Hasil rekapitulasi suara pemilihan Walikota Medan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan dilayangkan tim pasangan calon Walikota Medan nomor urut 2, Prof Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani.

Dalam gugatan di MK, tim Ridha-Rani meminta agar pelaksanaan Pilwakot Medan diulang lantaran pada hari pemilihan 10 Kecamatan di Medan terendam banjir.

Ketua KPU Medan Mutia Atiqah membenarkan adanya gugatan sengketa Pilkada di MK.

“Namun untuk materi gugatannya kita belum tahu apa apa saja poinnya. Tapi pada prinsipnya KPU menghormati gugatan itu dan saat ini tengah mempersiapkan data data yang diperlukan,” kata Mutia, Kamis (19/12/2024).

Berdasarkan data KPU, jumlah partisipasi pemilih di Medan mencapai 603.745 atau 34,81 persen dari total daftar pemilih tetap di Medan mencapai 1.799.421.

Mutia mengakui partisipasi pemilih pada Pilwakot Medan menurun bila dibandingkan Pilpres lalu.

Mutia menyebut saat pemilihan berlangsung terjadi banjir hingga menyebabkan puluhan tempat pemungutan suara di Medan terendam banjir.

Kendati begitu, tidak semua daerah di Medan terdampak hingga memungkinkan warga tetap bisa memilih.

“Soal gugatan ke MK karena banjir yang terjadi kita memang belum dapat langsung apa materi gugatannya. Ya memang saat itu terjadi banjir hingga beberapa TPS tidak bisa melangsungkan pemilihan, namun tidak semua daerah, ada beberapa wilayah yang TPS nya terendam. Karena itu kemudian di lakukan pemilihan lanjutan di beberapa TPS di Medan,” kata Mutia.

Pemungutan suara susulan dan lanjutan kata Mutia telah dilakukan KPU pada 62 TPS di Medan. Menurut Mutia langkah itu dilakukan KPU agar masyarakat bisa tetap berpatisipasi di Pilkada.

“Ya kalau disebut karena banjir, kita KPU sudah melakukan pemungutan suara ulang dan lanjutan. Setelah kita berkoordinasi dengan Bawaslu dan juga KPPS. Jadi itu sudah kami lakukan. Bila gugatan soal banjir ya KPU nanti tunggu pemberitahuan oleh MK untuk mempersiapkan data data yang ada,” lanjutnya.

Dalam menghadapi gugatan di MK, KPU Medan kata Mutia terus berkoordinasi dengan KPU RI. Dia mengatakan KPU sudah bersiap untuk menghadapi sidang di MK yang berlangsung Januari mendatang.

“Karena itu data data seperti C1 hasil dan kemudian data data yang penting lainnya sudah dipersiapkan untuk menghadapi gugatan Pilkada.”

Hasilnya, pasangan nomor urut 1, Rico Waas dan Zakiyuddin Harahap meraih suara tertinggi dengan meraup 297.498 suara.

Sementara itu pasangan nomor urut 2, Prof Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani meraih suara sebesar 190.333 suara. Kemudian pasangan Hidayatullah dan Yasir Ridho meraih 115.903 suara.

Ada pun jumlah pemilih di kota Medan adalah sebanyak 1.799.421 pemilih. Suara sah di Medan sebesar 603.745 suara. Suara tidak sah di Medan sebanyak 22.564.

Tingkat partisipasi di Medan pada pemilihan Walikota yang berlangsung 27 November 2024 sebesar 626.309 suara.
(As)

SANUR BALI – Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Kota Medan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, seluruh Indonesia di Sanur Bali yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 17 Desember 2024.

Kegiatan tersebut di hadiri oleh Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Zefrizal dan Divisi Teknis Penyelenggaraan M.Taufiqurrohman Munthe , KPU Kota Medan.

Dalam keterangan persnya, Kadiv Perencanaan dan Teknis KPU Medan M.Taufiqurrohman Munthe menjelaskan, Rakornas tersebut adalah Rakor persiapan penetapan calon kepala daerah terpilih.

“Kegiatan ini dalam rangka persiapan penetapan calon kepala daerah terpilih. Jika ada sengketa, maka kita akan melihat perkembangan dan hasil persidangan di mahkamah konstitusi. Dan, jika Mahkamah Konstitusi menyatakan perkaranya tidak lanjut maka paling lama tiga hari setelah pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi melalui kpu RI kita akan tetapkan calon terpilih sesuai dengan hasil pemungutan suara yang lalu.”terang Taufiqurrohman Munthe.

Sebelumnya, KPU Kota Medan juga menghadiri kegiatan Rakornas persiapan sengketa perselisihan hasil pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 11-14 Desember 2024, di Hotel Grand Mercure Kamayoran Jakarta.

Kegiatan diikuti oleh divisi hukum dan divisi teknis kpu Provinsi dan Kabupaten kota se Indonesia.

Kegiatan tersebut dibuka dan ditutup oleh Ketua Divi Teknis KPU Republik Indonesia Idham Kholik. Dalam pembukaan Rakornas tersebut, Idham menyampaikan terima kasih sekaligus berharap jajaran KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota semakin siap dalam menyelenggarakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih.

Lanjutnya Idham, kegiatan Rakornas ini dilaksanakan untuk memastikan proses penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih berjalan profesional dan menghindari adanya kesalahan baik administrasi maupun etik.

Pada kesempatan itu juga, Idham berpesan agar kegiatan nanti mengedepankan prinsip partisipatif, mengundang seluruh peserta pilkada, partai politik maupun tim sukses pasangan calon, baik partai politik maupun perseorangan.

Serta kepada KPU daerah di tiap tingkatan untuk dapat menyampaikan apresiasi dan terima kasih serta penghargaan kepada para pihak, baik internal, hingga jajaran adhoc, serta eksternal yang telah membantu suksesnya Pilkada 2024.

Sementara itu, pada sesi pemaparan materi dengan pembicara Plh Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Herny Ika Hutauruk dan pemberian penghargaan kepada satker berprestasi selama tahapan Pilkada 2024.

Hadir Pejabat Eselon I dan II Setjen KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bali, dengan peserta rakor Anggota, Kabag dan Kasubbag KPU Provinsi/KIP Aceh serta KPU/KIP Kabupaten/Kota Divisi Teknis dan Hukum.