DAIRI – Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu melantik beberapa pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, bertempat di Balai Budaya Sidikalang, Senin (16/10/2023).

Beberapa posisi yang dilantik adalah jabatan Sekretaris Daerah dan beberapa posisi Kepala OPD yang beberapa lama kosong, dijabat oleh penajabat atau tugas pelaksana.

Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa jabatan ASN harus menjadi ujung tombak yang baik.

“Dalam era nasional menuju Dairi Unggul dan Indonesia emas peran ASN sangatlah penting untuk mencapai tujuan daerah dan. Sekda dan seluruh jajaran adalah ujung tombak pemerintahan demi pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.

Secara spesifik, dalam mengemban tugas, kata Bupati, Sekda mengemban tugas strategis dalam menjaga stabilitas daerah. Hubungan baik pimpinan dengan Sekda sangatlah penting.

“Pelantikan Sekda adalah tanggung jawab besar. Namun saya yakin kita yang hadir di sini akan menjalankan tugas pelayanan daerah. Saya minta komitmen dan kerja keras dalam menyukseskan program kerja pemerintah,” katanya.

Pimpinan OPD pun, kata Bupati melanjutkan, harus jadi teladan bagi anggota untuk mencapai kinerja yang baik. Tantangan yang dihadapi untuk tugas-tugas kita tidaklah mudah. Era dan perkembangan zaman meminta kita untuk terus belajar dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.

“Kita tidak akan bisa mencapai tujuan kita jika kita tidak bersinergi. Mari bersatu dan melebur membangun semangat persahabatan, meningkatkan kolaborasi dan kebersamaan dalam mencapai Indonesia emas. Jaga dan tingkatkan kebersamaan, terus bekerja keras untuk Dairi yang lebih maju, unggul dan sejahtera,” katanya menutup Berbagai.

Beberapa pejabat yang dilantik antara lain Sekretaris Daerah defenitif, dijabat oleh Charles Bancin yang beberapa bulan terakhir bertindak sebagai penajabat. Kemudian Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dijabat oleh Saut Marulitua Sinaga, Simon Toni Malau sebagai Kadis Pemdes, Horas Pardede sebagai Kasatpol PP. Selain pelantikan sekda dan kepala OPD, dilantik juga beberapa camat dan pejabat lainnya.

Hadir dalam pelantikan ini unsur Forkopimda, Kapolres Dairi AKBP Agus Bahari Parama Artha, Dandim 0206, Letkol Inf.Goklas Pirtahan Silaban, Kepala PN Sidikalang Monita Jujur Sitorus, Kajari Dairi Octo Ricardo SH, Staf Ahli Bupati dr. Nitawaty Sitohang, dan Kepala BKPSDM Junihardi Siregar. (As)

DAIRI – Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu memerintahkan @Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi untuk melakukan evakuasi dan pemantauan setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Dusun Juma Batu dan Dusun Pamah Seleplep, Desa Suka Dame , Kecamatan Tanah Pinem, pada Jumat 13 Oktober 2023, sekitar pukul 18.00 WIB. Hal ini disampaikan Eddy Berutu, Minggu (15/10/2023).

“Informasi yang kami peroleh menjelaskan bahwa tidak ada korban jiwa atau pun korban mengungsi bencana akibat ini. Kami telah memerintahkan BPBD untuk melakukan verifikasi lapangan serta pencegahan terhadap adanya bencana susulan,” katanya.

Saat ini, kata Eddy Berutu, BPBD Kabupaten Dairi mulai melakukan penanggulangan bencana dengan membuang tanah longsor yang menutupi badan jalan serta akan melakukan fokus trase jalan pada titik yang terputus.

“Dalam prosesnya, terdapat beberapa kendala seperti sulitnya masuk ke lokasi bencana karena jalan rusak dan kondisi trase jalan yang terjal, sebagian besar jalan masih merupakan tanah dan kerikil dengan kondisi rusak sedang dan rusak berat. Hambatan lainnya yaitu sulitnya sampai ke lokasi bencana karena di Kabupaten Karo yang merupakan awal jalan ke tempat kejadian perkara (TKP) wilayah Kabupaten Dairi juga terjadi longsor dan banjir, serta sulitnya sinyal untuk berkomunikasi,” katanya.

Situasi terakhir, lanjut Eddy Berutu menjelaskan, masyarakat di lokasi kejadian sudah mulai tenang dengan hadirnya pemerintah, aparat kecamatan, forkopimca, dan perangkat desa. Sedangkan proses pembersihan jalan masih terus dilakukan.

Sebagai informasi, kronologis kejadian berawal dari hujan deras yang turun selama empat jam mulai pukul 14.00 WIB. Pada pukul 18.00 WIB, terjadi banjir yang membawa material bebatuan dan bongkahan kayu serta material lainnya yang menyebabkan longsornya badan jalan. Di sepanjang jalan mulai dari perbatasan Kabupaten Karo ke Dusun Juma Batu dan Dusun Pamah Sileplep juga terjadi longsor sebanyak lima titik.

Hasilnya, jalan kabupaten longsor pada satu titik sepanjang 50 meter dengan kedalaman delapan hingga enam meter, serta jalan tertimbun longsoran pada lima titik dengan panjang total 50 meter.

Bencana tersebut juga membuat akses jalan ke Desa Kuta Dame terputus total. Menyebabkan masyarakat, khususnya 2 dusun sebanyak 160KK (640 jiwa) tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa. (As)

DAIRI – Untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, berbudaya, dan berdaya saing, bidan jadi garda terdepan menghadapi tantangan masa depan yang mungkin lebih berat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu saat menghadiri pelantikan pengurus ranting Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Dairi yang dirangkai dengan perayaan ulang tahun IBI Indonesia ke-72 yang mengangkat  tema ‘Satukan Langkah Dalam Transformasi Kesehatan Untuk Penguatan Pelayanan Kebidanan Berkesinambungan Berbasis Bukti’, Sabtu (14/10/2023), di Gedung Balai Budaya Sidikalang.

Kepada seluruh bidan, Bupati Eddy Berutu juga menegaskan bahwa pada saat HUT RI ke-100 kita ingin Indonesia sudah jadi negara maju, dan sebagai prasyarat utamanya adalah SDM yang tangguh.

“Visi Indonesia emas akan kita capai dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang hanya mampu dibangun oleh kualitas SDM yang tangguh,” ujarnya.

Sebagai salah satu bukti Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan bangsa lain adalah kesuksesan Indonesia dalam penanganan Pandemi Covid-19 dalam 3 tahun terakhir.

“Kita memang sudah buktikan, contohnya penanganan Covid-19. Indonesia jadi satu dari lima negara terbaik. Tantangan selanjutnya adalah bonus demografi di mana  usia harapan hidup akan tinggi, ditandai dengan jumlah usia manusia produktifnya akan tinggi juga. Inilah yang menjadi alasan kenapa negara kita jadi negara yang diamati dunia.

Tantangan yang lebih berat lagi, kata Eddy Berutu, adalah peralihan penyakit yang menyerang pada usia produktif.

“Ini, menjadi tanggung jawab kita bersama termasuk bidan untuk selalu siap merespons perubahan di sekitar kita, khususnya kesehatan maternal dan perinatal. Mari satukan langkah untuk penguatan layanan kesehatan, dan bertransformasi. Pemerintah pun akan terus berjuang untuk tenaga kesehatan ini guna peningkatan layanan kesehatan,” kata Bupati mengakhiri.

Sementara itu, Ketua IBI Cabang Dairi Bd. Setiawaty Ginting menyampaikan sampai saat ini perjalanan panjang telah dilalui bidan di seluruh Indonesia.

Dijelaskan, peringatan ini adalah kesepakatan bersama untuk merenungkan bahwa perjuangan masih berlanjut bahkan semakin kompleks.

“Semoga bidan jadi pelita terang dan menginspirasi bagi banyak orang. Mari satukan langkah dalam tranformasi kesehatan yang selaras dengan visi misi kabupaten Dairi. Teruslah berinovasi dan belajar meningkatkan kompetensi masing masing,” katanya

Tidak lupa Setiawaty juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati atas izin belajar juga formasi dan alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk tenaga kesehatan.

“Semoga pelantikan ini, para ketua ranting dapat memimpin organisasi kita sesuai AD/ART dan bertanggung jawab atas kegiatan masin-masing,” katanya mengakhiri.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Mewakiki Kadis Kesehatan dr. Lois Sihombing, mewakili Direktur RSUD Sidikalang Marta Sianturi, Ketua TP PKK Kabupaten Dairi Romy Mariani Simarmata- Ny.Eddy Berutu, para pengurus IBI ranting, dan pensiunan bidan. (As)

DAIRI– Kabupaten Dairi merupakan daerah yang memiliki potensi yang cukup baik untuk pengembangan budidaya tanaman kopi. Potensi ini didukung dengan luas lahan, kondisi tanah, topografi, dan kondisi iklim yang sangat mendukung terhadap kualitas cita rasa yang sudah dikenal secara luas di pasar nasional maupun internasional. Kopi Sidikalang memiliki cita rasa yang mirip cokelat, sedikit manis, wangi, cocok dikonsumsi bagi lambung yang bermasalah dan long after taste (daya tahan rasa kopi yang tertinggal di mulut dan tenggorokan).

Mengingat potensi tersebut, Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu menetapkan beberapa langkah strategis untuk mengembalikan kejayaan Kopi Sidikalang yang saat ini total produksinya mengalami penurunan sebagai akibat dari beberapa faktor. Langkah-langkah strategis tersebut meliputi intensifikasi kopi dan ekstensifikasi kopi.

Intensifikasi kopi merupakan upaya meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kopi serta meningkatkan produktivitas tanah. Program yang telah dilakukan untuk mendukung strategi intensifikasi kopi meliputi penyediaan sarana produksi pertanian berupa pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian (alsintan) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, maupun pihak swasta.

Pemerintah Kabupaten Dairi juga melakukan training of trainer (TOT) dan pendampingan budidaya kopi melalui kerja sama dengan Bank Indonesia untuk membina empat kelompok tani di dua demplot, kerja sama dengan Louis Dreyfus Company (LDC) untuk membina 901 petani, dan kerja sama dengan Hanns R. Neuman Stiftung (HRNS) untuk membina 3.000 petani dan 20 orang penyuluh pertanian lapangan (PPL).Pemkab Dairi juga kerja sama dengan PT. Pusri Agro Lestari (PAL) untuk membina empat kelompok, kerja sama dengan Polbangtan Kementerian RI untuk membina satu desa mitra di Parbuluan IV kelompok tani Pahottas dan pembinaan kepada 32 penyuluh pertanian lapangan, serta melakukan bimbingan good agriculutre practice (GAP) di lima kecamatan dengan jumlah peserta sebanyak 1.112 orang yang bersumber dari dana APBD.

Mendukung intensifikasi kopi, juga dilakukan pendampingan dan pembinaan petani kopi melalui PPL di lapangan serta program Desa Devisa bekerjasama dengan Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia (LPEI), mulai dari budidaya, pengolahan sampai dengan pemasaran (rencana kick off semester II Tahun ini).

Pemerintah Kabupaten Dairi juga melakukan program ekstensifikasi kopi melalui penetapan sentra Kopi Arabika yang terdapat di Kecamatan Parbuluan, Sitinjo, Sumbul, Sidikalang, Siempat Nempu Hulu, Pegagan Hilir dan sentra Kopi Robusta di Kecamatan Pegagan Hilir, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu, Silima Pungga-Pungga, Siempat Nempu Hilir.

Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (DPKPP) juga menyediakan sarana produksi komoditi kopi guna membantu petani dalam menanam hingga memanen hasil kopinya. Penyediaan sarana produksi yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten antara lain pulper untuk pengolahan cherry menjadi gabah, huller untuk pengolahan dari gabah ke green bean, solar dryer sebagai rumah pengering, serta alat pelobang tanam kopi.

Sejak dipimpin Eddy Berutu, Pemerintah Kabupaten Dairi juga menetapkan target tanaman kopi baru sebanyak 5.000 ha sepanjang tahun 2019 – 2024 melalui penyediaan bibit bersertifikat yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dairi, menjalin kerja sama pola kemitraan, dan penyediaan skema Kur Klaster.

Diketahui pada tahun 2022 pemerintah telah memperoleh total capaian luas tanam kopi sebesar 1.756,64 ha. Pada tahun 2023, terdapat penambahan perluasan sebesar 100 ha untuk Kopi Arabica, dengan rincian 20 ha di Kecamatan Gunung Sitember, 30 ha di Kecamatan Parbuluan, 20 ha di Kecamatan Sidikalang, dan 30 ha di Kecamatan Pegagan Hilir.

Guna mensuskeskan program KUR Klaster dan membantu petani dalam hal permodalan, Pemerintah Kabupaten Dairi juga menjalin kerja sama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD Sumut) untuk memberikan bantuan kluster kopi kepada petani. Data yang diperoleh menjelaskan hingga tahun 2022, sebanyak 26 petani kopi telah memperoleh kur kluster kopi dengan total akad sebesar Rp. 518.000.000 dan total luasan lahan 18,5 ha. (As)

DAIRI – Bupati Dairi Eddy Berutu meminta para aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak kaku menghadapi perubahan, terutama perubahan di zaman canggih saat ini.Hal ini disampaikan Bupati saat membuka Bimbingam Kompetensi Teknis penggunaan aplikasi e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, di Hotel Mutara Sidikalang, Kamis (12/10/2023).

Bimtek yang diikuti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dairi ini diikuti oleh 80 orang peserta perwakilan OPD dan perwakilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Selain menghadirkan Bupati Dairi, Bimtek ini juga menghadirkan Kepala Kantor Regional IV BKN Medan Janry Simanungkalit sebagai pembicara. Dalam arahannya, Bupati menyampaikan, ambisi Indonesia jadi negara maju di Tahun 2045 tentu akan lebih mudah tercapai bila kita berkolaborasi. Disebutkannya bahwa berdasarkan survei, kesenjangan antara ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah itu jauh, sehingga timbul keresahan di tengah masyarakat itu sendiri. “Agar tidak terjadi kesenjangan yang lebih jauh dan lebih dalam kita harus menyesuaikan, sehingga perlahan kinerja kita dan ekspektasi masyarakat bisa berimbang,” katanya.

Dijelaskan lebih jauh bahwa organisasi pemerintahan itu harus hidup, dan jangan mengambil keputusan jika ada perubahan. Ia mencontohkan perbankan sebagai sebuah organisasi paling kaku di dunia yang diatur untuk tidak boleh meyimpang. Akan tetapi Bank Indonesia (BI) mampu dan sudah berhasil menciptakan perubahan melalui digitalisasi yaitu QRISS dan diterima hampir di seluruh dunia.

“Inilah perubahan, yang perlahan orang-orang akan meninggalkan money changer. Mengapa ini bisa terjadi karena BI mau berubah. Tidak berbeda dengan kita, lakukanlah perubahan, adaptif dan inovatif, ubah kebiasaan lama dengan kebiasaan yang baru. Pesan saya dalam kegiatan ini interaktif, dan menggali ilmu sebanyak mungkin. Informasi kinerja kita masih jauh dari harapan berada di angka 10 persen, jauh berbeda dengan Deli Serdang yang berada di angka 80 persen. Ini harus kita capai lagi dan jadilah agen perubahan,” ucap Bupati.

Sebelumnya, Janry Simanungkalit menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah indikator bahwa Pemkab Dairi memperhatikan kinerja jajarannya. Bimtek ini menurutnya menjadi penting karena pemerintah sesuai dengan Undang-undang ASN terus mendorong basis pelatihan yang meliputi kompetensi, kualifikasi, dan kinerja.

“Kinerja ini sangatlah penting, dan jawaban dari peningkatan kinerja ini adalah digitalisasi (e-kinerja). Kita diharapkan dengan digitalisasi semua terhubung sehingga tercapai otomatisasi. Maka untuk itu diperlukan kolaborasi melalui manajemen kerja. Orientasi kita bukan di e-kinerjanya, yang terpenting adalah target kinerja itu sendiri, sebagai hasil akhir,” kata Janry mengakhiri.

Hadir juga Kepala BKPSDM Junihardi Siregar, Sekretaris BKPSDM Roy Karya Sinaga, serta tim dari Kantor Regional IV BKN Medan. Acara ini akan berlangsung selama 2 hari hingga Jumat, (13/10/2023).

Sebagai informasi, sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara, pengelolaan kinerja ASN dilaksanakan melalui sistem informasi pengelolaan pegawai ASN yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). (As)

MEDAN – Kompolnas RI mengadakan Lokakarya dan Sarasehan tentang kebebasan Pers, kebebasan berekspresi, dan penanganan kekerasan terhadap jurnalis untuk anggota Polri di wilayah Polda Sumut di Hotel Cambridge, Medan, Selasa (10/10).

Dalam acara itu turut hadir Sekretaris Kompolnas RI Benny Mamoto, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, PJU Polda Sumut, Kapolrestabes Medan beserta sejumlah jurnalis.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, menyampaikan terima kasih kepada Kompolnas yang telah mengadakan acara Lokakarya dan Sarasehan tentang kebebasan Pers, kebebasan berekspresi, dan penanganan kekerasan terhadap jurnalis di wilayah Sumatera Utara.

“Ini satu bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk melayani dan mengayomi masyarakat serta bagaimana cara menangani dunia maya atau media, dimana media ini menjadi satu sisi yang tidak dapat dipisahkan,” katanya.

“Kita melihat bahwa ini terus dilakukan dengan kebebasan pers yang tidak bisa dipisahkan. Yang paling penting bahwa kesadaran konteks kita dalam melindungi tugas pers dalam jurnalis dan pemberitaan,” ujar mantan Asops Kapolri tersebut.

Agung menyebutkan, saat ini tahapan pemilu sudah dimulai dan Polda Sumut akan melaksanakan Operasi Mantap Brata Toba 2023-2024 yang digelar selama 222 hari terhitung mulai 19 Oktober 2023.

“Menghadapi tahapan pemilu yang sudah berlangsung ekskalasi politik mulai meningkat. Polda Sumut akan terus berkomitmen dalam memberikan perlindungan terhadap jurnalis dan kebebasan pers. Memproses pelaku kekerasan terhadap jurnalis dan pelanggaran kebebasan pers,” sebutnya.

“Tentunya, Polda Sumut terus berkolaborasi dengan para insan pers dalam memberikan informasi publik yang baik dan positif kepada masyarakat,” terang Kapoldasu.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Kompolnas RI, Benny Mamoto, menerangkan kegiatan Lokakarya dan Sarasehan yang digelar sebagai langkah strategis mengingat dalam beberapa bulan ke depan, kita akan segera menyambut pergelaran politik elektoral yang akan diselenggarakan 2024 mendatang.

“Berkaca pada Pilgub 2012, Pilpres 2014, Pilgub 2017 dan mulai terlihat lagi tahun 2018 menjelang Pilpres 2019, jurnalisme selalu menghadapi masalah-masalahnya sendiri. Polarisasi yang terjadi di masyarakat dalam praktiknya berdampak pada kekerasan terhadap jurnalis dalam melakukan kerja-kerja jurnalistiknya, maupun terhadap karya-karya jurnalistik itu sendiri,” terangnya.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri, Benny menuturkan Kompolnas mengapresiasi upaya Human Rights Working Group (HRWG) yang tergabung dalam Konsorsium Jurnalisme aman bersama Yayasan TIFA dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) bekerja untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut.

Salah satunya dengan menyelenggarakan Lokakarya dan Sarasehan untuk mendorong anggota Polri untuk dapat lebih memahami penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis, kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dengan berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

“Mari kita maksimalkan forum ini sebagai sarana pengembangan diri demi terwujudnya Indonesia yang demokratis dan Polri yang presisi,” pungkasnya. (As)