Sukabumi – Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri (Kabaharkam Polri) Komisaris Jenderal Polisi Dr. H. Mohammad Fadil Imran, M.Si berikan kuliah umum terkait materi pelajaran tentang fungsi teknis Binmas bagi siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP) angkatan ke 52 tahun 2023 Resimen Rahesa Aditya Diandra (RAD), pada Selasa (18/07/2023).

Bertempat di lapangan Soetadi Ronodipuro, Kabaharkam Polri menyampaikan materi yang berjudul program Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan basis kewilayahan melalui polisi RW.

Dihadapan 2.180 siswa SIP angkatan 52 tahun 2023 Resimen RAD, Komjen Pol Fadil Imran berkata apakah kita mengenal, dekat, akrab dan bermanfaat bagi masyarakat disekitar tempat tinggal kita. Hal ini yang memvalidasi bahwa persepsi negatif masyarakat terhadap Polri ditimbulkan karena kurangnya kedekatan, dan polisi belum dilihat sebagai bagian dari masyarakat.

Komjen Fadil Imran menyebutkan, bahwa Indonesia dicirikan sebagai masyarakat dengan karakteristik komunikasi high context, yang mebutuhkan kepekaan sosial tinggi untuk dapat menyatukan rasa dan memperoleh pemahaman satu sama lain, oleh karenanya komunikasi face to face masih sangat relevan dan dibutuhkan diera digital sekalipun.

Berbagai riset menunjukan bahwa petugas kepolisian harus mampu meluangkan waktu menunjukan empati, kesungguhan dalam memahami publik, untuk memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas, ujar Fadil Imran

Sebagai contoh pada April 2021, diperoleh citra Polri paling tinggi yaitu 78,7%, ketika saat itu banyak anggota Polri turun kelapangan menanggulangi dampak pandemi covid 19 ditengah masyarakat. Kuncinya adalah komunikasi dan interaksi, kedekatan adalah kekuatan sejati, ungkap Komjen Fadil Imron.

Rasio personel bhabinkamtibmas yang masih kurang dibanding jumlah masyarakat, hal ini menuntut memunculkan wajah Polri yang dekat dengan masyarakat, harus tercermin oleh seluruh anggota Polri, tidak terbatas pada Bhabinkabtibmas saja, Polisi RW adalah solusinya sebut Komjen Fadil Imran.

Sosok yang disebut polisi RW adalah semua anggota kepolisian yang berdomisili di RW setempat, bukan Bhabinkamtibmas, yang memiliki tugas utama sebagai problem solving police officer, dengan menerima keluh kesah masyarakat, menjadi jembatan serta membantu peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat serta memperkuat Siskamling, pungkas Kabaharkam Polri.

Ditempat yang sama, Kasetukpa Lemdiklat Polri Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, S.I.K., M.Hum menuturkan menangkap penjahat adalah suatu kebanggaan, namun mencegah kejahatan itu terjadi adalah sesuatu hal yang mulia. Hal ini senada dengan peran fungsi polisi RW yang dicanangkan oleh Kabaharkam Polri.

Kegiatan kuliah umum ini selain dihadiri oleh Siswa SIP angkatan 52 tahun 2023, juga dihadiri oleh pejabat utama Setukpa Lemdiklat Polri, Kapolres Sukabumi Kota dan Kapolres Sukabumi, para tenaga pendidik fungsi teknis Binmas dan Kasat Binmas Polres Sukabumi Kota dan Polres Sukabumi. (As)

DAIRI – Perkembangan teknologi dan informasi membuat generasi milenial semakin sadar akan potensi usaha di sektor pertanian yang menjanjikan hingga banyak kaum milenial menjadi petani muda sukses dan menginspirasi. Namun melahirkan petani muda yang milenial dan mampu menerapkan teknologi dalam sistem pertanian membutuhkan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk mentransfer pengetahuannya walau mungkin bisa juga didapat secara otodidak.

Penerapan sistem teknologi dalam bidang pertanian yang akrab disebut dengan Smart Farming ini sejalan dengan cita-cita Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu memajukan pertanian Kabupaten Dairi melalui Agri Unggulnya.

Saat menghadiri Rapat Pos Simpul Koordinasi (Rapat Posko) bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Pertanian se-Kabupaten Dairi, di Aula Kantor Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKPP), Sidikalang, Selasa (18/7/2023) lalu bupati menyebutkan Indonesia, termasuk juga Dairi, tidak hanya bisa mengandalkan konvensi konvensional, namun harus menggunakan smart farming dan digitalisasi.

“Guna menerapkan itu semua maka peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian mandiri yang profesional, mandiri dan berdaya saing, mutlak dibutuhkan untuk mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, dan modern di masa depan,” katanya.

Dalam mendukung hal tersebut, Christna Anggina Silaban, S.Tr.P, PPL dari Desa Kuta Gugung, Kecamatan Sumbul telah mengikuti workshop bersama perwakilan 2 negara Asia Tenggara lainnya dalam workshop bertajuk ‘Workshop and study visit on smart farm technology smart choice of young farming proyek dibawah Indonesia, Malaysia, And Thailand growth Triangle (IMT-GT), yang digelar pada 12-16 Juni lalu, di provinsi Surat Thani, Thailand.

Bupati yang didampingi Kepala Dinas Pertanian Kpp Dairi, Robot Simanullang, menyampaikan kehadiran PPL harus menjadi Agent of Change (agen perubahan) di sektor pertanian yang dapat mentransfer ilmu dan pengetahuan membantu petani meningkatkan produksi hasil pertanian.

“PPL diharapkan mampu membawa perubahan termasuk membawa konsep teknologi digitalisasi dan mekanisasi yang diharapkan mampu meningkatkan produktifitas yang pada akhirnya dapat membawa masyarakat khususnya petani bisa sejahtera,” kata Eddy Berutu saat itu.

Sementara itu, di tempat terpisah Christna menjelaskan, kegiatan workshop dan study visit Smart Farm Technology merupakan bagian program IMT-GT yang merupakan program kerjasama 3 negara dimana peserta dari Indonesia sebanyak 13 orang, yang terdiri dari 4 petani milenial Asal Sumut, 5 alumni Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan yang merupakan petani milenial sekaligus pengusaha bidang pertanian, pendamping dari Kementerian pertanian 1 orang, dinas perkebunan provinsi sumut 2 org, dosen Polbangtan Medan 1 orang.

Christna yang hadir sebagai perwakilan dari alumni Polbangtan Medan juga sebagai PPL menyebut selama workshop banyak belajar tentang konsep pertanian modern yang menggunakan teknologi digital dan informasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan dalam produksi tanaman.

Smart farming, kata dia, menggabungkan berbagai teknologi seperti Internet of Things (IoT), sensor, robotika, dan data analitik melalui aplikasi untuk memantau dan mengontrol lingkungan pertanian.

“Dalam sistem smart farming, petani dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas berdasarkan data yang diperoleh dari sensor dan perangkat lunak pengelolaan data. Data ini dapat membantu petani dalam memantau dan memprediksi kondisi tanaman, mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti udara, pupuk, dan pestisida, serta memperbaiki kinerja produksi secara keseluruhan,” ujar Christna.

Ditanya terkait kemungkinan penerapan Smart Farming dalam pertanian di Kabupaten Dairi, Christna menjelaskan bahwa kemungkinan tersebut bisa saja dilakukan, walau memang akan melibatkan pihak ketiga untuk menciptakan aplikasinya dan pengaturan perairan/irigasi.

“Memungkinkan ya memungkin saja, tapi butuh biaya besar dan keterlibatan pihak ketiga baik dalam membuat aplikasi maupun membuat irigasi yang presisi. Melalui aplikasi dapat digunakan untuk memantau kebutuhan tanaman seperti kebutuhan akan air, tingkat kelembaban, suhu, maupun nutrisi atau unsur hara yang diperlukan tanaman tersebut.

Melalui aplikasi juga memungkinkan saat tanaman butuh air, irigasi akan otomatis dapat diaplikasikan melalui kontrol yang terdapat pada aplikasi. Harapannya semoga sedikit demi sedikit teknologi smart farming dapat diadopsi untuk pertanian di Kabupaten Dairi,” katanya lagi.

Kita tunggu saja gebrakan yang akan dilakukan oleh Christna Silaban pada pertanian di Kabupaten Dairi, yang tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak demi terwujudnya Dairi Unggul yang mensejahterakan lewat Agri Unggul. (Nid)

Tanggamus – Pers Rilis Kejaksaan Negeri Tanggamus selasa sore 18 Juli 2023 terkait dengan Perkembangan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kegiatan Bantuan Kelompok Tani Mandiri Ternak Lebah Madu di Pekon/Desa Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus pada Kesatuan Pengolahan Hutan Batutegi Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021 tetap BW sebagai tersangka.

Dalam Pers Rilis nya Kajari Tanggamus Yunardi, SH.MH menyampaikan,
Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus Nomor: PRINT-04/L.8.19/Fd.2/06/2023 tanggal 05 Juni 2023, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Tanggamus telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti, membuat terang dugaan tindak pidana.

” Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Tanggamus sependapat untuk menetapkan Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Karya Tani Mandiri 1inisial ( BW ) yang sekaligus sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus tahun 2021. Dengan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus Nomor:TAP-84/L.8.19/Fd.2/07/2023 tanggal 17 Juli 2023.

“Modus operandi yang dilakukan oleh Tersangka Inisial “BW”, yaitu melakukan penyelewengan dana terhadap kegiatan Bantuan Hibah Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2021, dengan cara melakukan pemotongan uang sebesar Rp. 138.500.000, dari Rp. 200.000.000.
Yang seharusnya itu diterima oleh masing-masing Kelompok Tani Hutan (KTH), yaitu KTH Karya Tani Mandiri I, KTH Karya Tani Mandiri 2 KTH Karya Tani Mandiri 3, dan KTH Karya Tani Mandiri 5 di Pekon/Desa Penantian Kecamatan Ulu Belu kabupaten Tanggamus, “ terang Kajari.

Sambungnya, Bahwa dengan adanya pemotongan terhadap dana hibah tersebut, mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pembudidayaan lebah pada kegiatan sumber dana alokasi khusus (DAK) Fisik Penugasan Sub Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2021, pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, tidak berjalan dengan maksimal sehingga berdampak pada hasil produksi madu tidak maksimal, “ kata Yunardi.

Tersangka diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 12 huruf (e), Pasal 11 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 200, tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberan tasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman maksimal pidana penjara selama 20 Tahun.

“Bahwa untuk diketahui tersangka BW ini merupakan, salah satu anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),” Tambahnya. (Jeni)

DAIRI  – Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu menghadiri acara “Misa Pesta Pelindung dan HUT Paroki ke-56” Paroki Santa Maria Dari Gunung Karmel Tigalingga, Minggu, 16 Juli 2023 di Tigalingga, Kabupaten Dairi.

Perayaan ini dipimpin Uskup Agung Medan Mgr. Kornelius Sipayung, OFM, CAP, bersama pendeta paroki RP. Andreas Novem MWOCarm dan RP Yohannes Belo Patty O.Carm.

Bupati Eddy Berutu menyampaikan ucapan terima kasih dan terima kasih karena kami telah melaksanakan Pesta Pelindung dan HUT Paroki di Paroki St .Maria dari Gunung Karmel Tigalingga.

Bupati mengatakan Pemerintah Kabupaten Dairi memberikan penghargaan dan penghargaan yang tinggi bagi pimpinan gereja dan seluruh umat Katolik yang telah bersatu padu dalam membina, membangun keutuhan gereja, dan keutuhan umat.

“Perayaan misa dan pesta pelindung ini harus dimaknai dengan suka cita dan damai sejahtera karena perayaan ini merupakan momen sakral dan penting bagi umat beriman dalam menghayati sisi kehidupan,” kata Bupati.

Kepada para penerima krisma yang didominasi kaum muda, Bupati berpesan agar selalu mengedepankan iman kepada Tuhan, berpengharapan, dan mempunyai kasih.

“Krismawan dan krismawati bisa tumbuh dalam kehidupan sehari-hari,” ucap Bupati

Turut hadir dalam acara itu anggota DPRD Dairi Charles Tamba dan Osman Sihombing, dan Camat Tigalingga Untung Nahampun. (Nid)

Tanggamus – Pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelar upacara Hari Kelautan Nasional, Hari Koperasi dan Hari Anak Nasional yang digelar pada hari yang sama serta penyerahan secara simbolis bendera Merah Putih di lapangan Pemkab setempat, Senin (17/07/23).

Upacara yang pimpin Bupati Tanggamus, Dewi Handajani, S.E., M.M di hadiri Wakapolres bersama Forkopimda juga menyerahkan Bendera Merah Putih dalam gerakan pemerintah yakni pembagian bendera kepada masyarakat, dalam menyambut HUT RI Tahun 2023 diserahkan secara simbolis ke perwakilan Kadis dan Camat.

Bupati mengatakan, pihaknya melaksanakan instruksi pemerintah pusat, dengan maksud agar masyarakat terus berupaya menumbuh kembangkan rasa Nasionalisme, rasa kebangsaan, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Penyerahan saat ini bersifat simbolis, kepada Camat di 20 kecamatan di Kabupaten Tanggamus nanti, ya artinya bagaimana pemerintah menunjukkan kepada masyarakat benderah merah putih merupakan simbol bernegara, tetap menghargai simbol negara dan itu harus ditumbuh kembangkan juga regenerasi di generasi muda kita saat ini,” kata bupati.

Di kesempatan itu pun Sekda Tanggamus Hamid Heriyansah Lubis menyebut, apa yang dilakukan pemerintah daerah saat ini, pendistribusian bendera ini secara nasional pembagian bendera dengan dibagi sesuai dengan jumlah Kabupaten/Kota.

“Mudah mudahan tradisi ini dapat berlanjut setiap tahunnya, sebagai bentuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa bendera merah putih adalah Indonesia. Kita adalah Indonesia dan rasa persatuan harus kita pupuk dan tidak pernah berhenti untuk memotivasi itu kepada masyarakat,” ucapnya.

Ditambahkannya, untuk penerina bendera Merah Putih itu adalah dari semua kalangan, yang secara simbolis ada perwakilan dinas, kemudian teman teman camat mewakili kecamatan di Kabupaten Tanggamus.

Dalam rangkaian itu, Kapolres Tanggamus AKBP Siswara Hadi Chandra, S.I.K diwakili Wakapolres Kompol Agung Ferdika, S.H., M.H hadir bersama Forkopimda dengan memboyong satu peleton personelnya sebagai peserta upacara.

Kasi Humas Polres Tanggamus, Iptu M. Yusuf, S.H mewakili Kapolresnya mengungkapkan, pihaknya menerjunkan 57 personel dalam pelaksanaan upacara yang digelar oleh Pemkab Tanggamus tersebut.

“Untuk personel yang dilibatkan dalam pelaksaan upacara tersebut sebanyak 57 orang, merupakan gabungan Polres dan Polsek,” ungkap Iptu M. Yusuf mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Siswara Hadi Chandra. (Jeni)

Saat ini banyak Buruh yang sudah bekerja selama bertahun-tahun tapi hak-hak normatifnya seperti upah, jam kerja/lembur, status hubungan kerja, BPJS, THR Keagamaan, PHK/pesangon dll tidak dipenuhi oleh pengusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diduga penyebabnya karena ketidaktahuan para Buruh tentang hak-hak normatifnya dan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat & daerah) dan Wakil Rakyat DPR-RI/DPRD Prov atau Kab/Kota terhadap penegakkan hukum Ketenagakerjaan sehingga pengusaha dengan leluasa dapat melakukan pelanggaran terhadap hak-hak normatif Buruh.

Menyikapi kondisi tersebut, Executive Committee (Exco) Partai Buruh Kota Medan membuka Posko Pengaduan Ketenagakerjaan bernama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posko Orange Partai Buruh Kota Medan.

LBH Posko Orange berkomitmen memberikan bantuan hukum kepada para Buruh yang mengalami pelanggaran hak-hak normatif di tempat kerja.

Tony Rickson Silalahi, SH, Ketua Exco Partai Buruh Kota Medan yang juga Ketua Serikat FSPMI – KSPI Kota Medan dan Caleg Partai Buruh untuk DPRDSU Dapil Sumut-I Medan A, mengatakan “kita membuka Posko Pengaduan Ketenagakerjaan yang bernama LBH Posko Orange.

LBH Posko Orange ini sebagai bentuk komitmen kita dalam memperjuangkan pemenuhan dan pembayaran hak kawan-kawan Buruh yang mengalami pelanggaran hak-hak normatifnya ditempat kerja oleh pengusaha.

Perjuangan pemenuhan hak-hak tersebut akan kita advokasi secara litigasi/hukum maupun non litigasi/diluar hukum”.

“Saat ini sudah ada kasus 31 orang Pekerja/Buruh dari 10 perusahaan yang kita advokasi. Kita akan perjuangkan kasus ini hingga si pengusaha bersedia menyelesaikan dan membayar hak-hak Buruhnya” ujar Hotbinner Silaen, SH, M.Min Sekjen Exco Partai Buruh Kota Medan yang juga Advokat spesialis kasus-kasus Buruh dan Bacaleg Partai Buruh DPRD – Medan Dapil – II.

Jemis AG Bangun, SH Wakil Ketua I Exco Partai Buruh Kota Medan yang juga merupakan Direktur LBH Posko Orange Partai Buruh Kota Medan, menambahkan “Kasus-kasus 31 orang Pekerja/Buruh dari 10 perusahaan tersebut sudah mulai kami advokasi dan sudah berproses melalui perundingan Bipartit, Tripartit, maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri (PN) Medan”.

“Bagi kawan-kawan Buruh yang mempunyai masalah pelanggaran hak-hak normatif di tempat kerja silahkan datang ke kantor Exco Partai Buruh Kota Medan atau LBH Posko Orange Partai Buruh Kota Medan yang beralamat di Jl. Cemara No. 17A (dekat flyover) Brayan Bengkel Kec. Medan Timur – Kota Medan atau hubungi No. Hp/WA : 0831 8720 9033 – 0922 4692 1511 – 0823 6188 8356.

LBH Posko Orange Partai Buruh Kota Medan yang terdiri dari belasan orang Advokat/Pengacara rakyat siap memberikan bantuan hukum untuk memperjuangkan penyelesaian kasus kawan-kawan Buruh” tutup Tony Rickson Silalahi, SH. (As/Tn/Prt Brh).

DAIRI – Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu menutup Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka bagi guru kelas I, IV dan kepala sekolah SD, baik negeri maupun swasta se-Kecamatan Sumbul, Sabtu (15/7/2023), di Aula SD Katolik Maria Bunda Karmel, Sumbul.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Fatimah Boangmanalu, kegiatan ini dilakukan adalah dalam rangka mempersiapkan guru dalam menghadapi tahun pelajaran baru serta persiapan dalam pengimplementasian Kurikulum Merdeka di tahun selanjutnya.

Dalam arahannya Bupati Eddy Berutu menyambut baik kegiatan ini. Disebutkan, workshop ini mengajak semua bapak dan ibu guru untuk mengenal Kurikulum Merdeka dan menyusun strategi pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan situasi sekolah masing-masing.

Dijelaskan Bupati, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Pemda dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini di satuan pendidikan di tahun ajaran baru.

“Kurikulum merdeka harus bisa menangkap peluang di masa depan dan menyiapkan siswa yang kompeten serta siap untuk menyambut masa depan yang memberikan semangat serta dukungan untuk bapak-ibu guru dalam menyusun sebuah kurikulum yang bisa memberikan hasil terbaik bagi lulusannya,” kata Bupati.

Dengan adanya workshop ini, Bupati mengharapkan para guru bisa sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan menyisipkan poin-poin penting tentang Kurikulum Merdeka ke dalam administrasi pembelajaran.

0″Saya berharap kegiatan ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih mudah dalam melahirkan anak didik yang memiliki rasa toleransi, cinta tanah air, dan saling menghormati. Pemkab Dairi akan selalu mendukung penguatan karakter pada anak agar merdeka, bebas berekspresi, kreatif namun tetap menjunjung budi pekerti dan nilai-nilai Pancasila,” kata Bupati mengakhiri.

Hadir juga dalam kegiatan ini, Camat Sumbul Tetap Lingga, Bunda PAUD Kabupaten Dairi Romy Mariani Simarmata- Ny.Eddy Berutu, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Sumbul Citra Magdalena Butar-butar, S.Pd.SD., M.Pd, para narasumber, Sr. Hotmaria Sitanggang H.Carm,M.Ed, Agustina Batubara, S.Pd, Teodora Manjorang, S.Pd, serta para guru dari 41 sekolah SD dan SMP se-Kecamatan Sumbul. (Nid)