Sabtu, Februari 21, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 210

Polisi Belum Dapat Pastikan Penangkapan DPO Narkoba yang Jadi Anggota DPRD

0
Polisi
Medan – Hingga kini Polisi belum dapat memastikan penangkapan Mukmin Mulyadi, Anggota DPRD Tanjungbalai yang jadi DPO kasus narkoba.

Kapolda Sumut, Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak berjanji akan menangkap Mukmin Mulyadi, politisi PKB itu.

Namun, Pimpinan Polisi di Provinsi Sumatera Utara tersebut tidak menjelaskan, kapan Mukmin Mulyadi akan dijemput paksa oleh anggotanya.

“Sekarang anak-anak sudah turun kesana dan yang bersangkutan untuk bisa menyerahkan diri dengan baik-baik. Tindakan hukum dari mulai soft hingga hard akan kita lakukan,”kata Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak, Jumat (14/4/2023).

Dalam kasus ini Polda Sumut telah melayangkan surat panggilan kemarin, tapi tersangka mangkir, beralasan sakit.

Panca menyebut kasus ini sedang ditangani Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut yang baru, Kombes Yemi Mandagi.

Dia mengatakan Kombes Yemi turun langsung ke Tanjungbalai.

“Yang jelas informasi itu sudah ditindaklanjuti sama pak Dir Narkoba, sudah turun, tunggu saja!”tegasnya.

Sebelumnya, Salah seorang DPO Narkoba yang selama ini menjadi buronan polisi justru dilantik jadi anggota DPRD Tanjung Balai, Sumatera Utara, hal ini menghebohkan rakyat Indonesia.

DPO Narkoba itu bernama Mukmin Mulyadi, politisi PKB ini dilantik jadi Anggota DPRD Tanjung Balai melalui pengganti antar waktu (PAW) pada 29 Maret lalu.

Tidak tanggung-tanggung, Ternyata Mukmin Mulyadi merupakan DPO Narkoba yang kini tengah dicari polisi. Menurut Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi status Mukmin memang buronan terkait pengungkapan kasus narkoba pada 2020.

Mukmin menelepon Gimin dan menyebut mereka menunggu depan sebuah SPBU di batu tujuh.

Lalu Ahmad menemui dua polisi yang menyamar tadi di depan SPBU di Jalan Batu Tujuh. Tak lama lMukmin Mulyadi menghubunginya dan berkata barangnya sudah ada dan menyuruh Ahmad ke ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seraya memintanya membawa uang.

Usai menerima telepon tadi, Ahmad membawa serta dua polisi yang menyamar tadi ke TPA yang disepakati.

Setibanya di lokasi Ahmad bertemu dengan Mukmin dan Gimin Simatupang.

Setelah itu Mukmin Mulyadi mengajak Ahmad ke TPA dan mengambil sebuah bungkusan dari bawah pohon dan menyerahkan bungkusan tadi.

Kemudian Ahmad pergi menemui dua polisi tadi di dalam mobil sedangkan Mukmin Mulyadi dan saksi Gimin Simatupang mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

Ketika Ahmad masuk ke dalam mobil dia langsung ditangkap. Sementara Mukmin dan Gimin berusaha melarikan diri.

Namun Gimin Simatupang berhasil ditangkap sedangkan Mukmin Mulyadi berhasil melarikan diri. (As/Trb/Indk/Red)

Kapal Angkut Pemudik dari Malaysia Tenggelam di Selat Malaka

0
Kapal Malaysia
Tim gabungan mengevakuasi penumpang kapal yang karam di perairan Selat Malaka, Belawan. [Foto:Istimewa]
Satu unit kapal penumpang yang mengangkut pemudik dari Malaysia ke Aceh tenggelam di perairan Selat Malaka, Belawan, pada Kamis (13/4/2023).

Tenggelamnya kapal KM Maharani Sempurna mengakibatkan seorang balita bernama Ratu Zahra (3) warga Aceh Utara, meninggal dunia.

Humas Basarnas Medan Sariman Sitorus mengatakan bahwa KM Maharani Sempurna berangkat dari Malaysia menuju Aceh pada Selasa 11 April 2023.

“Penumpang berjumlah 12 orang termasuk nahkoda kapal. Mereka hendak pulang kampung ke Aceh untuk merayakan Idul Fitri,” kata Sariman dilansir SuaraSumut.id, Jumat (14/4/2023).

Setibanya di perairan Selat Malaka, Belawan, kapal mengalami mati mesin dan kebocoran, sehingga menyebabkan kapal langsung tenggelam.

“10 orang penumpang berhasil diselamatkan oleh kapal nelayan yang melintas,” ujarnya.

Peristiwa ini dilaporkan ke Kantor Basarnas Medan. Tim gabungan yang mendapat laporan turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi.

“Tim mengevakuasi seluruh korban selamat dan meninggal dunia dari kapal nelayan ke Kapal SAR RB 203,” ungkapnya.

Selanjutnya korban selamat dan meninggal dibawa menuju Dermaga Pelabuhan Belawan dan diserahkan kepada pihak Polairud Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut. (As/Ssu/Red)

DPO Narkoba Dilantik Jadi Anggota DPRD di Tanjung Balai “Hebat Betul”

0
DPO Narkoba
Foto Ketika Pelantikan PAW Mukmin Mulyadi Sebagai Anggota DPRD Tanjungbalai.
Salah seorang DPO Narkoba yang selama ini menjadi buronan polisi justru dilantik jadi anggota DPRD Tanjung Balai, Sumatera Utara, hal ini menghebohkan rakyat Indonesia.

DPO Narkoba itu bernama Mukmin Mulyadi, politisi PKB ini dilantik jadi Anggota DPRD Tanjung Balai melalui pengganti antar waktu (PAW) pada 29 Maret lalu.

Tidak tanggung-tanggung, Ternyata Mukmin Mulyadi merupakan DPO Narkoba yang kini tengah dicari polisi. Menurut Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi status Mukmin memang buronan terkait pengungkapan kasus narkoba pada 2020.

Sementara, masyarakat Kota Tanjung Balai secara terus terang merasa keberatan dengan pelantikan Mukmin Mulyadi menjadi anggota DPRD Tanjung Balai. Untuk itu, mereka melakukan aksi unjuk rasa di Polda Sumut pada Senin (10/4) kemarin.

“Kami tidak menerima DPRD kami, wakil rakyat kami, DPO, apalagi masalah narkoba,” ujar Aldo selaku koordinator Gerakan Masyarakat Bersatu Kota Tanjung Balai, Senin (10/4)

“Yang menjadi kegelisahan kami adalah kenapa bisa menjadi anggota DPRD, padahal pada penangkapan 2020 tersangka AH dan SG, menyebutkan tersangkutnya inisial MM, pada saat itu, MM ini melarikan diri selama kurang lebih enam bulan,” imbuhnya.

Aldo juga menjelaskan, aksi serupa sudah pernah dilakukan saat pelantikan Mukmin Mulyadi pada 29 Maret lalu tapi tidak membuahkan hasil.

“Statusnya yang bersangkutan DPO Narkoba yang ditangani Direktorat Sumut terkait pengungkapan narkoba jenis ekstasi di tahun 2020,” ujar Hadi, Kamis (13/4/2023).

Hadi juga mengatakan, Mulyadi ini diduga merupakan perantara peredaran ekstasi. Namun keberadaannya sempat tak terlacak, berujung dia ditetapkan sebagai DPO.

“Kemudian ini jadi langkah penyidik menjadikan status tersangka jadi DPO,” ujar Hadi.

Namun, dia mengultimatum agar Mulyadi segera menyerahkan diri ke Polisi. “Dan dari proses dan langkah dari penyidik, diharapkan MM untuk segera menyerahkan diri dan kooperatif untuk menjalankan proses hukum yang ada,” ujarnya.

Polda Sumut membeberkan peran Mukmin Mulyadi, anggota DPRD Tanjungbalai sekaligus DPO 2.000 pil ekstasi.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, Mukmin Mulyadi diduga berperan sebagai perantara pembelian ekstasi dari Ahmad Dhairobi ke Gimin Simatupang.

Dimana awalnya polisi yang menyamar sebagai pembeli memesan ekstasi ke Ahmad Dhairobi.

Kemudian Ahmad Dhairobi menghubungi Mukmin Mulyadi, dan Mukmin pun menghubungi Gimin Simatupang sebagai pemegang barang.

Hadi mengatakan hal itu terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka lainnya.

Disinggung soal penjemputan paksa, Hadi belum memastikan. Sejauh ini penyidik masih memanggil ulang Mukmin Mulyadi karena hari ini mangkir dengan alasan sakit.

“Nanti kita lihat dari hasil tindakan, atau langkah langkah yang dilakukan oleh penyidik,” katanya.

Dikutip dari sipp.pn-medankota.go.id kasus ini bermula pada 15 Oktober 2020 lalu, dimana Polisi menyamar sebagai pembeli ekstasi dan menghubungi terdakwa Ahmad Dhairobi untuk membeli 1.000 butir ekstasi.

Kemudian Ahmad Dhairobi menghubungi Mukmin Mulyadi, menanyakan ketersediaan ekstasi.

Lalu Mukmin bertanya balik, berapa ekstasi yang dibutuhkan dan dijawab Ahmad, butuh 2.000 ekstasi, dan uang dibayar tunai.

Selanjutnya Mukmin Mulyadi meminta Ahmad Dhairobi datang ke sebuah gudang di Jalan Sudirman, Tanjungbalai sekitar pukul 21.00 WIB.

Saat terdakwa bertemu dengan Mukmin Mulyadi, lalu terdakwa menanyakan ketersediaan barangnya.

Mukmin Mulyadi menjawab barangnya ada, tetapi milik Gimin Simatupang dan selanjutnya Mukmin menghubungi Gimin.

“Lalu Mukmin Mulyadi berkata om gimin ada barang itu lagi, mau ngambil banyak ini cas dua ribu butir,”dikutip dari sipp.pn-medankota.go.id.

Kemudian Gimin Simatupang menjawab ekstasi nya ada tetapi harganya Rp 70 ribu per butir.

Selanjutnya Gimin Simatupang menemui seseorang berinisial Boy di sebuah rumah yang terletak di Jalan Rambutan, Kecamatan Tanjung Balai Selatan mengendarai sepeda motor Honda Vario berwarna Hitam BK 5966 VAW.

Lalu Boy menyerahkan bungkusan yang berisi 2.000 butir pil ekstasi ke Gimin.

Seterusnya Gimin Simatupang langsung menemui Mukmin Mulyadi di depan sebuah gudang yang terletak di Jalan Sudirman Tanjung Balai dan menyerahkan ekstasi tadi ke Mukmin.

Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB ketika Ahmad Dhairobi berada di rumah, polisi yang menyamar datang dan menyatakan uang sudah ada.

Singkat cerita, Ahmad Dhairobi menemui Mukmin Mulyadi ke gudang dan menanyakan barang yang sejak awal diminta sambil menyatakan uang sudah ada.

Mukmin menelepon Gimin dan menyebut mereka menunggu depan sebuah SPBU di batu tujuh.

Lalu Ahmad menemui dua polisi yang menyamar tadi di depan SPBU di Jalan Batu Tujuh. Tak lama lMukmin Mulyadi menghubunginya dan berkata barangnya sudah ada dan menyuruh Ahmad ke ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seraya memintanya membawa uang.

Usai menerima telepon tadi, Ahmad membawa serta dua polisi yang menyamar tadi ke TPA yang disepakati.

Setibanya di lokasi Ahmad bertemu dengan Mukmin dan Gimin Simatupang.

Setelah itu Mukmin Mulyadi mengajak Ahmad ke TPA dan mengambil sebuah bungkusan dari bawah pohon dan menyerahkan bungkusan tadi.

Kemudian Ahmad pergi menemui dua polisi tadi di dalam mobil sedangkan Mukmin Mulyadi dan saksi Gimin Simatupang mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

Ketika Ahmad masuk ke dalam mobil dia langsung ditangkap. Sementara Mukmin dan Gimin berusaha melarikan diri.

Namun Gimin Simatupang berhasil ditangkap sedangkan Mukmin Mulyadi berhasil melarikan diri. (As/Trb/Indk/Red)

 

 

Pemko Medan Harus Jemput Bola Pastikan Buruh Mendapat Uang THR

0
Pemko Medan
Ketua Executive Committee (Exco) Partai Buruh Kota Medan Tony Rickson Silalahi SH
Negara melalui Permenaker-RI No. 6 Tahun 2006 Tentang THRR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, menjamin bahwa : Pengusaha wajib memberikan memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

Menindaklanjuti regulasi tersebut, beberapa hari yang lalu Pemko Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan membuat kebijakan membuka 7 nomor layanan pengaduan untuk para pekerja yang mengalami masalah dalam mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).

Menyikapi kebijakan Pemko Medan tersebut, Ketua Executive Committee (Exco) Partai Buruh Kota Medan Tony Rickson Silalahi SH, mengatakan Pemko Medan harusnya membuat kebijakan jemput bola.

Hal itu dilakukan untuk memastikan Pekerja/Buruh di Kota Medan mendapatkan uang THR Keagamaan/Lebaran sesuai ketentuan bukan menunggu bola melalui membuka 7 nomor layanan pengaduan untuk pekerja yang mengalami masalah dalam mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).

Saya yakin kebijakan ini tidak akan efektif, karena persoalan uang THR Keagamaan ini merupakan persoalan klasik bagi kawan-kawan Pekerja/Buruh yang status hubungan kerjanya outsourcing, kontrak, harian lepas dan borongan”.

“Saya yakin Pekerja/Buruh dengan status outsourcing, kontrak, harian lepas dan borongan tidak akan berani membuat pengaduan ke Pemko Medan/Dinas Ketenagakerjaan tentang soal uang THR Keagamaannya.

Mereka takut karena akan mendapatkan intimidasi, mutasi atau bahkan di PHK oleh pihak perusahaan tempatnya bekerja.

Bahkan mirisnya lagi, ada pengusaha-pengusaha “hitam” yang menggunakan modus tidak memperpanjang kontrak kerja atau merumahkan Pekerja/Buruhnya 30 hari menjelang hari Raya Keagamaan untuk menghindari pembayaran hak atas uang THR Keagamaan Pekerja/Buruhnya, setelah Hari Raya Keagamaan berlalu, mereka pun dipanggil lagi bekerja.

Mereka ini hanya bisa pasrah karena takut kehilangan pekerjaan atau tidak dipanggil lagi bekerja sedangkan mereka sangat butuh pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya sehari-hari. Jumlah mereka ini sangat besar, hampir 80% Pekerja/Buruh di Kota Medan statusnya outsourcing, kontrak, harian lepas dan borongan” ujar Tony yang juga Aktivis Buruh FSPMI-KSPI Kota Medan.

Lanjutnya, “Pada tanggal 22 April 2023 nanti umat Muslim akan merayakan Lebaran, Pemko Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan harusnya membuat kebijakan “jemput bola” dengan membentuk Tim Satgas THR Keagamaan.

Satgas itu terdiri dari Pegawai Pemko Medan Dinas Ketenagakerjaan, Pegawai Pemprov Sumut Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, para pimpinan Serikat Pekerja/Buruh, dan para intelektual maupun instansi-instansi terkait turun ke perusahaan-perusahaan.

Dan melakukan investigasi dan mencari informasi untuk memastikan seluruh Pekerja/Buruh di Kota Medan mendapatkan hak atas uang THR Keagamaan dan cuti sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan sanksi yang tegas dank eras terhadap para pengusaha yang melanggar aturan tentang THR Keagamaan.

Kebijakan ini akan lebih efektif, dampaknya dan dipastikan seluruh Pekerja/Buruh di Kota Medan dapat membeli kebutuhan-kebutuhan Lebaran. serta merayakan Lebaran dengan khidmat dan suka cita bersama sanak keluarga famili dirumah maupun di kampung halamannya masing-masing” ; ujar Tony mengakhiri (As/Rls/Red).

Ini Besaran Biaya Kuliah di USU Jalur Mandiri Tahun Ini

0
USU Jalur Mandiri
Medan – Universitas Sumatera Utara (USU) telah mengumumkan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang perlu dibayarkan mahasiswa pada setiap semester.

USU menerima mahasiswa melalui beberapa jalur, salah satunya jalur mandiri 2023.

Besaran UKT yang akan didapatkan mahasiswa ditentukan melalui dokumen-dokumen yang diberikan mahasiswa kepada perguruan tinggi saat daftar ulang.

Selain UKT, mahasiswa juga perlu membayar Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang dibayarkan sekali selama masa studi.

Dilansir melalui laman website USU, berikut besaran UKT dan SPI jalur Mandiri tahun 2023 pada masing-masing jurusan yang dimiliki USU.

Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI):

-Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi: Rp 75.000.000.
-Fakultas Hukum, Pertanian, Teknik, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Budaya, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kesehatan Masyarakat, Farmasi, Psikologi, Keperawatan, Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, dan Kehutanan: Rp 15.000.000.

Uang Kuliah Tunggal (UKT):

-Program Studi Pendidikan Dokter: Rp 32.500.000.
-Program Studi Pendidikan Dokter Gigi: Rp 30.000.000.
-Program Studi Kewirausahaan, Farmasi, dan Ilmu Keperawatan: Rp 10.000.000. -Program Studi Arsitektur, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Biologi, Fisika, Kimia, Matematika, Ilmu Komputer, dan Teknologi Informasi: Rp 9.500.000.

-Program Studi Agribisnis, Agroteknologi, Ilmu dan Teknologi Pangan, Keteknikan Pertanian, Manajemen Sumber Daya Perairan, Peternakan, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Kesehatan Masyarakat, Gizi, dan Kehutanan: Rp 9.000.000.

-Program Studi Ilmu Hukum, Antropologi Sosial, Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Administrasi Bisnis, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik, Sosiologi, dan Psikologi: Rp 8.500.000.

-Program Studi Etnomusikologi, Perpustakaan dan Sains Informasi, Ilmu Sejarah, Sastra Arab, Sastra Batak, Bahasa Mandarin, Sastra Indonesia, Sastra Inggris, Sastra Jepang, dan Sastra Melayu: Rp 8.000.000. (As/Kmps/Red)

 

 

Didukung 22 PAC, Hendra Sucipto Sembiring Terpilih Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Deli Serdang

0
Hendra PAC Hanura

DELISERDANG – Hendra Sucipto Sembiring terpilih sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Deli Serdang, dengan dukungan 22 Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Kabupaten Deli Serdang.

Penetapan tersebut dilaksanakan saat sidang Musyawarah Cabang Luar biasa (Muscablub) DPC Partai Hanura Kabupaten Deli Serdang yang diketuai oleh Khairuddin Aritonang didampingi Sekretaris Irawan SH beserta anggota Muhadik, Purwanto dan Irwan Ginting SH, Rabu (12/4/2029) di Tamora Golf Club Kiqani Alam Jaya.

Sidang Muscablub DPC Partai Hanura Kabupaten Deli Serdang ini dihadiri pengurus DPD Partai Hanura Sumut M Fajri Siregar SE, Ak, MSi ( Wakil Ketua), Fityan Hamdani (Wakil Sekretaris), Dedi SH (eks Plt Ketua DPC Partai Hanura Deli Serdang, mewakili Kadis Kesbangpol Deli Serdang Sigiatno, dan 22 pengurus PAC Partai Hanura se-Kabupaten Deli Serdang.

Seperti diketahui Musyawarah Cabang Luar Biasa ini dilaksanakan setelah ketua lama, Berngap Sembiring meninggal dunia beberapa bulan lalu. Sebelumnya DPP Hanura menunjuk Dedi SH selaku Plt Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Deli Serdang.
Hendra Sucipto Sembiring yang juga anak ketua lama almarhum Berngap Sembiring dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk seluruh pengurus DPD Sumut, DPC Deli Serdang dan 22 PAC se-Kabupaten Deli Serdang yang telah mendukungnya dan menyukseskan muscablub ini.

“Saya berharap dan menargetkan setiap Dapil di Kabupaten Deli Serdang ada satu kursi legislatif untuk Partai Hanura. Jadi, mari bekerja sama untuk membesarkan Partai Hanura yang kita cintai ini. Artinya, dengan pengurusan yang baru partai Hanura akan menjadi lebih baik dan sukses dalam memenangkan pemilu 2024 dengan kekompakan dan kesolidan yang terbangun,” ujar Hendra Sucipto Sembiring seraya mengatakan usai lebaran akan turun ke PAC-PAC untuk melihat perkembangan Partai Hanura di akar rumput.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Hanura Sumut M Fazri Siregar SE, Ak MSi berharap kepada ketua terpilih Hendra Sucipto Sembiring dapat membesarkan Partai Hanura kembali. Dulu, ada 4 orang anggota dewan yang duduk di Kabupaten Deli Serdang, dan kedepannya lebih dari itu yang duduk sebagai legislatif.

“Hendra Sucipto Sembiring sebagai Ketua terpilih kiranya jangan sampai jumawa tapi harus eksis terus menerus mengambil hati rakyat sehingga Partai Hanura besar dan dicintai rakyat. Terus sumbang pemikirannya memajukan Deli Serdang dan rakyatnya lebih sejahtera lagi,” ujar M Fazri dalam sambutannya.

Sebelumnya Plt Ketua DPC Dedi SH dalam sambutannya berharap Hendra Sucipto Sembiring yang terpilih sebagai Ketua definitif dapat bergandeng tangan dengan seluruh pengurus dan kader untuk membesarkan Partai Hanura di Deli Serdang.

“Saya yakin jika kader dan anggota Pemuda Pancasila dan Pemuda Merga Silima bergabung dan kompak tentunya akan menjadi modal dan kekuatan untuk membesarkan Partai Hanura yang kita cintai ini,” ungkap Dedi SH. (HERI)

Tim Terpadu Kabupaten Dairi Lakukan Penertiban Terhadap Pelaku Pengerusakan Hutan Lae Pondom

0
DAIRI – UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) XV Kabanjahe bersama-sama dengan Dinas Kehutanan Sumut dan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan Lae Pondom Kabupaten Dairi, melakukan penertiban tanpa izin pengambilan getah Pinus dari kawasan hutan Lae pondom, Selasa (11/4/2023).

Dalam penertiban tersebut, seluruh tim yang turun langsung melakukan penertiban terhadap 2 gubuk yang dibangun pelaku sebagai tempat tinggal didalam hutan Lae pondom, guna melakukan aktivitas tanpa izin tersebut.

Ka UPT. KPH XV Kabanjahe, Drs. Sholahuddin Lubis menyampaikan seluruh tim turun untuk melakukan penyusuran ke hutan Lae Pondom dan akan melakukan penertiban karena, didalam hutan Lae Pondom tidak diperkenankan kegiatan apapun, jika tidak ada izin dari Pemerintah.

“Kita mendapat informasi bahwa ada yang melakukan aktivitas tanpa izin didalam hutan Lae Pondom, sehingga kami turun langsung dan melakukan penertiban terhadap aktivitas tersebut, dengan menertibkan gubuk yang dibangun ditengah hutan, dan saat ini, pelaku yang melakukan aktivitas tanpa izin tersebut sudah ditangkap oleh Polres Dairi dan saat ini dalam proses hukum,” Ujarnya.

Selanjutnya, Sholahuddin mengatakan bahwa seluruh tim komitmen untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap adanya aktivitas tanpa izin di kawasan hutan Lae Pondom. Diakuinya, KPH XV sangat terbantu oleh tim terpadu dari Kabupaten Dairi, dimana kerjasama tersebut membuahkan hasil, dimana saat ini perambahan hutan dan penyadapan Pinus saat ini sudah sangat jauh berkurang dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Jika kita perhatikan, aktivitas tanpa izin ini sudah sangat jauh berkurang dibanding tahun sebelumnya. Namun, kami tetap meminta dukungan dan kerjasama yang baik terutama tim terpadu Kabupaten Dairi,” Tuturnya.

Selanjutnya, Kepala Dinas Kehutanan Sumut melalui Kepala Bidang Penatagunaan Hutan, Djonner E D Sipahutar menghimbau, agar jangan pernah melakukan aktivitas di kawasan hutan Lae Pondom tanpa izin dari Pemerintah. Dikatakannya, hutan Lae Pondom bisa dipergunakan apabila sudah melalui tahapan yang diberikan oleh Pemerintah.

“Jika ada masyarakat yang memang sangat memiliki ketergantungan hidup sebenarnya hutan ini bisa dipakai, namun harus melalui tahapan dari Pemerintah. Jadi, jika memang niat baik silahkan ikuti aturan dan prosedur yang berlaku,” Katanya.

Selanjutnya, Kepala Dinas Lingkungan Pemerintah (DLH) Dairi, Amper Nainggolan mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi akan selalu melakukan penertiban terhadap aktivitas tanpa izin di kawasan Lae Pondom. Dikatakannya, hal itu sesuai dengan perintah Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu agar penebangan liar ditertibkan.

“Pak Bupati sudah perintahkan agar penebangan liar ini agar kita tertibkan, sehingga hari ini, kita mendapati ada gubuk yang dibuat para pelaku sudah kita tertibkan, dan pelaku tersebut juga sudah ditahan di Polres Dairi dan sedang menjalani proses hukum,” Ucapnya. (Nid)

Santuni Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin, Bupati Eddy Berutu: Mari Tingkatkan Kepedulian Sosial di Bulan Ramadhan

0
Santuni Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin, Bupati Eddy Berutu: Mari Tingkatkan Kepedulian Sosial di Bulan Ramadhan
DAIRI – Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu mengatakan bulan Ramadhan sebagai bulan istimewa karena memiliki nilai-nilai keutamaan memberi peluang dan kesempatan berharga bagi umat Islam untuk meningkatkan keimanan.

Selain itu juga menumbuhkan kejujuran, keikhlasan, dan kepedulian sosial.

“Kita diajak untuk peduli terhadap kondisi yang ada di sekitar kita. Cinta dan kasih antarsesama umat Islam, cinta dan kasih dengan sesama masyarakat, sebangsa, dan setanah air. Inilah sesungguhnya pesan yang harus kita maknai di bulan Ramadhan ini,” ucap Eddy Berutu, Senin (10/4/2023).

Dalam bulan yang suci ini, kata Bupati, pemerintah Kabupaten Dairi akan memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Santunan yang diberikan berupa sembako, yaitu beras 5 kg, gula pasir dan minyak goreng 1 kg, serta susu kental manis 2 kaleng.

Melalui pemberian santunan, Eddy Berutu berharap dapat membantu sedikit masalah ekonomi yang dihadapi fakir miskin dan anak yatim piatu.

“Mari kita isi Ramadhan ini dengan amalan-amalan sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan serta berlomba melakukan kebaikan sebagai kewajiban untuk menjalankan fungsi kekhalifahan dengan penuh kepatuhan. Dengan sinergi semua pihak, maka pembangunan di Dairi tercinta akan dapat berjalan lancar dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Eddy Berutu mengakhiri sambutannya.

Pemberian santunan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu diadakan di Masjid Al-Jamik Kampung Jawa, Desa Tanah Pinem, Kecamatan Tanah Pinem, diberikan kepada 2 kecamatan, yakni Tanah Pinem dan Gunung Sitember.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Dairi Romy Mariani Simarmata Ny.Eddy Berutu, Anggota DPRD Dairi Fraksi Golkar Carles Tamba, Pimpinan OPD, Camat Tanah Pinem Sion Sembiring, dan Camat Gunung Sitember Jonatan Ginting. (Nid)

Jalan Alternatif Medan-Berastagi Via Kutalimbaru Akan Dibuka Kembali

0
Jalan Alternatif
Deliserdang – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mencoba jalan alternatif Medan-Berastagi via Kutalimbaru, Selasa (11/4). Sekitar 9,75 Km jalan tersebut telah selesai diperbaiki dan dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).

Jalur yang telah rampung dibangun berada di Desa Suka Makmur, Kecamatan Kutalimbaru, Deliserdang.

Saat ini masih dalam proses pembangunan membuka jalan baru di Dusun Tanduk Benua, karena di lokasi ini terdapat tanjakan yang sangat curam.

“Ini kita bangun untuk truk pengangkut logistik karena 60% logistik pangan kita dari Tanah Karo, sehingga bisa memotong cost (biaya) distribusi, makanya jalan ini harus kuat benar,” kata Edy Rahmayadi, saat meninjau jalan di Dusun Tanduk Benua, Selasa (11/4).

Total jalur alternatif via Kutalimbaru ini sekitar 55,87 Km, lebih pendek dari jalur utama (jalan nasional) 76 Km. Selain itu, jalur ini juga lebih landai dari jalan nasional, sehingga akan mempercepat waktu tempuh antara Medan-Berastagi.

“Kalau ini bisa tembus tiga jam saja, kalau sekarang (menggunakan jalan utama) bisa delapan jam, berapa bisa kita potong cost-nya, harga buah-buahan, sayuran dari Karo akan lebih murah,” kata Edy Rahmayadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumut Bambang Pardede mengatakan pembangunan jalan ini memakan biaya yang tidak sedikit. Ini karena beberapa ruasnya harus dibangun kembali karena jalur yang ada terlalu curam.

“Untuk proyek ruas ini saja sepanjang 21 Km nilainya mencapai Rp75 miliar, karena sebagian kita harus membuka jalan dan saat ini pembangunan yang sedang berjalan, masih sampai Bumi Perkemahan Sibolangit,” kata Bambang Pardede.

Kepala Desa Suka Makmur Bahtiar Ginting sangat bersyukur jalan di desanya telah dibangun dan diperbaiki. Namun, dia berharap agar tanah di desanya bisa disertifikasi, karena saat ini sebagian besar kawasan desanya merupakan kawasan hutan.

“Saya mewakili rakyat di sini sangat berterima kasih karena jalan di desa kami sudah sangat bagus walau belum seluruhnya selesai, ini berpengaruh besar pada aktivitas warga kami, tetapi kami mohon agar tanah kami disertifikasi, agar ada kepastian hukum bagi masyarakat,” kata Bahtiar Ginting. (As/Red)

Pengemis Buta Pulang Naik Mobil Mewah, Ini Kata Warganet

0
Pengemis Buta
Video yang menunjukkan aksi pengemis buta naik mobil setelah mengumpulkan uang. Video ini pun jadi ramai diperbincangkan warganet Malaysia.

Video viral itu diunggah oleh pengguna Twitter bernama Addam Dharshan, (@AdwinWidanta) pada Minggu (9/4/2023).

Hingga Selasa (11/4/2023) siang, video tersebut sudah ditayangkan sebanyak 1,4 juta kali.

Video viral itu awalnya menunjukkan bagaimana pasangan pengemis (laki-laki dan perempuan) pergi ke restoran untuk meminta sumbangan kepada orang-orang yang berada di sana.

Setelah selesai meminta-minta, keduanya kemudian terlihat berjalan menuju persimpangan jalan sebelum berbelok ke kanan dan kamera terfokus pada sebuah mobil putih yang diparkir di persimpangan tersebut.

Kemudian adegan beralih ke jalan yang berbeda.

Nah, di sana, pasangan pengemis itu terlihat masuk ke mobil putih yang tampak telah menunggu mereka di pinggir jalan.

Pria itu duduk di kursi depan sementara perempuan itu duduk di belakang.

“Dengan asumsi terbaik, mungkin mereka masuk ke mobil Grab,” tulis Dharshan.

Posting video ini banyak dikomentari oleh warganet “Negeri Jiran”.

Beberapa menduga pengemis itu terlibat dalam sebuah sindikat.

“Eh, ketika mereka jauh dari orang-orang, tiba-tiba mereka terlihat baik-baik saja dan bisa berjalan cepat,” tutur seorang pengguna Twitter sebagaimana dikutip dari World of Buzz.

Ada juga pengguna Twitter yang mengaku pernah mengalami kejadian serupa.

“Ini pernah terjadi pada saya, setelah para pengemis pergi, mereka menyeberang jalan dengan normal dan naik mobil mahal,” bebernya.

Pengguna Twitter lain tidak yakin jika pengemis itu naik Grab seperti yang disampaikan Dharshan.

“Jika mereka benar-benar menggunakan Grab, maka bisa melihat sisi baiknya. Tapi mereka berjalan cepat seolah-olah dia tiba-tiba tidak memiliki kemampuan visual yang berbeda, bagaimana cara berpikir yang terbaik?” ungkap warganet Malaysia lainnya.

(*/Sumber kompas.com)