DAIRI – Pemerintah Kabupaten Dairi mencatat prestasi 9 kali berturut-turut mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemkab Dairi diterima langsung Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu di Gedung Auditorium kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Medan, Jumat (12/5/2023).

LHP ini diserahkan langsung Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan.

“Saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh mitra kerja Pemkab Dairi, baik legislatif dan ASN yang sudah bekerja, hingga Dairi bisa meraih WTP untuk ke-9 kalinya,” kata Eddy Berutu usai penyerahan.

Eddy menyebut, pencapaian ini tentu dihasilkan atas kerja keras serta rasa tanggung jawab besar dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Bupati pun menyampaikan harapannya pencapaian ini jadi pemacu semangat meraih yang terbaik, mendorong pengelolaan keuangan yang transparan, dan akuntabel di tahun-tahun mendatang.

“Kiranya WTP ini dapat lebih memacu untuk disiplin dan patuh pada peraturan, serta lebih termotivasi menghasilkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga visi misi kita mewujudkan Dairi Unggul bisa kita capai,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan mengharapkan hasil pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan, demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik.

BPK juga mengungkapkan bahwa ada permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga pihaknya meminta untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,

Perlu diketahui, pemberian opini tersebut dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai.

Yang tidak kalah penting, opini ini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah.

LHP atas LKPD TA 2022 Kabupaten Dairi ini turut disaksikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi Sabam Sibarani, Wakil Ketua Halvensius Tondang, Wanseptember Situmorang, Sekda Budianta Pinem, Kepala Inspektorat Edy Banurea, dan Kepala BKAD, Dekman Sitopu. (Nid)

DAIRI – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan organisasi lintas sektor menyatakan komitmennya dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Dairi.

Salah satunya disampaikan Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Cabang Dairi Lilis Dian Prihatini dalam kegiatan Rembug Stunting Tahun 2023 di Balai Budaya Sidikalang, Jumat (12/5/2023).”

Persagi Dairi menyatakan siap mendukung percepatan penurunan stunting di Dairi,” ujar Lilis.

Disampaikan Lilis, beberapa upaya yang telah dilakukan Persagi dalam percepatan penurunan stunting yaitu dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam dapur dahsyat.

“Kami juga menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan, puskesmas, dan orang tua, terutama yang berada di desa,” kata Lilis.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Rismawaty Doloksaribu.

“Kami siap membantu Pemerintah Kabupaten Dairi dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Dairi,” ujar Rismawaty.

Lebih lanjut, Rismawaty menyampaikan beberapa upaya yang mereka lakukan yaitu dengan mengajak seluruh anggota PPNI untuk memberikan perawatan dalam keluarga, baik untuk calon pengantin, ibu hamil, dan ibu yang baru melahirkan.

“Segala tindakan ini bertujuan agar stunting di Kabupaten Dairi dapat cepat ditangani,” kata Rismawaty.

Demikian juga yang disampaikan Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Dairi Setiawaty br. Ginting.

“Kami ikut mendukung dan berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting,” ujar Setiawaty.

Salah satunya, kata Setiawaty, dengan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif kepada bayi yang baru lahir, usia 0 – 6 bulan. “Kami juga melayani pemasangan KB oleh bidan di puskesmas dan praktik mandiri.

Kami juga senantiasa melakukan penyuluhan tentang pentingnya ASI eksklusif,” kata Setiawaty. Dalam kesempatan yang sama, Kepada Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Daerah Aryanto Tinambunan juga menyatakan komitmennya dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Dairi.

“Sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan penurunan stunting, dalam hal ini wakil ketua tim penurunan stunting, kami mendukung kuat bersama sama dengan stakeholder untuk menurunkan stunting di Kabupaten Dairi,” kata Aryanto.

Kita berharap, kata Aryanto, seluruh pemangku kepentingan dapat berpatisipasi dan berkomitmen juga dalam menurunkan stunting di Dairi. (Nid)

DAIRI – Upaya adaptasi pengolahan pertanian terhadap kondisi lingkungan merupakan hal yang penting dilakukan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tani. Sehingga diperlukan pengetahuan yang diperoleh dari hasil belajar dan diskusi.

Demikian disampaikan Tiorona Manihuruk, petani cabai, saat ditemui redaksi dairikab.go.id di lahan cabai miliknya, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Rabu (10/5/2023).

“Kita kan petani, dari awal petani sampai akhir pasti bertani. Jadi kita mesti belajar lagi untuk meningkatkan hasil produksi, salah satunya dengan mengikuti pelatihan baik yang dilakukan penyuluh pertanian dan Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS), yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Dairi,” ujar Tiorona.

Lebih lanjut, wanita berusia 45 tahun tersebut menyampaikan pengolahan pertanian harus belajar dari alam dan cuaca.

“Kalau sekarang kan musim hujan, saat musim hujan cara pemakaian pupuknya seperti apa dan dosis pupuknya seperti apa, pasti berbeda dengan musim kemarau. Jadi memang harus belajar, tidak boleh pakai metode yang itu-itu saja, harus kita perbaharui sesuai dengan kondisi alam,” ujar Tiorona.

Di pelatihan, kata Tionora, yang paling dasar yaitu peserta dipersiapkan untuk mengukur pH (keasaman air) tanah dulu, dilanjut dengan pemakaian kompos dan pemakaian kapur tohor sehingga pH tanahnya dapat meningkat. Peserta juga diajarkan tentang pemakaian obat-obatan tanaman sesuai dengan kondisinya, seperti busuk kering, busuk daun, mati gadis, dan masalah-masalah lainnya.

“Untuk kondisi saat ini, saya mengeluhkan kondisi tanah dan tanaman yang mati kering. Saya juga mengeluhkan pengalaman yang sebelumnya sudah menggunakan pupuk tapi tetap juga ada yang mati gadis, dan mati kering. Setelah dipelajari, ternyata masalahnya di PH tanah saya yang rendah,” kata Tiorona.

Selanjutnya, ibu dari empat orang anak ini juga menyampaikan, setelah lebih mendalami ilmu tentang pertanian, maka akan lebih mudah untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. “Jadi kalau kita lebih mempelajari lagi tentang metode bertani, maka penangananya menjadi tepat. Hasilnya yang diperoleh pun lebih bagus dan kuantitasnya meningkat. Jadi untuk teman-teman petani, kita memang harus belajar lagi untuk hasil yang lebih baik,” ujar Tiorona. (Nid)

DAIRI – Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu meminta pendampingan ke Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara dalam tata kelola keuangan dan akuntabilitas kinerja yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Dairi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Hal ini disampaikan Bupati Eddy Berutu saat bertemu Kepala BPKP Sumut Hengky Kwinhatmaka, Rabu (10/5/2023) di Medan.

Bupati menambahkan hal kedua yang dia bicarakan dengan Kepala BPKP Sumut adalah peningkatan kompetensi dan sinergitas bagi aparatur sipil negara dalam mengelola keuangan.

“Poin ketiga yang kami mintakan ada koordinasi dengan penataan aset Pemerintah Kabupaten Dairi. Kami meminta arahan dalam menjalankan tugas,” ujar Bupati.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan Pemkab Dairi saat ini juga menggunakan SIMDA dan SIMDA BMD dalam mengelola keuangan dan barang. (Nid)