DAIRI – Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu merespons cepat pemberitaan tentang delapan orang perangkat Desa Kuta Tegah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu yang telah menerima Surat Peringatan (SP) dari Kepala Desa Marsana Simamora.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Simon Tonny Malau, Rabu (27/3/2024).

“Agar tidak ada keresahan di masyarakat, Bapak Bupati Eddy Berutu sudah instruksikan kami untuk menjadi mediator dalam permasalahan dan sudah kami tindaklanjuti melalui mediasi sebanyak dua kali. Pesan dari Bapak Bupati agar Pemkab Dairi melalui Dinas PMD hadir dalam penyelesaiannya sehingga tidak berlarut-larut,” katanya.

Disampaikan Simon, pemberian SP oleh Kepala Desa Kuta Tengah disebabkan adanya anggapan bahwa kedelapan perangkat desa tidak menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dengan baik sehingga meresahkan masyarakat tertentu.

Sebelumnya, kata Simon Tonny, Kepala Desa Kuta Tengah juga telah memberikan surat tembusan kepada Camat Siempat Nempu Hulu Koko Angkat. Atas dasar tersebut, pihak kecamatan juga telah beberapa kali melakukan mediasi antara Kepala Desa Kuta Tengah dan perangkatnya.

“Hari ini kita juga akan lakukan pertemuan kembali di Kantor Camat Siempat Nempu Hulu dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Oleh Bapak Bupati, kami ditugaskan untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku,” katanya.

Nantinya, lanjut Simon Tonny, mediasi akan dilakukan berasaskan Peraturan Daaerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yang sudah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019, dan didukung Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

“Kita akan klarifikasi apakah sudah sesuai atau tidak dengan peraturan yang ada, sehingga kita dapat memberikan solusi terbaik tanpa merugikan pihak manapun. Atas kejadian ini, Pak Bupati kembali menegaskan agar kepala desa, PNS, dan aparat desa harus bekerja profesional dalam melaksanakan tugas dan melayani masyarakat, artinya tunduk pada peraturan/ketentuan dan standar praktik pada profesi masing-masing, cakap dalam melaksanakan tugas, memliki pengetahuan tentang pekerjaan dan tugas yang diembam” katanya. (Nid)

DAIRI  – Proyek Pengembangan Hortikultura di Daerah Kering (HDDAP) yang dikelola oleh Kementerian Pertanian siap berjalan mulai 2024 – 2028 dengan alokasi dana mencapai Rp 1,87 triliun. Kegiatan ini dibiayai oleh pinjaman Asian Development Bank (ADB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan rantai nilai produk hortikultura di Indonesia, Rabu (27/03/2024).

Menyambut peluang besar ini, Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu didampingi Kadis Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Robot Simanullang dalam beberapa kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) menegaskan kesiapan Kabupaten Dairi dalam mendukung proyek HDDAP ini.

“Soal kesiapan, dari 13 kabupaten yang terpilih se-Indonesia, Dairi salah satu yang paling siap, baik dari segi lahan, petani dan kelembagaannya, karena kita sudah punya koperasi yang nanti bisa kita giring sebagai off taker yang bergabung dalam Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP),” katanya.

Bupati menyebutkan Kabupaten Dairi memperoleh 606 ha lahan yang tersebar di 5 Kecamatan yakni Sumbul, Pegagan Hilir, Sitinjo, Parbuluan dan Sidikalang. Ia berkeyakinan bahwa Proyek HDDAP ini bisa menjadi masa depan petani dan pertanian Kabupaten Dairi.

“Melalui HDDAP ini bisa menjadi masa depan pertanian kita khusus hortikultura. Jangan salah, meskipun disini nanti ada kopi, bisa juga dilakukan tumpang sari dengan tanaman hortikultura didalamnya sebagai komoditi utama,” tegas Eddy.

Ia juga menjelaskan bahwa proyek HDDAP akan berfokus pada pengelolaan lahan kering dengan prinsip konservasi tanah dan air untuk mencegah degradasi lahan yang bisa mengakibatkan lahan menjadi tidak produktif. Ada 4 komoditi yang akan dikembangkan dalam program ini, seperti bawang merah, cabe merah, wortel dan sayur daun yang akan dikembangkan dalam musim tanam pertama, dimusim tanam kedua dan seterusnya dapat dikembangkan dengan komoditi hortikultura lahan kering lainnya.

“Tadinya kita ingin luasannya lebih besar, namun ketentuan dari Bank ADB itu diminta kemiringan lahannya tidak boleh lebih dari 15 derajat, maka ada beberapa lokasi yang tidak memenuhi syarat sehingga kita tidak ikutkan. Mimpi kita kedepan, karena kita memiliki 15 kecamatan dengan dengan 3 elevasi berbeda, yakni dataran tinggi, menengah dan rendah, projek ini kita ingin coba dikelola pemkab untuk komoditi hortikultura buah seperti durian, duku manggis dan yang lainnya dengan metode pengelola HDDAP,” ujarnya mengakhiri.

Senada dengan bupati, Kadistan, Robot Simanullang menjelaskan HDDAP ini adalah kerjasama Kementerian Pertanian dengan ADB, dan IFAD lembaga yang menagani pembiayaan bidang pertanian.

“Ya, seperti dijelaskan pak bupati tadi, kita dapat 606 ha, dengan konsep bahwa HDDAP ini memiliki program kampung hortiklutura. Ini adalah proyek investasi terpadu mulai dari hulu ke hilir yang semuanya dikawal yang biasa disebut agribisnis untuk menjadikan petani maju dan modern dan petani mandiri,” kata Robot.

Konsep ini, jelas Robot Simanullang pada musim tanam pertama bibit dan pupuk akan disediakan dan dimusim tanam berikut serta 5 tahun berikutnya semua adalah swadaya petani, yang bisa diperoleh melalui skema KUR, bantuan pemerintah atau modal sendiri. Petani tidak perlu khawatir, Selama kurun 5 tahun itu tetap dilakukan pendampingan, penyediaan infrastruktur jalan, listrik, air, internet smart farming, kemudian yang paling menguntungkan adalah offtakernya sudah tersedia.

Disebutkan Robot, alasan pemilihan Dairi adalah karena keseriusan bupati usai melakukan presentasi didepan konsultan bank ADB tentang potensi hortikultura di Kabupaten Dairi sehingga mereka (ADB) menyatakan Dairi harus dapat.

“Kita dapat proyek ini karena kerja keras bupati melalui presentasi ditambah dengan potensi yang sudah dimiliki oleh Dairi sebagai sentra hortikultura di Sumatera Utara,” katanya menutup. (Nid)

Palu – Terus berupaya dan memastikan lingkungan tetap aman dan tertib selama bulan suci Ramadhan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu melakukan penggeledahan kamar hunian anak binaan, Selasa, (26/3) Sore.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Regu Pengawasan, Kurnia Barana Matana, dan anggota regunya, Dipa Kusuma serta satu orang staf pengawasan, Indra Prasta.

Penggeledahan ini dilaksanakan pada kamar hunian anak binaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban terutama di Bulan Suci Ramadhan. Selain itu, penggeledahan dilakukan juga kepada seluruh anak binaan yang saat ini berjumlah 22 orang.

“Kami pastikan seluruh area LPKA Palu selama bulan Ramadhan tetap dalam keadaan kondusif,” terang Kurnia

Kurnia juga menjelaskan, kegiatan ini juga berlaku untuk seluruh pengunjung yang datang ke LPKA Palu wajib dilakukan penggeledahan. “Dengan menerapkan hal seperti itu, dapat meminimalisir terjadinya gangguan kemanan dan ketertiban,” jelasnya

Sementara itu, Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun memberikan apresiasi atas gerak cepat jajaran pengawasan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

“Terima kasih, terus tingkatkan kerja baiknya, pastikan lingkungan LPKA Palu tetap terjaga,” pinta Revanda

Disis lain, kegiatan ini merupakan atensi khusus yang diberikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sualwesi Tengah, Hermansyah Siregar yang menegaskan untuk terus menerapkan 3+1 Kunci Pemasyarakatan maju dengan salah satunya melakukan deteksi dini.

“Terus terapkan SOP yang berlaku, mari Bersama wujudkan Lapas/Rutan/LPKA yang bersih dan aman,” pungkas Kakanwil Hermansyah

Dari hasil penggeledahan kamar hunian dan anak binaan, tidak ditemukannya barang-barang terlarang dan memastikan bahwa lingkungan LPKA Palu tetap berada pada kondisi yang aman serta jauh dari peredaran barang-barang terlarang. (Rel)

DAIRI – Dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Parbuluan, Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu memberikan apresiasi kepada 40 istri yang telah mengikuti program Keluarga Berencana (KB), Selasa (26/3/2024). Program ini diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

“Kesadaran ibu-ibu yang telah mengikuti program KB hari ini, melalui pemasangan implan, perlu kita apresiasi. Karena ini menunjukkan bahwa mereka telah memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga jarak kehamilan guna meminimalisir angka kematian bayi serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak,” ucap Eddy Berutu.

Disampaikan Eddy Berutu, program KB harus terus didukung agar dapat mengendalikan pertambahan jumlah penduduk, membatasi angka kelahiran, dan mengatur jarak kelahiran sehingga dapat menciptakan keluarga sehat sejahtera.

“Terdapat beberapa persepsi yang salah tentang kebijakan KB, dimana masih banyak masyarakat yang menganggap kalau hanya perempuan yang harus mengikuti KB. Pemikiran ini harus kita luruskan bahwa KB juga dapat diikuti oleh laki-laki. Namun disayangkan, partisipasi laki-laki dalam program ini masih rendah,” katanya.

Oleh karena itu, kata Eddy Berutu, perlu dilakukan sosialisasi masif agar partisipasi pria dalam mensukseskan program kb dapat meningkat.

“Karena itu Pemerintah Kabupaten Dairi akan selalu mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pasangan suami istri yang mau mendukung program ini, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia,” katanya.

Atas apresiasi yang diberikan tersebut, Rustina Gultom (41), salah seorang peserta KB, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Dairi terhadap kesehatan ibu dan anak. (As)

DAIRI – Dalam kunjungan dan Temu Lapang bersama Petani Parbuluan, bertempat di Bumdes Baja, Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Selasa (26/3/2024), Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu mengajak para petani Parbuluan beranjak dan memasuki sektor hilir dan tidak bertumpu pada sektor hulu saja.

Hal ini dikarenakan hilirisasi akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan menghadirkan HRNS, kita harus sudah bisa mengelola kopi dengan baik, meningkatkan kualitas dari biji kopi, sehingga petani bisa menembus pasar internasional dan berkecimpung di hilirnya yaitu perdagangannya,” katanya.

Kata Eddy, sektor hulu memiliki resiko terbesar yakni kemungkinan gagal panen, cuaca ekstrim, dan bencana alam sementara pada sektor hilir akan menghasilkan keuntungan terbesar yang dapat diperoleh seperti penjualan green bean dan produk turunannya.

“Melihat keuntungan besar yang ada di hilir, saya ajak petani membentuk koperasi, agar kelembagaannya menjadi lebih kuat. Kita bisa ekspor greenbean hingga luar negeri, kita bisa olah kopi menjadi produk-produk jadi, yang tentu saja nilai tambahnya lebih banyak dan dapat lebih mensejahterahkan petani. Nanti dalam prosesnya, kami dari pemerintah bisa bantu di regulasinya,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Eddy menyampaikan agar petani yang berada di bawah binaan HRNS dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan menerapkan segala ilmu yang diberikan.

Diakhir sambutannya, Eddy menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Dairi telah bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) untuk membantu petani di Dairi, salah satunya di Desa Parbuluan V, Kecamatan Parbuluan.

Direncanakan ADB akan membangun infrastruktur yang menghubungkan sentra-sentra produksi dan juga membantu dari permodalan hingga pemasaran.

“Kita bisa melakukan transfer knowledge (berbagi ilmu) mereka datang kesini mempelajari metode yang diajarkan HRNS, begitu pun sebaliknya. Pertanian merupakan kekuatan Kabupaten Dairi. Makanya kita harus fokus kesana, karena inilah sumber kesejahteraan kita,” ucap Eddy Berutu. (Nid)

Palu – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu menggandeng Mahasiswa/I Bidang Studi Bahasa Indonesia Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako (FKIP Untad) dukung pengembangan Literasi bagi Anak Binaan guna menciptakan Generasi Emas yang memiliki wawasan dan pengetahuan luas, Senin (25/3) siang.

Literasi sendiri memiliki banyak manfaat dan pastinya akan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain membantu berpikir kritis, melatih kosentrasi dan foKus, meningkatkan kreativitas, serta membantu otak bekerja lebih optimal.

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun yang didampingi oleh Para Pejabat Struktural, Pegawai dan diikuti oleh 22 orang anak binaan.

Dalam sambutannya, Revanda menerangkan bahwa budaya literasi merupakan kemampuan yang harus dimiliki setiap individu, baik dari anak-anak, remaja, maupun dewasa.

“Terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi anak-anak kita disini untuk belajar lebih khususnya dalam peningkatan budaya literasi,” sambut awal Revanda di Aula Terbuka LPKA Palu.

Revanda berharap agar kegiatan ini bukan hanya diikuti oleh seluruh anak binaan, melainkan jajaran kehumasan yang terus bergelut dalam penyampaian informasi aktual kepada masyarakat.

“Dengan berbagai manfaat yang didapatkan, pastinya dengan penguatan dan pengembangan literasi ini dapat memberikan dampak yang positif kepada seluruh anak binaan maupun petugas di LPKA Palu,” terang Revanda.

Pada kesempatan tersebut, salah seorang anak binaan, MF berkesempatan memberikan penampilan musikalisasi puisi yang sangat menyetuh.

Sementara itu, Ida Nur’aeni selaku Dosen Pembimbing mengaku senang atas sambutan hangat dari Kepala LPKA Palu dan Jajarannya yang juga turut serta memberikan kesempatan bagi para mahasiswa/i nya membagi pengetahuan tentang pengembangan potensi literasi karya sastra.

“Mendengar curahan hati dari sebuah karya puisi anak binaan sangat menyetuh hati saya, luar biasa pembinaan yang dilakukan LPKA Palu,” ungkap Ida.

“Mohon kerja samanya, kedepannya akan ada delapan orang mahasiswa/i saya yang akan melangsungkan kegiatan di LPKA Palu, semoga semuanya dapat berjalan lancar,” tambahnya.

Dengan mengangkat tema Pengembangan Potensi Literasi Karya Sastra di LPKA Palu tersebut dimuat dalam beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2024 dan 27 Maret 2024 serta dilanjutkan pada tanggal 05 April 2024 dan ditutup pada tanggal 19 April 2024.

Disisi lain, kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar yang berterima kasih atas kinerja LPKA Palu dimana terus berupaya menciptakan generasi muda serta peningkatan Sumber Daya Manusia yang semakin maju, hebat, dan berkarakter.

“Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini dapat berlanjut dan terus ditingkatkan, sebagai upaya peningkatan wawasan dan pengembangan pengetahuan yang luas,” pungkas Kakanwil Sulteng, Hermansyah.(Rel)

Palu – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu menggandeng Lembaga Penyiar Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Palu membahas strategi Kehumasan (Hubungan Masyarakat) diera digitalisasi sebagai upaya penyebarluasan informasi kepada publik, Senin, (25/3) Pagi.

Menurut Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun, Komunikasi dan profesi Hubungan Masyarakat tidak dapat dipisahkan. Hal itu sangat dibutuhkan dan sifatnya berkesinambungan. Apalagi dengan perkembangan teknologi era digital, Humas harus dapat mengambil peran strategis.

“Komunikasi yang baik dan informasi yang teraktual, itu yang masyarakat butuhkan. Mari Bersama tingkatkan kolaborasi untuk mewujudkan hal tersebut,” kata Revanda di ruang Sekretariat Humas LPKA Palu

Selanjutnya ia juga Menerangkan layanan kehumasan yang cukup terkenal dikalangan masyarakat umum biasanya berupa majalah, koran, ataupun media cetak lainnya. Namun, saat ini era teknologi semakin canggih dan berkembang dengan didukungnya media sosial dan media elektronik.

“Saat ini rata-rata semua memiliki Handphone genggam, dimanapun dan kapanpun informasi akan cepat terakses, sehingga menjadi keharusan media sosial dikelola secara serius. Maka dari itu semua berlomba-lomba untuk mengelola dengan beragam strategi guna meningkatkan daya tarik masyarakat,” terangnya

Selanjutnya, ia juga mengajak untuk kita semua bijak dalam bermedia, salah satunya dengan mengambil peran dalam memberantas hoax serta meningkatkan sinergitas khususnya dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.

Sementara itu, An Erlin Tarasendo selaku Koordinator Pemberitaan LPP RRI Palu mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian dan sinergitas yang dibangun bersama LPKA Palu serta siap untuk bersama-sama memberikan warna baru dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

“Pastinya kerja sama ini harus terus berlanjut dan dapat memberikan manfaat, mencerdaskan serta lebih mengedukasi kepada seluruh masyarakat di Kota Palu,” ungkap Erlin

Diketahu bersama, kolaborasi antara LPKA Palu dan LPP RRI Palu diantaranya Dialog Interaktif dalam mengajak Masyarakat Buang Stigma Negatif terhadap ABH, Peran Kemenkumham melalui LPKA Palu dalam Mewujudkan Kota Palu Ramah dan Layak Anak, Upaya Mitigasi Bencana, serta Gerakan Cerdas Memilih yang telah dilakukan melalui live streaming youtube dan Radio.

“Semoga dengan kerja sama ini, kita dapat memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dan juga seluruh anak binaan. Pastinya RRI Palu akan siap untuk mendukung penuh segala bentuk program yang dibangun bersama,” jelas Erlin

kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Seksi Pembinaan, Ida Bagus Kade D.W yang juga selaku Koordinator Humas dan diikuti oleh satu orang perwakilan pengelola kehumasan, Rizki Fandu di lingkungan LPKA Palu. (Rel)

Medan – Viral rekaman di media sosial di Rutan Kelas 1 Medan melalui grup whatsapp yang menerangkan bahwa di Rutan Kelas I Medan Kemenkumham Sumut diduga melakukan pungutan liar (pungli) mulai dari 1,5 juta sampai 5 juta kepada Narapidana (Napi) yang mau bebas dalam pengurusan Bebas Bersyarat (BB), Medan, Senin (25/03).

Saat di konfirmasi awak media Direktur MATA Pelayanan Publik, Abyadi Siregar mengatakan sangat kecewa dan menyesali kalau ada pungutan liar (pungli) di Rutan Kelas I Medan.

“Sangat kecewa dan menyesali kalau ada pungutan liar (pungli) di Rutan Kelas I Medan,”ungkapnya tegas, Medan (22/3).

Lanjut Abyadi mengatakan seharusnya informasi tentang Bebas Bersyarat dapat dengan mudah di akses oleh setiap warga binaan karena Standart Pelayanan Publik wajib bagi setiap Lembaga Pelayanan di Pemerintahan.

“Seharusnya informasi tentang Bebas Bersyarat dapat dengan mudah di akses oleh setiap warga binaan karena Standart Pelayanan Publik wajib bagi setiap Lembaga Pelayanan di Pemerintahan,”ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut 2018-2023.

Dalam keterangannya, Abyadi Siregar juga menyampaikan ketika informasi itu didapat warga binaan, maka saat ada Bebas Bersyarat, warga binaan bisa mempersiapkan dan mengurusnya sehingga hak warga binaan terpenuhi dan lembaga pelayanan publik pemerintah memenuhi standart pelayanan publik.

“Ketika informasi itu didapat warga binaan, maka saat ada Bebas Bersyarat, warga binaan bisa mempersiapkan dan mengurusnya sehingga hak warga binaan terpenuhi dan lembaga pelayanan publik pemerintah memenuhi standart pelayanan publik,”tutupnya.

Saat awak media mengkonfirmasi selanjutnya dengan Karutan Kelas I Medan, Nimrot Sihotang, Senin (25/03), memilih tidak menanggapi hingga berita ini ditayangkan. (Ron)

DAIRI – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) menyerahkan santunan kepada salah satu pegawai/aparat desa Sitinjo II yang meninggal awal Februari lalu.

Santunan diserahkan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Cabang Kabanjahe, Dinarta Tarigan kepada ahli waris, Pardomuan Berutu dan Riama Simbolon yang disaksikan oleh Bupati Dairi Dr.Eddy Keleng Ate Berutu di Pendopo bupati, Senin malam (25/3/2024).

“Kami dari BPJS Ketenagakerjaan selaku badan penyelenggara menyampaikan terima kasih atas komitmen Bupati Dairi yang telah mendorong penyelenggaraan program jaminan tenaga kerja dan perlindungan sosial bagi Tenaga Harian Lepas (THL) dan perangkat desa, lurah dan yang lainnya” kata Dinarta dalam pertemuan.

Dinarta menjelaskan, kehadiran BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bukti kehadiran pemerintah dalam memberikan jaminan keselamatan kerja bagi para warga pekerjanya.

“Sekali lagi saya sampaikan ini adalah bukti riil perhatian pemerintah Kabupaten Dairi. Harapan kami couverage share (pembagian cakupan) BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja baik formal maupun non formal di Kabupaten Dairi bisa makin lebih baik,”katanya lagi.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Dairi Eddy Keleng Berutu menyampaikan rasa bangga dan terimakasih kepada BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut yang telah memberi perhatian pada Pemkab Dairi dalam mengatasi persoalan jaminan ketenagakerjaan ini.

Bupati Eddy Berutu menyampaikan bahwa apapun yang dilakukan oleh pihaknya selama ini tidak terlepas dari pelaksanaan program pemerintahan sebagaimana yang diemban dalam visi – misi pemerintahannya yakni ‘Untuk Mensejahterakan Masyarakat’ dan salah satu upaya yang telah dilakukan jajarannya adalah bahwa para pekerja rentan harus mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bukti kehadiran pemerintah ditengah masyarakat pekerja.

Ahli waris, Pardomuan Berutu dan Riama Simbolon dalam pertemuan ini juga menyampaikan banyak terimakasih kepada Pemkab Dairi, dalam hal ini bapak Bupati Dairi Dr.Eddy Berutu yang telah berjuang mewujudkan perlindungan dan keselamatan kerja bagi pekerja.

Turut hadir dalam penyerahan santunan ini, Sekda Charles Bantjin, Kadis PMD, Simon Toni Malau,

Camat Sitinjo, Untung Nahampun, dan Kepala Desa Sitinjo II, Umum Sukarja Bako. (Nid)