Jumat, Februari 20, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 198

Tionora Manihuruk: Petani Harus Tetap Belajar Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Pertanian

0
Tionora Manihuruk: Petani Harus Tetap Belajar Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Pertanian
DAIRI – Upaya adaptasi pengolahan pertanian terhadap kondisi lingkungan merupakan hal yang penting dilakukan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tani. Sehingga diperlukan pengetahuan yang diperoleh dari hasil belajar dan diskusi.

Demikian disampaikan Tiorona Manihuruk, petani cabai, saat ditemui redaksi dairikab.go.id di lahan cabai miliknya, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Rabu (10/5/2023).

“Kita kan petani, dari awal petani sampai akhir pasti bertani. Jadi kita mesti belajar lagi untuk meningkatkan hasil produksi, salah satunya dengan mengikuti pelatihan baik yang dilakukan penyuluh pertanian dan Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS), yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Dairi,” ujar Tiorona.

Lebih lanjut, wanita berusia 45 tahun tersebut menyampaikan pengolahan pertanian harus belajar dari alam dan cuaca.

“Kalau sekarang kan musim hujan, saat musim hujan cara pemakaian pupuknya seperti apa dan dosis pupuknya seperti apa, pasti berbeda dengan musim kemarau. Jadi memang harus belajar, tidak boleh pakai metode yang itu-itu saja, harus kita perbaharui sesuai dengan kondisi alam,” ujar Tiorona.

Di pelatihan, kata Tionora, yang paling dasar yaitu peserta dipersiapkan untuk mengukur pH (keasaman air) tanah dulu, dilanjut dengan pemakaian kompos dan pemakaian kapur tohor sehingga pH tanahnya dapat meningkat. Peserta juga diajarkan tentang pemakaian obat-obatan tanaman sesuai dengan kondisinya, seperti busuk kering, busuk daun, mati gadis, dan masalah-masalah lainnya.

“Untuk kondisi saat ini, saya mengeluhkan kondisi tanah dan tanaman yang mati kering. Saya juga mengeluhkan pengalaman yang sebelumnya sudah menggunakan pupuk tapi tetap juga ada yang mati gadis, dan mati kering. Setelah dipelajari, ternyata masalahnya di PH tanah saya yang rendah,” kata Tiorona.

Selanjutnya, ibu dari empat orang anak ini juga menyampaikan, setelah lebih mendalami ilmu tentang pertanian, maka akan lebih mudah untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. “Jadi kalau kita lebih mempelajari lagi tentang metode bertani, maka penangananya menjadi tepat. Hasilnya yang diperoleh pun lebih bagus dan kuantitasnya meningkat. Jadi untuk teman-teman petani, kita memang harus belajar lagi untuk hasil yang lebih baik,” ujar Tiorona. (Nid)

Bertemu Kepala BPKP Sumut, Bupati Dairi Eddy Berutu Minta Pendampingan Tata Kelola Keuangan dan Aset

0
Bertemu Kepala BPKP Sumut, Bupati Dairi Eddy Berutu Minta Pendampingan Tata Kelola Keuangan dan Aset
DAIRI – Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu meminta pendampingan ke Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara dalam tata kelola keuangan dan akuntabilitas kinerja yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Dairi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Hal ini disampaikan Bupati Eddy Berutu saat bertemu Kepala BPKP Sumut Hengky Kwinhatmaka, Rabu (10/5/2023) di Medan.

Bupati menambahkan hal kedua yang dia bicarakan dengan Kepala BPKP Sumut adalah peningkatan kompetensi dan sinergitas bagi aparatur sipil negara dalam mengelola keuangan.

“Poin ketiga yang kami mintakan ada koordinasi dengan penataan aset Pemerintah Kabupaten Dairi. Kami meminta arahan dalam menjalankan tugas,” ujar Bupati.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan Pemkab Dairi saat ini juga menggunakan SIMDA dan SIMDA BMD dalam mengelola keuangan dan barang. (Nid)

Rembuk Stunting Kabupaten Dairi, Bupati: Stunting Tanggung Jawab Lintas Sektor

0
Rembuk Stunting Kabupaten Dairi, Bupati: Stunting Tanggung Jawab Lintas Sektor
DAIRI– Pemerintah Kabupaten Dairi menggelar rembuk stunting tahun 2023, Jumat (12/5/2023), di Balai Budaya, Sidikalang.

Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Budianta Pinem menyampaikan persoalan stunting adalah tanggung jawab bersama lintas sektor mulai dari dusun, desa, kecamatan, OPD, TNI/Polri, badan usaha, dan lain sebagainya.

“Upaya pencegahan dan penanggulangan stunting harus bersama-sama dilaksanakan melalui berbagai program aksi percepatan penurunan stunting. Suatu tindakan sistematis dan terencana harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa lintas sektor,” ujarnya.

Dalam hal ini, kata Bupati, Pemkab Dairi selalu berupaya untuk berfikir dan bertindak secara aktif dan cepat. Berbagai program juga terus digalakkan yakni pembangunan infrastruktur secara bertahap, pengembangan sektor perdagangan, pendidikan, pertanian, juga penguatan pariwisata.

Bupati menyontohkan, pertumbuhan ekonomi dari 4,82 pada Tahun 2019, menjadi -0,9 pada Tahun 2020, menjadi 2,05 pada Tahun 2021 dan 4,21 pada Tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka dari 1,58 pada Tahun 2019, menjadi 1,75 pada Tahun 2020, menjadi 1,49 pada Tahun 2021 dan 0,88 pada Tahun 2022.

“Persentase penduduk miskin dari 7,70% pada tahun 2019, menjadi 8,04% pada tahun 2020, menjadi 8,31 % pada tahun 2021 dan turun menjadi 7,88 % pada Tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia dari 71,42 pada Tahun 2019 menjadi 71,57 pada Tahun 2020, menjadi 71,84 pada Tahun 2021 dan meningkat menjadi 72,56 pada Tahun 2022, Indeks Gini Ratio dari 0,29 pada Tahun 2019, menjadi 0,27 pada Tahun 2020, menjadi 0,23 pada tahun 2021 dan turun menjadi

0,22,” ujarnya lagi.

Sebagai gambaran, Bupati menjelaskan bahwa kondisi prevalensi stunting di Kabupaten Dairi mengalami penurunan sebesar 17,26% pada Tahun 2020 turun menjadi 15,13% pada Tahun 2021 dan menjadi 13,24% pada tahun 2022.

Akan tetapi ada 3 (tiga) kecamatan yang mengalami peningkatan selama tahun 2020, 2021 dan 2023 yaitu Kecamatan Silahi Sabungan, Kecamatan Siempat Nempu Hilir dan Kecamatan Gunung Sitember.

Faktor determinan yang masih menjadi kendala dalam penanganan stunting balita menurutnya adalah akses air bersih, sanitasi, pemberian ASI Eksklusif dan perilaku merokok.

“Untuk itu kami mengharapkan semua pihak dari berbagai sektor tadi untuk menangani dan mencegah bertambahnya balita stunting di Dairi lewat peran pentahelix, kerja sama antar pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan media guna mencapai visi misi kita mewujudkan Dairi unggul yang menyejahterakan dalam harmoni keberagaman,” katanya mengakhiri.

Hadir dalam kegiatan ini, unsur Forkopimda, anggota DPRD, Lamasi Simamora, tim percepatan penurunan stunting, para kepala OPD, Camat, Kepala desa, kepala puskesmas, para pimpinan, organisasi pemuda, badan usaha, serta undangan lainnya. (Nid)

Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi UMKM, Pj Wali Kota Harap Pemko Jalin Kemitraan Dengan BUMN

0
Pertumbuhan Ekonomi
Tebingtinggi | Membuka rapat koordinasi (rakor) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs (Sustainable Development Goals) Kota Tebing Tinggi, Jumat (12/05/2023).

Rapat berlangsung di, ruang aula kantor Bappeda Jl. Delima No.5, Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi, S.Sos., M.TP. berharap Pemko (Pemerintah Kota) dapat menjalin kerjasama kemitraan dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Hal ini sebagai salah satu upaya membantu dalam pelatihan dan pendanaan pelaku UMKM untuk memajukan perekonomian di Kota Tebing Tinggi khususnya dalam memajukan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

“Apa yang kita programkan kedepannya, terus tindaklanjuti, bermitra dengan BUMN supaya pertumbuhan ekonomi kita Melalui sektor UMKM ini bisa lebih baik,”

Lanjut Pj. Wali Kota, “Hari ini kita bermitra, kita tunjukkan kemitraaan ini dalam bentuk MoU (Memorandum of Understanding). Supaya pihak pimpinan dari BUMN ini ada keyakinan dari kemitraan kita dan ini sebagai legalitas hukumnya,” kata Pj. Wali Kota.

Sejalan dengan itu, tekad dan kemauan yang besar, menurut Pj. Wali Kota merupakan kunci untuk mengembangkan perekonomian khususnya sektor UMKM di Kota Tebing Tinggi.

“Tidak ada yang tidak mungkin, tapi yang penting adanya tekad dan kemauan. Yakinlah bahwa memang membangkitkan sesuatu tidak semudah membalikkan telapak tangan, mengembangkan ekonomi rumah khususnya UMKM mempunyai proses tantangan dan butuh waktu,” kata Pj. Wali Kota.

Sebelumnya dikatakan Pj. Wali Kota, bahwa Kota Tebing Tinggi terpilih sebagai Kota Terbaik ke-2 dari 74 Kota yang terdaftar dalam program “Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) For Cities Tahun 2022” yang diberikan oleh PT. Surveyor Indonesia, APEKSI dan Kementerian PPN/Bappenas Sekretariat Nasional SDGs, pada bulan Desember tahun 2022 lalu.

Atas capaian tersebut, tekad dan kemauan yang besar, dikatakan Pj. Wali Kota, merupakan kunci untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian di Kota Tebing Tinggi khususnya sektor UMKM.

“Tidak ada yang tidak mungkin, tapi yang penting adanya tekad dan kemauan. Yakinlah bahwa memang membangkitkan sesuatu tidak semudah membalikkan telapak tangan, mengembangkan ekonomi rumah khususnya UMKM mempunyai proses tantangan dan butuh waktu,”

“Semoga rapat ini nanti akan membuahkan hasil dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs (Sustainable Development Goals) Kota Tebing Tinggi, secara resmi kami buka,” demikian ujar Pj. Wali Kota.

Ketua Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional) Kota Tebing Tinggi Ny. Herliaminda Dimiyathi, SH., M.Kn. mengungkapkan bahwa Kota Tebing Tinggi hanya memiliki sedikit potensi untuk perekonomian. Namun hal tersebut, seperti diungkapkan Ketua Dekranasda, tidak menyurutkan upaya untuk menggali potensi yang bisa dikembangkan.

“Kita tidak memiliki lautan, perikanan dan sangat sedikit potensi yang ada dan masih kurangnya pelatihan untuk mengembangkan potensi yang ada dan memajukan perekokomian di Kota Tebing Tinggi khususnya di UMKM serta kurang bisa berkompetitif dan dari segi produksi, harga yang dipasarkan masih relatif mahal,” ungkapnya.

“Tetapi kita memiliki berbagai macam produk UMKM, baik dari segi kain songket, tenun kemudian eco print batik dan dari segi makanan yang begitu banyak bervariasi. Bagaimana kita memajukan UMKM di Kota Tebing Tinggi. Kita harus mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional dengan SDM yang bisa kita tingkatkan,” pungkasnya.

Sebelumnya Kadis P3APM Dra. Sri Wahyuni, M.Si. dalam laporan pelaksana kegiatannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dihadiri kepala OPD dan pelaku usaha UMKM kurang lebih 30 orang  dan narasumber dari PTPN 3 dan PTPN 4.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Bappeda Erwin Suheri Damanik, S.Sos., M.SP., Kadis Ketapang dan Pertanian Marimbun Marpaung, SP., M.Si., perwakilan PTPN 3 Aris Munandar, perwakilan PTPN 4 Rafinaldy Putra Lubis dan tamu undangan perwakilan dari pelaku UMKM di Kota Tebing Tinggi. (Ari)

Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Dairi Serahkan Bantuan Untuk Warga Penderita Tumor Jinak di Desa Kaban Julu

0
Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Dairi Serahkan Bantuan Untuk Warga Penderita Tumor Jinak di Desa Kaban Julu
DAIRI– Ketua Yayasan Kanker Indonesia cabang Dairi Romy Mariani Simarmata Ny. Eddy Berutu menjenguk serta memberikan bantuan kepada salah satu warga yang menderita tumor jinak, Delima Sibarani di Desa Kaban Julu, Kamis 11 Mei 2023.

Seperti diketahui, Delima pada awal pemeriksaan kesehatan oleh tim medis didiagnosa menderita penyakit kaki gajah. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Delima diketahui menderita tumor jinak di bagian kakinya.

Diagnosa penyakit tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi dr. Henry Manik yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Henry Manik mengatakan pihaknya selalu berkoordinasi dengan Rumah Sakit Adam Malik Medan tempat Delima melakukan pengobatan.

“Masih butuh penanganan yang lebih lanjut tentunya. Kehadiran Ibu Romy yang juga sebagai Ketua Tim Pengherak PKK Dairi sebagai bentuk kepedulian kepada keluarga Delima,” ujarnya.

Sementara itu, Delima berharap agar pengobatannya dapat terus berlanjut karena menurut pesan dari tim medis yang menanganinya di Medan, bahwa dirinya akan dirujuk ke Jakarta.

“Kiranya pemerintah dapat memberikan bantuan kepada kami karena kami tidak memiliki biaya lagi untuk melanjutkan pengobatan saya ini,” ucapnya dengan penuh harap yang didampingi orang tuanya Bapak Sibarani dan Ibu boru Simbolon.

Menanggapi hal tersebut, Romy Mariani mengatakan agar dinas terkait diharapkan dapat berkoordinasi dengan tim kesehatan di Medan terkait tindak lanjut pengobatan Delima, sehingga segala proses pengobatan dapat berjalan dengan baik.

“Pengobatan anak kita Delima ini telah menjadi perhatian penuh oleh bapak Bupati Dairi Eddy Berutu. Apapun tindakan yang telah dilakukan kita ucap syukur, saya senang melihat kondisi Delima saat ini, sangat bersemangat, bisa berkomunikasi dengan baik apalagi dengan tim kesehatan yang menangani. Ini sudah merupakan kemajuan yang sangat baik. Kita benar benar menginginkan Delima ini bisa sembuh, hidup ini harus ada harapan,” ujar Romy Mariani.

Turut hadir dalam kegiatan ini Camat Laeparira Lamhot Silalahi, Kepala Desa Kaban Julu Sarman Matanari, Sekretaris Tim Penggerak PKK Dairi Meri Iswan Togatorop br. Saragih serta Anggota PKK Kecamatan Lae Parira. (Nid)

Proyek Lampu Pocong Gagal, Kontraktor Harus Kembalikan 21 Miliar

0
Proyek Lampu Pocong Yang di Pasang Disejumlah Jalan di Kota Medan
Medan – Setelah Inspektorat Kota Medan melakukan pemeriksaan didampingi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, hasilnya memerintahkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan yang kini telah melebur menjadi Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) Kota Medan untuk melakukan penagihan menyeluruh karena proyek lampu jalan yang selama ini akrab disebut lampu pocong tersebut dianggal total loss (proyek gagal).

“Kita akan tagihkan seluruh anggaran APBD yang sudah keluar untuk proyek lampu jalan ini agar ditagih kembali,” kata Wali Kota Medan Bobby Nasution saat menggelar doorstop dengan wartawan di Lobi Balai Kota Medan, Selasa (9/5).

Menantu Presiden Joko Widodo ini selanjutnya, berharap kepada Inspektorat Kota Medan untuk bisa melihat lebih jauh lagi bagaimana perencanaannya bisa sampai terjadi. Sebab, tegasnya, sudah sering disampaikan sejak dari rencana awal sampai dengan eksekusi di lapangan ternyata hasil yang didiskusikan dengan hasil di lapangan ternyata jauh berbeda.

“Pak Inspektur saya minta untuk mentelaah lebih jauh lagi perencanaan yang telah dilakukan sehingga ada proyek yang disebut masyarakat dengan lampu pocong ini,” tegasnya.

Diungkapkan Bobby Nasution, sebenarnya proyek lampu jalan ini merupakan tahap terakhir terkait landscape. Di situ, bilangnya, ada tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) serta yang terakhir menjadi tanggung jawab Dinas kebersihan dan Pertamanan sesuai rencana awal.

“Kenapa ini tiba-tiba bisa main selip sendiri, harusnya belum dikerjakan sudah dikerjakan. Itu sebabnya terlihat lampu pocongnya sudah dikerjakan, pengerjaan trotoarnya tiba-tiba menyusul sehingga banyak yang hancur. Seharusnya trotoar dikerjakan lebih dulu, setelah itu landscape-nya dan pemasangan lampu jalan yang terakhir. Artinya, gambar kerja berbeda dari perencanaan yang telah diputuskan di awal,” sebutnya.

Dengan disampaikannya hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ini, Bobby Nasution berharap agar perangkat daerah terkait di lingkungan Pemko Medan segera menindaklanjutinya. “Mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang baik dan positif untuk tetap memiliki semangat membangun Kota Medan dengan tidak menyalahgunakan suatu yang tidak baik di tengah masyarakat maupun di mata hukum,” ungkapnya.

Bobby Nasution selanjutnya menyampaikan, total anggaran untuk pngerjaan proyek lampu jalan itu kurang lebih senilai Rp.25 miliar, sedangkan yang sudah dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp.21 miliar. “Jadi anggaran yang Rp.21 miliar itu harus dikembalikan karena proyek ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dianggap total loss mulai dari material maupun jarak antar lampu tidak sesuai dengan spek,” paparnya.

Yang harus mengembalikan anggaran itu, jelas Bobby Nasution, tentunya pihak ketiga (kontraktor) yang akan ditagih melalui Dinas SDABMBK. Sedangkan yang akan membongkar lampu jalan, terangnya, adalah pemilik dari lampu jalan tersebut. Sebab, imbuhnya, proyek lampu jalan ini belum diserahkan kepada Pemko Medan.

“Jadi, silahkan bongkar sendiri karena ada material di dalamnya. Nanti kalau kita yang bongkar dibilang mengambil pula. Silahkan bongkar sendiri, besinya ada disitu, semennya dan bentuknya yang seperti pocong itu silahkan ambil,” ujarnya.

Untuk sanksinya, tegas Bobby Nasution, karena proyek lampu jalan ini dilakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang kini telah dilebur menjadi Dinas SDABMBK, tentuya yang bertanggungjawab adalah ASN di organisasi tersebut. “Meski sudah dilebur menjadi Dinas SDABMBK, tapi orang-orangnya masih ada dan bisa dimintai pertanggungjawaban,” tuturnya.

Terkait sanksi, jelas Bobby Nasution, mulai hari ini akan dibentuk Tim Ad Hoc guna melihat bagaimana kelalaian dari ASN yang ada di dinas dulunya (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) yang bertanggungjawab dengan proyek pemasangan lampu jalan tersebut.

Sementara itu menurut Kadis SDABMBK Topan OP Ginting,proyek lampu jalan yang dianggap total loss di 8 ruas jalan ini belkum dapat dipastikan akan dilakukan tender ulang. Yang pasti, jelasnya, sesuai dengan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) yang diterima dari Inspektorat Kota Medan, maka Dinas SDABMBK akan menyurati semua kontraktor yang telah melaksanakannya.

Ketika disinggung berapa lama pengembaian uang yang akan dilakukan pihak ketiga, Topan mengaku akan berdiskusi dengan Inspektorat agar diketahui sesuai ketentuan yang berlaku harus berapa hari uang itu harus dikembalikan. Dalam melakukan penagihan, Topan mengaku, Dinas SDABMBK akan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Medan sebagai jaksa pengacara negara.

Ketika disinggung ,mengenai pemasangan lampu jalan yang akan dilakukan Dinas SDABMBK di ruas 10 jalan tahun ini, Topan mengatakan tidak ada masalah dan akan dilakukan. Sebelum dilakukan pemasangan lampu jalan, ungkapnya, trotoarnya akan dibenahi terlebih dahulu. “Namanya landscape, setelah pengerjaan trotoar selesai barulah naik pemasangan lampu jalan,” pungkasnya. (Red)

Sijago Merah Mengamuk Lalap Tiga Unit Rumah Warga Di Tombang Kaluang

0
Sijago merah
Aktiva.News | Madina – Di tengah teriknya panas dalam dua hari belakangan ini dimana semenjak dari bulan puasa kemarin boleh dilakukan setiap sore hampir di guyur hujan namun hari ini Si Jago merah mengamuk dan melalap 3 (tiga) unit rumah warga di desa Tombang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal pada rabu (10/05/23) siang.

Dari hasil konfirmasi dengan Camat Batang Natal (Marwansyah Harahap) yang dapat dihubungi melalui Akun WhatsApp nya membenarkan adanya kejadian ini dalam keterangan nya mengatakan,”Kejadian ini diperkirakan sekitar jam 13.00 wib pada saat kejadian situasi di daerah TKP (Tempat Kejadian Perkara) cuaca sangat Panas dan tiupan angin juga sangat kencang, dalam peristiwa ini Si Jago merah melalap ludes rumah warga sebanyak 3 unit dimana dua unit rumah semi permanen dan 1 unit lagi rumah panggung dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini hal ini juga sudah kita laporkan ke Bupati Mandailing Natal”,papar Camat Batang Natal.

Selain itu Camat Batang Natal juga menambahkan adapun pemilik rumah yang terkena bencana kebakaran diantaranya Maini (70) pekerjaan tani, Edi Syaputra (27) pekerjaan tani, dan Usni (55) pekerjaan tani, dalam hal ini terkait masalah sumber api terjadinya kebakaran ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian kata Camat Batang Natal.

Selain itu Camat Marwansyah Harahap juga mengucapkan turut berduka atas kejadian ini yang telah menimpa warga desa Tombang Kaluang dan tetap bersabar dalam kejadian ini, dan selain Camat Batang Natal juga Sangat Prihatin dengan Kejadian ini kepada para pihak keluarga korban agar tetap sabar dalam menghadapi musibah ini, dan diharapkan kepada seluruh masyarakat di manapun berada agar tetap lebih waspada dan berhati – hati terhadap persoalan api terutama di dapur setelah selesai aktifitas di dapur. (S. Hariyadi)

Ekonom Indef Apresiasi PTPN Bentuk PalmCo Untuk Kendalikan Pasokan Minyak Goreng

0
Wakil Direktur Indef Eko Listyo mengapresiasi rencana PTPN membentuk PalmCo untuk dapat mendukung upaya pengendalian harga dan pasokan minyak goreng di dalam negeri di masa mendatang.

“Saya kira memisahkan bisnis sawit dalam perusahaan tersendiri, PalmCo, itu langkah yang bagus untuk perusahaan dan untuk industri sawit di Indonesia,” ujar Eko Listyo, di Jakarta, Senin (9/5/2023).

PalmCo yang direncanakan menjadi sub-holding PTPN Group khusus mengelola bisnis kelapa sawit, dinilai berpotensi menjadi salah satu BUMN strategis di masa mendatang, salah satunya dalam mendukung penyediaan minyak goreng di Indonesia.

Dengan demikian, PTPN dapat membantu mengendalikan harga minyak goreng di
dalam negeri, serta mencegah terulangnya kelangkaan produk jika terjadi gejolak,
seperti yang sempat terjadi di awal-awal Perang Rusia dan Ukraina.

Seperti diketahui, pada Maret 2022 lalu, terjadi lonjakan harga minyak goreng curah dari Rp14.600 per kg menjadi Rp18.000 per kg, akibat terjadinya kelangkaan CPO di dalam negeri.

Kenaikan harga terjadi karena permintaan CPO di pasar global meningkat untuk mengisi pasar minyak bunga matahari produksi Ukraina dan Rusia. Produksi dan distribusi dari kedua negara itu terganggu akibat perang.

“Saya kira, untuk jangka panjang PalmCo akan menjadi BUMN yang strategis untuk mendukung penyediaan minyak goreng di Indonesia untuk jangka panjang,” tambah Eko Listyo.

Lebih luas lagi, dia mengatakan PalmCo berpotensi menjadi perusahaan yang bisa
berperan lebih besar dalam industri kelapa sawit nasional, seperti menghasilkan produk-produk turunan bernilai tinggi dari kelapa sawit.

“Sekarangkan produknya hanya dalam bentuk minyak goreng. Itukan hanya proses pengolahan sederhana. Kalau lebih fokus, ke depan bisa lebih banyak produk turunan bernilai tinggi yang bisa diproduksi PTPN,” ujarnya.

Namun, dia mengatakan untuk jangka pendek sulit mengharapkan perubahan besar dari PalmCo. Hal ini karena perusahaan masih perlu waktu dalam membentuk organisasi dan penyesuaian internal, revitalisasi lahan sawit, serta upaya optimalisasi pabrik kelapa sawit.

“Dalam jangka pendek, PalmCo akan membutuhkan waktu melakukan konversi,
peremajaan tanaman, peningkatan kapasitas pabrik CPO, serta pengembangan pabrik untuk produk turunan,” terangnya.

Sementara itu, PalmCo berencana mencari tambahan modal dari bursa efek dengan melepas saham ke publik. Menurutnya, hal ini dapat lebih efektif dari sisi biaya modal karena melibatkan masyarakat menjadi investor, bukan dari perbankan.

Dari sisi aset dan luas lahan sawit, dia menilai PalmCo akan menarik bagi investor. Namun, Eko mengatakan untuk menjadi perusahaan terbuka, PalmCo harus bisa menunjukkan kinerja keuangan sehat, serta menjanjikan keuntungan bagi calon pemegang saham.

“Untuk memenuhi syarat IPO mungkin banyak yang harus dikerjakan oleh PalmCo, tetapi jika lolos maka bisa menjadi pembenahan juga bagi perusahaan,” tutup Eko.

Seperti diketahui, reorganisasi PTPN Group masih berlanjut. Setelah membentuk holding PTPN III dan restrukturisasi utang, PTPN Grup akan memisahkan perusahaan berdasarkan komoditas yang digarap.

SugarCo untuk Gula, SupportingCo untuk komoditas lain selain gula dan sawit. Kemudian, khusus sawit akan dibentuk PalmCo.

PalmCo dijadwalkan sudah dibentuk tahun ini untuk kemudian menggelar penawaran saham umum perdana (Initial Public Offering/IPO). IPO ditargetkan digelar di kuartal keempat tahun 2023.

Perusahaan membidik dana segar dari IPO untuk digunakan membiayai pengembangan bisnis Palm Co, terutama meningkatkan produktivitas lahan dan pabrik kelapa sawit yang dapat berdampak pada peningkatan kapasitas produksi dan pasokan minyak goreng dalam negeri. (As)

Kapal Nelayan Terbakar di Perairan Sergai, 1 Orang Masih Dalam Pencarian

0
Kapal
Ilustrasi
Sergai | Aktiva.News – Kapal Lucky Star yang berangkat Pada Sabtu (6/5/2023) dari pelabuhan Tanjung Balai, Asahan untuk melaut mencari cumi terbakar di perairan Pulau Berhala Kecamatan Tanjung Beringin, Sergai, Sumut.

Danpos Pencarian dan Pertolongan Tanjungbalai Asahan, Romi Ersyah saat dikonfirmasi wartawan melalui seluler membenarkan kejadian terbakarnya kapal nelayan tersebut.

“Benar, hari ini Selasa (9/5/2023) kami mendapatkan laporan dari pengurus kapal bahwa telah terjadi insiden kapal terbakar di perairan sekitar pulau Berhala, Tanjung Beringin, Sergai” terangnya.

“Kronologisnya, sambung Romi, pada Tw 07052000 G ABF atau tempat memasak ikan meledak mengakibat 7 orang korban, 2 orang korban terbakar ringan di atas kapal, 5 orang terlempar jatuh ke laut, 4 orang dapat diselamatkan dievakuasi dari laut. Sementara 1 orang ABK hilang dan masih terus upayakan pencarian atas nama Joni (42) warga Desa Sei Jawi” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Rescuer Pos SAR TBA bersama KN Sanjaya serta nelayan setempat masih terus melakukan pencarian terhadap ABK yang tercebur ke laut tersebut. (Ari)

Diduga Oknum Ketua BPD di Sergai Main Proyek, FKI-1 Mendesak APH Untuk Melakukan Tindakan Hukum

0
Ilustrasi
Sergai – Aktiva.News | Oknum Ketua Badan Permusyaratan Desa (BPD) Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, berinisial S diduga sebagai pelaksana proyek.

Diketahui, oknum tersebut juga sebagai Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Muara Desa Bogak Besar yang saat ini menerima program bantuan dari Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS) Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera II.

Sesuai papan informasi proyek tersebut di lokasi, sumber dana APBN Tahun Anggaran 2023 dengan 3 kelompok penerima program yakni P3A Muara, P3A Kuala Bogak, dan P3A Tirta Bogak
dengan masing-masing jumlah dana Rp 195.000.000.

Namun tidak ada tercantum volume seperti panjang dan lebar bangunan tersebut, hanya saja jangka waktu pelaksanaan 70 hari kalender dengan penanggung jawab proyek PPK O&P SDA III.

Dalam kegiatan tersebut, Oknum Ketua BPD itu berdalih hanya sebagai pekerja dan sebagai Ketua P3A Muara, hingga dinilai mengabaikan fungsi, kewajiban dan larangan sebagai BPD.

Informasi diterima wartawan, oknum Ketua BPD inisial S diduga mengkoordinir tiga kegiatan proyek tersebut diantaranya memasang plang, mengurusi bahan material bangunan, hingga mencari tukang/pekerja.

Diketahui, BPD itu dilarang diantaranya menjadi sebagai pelaksana proyek dan menyalahgunakan wewenang, mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Menanggapi hal itu, Ketua Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Kabupaten Serdang Bedagai, M. Nur Bawean didampingi Sekretaris Aziz Tanjung, Selasa (9/5/2023) kepada wartawan mengatakan sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri 110/2016, BPD memiliki fungsi diantaranya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Nah, BPD bukan malah berperan atau ikut serta dalam pembangunan pemerintah.

“Apabila menyalahi ketentuan yang berlaku, FKI 1 Sergai mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan tindakan hukum,”tegasnya.

Terpisah, Ketua BPD Bogak Besar inisial S saat dikonfirmasi wartawan, membenarkan bahwa dirinya sebagai Ketua BPD Bogak Besar.

“Ia saya emang betul ketua BPD, mohon maaf pak saya bukan pelaksana proyek, tapi saya cuman seorang buruh bangunan, dan saya juga bukan berperan penting di dalam program BWSS II khususnya di Desa Bogak Besar,”ujarnya. (Tim/Ad)