlah kalangan sebagai Jurnalis kritis yang kerab menyoroti berbagai permasalahan publik tersebut mendadak meradang. Betapa tidak, karya cipta lagu yang ia realese pada tahun 2018 silam itu dikomersilkan di akun youtube resmi CMD Record. Olehnya, Ley Tinambunan mencoba melakukan upaya protes lewat kolom komentar.

Alih – alih ditanggapi dengan baik, malah pihak Admin CMD Record balik menantang bahwa lagu tersebut telah terikat kontrak dengan pencipta lagu tersebut. Pihak CMD juga berdalih bahwa lagu tersebut telah dikuasakan kepada mereka.

Tidak terima dengan perkataan pihak CMD Record, Ley Tinambunan kembali melontarkan sejumlah kalimat pertanyaan dengan disertai data bahwa lagu tersebut secara sah dan sudah di deklarasikan pada tahun 2018 silam bahwa pencipta lagu tersebut Ley Tinambunan.

” Saya sudah mencoba menegur. Namun teguran saya tak dihiraukan. Malah setelah dua hari kemudian pemilik sekaligus produser meminta maaf dan meminta untuk membeli lagu tersebut. Ada apa ini? Kenapa setelah lagu karya saya diambil dan didistribusikan serta telah terjadi dugaan pelanggaran hukum, CMD Record berupaya membeli lagu karya saya itu? kenapa tidak diawal saja ” tandas Ley bernada kesal.

Dilain sisi, praktisi hukum Sumatera Utara (Sumut) Rambo Silalahi SH yang menjadi kuasa hukum dari persoalan karya cipta tersebut mengatakan kliennya telah dirugikan hak ekonomi karya ciptanya oleh CMD Record dkk mengambil, menguasai dan mendistribusikan lagu karya klienya itu.

“Jadi klien kami merasa sangat keberatan dan dirugikan atas apa yang telah diproduksi CMD dkk, yaitu memproduksi karya cipta klien kami tanpa izin, jadi berdasarkan itu pulalah kami menduga kuat CMD dkk telah melakukan pelanggaran atas hak ekonomi seorang Pencipta, maka tentu saja nanti apabila masalah ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka kami akan menempuh proses hukum dengan cara mengajukan gugatan ganti rugi kepengadilan Niaga atau membuat laporan polisi sebagaimana ketentuan pasal 113 UUHC dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda (4) empat milyar rupiah” tandas Rambo Silalahi SH.

“Namun demikian kami masih menunggu itikad baik dari managenet CMD dkk paling lambat dalam minggu ini agar lebih serius untuk menyelesaikan permasalahan ini sebelum bergulir keranah hukum” kata dia.

Dikonfirmasi terpisah pemilik sekaligus produser PT CMD Record dalam sambungan celular mengklaim pihaknya membeli lagu tersebut dari seseorang. Setelah dikomersilkan ada klaim dari pencipta

” Oh itu lagunya kan, ada yang menjual ke kita trus atas nama Handa Simanjuntak, trus ada setelah tayang satu hari itu ternyata ada klaim dari dia yang merasa yang punya. Jadi kan itu sudah kita take down itu lagu karena menurut kami belum tuntas itu ininya ya gituloh, belum tuntas kepemilikannya” ujar Richat Sianturi kepada kru awak media.

Disinggung terkait lagu tersebut sudah pernah dirilis pada tahun 2018 silam, lantas bagaimana halnya bisa lagu karya cipta orang lain didistribusikan di akun youtube resmi CMD Record?

Menanggapi hal tersebut Richat Sianturi mengatakan proses masuk lagu di CMD Record melalui cek di media kalau tidak ada kita proses klaim sang produser.

Richad sianturi mengakui bahwa lagu karya orang lain tersebut memang sudah sempat dikomersilkan di Youtbe CMD Record namun dihapus kembali karena ada persoalan

” Kalau ada persoalan seperti ini mau di selesaikan kalau mau kepengadilan pun kita siap kok ” ujar Richard Sianturi menjawab konfirmasi wartawan (Red/ly))

Palu – Jumlah pengunjung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu cenderung meningkat pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Selasa, (18/6/2024). Di momen lebaran ini, LPKA Palu tetap membuka layanan kunjungan hari kedua untuk mengobati rasa rindu anak binaan bersama keluarga.

Berdasarkan data yang tercatat hingga hari ini, ada sebanyak 16 keluarga anak binaan yang berkunjung. Dengan rincian Laki-Laki dewasa 4 orang, Perempuan dewasa 10 orang dan anak-anak 2 orang. Sedangkan, anak binaan dikunjungi ada sebanyak 8 orang.

Beberapa dari anak binaan juga tidak menerima layanan kunjungan tatap muka. Mengantisipasi hal tersebut, LPKA Palu menyiapakan Layanan Kunjungan Virtual (Kurtal) melalui mekanisme video call.

“Dari jumlah 15 anak binaan, hanya 8 anak yang menerima kunjungan secara langsung. Untuk anak binaan lainnya di sebabkan karena beberapa faktor, salah satunya, jarak yang cukup jauh dijangkau dari pihak keluarga. Maka dari itu, kita di LPKA Palu menyediakan layanan kurtal,” jelas Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun

Pelaksanaan Kunjungan lebaran ini diberikan waktu tambahan hingga siang hari, sedangkan waktu pelaksanaannya diberikan waktu 30 menit bagi anak binaan dan keluarga untuk melepas kerinduan.

Dalam proses pendaftaran, LPKA Palu menerapkan nomor antrian agar terciptanya lingkungan yang tertib dan kondusif.

“Layanan Kunjungan di LPKA Palu biasanya dari pukul 08.00 – 11.00 Wita. Namun dihari lebaran ini kita membukanya lebih lama lagi, ini merupakan komitmen kita dalam memberikan kesempatan bagi pihak keluarga untuk bertemu para anak binaan,” tegas Revanda

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar menyampaikan, layanan kunjungan di hari raya merupakan momentum yang sangat penting bagi seluruh warga binaan dan anak binaan untuk bertemu dengan keluarga.

Kakanwil Hermansyah berharap agar seluruh para petugas Pemasyarakatan yang ada di Lapas/Rutan/LPKA dapat memberikan pelayanan yang harmonis dengan menerapkan salam, senyum dan sapa.

“Walaupun ada lonjakan jumlah pengunjung, mari bersama wujudkan lingkungan Lapas/Rutan/LPKA tetap aman dan tertib. Selamat berkumpul bersama keluarga di momen kemenangan ini,” pungkas Kakanwil Hermansyah

Dengan adanya upaya pengamanan dan pengawasan yang ketat dari Petugas, diharapkan pelaksanaan lebaran di dalam LPKA Palu kali ini dapat berjalan lancar dan memberikan kesan yang baik bagi semua pihak yang terlibat.(Rel)