Beranda blog Halaman 135

Warga Keluhkan Proyek Pipa Transmisi Perumda Tirtanadi di Desa Helvetia

Penulis
Aktiva News
-
0
Pipa Proyek
Proyek pengorekan pemasangan pipa transmisi perumda tirtanadi Provinsi Sumatera Utara di Jalan Balai Desa dan Jalan Gereja Desa Helvetia Deli Serdang dikeluhkan warga, Sabtu (15/12/2024).

Dampak proyek tahun 2023 lalu itu mengakibatkan jalan berlubang dan becek, pemerintah sepertinya tutup mata.

Warga sekitar merasa tidak nyaman melintasi jalan yang kerap mereka lalui sehari-hari.

“Kami merayakan natal tahun ini berselimut jalan rusak, berlubang dan becek, “kata warga bermarga Ginting.

Ia juga menyebutkan jalan becek itu berawal dari pengerjaan proyek pengorekan pemasangan pipa transmisi perumda tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

“Ini karena pengerjaan pemasangan pipa transmisi milik perumda tirtanadi”, jelasnya.

Lanjutnya, “Air hujan selalu mengenanggi jalan mengakibatkan akses berlubang dan becek,” keluhnya lagi.

Pihaknya juga meminta pertanggung jawaban Perumda Tirtanadi efek dari pengerjaan proyek pengorekan pemasangan pipa transmisi tersebut.

Hingga sampai saat ini, perumda Tirtanadi belum memperbaiki jalan rusak terkait proyek pengerjaan. Terkait permasalahan itu dinas PU Deli Serdang sudah menyampaikan kepada perumda hingga permasalahan ini belum juga kunjung selesai. (As/fr/red)

Presiden Prabowo Minta Maaf ke Presiden Ketujuh Jokowi di Peresmian Terowongan, Ini Sebabnya

Penulis
Aktiva News
-
0
Presiden Prabowo Minta Maaf ke Presiden Ketujuh Jokowi di Peresmian Terowongan, Ini Sebabnya
Presiden Prabowo Minta Maaf ke Presiden Ketujuh Jokowi di Peresmian Terowongan, Ini Sebabnya
Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terowongan Silaturahmi Masjid Istiqlal-Gereja Katedral Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

Prabowo berkelakar bahwa dirinya hanya menikmati saat peresmiannya saja. Namun, terowongan itu dibuat pada masa kepemimpinan Jokowi.

Prabowo menyebut terowongan silaturahmi tersebut seharusnya diresmikan oleh Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau Jokowi.

Pembangunan terowongan sepanjang 33 meter yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral ini digagas oleh Jokowi pada tahun 2020. Namun, terowongan ini baru dibuka untuk masyarakat setelah diresmikan Prabowo.

“Peresmian terowongan ini adalah satu simbol yang sangat berharga. Terima kasih semua tokoh yang berhasil untuk mewujudkan simbol ini yang sesungguhnya dan sebenarnya diresmikan oleh Pak Joko Widodo, ya saya kebagian enaknya aja,” kata Prabowo saat peresmian, Kamis (12/12/2024).

“Banyak yang bekerja, ya itu namanya takdir ya. Jangan-jangan Pak Jokowi lagi nonton ini. Pak Jokowi, mohon maaf aku yang resmikan,” sambungnya disambut tawa para tamu undangan.

Dia mengatakan perancang atau arsitek Masjid Istiqlal beragama Nasrani yang ditunjuk oleh Presiden pertama RI Soekarno. Hal ini menunjukkan kehebatan masyarakat Indonesia dalam menjaga kerukunan beragama.

“Ini juga mengingatkan kita tidak hanya Masjid Istiqlal berdiri disamping Gereja Katederal, tapi yang merancang Masjid Istiqlal, arsiteknya ditunjuk oleh Presiden pertama kita justru bukan orang muslim, arsiteknya adalah orang Nasrani. Ini kehebatan bangsa Indonesia,” ujar Prabowo.

Dia menyampaikan terowongan ini merupakan simbol dari kerukunan antara umat beragama di Indonesia, meskipun memiliki banyak suku bangsa, etnis, agama, dan istiadat. Prabowo pun senang masyarakat Indonesia tetap hidup rukun untuk mencapai cita-cita bangsa.

“Bisa kita yakini bangsa kita salah satu negara yang paling majemuk di dunia. Kita memiliki 714 suku bangsa dan kelompok entis, yang tinggal di ribuan pulau, masing-masing memiliki agama budaya dan adat isitiadat yang khas,” jelas Prabowo.

Terowongan ini disebut Terowongan Silaturahmi karena dirancang untuk memfasilitasi pengunjung dari kedua tempat ibadah, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, sehingga dapat saling terhubung dengan mudah.

Nama ini mencerminkan tujuan utamanya untuk mempererat hubungan antar umat beragama melalui akses yang lebih langsung dan praktis.

Terowongan ini juga bertujuan untuk menciptakan interaksi yang lebih dekat antara kedua tempat ibadah yang bersejarah ini, memperlihatkan bahwa meskipun berbeda dalam keyakinan, keduanya dapat saling terhubung dalam semangat persatuan.(As/viv/kmps/as)

KPU Sumut Resmi Tetapkan Hasil Pilgub Bobby-Surya Ungguli Edy-Hasan

Penulis
Aktiva News
-
0
KPU Sumut Resmi Tetapkan Hasil Pilgub Bobby-Surya Ungguli Edy-Hasan
KPU Sumut Resmi Tetapkan Hasil Pilgub Bobby-Surya Ungguli Edy-Hasan
KPU Sumatera Utara (Sumut) telah menyelesaikan rekapitulasi hasil perolehan suara Pilgub Sumut 2024. Hasilnya, paslon Bobby Nasution-Surya unggul dari paslon Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat Provinsi Sumut ini dilaksanakan selama 2 hari ini. Surat penetapan hasil perolehan suara Pilgub Sumut ini bernomor 495 tahun 2024.

“Menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,” kata Ketua KPU Sumut Agus Arifin saat membacakan surat keputusan, Senin (9/12/2024).

Dalam surat keputusan itu dijelaskan jika Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilgub Sumut 2024 berjumlah 10.771.496 orang, yang tersebar di 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut.

Jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya 5.953.676 orang, dengan rincian 5.654.922 suara sah dan 298.754 suara tidak sah.

Hasilnya Bobby-Surya unggul dengan perolehan 3.645.611 suara. Bobby-Surya diketahui unggul di 30 dari 33 kabupaten/kota di Sumut.

Sementara Edy-Hasan memperoleh 2.009.311 suara. Edy-Hasan unggul di 3 dari 33 kabupaten/kota di Sumut. (As)

Rekap KPU Sumut : Kemenangan Edy-Hasan Hanya di Tiga Daerah

Penulis
Aktiva News
-
0
Rekap KPU Sumut : Kemenangan Edy-Hasan Hanya di Tiga Daerah
Rekap KPU Sumut : Kemenangan Edy-Hasan Hanya di Tiga Daerah
Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobby Nasution – Surya menjadi pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumut 2024, mengalahkan paslon Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala.

Sebagaimana terungkap sesuai hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilgub 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumut, Senin (9/12) sore, Bobby-Surya meraih 3.645.611 suara. Sementara Edy- Hasan meraih 2.009.311 suara.

Dengan perolehan suara tersebut, pasangan Bobby-Surya unggul 1.636.300 dari pasangan Edy dan Hasan. Berdasarkan hasil tersebut pula, pasangan Edy-Hasan praktis hanya menang pada tiga kabupaten dan kota saja. Yakni Binjai, Tanjung Balai, dan Mandailing Natal. Adapun jumlah suara tidak sah sebesar 298.754 dan total suara sah dan tidak sah sebesar 5.654.922 dari jumlah 1,7 juta pemilih di Sumut.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Sumut ini sudah berlangsung sejak Minggu, 8 Desember 2024 di Hotel Emerald Garden, Jalan KL Yos Sudarso, Medan.

Berikut Perolehan Suara Pilkada Sumut 2024 pada 33 Kabupaten dan Kota:

Asahan:

Bobby-Surya 148.787 (62.01%)

Edy-Hasan 91.169 (37.99%)

Batu Bara:

Bobby-Surya 115.345 (60.63%)

Edy-Hasan 74.900 (39.37%)

Karo:

Bobby-Surya 154.892 (72.47%)

Edy-Hasan 58.853 (27.53%)

Labuhanbatu:

Bobby-Surya 115.775 (53.15%)

Edy-Hasan 102.077 (46.85%)

Labuhanbatu Selatan:

Bobby-Surya 89.767 (55.45%)

Edy-Hasan 72.133 (44.55%)

Labuhanbatu Utara:

Bobby-Surya 141.592 (80.65%)

Edy-Hasan 33.968 (19.35%)

Langkat:

Bobby-Surya 241.686 (62.29%)

Edy-Hasan 146.318 (37.71%)

Mandailing Natal:

Bobby-Surya 80.141 (41.42%)

Edy-Hasan 113.337 (58.58%)

Nias:

Bobby-Surya 43.520 (80.14%)

Edy-Hasan 10.786 (19.86%)

Nias Barat:

Bobby-Surya 30.040 (79.29%)

Edy-Hasan 7.845 (20.71%)

Padang Lawas Utara:

Bobby-Surya 80.452 (59.81%)

Edy-Hasan 54.060 (40.19%)

Pakpak Bharat:

Bobby-Surya 14.340 (57.74%)

Edy-Hasan 10.497 (42.26%)

Serdang Bedagai:

Bobby-Surya 222.669 (79.45%)

Edy-Hasan 57.577 (20.55%)

Simalungun:

Bobby-Surya 278.434 (65.16%)

Edy-Hasan 148.869 (34.84%)

Tapanuli Selatan:

Bobby-Surya 105.632 (68.79%)

Edy-Hasan 47.933 (31.21%)

Tapanuli Tengah:

Bobby-Surya 94.415 (59.63%)

Edy-Hasan 63.917 (40.37%)

Tapanuli Utara:

Bobby-Surya 131.879 (81.60%)

Edy-Hasan 29.733 (18.40%)

Toba:

Bobby-Surya 88.102 (81.91%)

Edy-Hasan 19.461 (18.09%)

Binjai:

Bobby-Surya 53.262 (44.85%)

Edy-Hasan 65.493 (55.15%)

Gunung Sitoli:

Bobby-Surya 54.513 (80.75%)

Edy-Hasan 12.997 (19.25%)

Padang Sidempuan:

Bobby-Surya 55.011 (50.48%)

Edy-Hasan 53.972 (49.52%)

Pematang Siantar:

Bobby-Surya 78.785 (68.69%)

Edy-Hasan 35.911 (31.31%)

Sibolga:

Bobby-Surya 30.869 (62.31%)

Edy-Hasan 18.675 (37.69%)

Tanjung Balai:

Bobby-Surya 29.555 (39.27%)

Edy-Hasan 45.702 (60.73%)

Tebing Tinggi:

Bobby-Surya 37.758 (50.09%)

Edy-Hasan 37.615 (49.91%)

Dairi:

Bobby-Surya 113.582 (72.31%)

Edy-Hasan 43.497 (27.69%)

Padang Lawas:

Bobby-Surya 102.397 (72.51%)

Edy-Hasan 38.812 (27.49%)

*Belum Pleno

Medan:

Bobby-Surya 388.899 (63.55%)

Edy-Hasan 223.106 (36.45%)

Deli Serdang:

Bobby-Surya 238.187 (52.94%)

Edy-Hasan 211.754 (47.06%)

Humbang Hasundutan:

Bobby-Surya 83.922 (79.64%)

Edy-Hasan 21.450 (20.36%)

Nias Selatan:

Bobby-Surya 98.085 (78.91%)

Edy-Hasan 26.178 (21.09%)

Nias Utara:

Bobby-Surya 46.565 (82.43%)

Edy-Hasan 9.926 (17.57%)

Samosir:

Bobby-Surya 56.929 (72.89%)

Edy-Hasan 21.169 (27.11%).

(As)

Pemakzulan Presiden Korea Selatan Gagal, Akan Dicoba Lagi

Penulis
Aktiva News
-
0
(Jung Yeon-je/Pool via REUTERS)
(Jung Yeon-je/Pool via REUTERS)

Upaya legislatif Korea Selatan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol terkait pemberlakuan darurat militer yang singkat gagal pada Sabtu (7/12/2024) setelah mayoritas anggota partai konservatif yang berkuasa memboikot pemungutan suara.

Partai oposisi utama Korea Selatan (Korsel) mengaku akan mencoba lagi upaya memakzulkan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol.

Dilansir AFP, Minggu (8/12/2024), polisi telah menangkap mantan Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab atas operasi darurat militer dan Menteri Dalam Negeri telah mengundurkan diri. Mereka dan Yoon sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan.

Partai-partai oposisi mengusulkan mosi pemakzulan, yang membutuhkan 200 suara dari 300 anggota parlemen untuk meloloskannya, tetapi boikot hampir total oleh Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menaungi Yoon menyebabkan mosi tersebut gagal.

Lee Jae-myung, pemimpin oposisi utama Partai Demokrat (DP), mengatakan mereka akan mencoba lagi pemakzulan pada 14 Desember.

“Yoon, pelaku utama di balik pemberontakan dan kudeta militer yang menghancurkan tatanan konstitusional Korea Selatan, harus segera mengundurkan diri atau dimakzulkan tanpa penundaan,” kata Lee.

“Pada tanggal 14 Desember, Partai Demokrat kami akan memakzulkan Yoon atas nama rakyat,” sambungnya.

Sebagai imbalan atas pemblokiran pemakzulan, Partai Kekuatan Rakyat mengatakan mereka telah ‘secara efektif memperoleh janji dari Yoon untuk mengundurkan diri’.

“Bahkan sebelum presiden mengundurkan diri, dia tidak akan mencampuri urusan negara, termasuk urusan luar negeri,” kata pemimpin PPP Han Dong-hoon pada hari Minggu setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Han Duck-soo.

“Ini akan meminimalkan kebingungan bagi Korea Selatan dan rakyatnya, menyelesaikan situasi politik secara stabil dan memulihkan demokrasi liberal”, kata Han.

Namun Lee dan juru bicara Majelis Nasional Woo Won-shik yang sama-sama dari partai oposisi bersikeras darurat militer yang sempat diterapkan merupakan tindakan ilegal. Dia mengatakan Yoon telah melakukan pelanggaran konstitusi.

“Bagi perdana menteri dan partai yang berkuasa untuk bersama-sama menjalankan kewenangan presidensial, yang tidak diberikan kepada mereka oleh siapa pun, tanpa berpartisipasi dalam proses konstitusional untuk menangani darurat militer yang tidak konstitusional, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap konstitusi,” kata Woo.

“Kekuasaan presiden bukanlah milik pribadi Presiden Yoon Suk Yeol Bukankah ini kudeta lain yang menghancurkan tatanan konstitusional?” sambungnya.

Yoon telah muncul dan meminta maaf atas ‘kecemasan dan ketidaknyamanan’ yang disebabkan oleh deklarasi darurat militer pada Selasa (3/12) malam. Namun, dia tidak mengundurkan diri dengan mengatakan bahwa dia akan menyerahkan nasibnya kepada partainya. (**)

KPU Sumut Buka Rapat Pleno Rekapitulasi Suara pada Pilgub Sumut 2024

Penulis
Aktiva News
-
0

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menggelar rekapitulasi perolehan hasil pemungutan suara Pilgub Sumut 2024 mulai hari ini, Minggu 8 Desember 2024. Rekapitulasi ini digelar di Hotel Emerald Garden, Jalan Yos Sudarso, Medan.

Rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat provinsi Pilkada Sumut 2024 juga dihadiri saksi kedua pasangan calon gubernur Sumatera Utara, yaitu pasangan calon gubernur nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya dan pasangan calon gubernur nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.

Selain itu, dihadiri juga oleh Forkopimda, Bawaslu Sumut, KPU Kabupaten/Kota se- Sumut, penggiat pengawasan Pemilu.

Dalam kata sambutannya saat membuka rapat pleno tersebut, Ketua KPU Sumut, Agus Arifin mengatakan, KPU Sumut telah melaksanakan tahapan Pilkada baik di tingkat provinsi maupun Pilkada di 33 Kabupaten/kota.

“Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2024 ini, sebelumnya KPU telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga di tingkat KPU kabupaten/kota, “terang Agus Arifin.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan bahwa KPU juga telah melaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di 108 TPS di Sumatera Utara (Sumut) dan Pemungutan Suara Lanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2024.

Demikian juga pada tanggal 5 Desember 2024, KPU juga telah melaksanakan pemungutan suara ulang tingkat provinsi atau untuk jenis suara Pemilu Gubernur di 12 TPS dan semuanya telah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan.

“KPU Sumut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik Pemprov Sumut, TNI dan Polri yang mendukung terlaksananya pilkada 2024 dengan lancar di Sumatera Utara,” pungkasnya. (As)

Jaksa Agung Sebut Haram Limpahkan Pengguna Narkoba ke Pengadilan

Penulis
Aktiva News
-
0
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya mengharamkan kasus pengguna narkotika masuk ke pengadilan.

Burhanuddin menegaskan, pihaknya selalu akan menerapkan keadilan restoratif (restorative justice) untuk pengguna narkoba.

“Untuk restorative justice khususnya, haram bagi jaksa untuk melimpahkan ke pengadilan bagi pengguna (narkotika),” kata Jaksa Agung di Rupatama Mabes Polri, Kamis (4/12/2024) lalu.

“Artinya kalau itu hanya pengguna, kami akan lakukan restorative justice,” tambahya.

Namun, terhadap para pengedar ataupun bandar, Burhanuddin memastikan jaksa akan menuntut dengan hukuman yang maksimal. Bahkan tidak segan menjatuhkan hukuman mati.

“Jaksa penuntut umum, sudah lima tahun ini kami melakukan zero tolerance. Artinya, bahwa kami melakukan penuntutan secara maksimal dan dalam setiap bulannya kita menuntut hukuman mati untuk beberapa perkara,” tegas Burhanuddin.

“Khususnya untuk para pengedar, pabrikan dan bandar itu hampir antara 20 sampai 30 dalam setiap bulannya untuk tuntutan mati,” sambungnya.

Kendati begitu, dia menuturkan agar upaya menuntut hukuman seberat-beratnya terhadap bandar dan pengedar untuk dikomunikasikan kepada hakim, selaku pemutus hukuman.

“Tetapi kan di dalam pelaksanaannya nanti kami akan koordinasikan juga. Mohon nanti mungkin Pak Menko agar dari Hakim khususnya. Untuk dapat mendengar menjadi keluh kesah kita bersama bahwa bukan cukup hanya tuntutan, tetapi adalah hukuman bagi mereka pelaksana,” tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan proses hukum keadilan restoratif tidak dimanfaatkan oleh para pengedar dan bandar yang mengincar hukuman ringan.

Ia menjelaskan, pendekatan keadilan restoratif digunakan secara selektif oleh Polri dan Kejaksaan, dan hanya para pengguna yang dapat mendapatkan fasilitas hukum tersebut.

“Restorative justice ini diterapkan pada kasus yang betul-betul selektif, dan terlebih dulu mendapatkan assessment dari BNN, agar tidak dimanfaatkan oleh para bandar atau pengedar untuk memperoleh keringanan hukuman.

Jadi, fokus hanya diberikan kepada pengguna, dan setelah mendapatkan assesment dari BNN,” kata Budi, dikutip dari Antara.

Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo memastikan pendekatan keadilan restoratif hanya digunakan kepada mereka yang lolos penilaian (assesment) dari BNN.

“Mereka dinyatakan sebagai kelompok yang harus direhabilitasi, tentunya tetap ada pengawasan oleh aparat penegak hukum dan kembali dilakukan assesment sampai dipastikan yang bersangkutan betul-betul sembuh,” kata Kapolri.

Listyo melanjutkan, kepolisian juga menjaga agar penggunaan keadilan restoratif itu tidak dimanfaatkan oleh pengguna narkoba untuk mendapatkan hukuman ringan, dan nantinya kembali menggunakan narkoba. (Red/dt/kmp/ant/as)

 

Oknum ASN Kejaksaan di Lubuk Pakam Gelapkan 20 Mobil Rental, Dijual dan Digadai 30 Juta

Penulis
Aktiva News
-
0
Asn ketari
Medan – Seorang oknum ASN Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, Ronald Fransius Situmorang (45) gelapkan 20 unit mobil rental. Abdi negara itu berkerja sama dengan seorang wanita bernama Wasty Sinaga (44).

Kanit Reskrim Polsek Medan Tembung AKP Japri Simamora mengatakan para pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka. Keduanya terancam hukuman empat tahun penjara.

“Kedua tersangka dijerat Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana dengan ancaman hukuman empat tahun penjara,” kata Japri, Minggu (8/12/2024).

Sebelumnya, Kapolrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan mengatakan bahwa pelaku Ronald ini adalah seorang ASN di Kejari Lubuk Pakam.

“Pelakunya ada dua orang, satunya inisial R ini kebetulan PNS aktif dari Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam. Jadi, dari LP ada 20 kendaraan (yang digelapkan), yang sekarang tersita itu enam (mobil),” kata Gidion saat konferensi pers di Polsek Medan Tembung, Sabtu (7/12) malam.

Gidion kemudian membongkar modus yang dilakukan oleh kedua pelaku. Menurutnya, kedua pelaku menyewa mobil rental dari korban dan merental mobil tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Namun, ternyata mobil tersebut dijual atau digadaikan para pelaku. Varian harga mobil yang digadaikan oleh pelaku mulai dari harga Rp 30 jutaan.

“Perannya yaitu perempuan ini menyewa kemudian yang laki-laki ini atas nama R yang membawa kendaraan itu (menggadaikan). Harganya ada yang Rp 30 jutaan, bervariasi ya,” jelasnya.

Sementara itu, sisa 14 dari 20 mobil yang digelapkan oleh pelaku saat ini masih dalam pencarian lantaran sudah digadaikan. Terkait hal ini, Gidion mengingatkan kepada pemilik rental dan juga penerima gadai untuk lebih waspada dan berhati-hati.

Pihaknya sampai saat ini masih mendalami apakah dalam menjalankan aksinya tersangka menggunakan status sosialnya sebagai seorang PNS.

“Informasinya hasil penjualan itu untuk judi online. Nanti kita dalami juga apakah dia menggunakan status sosialnya itu untuk melakukan tindak pidana. Tapi saya tegaskan itu persoalan personal bukan institusi,” Tegasnya.
(As/dt/id/as)

Kapolres Tanah Karo Lakukan Patroli R2 dan Kunjungan Kerja Cooling System Pascapilkada 2024

Penulis
Aktiva News
-
0

Karo – Kapolres Tanah Karo AKBP Eko Yulianto, S.H., S.I.K., M.M., M.Tr. Opsla, memimpin patroli roda dua (R2) sebagai bagian dari upaya cooling system pasca pilkada serentak 2024. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu(7/12/2024) pukul 10:00 hingga 11.00 WIB, mencakup wilayah hukum Polsek Simpang Empat, khususnya jalur Desa Gamber dan Desa Berastapu yang berada di sekitar lingkar kaki Gunung Sinabung.

” Patroli ini bertujuan memantau kondisi terkini Gunung Sinabung, mengingat Gunung Sinabung menjadi salah satu titik rawan yang membutuhkan perhatian khusus dan sekaligus memastikan situasi keamanan wilayah tetap kondusif pasca pilkada.

” Setelah patroli, Kapolres bersama rombongan melanjutkan kegiatan kunjungan kerja dan temu warga di Aula Purpur Sage Wira Satya Nagara Polsek Simpang Empat.

” Acara ini dihadiri para PJU mulai Waka Tanah Karo Kompol Zulham, S.H., PJU Polres Tanah Karo, Kasie Propam Iptu EL. Situmorang, Kapolsek Simpang Empat AKP Dedy S. Ginting, S.H., personel Sat Samapta, personel Polsek Simpang Empat, serta 30 kaum duafa dan 30 anak yatim/piatu.

” Dalam sambutannya, Kapolres Tanah Karo mengungkapkan rasa syukur atas pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Karo yang berjalan aman, lancar, dan damai. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, khususnya warga Simpang Empat, yang telah berperan aktif menyukseskan pesta demokrasi tersebut.

“Keberhasilan Pilkada Serentak ini adalah berkat dukungan masyarakat. Terima kasih atas partisipasi dan kerja samanya menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pilkada,” ujar Kapolres.

” Sebagai bentuk apresiasi dan rasa syukur, Kapolres Tanah Karo beserta jajaran memberikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada kaum duafa dan tali asih kepada anak yatim/piatu. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis oleh Kapolres, Wakapolres, dan PJU Polres Tanah Karo.

” Kegiatan ini menjadi bukti nyata upaya Polres Tanah Karo dalam menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan masyarakat pasca pilkada serentak 2024.
( Yuli )

Usai Rendahkan Penjual Es Teh Gus Miftah Mengundurkan Diri, Besaran Gaji yang Ditinggalkan

Penulis
Aktiva News
-
0
Miftah Maulana alias Gus Miftah
Miftah Maulana alias Gus Miftah. (Foto Istw)
Miftah Maulana alias Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Keputusan Gus Miftah tersebut diambil setelah usai videonya dianggap merendahkan penjual es teh viral hingga pelawak senior Yati Pesek.

Pengunduran diri Miftah Maulana disampaika ke publik pada Jumat (6/12/2024). Pemilik Pondok Pesantren Ora Aji itu mengaku mengambil keputusan tersebut secara sadar dan dengan penuh kerendahan hati.

“Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” tutur Miftah Maulana dalam video yang beredar.

Sementara itu Presiden Prabowo Subianto menghormati keputusan Miftah Maulana Habiburrahman. Gus Miftah panggilan akrabnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden. Prabowo menyebut sikap itu sebagai sikap kesatria.

“Saya sendiri belum lihat langsung. Tapi dapat laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya, saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu,” kata Prabowo di teras Istana Merdeka, Jakarta, Jumat malam, 6 Desember 2024.

Kemudian Prabowo mengatakan mengenal Miftah sebagai sosok yang sering bergaul. Dan memberikan ceramah kepada masyarakat.

“Mungkin bahasa beliau niatnya bukannya jahat, bukan niat menghina. Tapi terlepas itu ya salah ya, salah ucap. Beliau sadar beliau salah, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu jelas,” kata Prabowo

Miftah Maulana Habiburahman alias Gus Miftah pun tak lagi menjabat, Miftah jadi kehilangan gaji dan sejumlah fasilitas yang sebelumnya diterima.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024, besaran gaji dan fasilitas yang berhak ia terima sebelumnya setara dengan menteri.

“Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi utusan khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri,” tulis pasal 22 aturan itu.

Sementara itu, besaran gaji menteri sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000. Dalam Pasal 2 PP tersebut, disebut menteri negara mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 setiap bulan.

Selain gaji pokok per bulannya, menteri negara juga menerima tunjangan seperti dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat (2), sebesar Rp 13.608.000 setiap bulan. Dengan dua ketetapan tersebut, seorang menteri menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan sebesar Rp 18.648.000 setiap bulan.

Di luar itu para menteri ini juga berhak tunjangan lain seperti tunjangan anak/istri, tunjangan pensiun, hingga fasilitas keuangan berupa dana operasional.

Masih belum cukup, dalam Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, menteri negara juga berhak mendapat tunjangan dan fasilitas lain.

Dalam aturan itu tertulis seorang menteri negara berhak mendapatkan fasilitas seperti biaya perjalanan dinas, rumah dan mobil dinas serta biaya pemeliharaannya.

Kemudian para pejabat tinggi ini juga mendapat fasilitas kesehatan berupa pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi bila sakit atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan selama menjabat.

Artinya besaran pendapatan Gus Miftah selaku utusan khusus dapat mencapai Rp 18.648.000 per bulan (gaji Rp 5.040.000 + tukin Rp 13.608.000), belum termasuk tunjangan dan fasilitas lain.

Namun setelah masa utusan khusus presiden berakhir, Gus Miftah tidak akan mendapat uang pensiun dari pemerintah. Hal ini seperti yang tertulis dalam pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024.

“Utusan Khusus Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon,” tulis aturan itu.

Pengunduran diri yang dilakukan Gus Miftah ini tidak hanya membuat dirinya kehilangan gaji dan fasilitas setara menteri tadi, namun ia juga tidak mendapatkan uang pesangon ataupun pensiun dari pemerintah.
(Red/dt/as/su)

1...134135136...307Halaman 135 dari 307