Sibolga – Wakil Ketua DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori menuding Kepala Cabang (Kacab) BPJS Ketenagakerjaan Sibolga melakukan pembohongan publik.

Jamil menegaskan, buruknya kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan alokasi anggarannya diketahui menurun berdasarkan LKPD pemerintah Kota Sibolga yang diungkapkan oleh BPKAD Sibolga dalam sidang resmi Paripurna DPRD, Selasa (18/07/2023) lalu.

“Saudara Boy, jangan menganggap LKPD pemerintah kota Sibolga itu bohong. Itu dalam sidang Paripurna diungkapkan oleh PKAD Kota Sibolga. Jadi jangan menganggap pemerintah kota Sibolga itu bohong dan DPRD Sibolga itu tak mampu melakukan pengawasan,” tegas Jamil.

“Seperti saudara katakan bahwa pekerja rentan 5000 orang, tambahan Pekerja Rentan 2000 orang, nelayan 2000 orang, THL 2000 orang. Jangan bohong, bahwa telah terjadi penurunan alokasi anggaran BPJS Ketenagakerjaan Sibolga tahun 2022 itu Rp 3.528.000.000, sedangkan tahun 2023 itu Rp 2.339.000.000, ini datanya dari PKAD Sibolga,” sambungnya.

Tak hanya itu, pimpinan DPRD Sibolga itu juga mengingatkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sibolga bahwa tahun 2022 data nelayan tidak jadi dimasukkan karena alokasi anggarannya double dan tidak ada kepastian pemasukan data nelayan tersebut.

“Barulah nanti tahun 2023 data tersebut dimasukkan. Tapi ingat, alokasi anggaran tahun 2023, itu masih bulan 10, konon lagi ditambahkan Rp 10 miliar, sementara anggaran untuk santunan kematian juga belum di notice pemerintah kota. Jadi jangan berharap ada mukjizat bertambahnya anggaran ini,” ungkap Jamil.

Jamil kemudian menyinggung soal santunan kematian sebesar Rp 1 juta bagi setiap yang meninggal yang belum terbayarkan. Dia pun meminta komisi II DPRD Sibolga mengetahui hal ini.

“Apa mungkin didahulukan BPJS Ketenagakerjaan ini tambah nelayan 2000 orang, sementara BPJS Ketenagakerjaan ini juga sampai bulan 10 itu pemerintah kota masih mengalokasikan Rp 2.339.000.000, sampai bulan 10 loh,” bebernya.

Ironisnya, Jamil kembali mengingatkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sibolga jangan berbohong. Pasalnya, yang sampai 10 bulan ini Rp 2.339.000.000, BPJS Ketenagakerjaan belum mengajukan surat permohonan pencairan anggaran, sehingga banyak klaim yang belum terbayarkan.

“Sampai bulan Mei, ya ada permohonan, tapi dari bulan Mei sampai bulan Juli ini belum ada surat permohonan saudara, kalau ada tunjukkan ke saya, tunjukkan ke publik, bahwa saudara sudah mengajukan. Itulah kinerja saudara itu buruk,” kata Jamil.

Jamil mengungkapkan, bahwa sebelumnya dia telah memanggil Heru, salah seorang dari pihak BPJS Ketenagakerjaan Sibolga dan mempertanyakan permasalahan yang dialami warga.

“Masalah tidak tahu, kalau dia meninggal, harus ada seperti yang bapak bilang, 7 hari. Tapi ternyata sampai saat ini saya sudah panggil Heru di DPRD, saya tanya sama beliau, Heru apa masalah masyarakat ini, ini suaminya meninggal bulan April, tapi belum terbayarkan. Heru bilang, ternyata belum diajukan permohonan, jadi kinerja siapa yang buruk?,” tutur Jamil.

“Jadi jangan main data kepada kami, tapi bandingkan data itu sesuai dengan pengajuan alokasinya, itu baru benar. Jangan lakukan pembelaan dengan kebohongan, tingkatkan kerja. Dan, ini belum saya buktikan kinerja saudara, seperti saudara bilang 7 hari ya, dan kami buktikan bahwa saudara tidak bekerja maksimal, ada nelayan yang kecelakaan tapi saudara tidak datang, hanya kasih Rp 1 juta,” lanjutnya.

Selain itu, Jamil juga mengungkapkan tentang seorang nelayan warga Parombunan, Kelurahan Aek Habil yang mengalami buta mata, nelayan tersebut punya BPJS tapi tidak diproses.

“Jadi buktikan antara data dan fakta yang ada. Saya akan buktikan itu, dan nelayan juga tunggu tanggal mainnya. Saya Jamil Zeb Tumori, pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari APBD Kota Sibolga. Doakan, kita akan buktikan, uang rakyat dipergunakan dengan tepat dan dengan SOP yang jelas,” pungkas Jamil. (Syaiful)

Sibolga – Kepala Cabang (Kacab) BPJS Ketenagakerjaan Sibolga, Boy Citra Lumban Tobing, menanggapi apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori, tentang pengurangan pembayaran (iuran) kepesertaan sebesar Rp 1,4 miliar tahun 2023.

Kacab BPJS Ketenagakerjaan Sibolga mengklaim bahwa anggaran dan jumlah peserta pada tahun 2023 lebih meningkat dibandingkan tahun 2022.

Kepada aktiva.news, Kacab BPJS Ketenagakerjaan Sibolga menunjukkan data (jumlah peserta) dan jumlah pembayaran tahun 2022 dan tahun 2023.

Tahun 2022, Pekerja Rentan sebanyak 5000 orang, iuran Sebesar Rp 1.008.000.000, Tambahan Pekerja Rentan 2000 orang Rp 33.600.000, THL 2000 orang Rp 403.200.000, Nelayan 2000 orang Rp 403.200.000, DPRD 20 orang Rp 191.000.000, total 11.020 orang Rp 2.039.000.000.

Sedangkan di Tahun 2023, Pekerja Rentan 5000 orang, iuran sebesar Rp 1.008.000.000, Tambahan Pekerja Rentan 2000 orang Rp 403.200.000, THL 2800 orang Rp 564.480.000, Nelayan 2000 orang Rp 403.200.000, DPRD 20 orang Rp 488.157.120, total 11.820 orang Rp 2.867.037.120.

“Tahun 2022 itu sebanyak 11.020 orang, jumlah total iuran sebesar Rp 2.039.000.000. Kalau tahun 2023 itu sebanyak 11.820 orang total iuran Rp 2.867.037.120, kan ada penambahan kuota sebanyak 800 orang. Artinya kan meningkat dari tahun 2022 ke 2023,” kata Boy saat dikonfirmasi di kantor BPJS Ketenagakerjaan Sibolga, Kamis (20/07/2023).

Selain itu, Boy juga mengklaim bahwa hubungan BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah kota Sibolga sangat baik.

“Hubungan kami dengan pemerintah kota Sibolga baik-baik saja kok, malah mendukung program kami 100 persen. Dan Kalau soal koordinasi, kita selalu koordinasi, dengan pihak DPRD, pemerintah. Pastinya kerjasama kami dengan pemko itu sangat baik. Bahkan anggota-anggota DPRD sering ke sini (kantor) malah, membantu proses percepatan orang yang meninggal,” ucap Boy.

“Jadi kalau dibilang hubungan kami buruk, dari sisi mana?,” tanya dia.

Saat ditanya apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sibolga tersebut tidak benar dan bertolak belakang dengan keterangannya, Boy tidak mau berkomentar banyak.

“Kalau itu saya gak mau membahas itulah, tapi kalau ditanya ke saya, datanya seperti ini,” kata Boy.

Kemudian, soal ABK Kapal, Boy juga mengklaim bahwa pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan PPN.

“Kalau pergi ke PPN, di situ ada stand kami untuk menerima kapal yang berlayar, itu sudah terdaftar semua,” ujarnya.

Mengenai klaim BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung APBD ataupun perusahaan, Boy mengaku pihaknya hanya badan penyelenggara dan tidak punya wewenang untuk menindak hal tersebut.

“Kalau seandainya ditanya ke kami, siapa sih BPJS Ketenagakerjaan itu, kami kan hanya badan penyelenggara, kalau ditanya soal fungsi penyelenggara itu gak di kami, itu bagian pegawai pengawas dari provinsi,” jelasnya.

Sedangkan klaim untuk orang meninggal, jika berkasnya sudah lengkap, itu paling lambat 7 hari sudah selesai semua.

“Tapi kalau misalnya ada masalah internal di kami, itu ada pengecualian. Contoh kasus ahli warisnya bermasalah, itu harus menunggu persetujuan, kemudian berkaitan dengan masalah administrasi di internal kami, itu urusan kami di kantor pusat, makanya kami butuh waktu. Tapi kalau tidak ada masalah, 7 hari sudah selesai kok,” ungkapnya.

Hingga berita ini diterbitkan, aktiva.news masih berupaya menggali informasi lebih dalam dari otoritas terkait. (Syaiful)