Penangkapan Dinilai Tak Sesuai Prosedur Hukum, PH Hadirkan Saksi Disidang Prapid Polres Binjai

BINJAI | Sidang lanjutan kasus praperadilan terhadap Polres Binjai dengan agenda duplick termohon sekaligus bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari pemohon di Pengadilan Negeri (PN) Binjai, Selasa (04/07/23).

Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Wira itu, kuasa hukum pemohon menghadirkan empat orang saksi yakni Sri Wahyuni br Ginting (42),
Yanta Sembiring (37),
Apri(24), Deby asmaria(28).

Menurut dari keterangan saksi, Edi Suranta Sitepu tidaklah bersalah, di depan majelis hakim, ke empat saksi tersebut mengatakan bahwa Edi Suranta Sitepu orangnya dikenal cukup baik dan sopan.

” Saya terkejut atas penangkapan Edi, terkahir yang saya ketahui, ia sempat sekali datang ke Polres Binjai di dampingi kuasa Hukum sebagai undangan klarifikasi, setelah itu tidak ada menerima surat lagi, dan dengar kabar, Edi Suranta ditangkap dan dibawak ke Polda Sumut,” ucap saksi.

Dalam persidangan ini pun, Majelis Hakim menutup dan dilanjutkan dihari Rabu (05/07) dengan agenda keterangan saksi dari pihak kepolisian Polres Binjai di PN Binjai.

Sementara itu, Andrew Sidabutar SH selaku Kuasa Hukum sangat menyayangkan peristiwa penangkapan tersebut, menurutnya, penangkapan terhadap kliennya itu tidak sesuai dengan SOP.

Dasar penangkapan klienya Edi Suranta Sitepu dipertanyakan oleh sejumlah pihak, ada ketidakwajaran pada prosedur penangkapan Edi Suranta.

“Polisi harusnya disadarkan bahwa dasar melakukan penangkapan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 16 dan Pasal 17 KUHAP jelas menyebutkan penangkapan dilakukan hanya kepada tersangka tindak pidana dan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup,” ujar Andrew Sidabutar SH saat dikonfirmasi usai sidang Prapid di PN Binjai.

Lebih jauh, sambung Andrew Sidabutar, merujuk Pasal 18 KUHAP, penangkapan dilakukan dengan memperlihatkan surat. Surat tersebut diberikan kepada seseorang yang telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Dalam surat penangkapan, harus dicantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan termasuk tempat pemeriksaan sebelumnya.

Andrew Sidabutar menuturkan, Polres Binjai harus terlebih dahulu membuktikan proses awalan yakni penetapan tersangka baru penangkapan. Jika penetapan tersangka belum dilakukan namun telah menangkap, ia menilai ada kekuasaan yang lepas kontrol.

“ Minimnya mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap kewenangan penyidik dalam KUHAP membuat institusi sekelas Polisi cenderung menjadi korup dan alat politik penguasa yang efektif apabila tidak diawasi dengan baik,” pungkasnya.

(ST)

Berita Untuk Anda

Terpopuler

LSM KCBI Karo Dampingi Danprov 125 Simbisa Salurkan Bantuan Untuk FS Korban Pembacokan di Berastagi

Karo — Kepedulian ditunjukkan oleh Danprov 125 Simbisa yang...

Kodim 0205/TK Monitor Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Merek, 1.773 Siswa Jadi Penerima Manfaat

Karo – Personel jajaran Kodim 0205/Tanah Karo melaksanakan monitoring...

Agen Pertanian Diduga Bawa Kabur Ratusan Juta Uang Petani dan Pemilik Gudang, Dilaporkan Ke Polres Karo

Kabanjahe-Wanita berinisial N.G warga desa Kuta Julu kecamatan Tigapanah...

RSUD Sidikalang Lakukan Penyuluhan Pekan Kesadaran Penyakit Jantung Bawaan

Sidikalang – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang menggelar...

Bupati Karo Audiensi ke Kemenko Pangan, Ajukan Akselerasi Ketahanan Pangan hingga Revitalisasi Pariwisata

Jakarta – Dalam upaya mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan...

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Polres Pematangsiantar Amankan Dua Pria Miliki Sabu 13,77 Gram

Pematangsiantar - Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar, Polda Sumatera Utara, mengamankan dua pria berinisial PS (47) dan RH (57) terkait dugaan kepemilikan narkotika jenis...

Wabup Sergai Tekankan Pentingnya Data Akurat dalam Perumusan Kebijakan

Sei Rampah - Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) Adlin Tambunan menutup kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Strategi Peningkatan Indeks Satu Data...

Asahan Raih Juara Umum V Festival Seni dan Qasidah Sumut 2026

MEDAN – Kabupaten Asahan berhasil meraih Juara Umum V pada Festival Seni dan Qasidah Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. Prestasi tersebut diumumkan dalam...

Wakil Bupati Asahan Ikuti Penguatan Peran MPP dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., mengikuti kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Aula Raja...

Wakil Bupati Asahan Buka Pemeriksaan BPK RI, Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., membuka Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Belanja Barang dan Jasa serta...

Buka KPDK Pramuka Asahan 2026, Wakil Bupati Ajak Kader Perkuat Kepemimpinan dan Solidaritas

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., membuka Kursus Pengelolaan Dewan Kerja (KPDK) Tingkat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Asahan Tahun 2026 di Aula...

Kericuhan Penyiapan Lahan Usaha Tani di Siosar, Polri Fokus Penanganan Korban dan Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana

Karo – Proses penyiapan Lahan Usaha Tani (LUT) bagi masyarakat pengungsi erupsi Gunung Sinabung di kawasan Siosar, Kabupaten Karo, diwarnai insiden kericuhan yang mengakibatkan...

Polsek Laubaleng Sosialisasikan Mitigasi Bencana kepada Masyarakat Desa Tanjung Pamah

Karo – Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana alam, Polsek Laubaleng bersama pemerintah kecamatan, TNI, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten...