Proyek Rempang Tetap Dilanjutkan Meski Rakyat Menolak

Pemerintah era Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan terus melanjutkan proyek Rempang Eco City, Batam, meski ada penolakan warga yang direlokasi hingga indikasi pelanggaran hak asasi manusia seperti disampaikan oleh Komnas HAM.

Ketegasan Jokowi terkait proyek Rempang Eco City ini oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. “Jalan aja, Insyallah enggak (dibatalkan),” ujar Bahlil di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (25/9/2023).

Bahlil mengungkapkan Presiden Jokowi dalam pengarahan rapat meminta penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik dan betul-betul kekeluargaan.

“Dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan,” ujarnya.

Relokasi warga untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City, Batam, memicu polemik. Warga Pulau Rempang yang telah menempati lokasi itu jauh sebelum Indonesia merdeka menolak direlokasi pada 28 September 2023.

Proyek Rempang Eco City ini akan digarap oleh PT Mega Elok Graha (MEG), anak perusahaan Artha Graha Grup milik Tomy Winata. Untuk proyek awal ini, MEG menggandeng perusahaan asal Cina, Xinyi Group, untuk membangun pabrik solar panel.

Upaya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam untuk melakukan pematokan dan pengukuran pada 7 September 2023 berujung bentrok.

Aparat gabungan dan Polri dan TNI yang membantu BP Batam dituding melakukan tindakan represif kepada warga yang menolak. Mereka melakukan penangkapan hingga melepaskan gas air mata ke arah sekolah dasar di sana.

Rempang
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat menyerukan agar PSN ini ditunda hingga masalah relokasi selesai. Komnas HAM juga menilai ada pelanggaran HAM dalam kejadian di Pulau Rempang.

Mereka mencatat dua kali penahanan warga, yaitu saat 8 orang ditangkap pada peristiwa 7 September dan 34 orang ditangkap pada 11 September lalu.

“Kami perlu dalami fakta-faktanya sehingga kami bisa membuat suatu kesimpulan terkait gradasi pelanggaran HAM yang ada. Intinya kita perlu dalami. Tapi indikasi kuat saya kira ada,” kata Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian di kantornya pada Jumat, 22 September 2023.

Bahlil mengatakan, Presiden Jokowi telah memintanya untuk secara langsung menangani masalah ini dengan kementerian lain. Soal relokasi, ia menyebut pemerintah akan tetap melakukan pergeseran dan itu masih proses sosialisasi.

“Yang jelas dengan cara soft,” katanya.

Pemerintah akan memindahkan lima kampung – Blongkeng, Pasir Panjang, Simpulan Tanjung, Pasir Merah, dan Simpulan Hulu ke Tanjung Benun. Lokasinya tidak lebih dari tiga kilometer, kata bahlil.

Menurut catatan Bahlil total sekitar 900 keluarga yang terdaftar, sudah hampir 300 di antara mereka melakukan pendaftaran sukarela untuk bisa melakukan relokasi.

Berita Untuk Anda

Terpopuler

PC PPM LVRI Kabupaten Karo Gelar Bakti Sosial Di Kecamatan Tiga Binanga

Tiga Binanga - Kegiatan bakti sosial sebagaimana arahan dari...

Ratusan Buruh Demo PT BRI Kanwil Medan, Tuntut Pembayaran Pesangon Mantan Karyawan

MEDAN - Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia...

Kodim 0205/TK Monitor Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Merek, 1.773 Siswa Jadi Penerima Manfaat

Karo – Personel jajaran Kodim 0205/Tanah Karo melaksanakan monitoring...

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Pemerintah Kabupaten Karo Hadiri Pembukaan FORPROVSU I KORMI Sumatera Utara Tahun 2026

DELI SERDANG — Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., yang diwakili oleh Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, SP, menghadiri...

Bupati Karo Resmi Buka Pekan Kebudayaan Daerah 2026, Ajak Generasi Muda Lestarikan Warisan Budaya

Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., secara resmi membuka Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026 yang digelar di...

Bupati Karo Buka Rapat Kerja Peningkatan Pelayanan Publik, Dorong Transformasi Budaya Birokrasi

Kabanjahe — Bupati Karo, Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., membuka secara resmi Rapat Kerja Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah...

PC PPM LVRI Kabupaten Karo Gelar Bakti Sosial Di Kecamatan Tiga Binanga

Tiga Binanga - Kegiatan bakti sosial sebagaimana arahan dari ketua PC PPM LVRI Karo Korindo Sembiring Milala dilaksanakan di kecamatan Tiga Binanga Jum'at (20/11). Sekjend...

Bupati Asahan Buka Rakornis TP PKK 2026, Perkuat Sinergi Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga

KISARAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., secara resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa se-Kabupaten...

Bupati Asahan Ikuti Rakor Perkembangan Kampung Nelayan Merah Putih Secara Virtual

KISARAN – Pemerintah Kabupaten Asahan terus mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat...

Realisasi TKD Tambahan Asahan Capai 68,76 Persen, Kemendagri Beri Apresiasi

KISARAN – Realisasi penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Kabupaten Asahan mencapai 68,76 persen. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)...

Satres PPA dan PPO Polres Karo Berikan Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Anak, Bullying dan Kenakalan Remaja di SMPN 1 Kabanjahe

Karo – Sebagai upaya melindungi anak dan mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan, Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Satres...